Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan jumlah alokasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Indah menjelaskan tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di NTB.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Indah dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2026.

Wagub menyebut, peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Ara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pada 2027.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kebutuhan tersebut muncul karena pagu indikatif Kementerian PKP untuk 2027 baru ditetapkan sebesar Rp9,91 triliun.

"Dengan pagu indikatif sebesar Rp9,913 triliun diperlukan tambahan sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," ujar Maruarar dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (17/6/2026).

Maruarar menjelaskan pagu indikatif yang tersedia saat ini belum mencakup kebutuhan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 2 juta unit.

Selain itu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi terpusat pascabencana di Sumatra, serta belanja operasional dan nonoperasional kementerian juga belum masuk dalam pagu tersebut.

Padahal, dalam peta jalan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027, Kementerian PKP mengemban enam klaster strategis yang mencakup sektor perumahan, infrastruktur, hingga ketahanan bencana.

Karena itu, Kementerian PKP mengusulkan total kebutuhan anggaran 2027 sebesar Rp106 triliun.

Maruarar mengatakan sebagian besar usulan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program fisik guna mendukung percepatan penanganan backlog perumahan.

"Dari usulan anggaran Rp106 triliun, proporsi terbesar adalah program fisik sebesar Rp102,91 triliun atau 97,09%, sedangkan nonfisik hanya sebesar Rp3,09 triliun atau 2,91%," jelasnya.

Secara rinci, alokasi terbesar akan digunakan untuk program BSPS senilai Rp57,29 triliun yang ditujukan bagi 2 juta unit rumah.

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp36,94 triliun diusulkan untuk pembangunan 50.000 unit rumah susun atau setara 421 menara (tower) rusun.

Sementara itu, anggaran untuk pembangunan rumah khusus diusulkan sebesar Rp8 triliun. Kementerian PKP juga mengalokasikan Rp519 miliar untuk penanganan kawasan kumuh dan sanitasi di 25 lokasi serta Rp155,82 miliar untuk bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

“Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519 miliar untuk 375 hektare ada di 25 lokasi. Dan bantuan PSU sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) per 10 Juni 2026 mencapai 13,51 persen atau Rp1,15 miliar.

"Realisasi terhadap target Juli 2026, 23,84 persen terhadap pagu anggaran BSPS 2026. Sekarang posisi kita baru 13,51 persen," ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Fitrah mengatakan pihaknya tetap optimistis bisa mencapai target Juli 2026.

"Saya masih optimis kita bisa kejar yang ini, karena prosesnya semuanya verifikasi," katanya.

Saat ini, total yang sudah dilakukan instruksi verifikasi calon penerima bantuan (CPB) BSPS oleh Kementerian PKP sekitar 300 ribu dari total 400 ribu rumah.

"Mudah-mudahan bulan Juni ini kita bisa selesaikan instruksi verifikasi 400 ribu rumah," kata Fitrah.

Dia juga menyampaikan pelaksanaan fisik BSPS direncanakan selesai 100 persen paling lambat pada November tahun ini.

Kementerian PKP meluncurkan BSPS sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Pada 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada 2025.

Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Kementerian PKP ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan hingga kini telah menyalurkan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) untuk 6 juta unit rumah bagi kelompok masyarakat desil 3 di seluruh Indonesia.

“Kalau untuk (nasabah kategori) desil 3, (jumlah pembiayaan) KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” kata Nixon LP Napitupulu dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta.

Seperti yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, ia mengatakan pembiayaan KPR ditargetkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada desil 3 ke atas.

Dalam implementasi berbagai program bantuan pemerintah, masyarakat desil 3 dikategorikan sebagai kelompok hampir miskin.

“Ada 10 desil (kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi), maka bisa dibilang yang paling sulit (mendapatkan bantuan kredit perumahan) tinggal desil 1-2, sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” ujar Nixon.

Sebagai dukungan bagi masyarakat miskin dalam kelompok desil 1 dan 2 yang belum mampu mengakses kredit perbankan untuk mendapatkan hunian yang layak, pemerintah pun memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia mengatakan program BSPS tahun 2026 menyasar 400 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia dengan alokasi Rp20-25 juta untuk setiap penerima.

Untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah, pemerintah juga sedang mengkaji mengkaji skema tenor KPR hingga 40 tahun.

Nixon pun berharap skema tersebut juga bisa dinikmati oleh masyarakat dalam kelompok desil 1 sampai 2, tidak hanya desil 3 ke atas.

"Hari ini pemerintah mengkaji (rancangan skema pembiayaan) KPR sampai 40 tahun. Mudah-mudahan desil 1-2 bisa dapat (menikmati KPR tenor panjang tersebut nantinya). Ini cara penetrasi (meningkatkan pembiayaan perumahan bagi) MBR," katanya menambahkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan aturan skema KPR dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

“Tentu ini bisa meringankan angsurannya. Kalau 40 tahun, seperti sekarang rumah subsidi tapak kalau 10 tahun sekitar angsurannya Rp1,7 juta, 15 tahun angsuran Rp1,4 juta. Kalau 20 tahun mungkin Rp1,1 juta dan kalau 40 tahun bisa murah lagi sekitar Rp800-900 ribu," ujar dia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyinergikan program renovasi rumah rakyat dengan pembiayaan usaha mikro agar bantuan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan berkelanjutan.

"Kami mengawinkan program PNM dan renovasi rumah supaya jangan ada lagi rumah yang sudah renovasi kembali kumuh," kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, NTB, Selasa.

Maruarar mengatakan perbaikan rumah harus dibarengi penguatan usaha masyarakat melalui pinjaman modal tanpa agunan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) supaya keluarga penerima bantuan memiliki kemampuan merawat hunian dalam jangka panjang.

Ia menilai penguatan ekonomi keluarga menjadi bagian penting dalam program perumahan rakyat di Indonesia, sehingga pemerintah mendorong integrasi bantuan renovasi rumah dengan akses pembiayaan usaha mikro.

"Bocor tidak ada duit, kumuh lagi. Toilet mampet tidak ada duit, kumuh lagi. Jadi rumahnya direnovasi, ekonomi keluarga juga diurus dan diperhatikan," ucap Maruarar.

Lebih lanjut ia menyoroti banyak nasabah perempuan yang menjalankan usaha dari rumah mulai dari jualan sembako hingga aneka usaha kecil lainnya. Oleh karena itu, pemerintah memperkuat usaha rumahan agar mampu menopang kebutuhan keluarga sekaligus menjaga kualitas hunian.

Maruarar menegaskan pemerintah ingin program pemberdayaan masyarakat tidak berhenti hanya dengan bantuan modal usaha mikro, tetapi harus mampu mendorong pelaku usaha kecil naik kelas.

"Negara kita harus bangga bukan karena banyak pengusaha mikro. Kita harus bangga kalau dari mikro menjadi pengusaha-pengusaha sukses," pungkas dia.

Pemerintah pusat meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor konstruksi dan pengembang perumahan.

Pelaku UMKM dapat memperoleh pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga sebesar 5 persen. Sementara untuk sisi permintaan, UMKM dengan pinjaman di bawah Rp100 juta tidak memerlukan agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan atau 6 persen per tahun.

Pada 2026, Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan alokasi program bedah rumah sebanyak 6.918 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Alokasi program itu naik empat kali lipat ketimbang tahun lalu yang hanya berjumlah 1.610 unit.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Surabaya (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai bagian dari percepatan program bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Program BSPS di Jawa Timur tahun 2026 mencatat peningkatan signifikan dengan total penerima mencapai 33 ribu kepala keluarga (KK), naik drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 3.000 unit.

“Peningkatannya sangat besar, tahun lalu 3.000, sekarang di Jawa Timur mencapai 33.000 rumah,” kata Maruarar saat meninjau lokasi di Surabaya, Minggu.

Dalam program tersebut, setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta per unit rumah. Rinciannya, Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian material bangunan, sedangkan Rp2,5 juta digunakan untuk upah tenaga kerja.

Menurut dia, program ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat.

Dengan asumsi setiap pembangunan rumah melibatkan tiga pekerja, maka BSPS berpotensi menyerap hingga 99 ribu tenaga kerja.

“Kalau 33 ribu rumah dikerjakan tiga orang, berarti hampir 99 ribu tenaga kerja terlibat. Ini dampaknya besar terhadap ekonomi,” ujarnya.

Selain meninjau BSPS, Menteri PKP juga menyosialisasikan program pemberdayaan ekonomi seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan PNM Mekar, yang menyasar pelaku usaha ultra mikro, terutama kaum perempuan.

Ia menilai banyak perempuan di Surabaya menunjukkan ketangguhan dalam menopang ekonomi keluarga melalui usaha kecil dengan penghasilan berkisar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono yang ikut mengawal penyaluran program.

Dari total penerima BSPS di Jawa Timur, sekitar 1.200 KK berasal dari Kota Surabaya, dengan lebih dari separuhnya telah terverifikasi.

Dari 1.200 penerima di Surabaya, sekitar 600 sudah terverifikasi hingga awal Mei dan akan percepat agar sesuai target.

Bambang Haryo juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai pro-rakyat, termasuk program pembangunan tiga juta rumah yang ditargetkan rampung secara bertahap hingga 2026.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap pemerintah pusat atas pelaksanaan BSPS yang dinilai langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Kegiatan peninjauan juga dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi serta anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso.

BSPS merupakan program Kementerian PKP yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui bantuan stimulan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Bantuan ini difokuskan pada penyediaan bahan bangunan, bukan pembiayaan penuh pembangunan rumah.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG - bank bjb terus memperkuat dukungannya dalam program di sektor perumahan melalui penyelenggaraan kegiatan Peluncuran BSPS(Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Tahun 2026 di Jawa Barat dan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman(PKP), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bank bjb, yang diselenggarakan pada Kamis, 13 April 2026, di SMAN 1 Katapang, Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara perbankan dan pemerintah dalam mendukung program perumahan nasional, khususnya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), guna meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor perumahan, perbankan, pemerintahan, serta asosiasi pengembang, guna membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, bank bjb menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung program nasional perumahan, termasuk Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak, aman, dan sehat. Bantuan stimulan ini memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.

Forum Bisnis Perumahan ini dihadiri oleh berbagai stakeholder pusat dan daerah antara lain Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriatna beserta jajaran, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Direktur Pengganti Direktur Utama Bank bjb Ayi Subarna, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini beserta jajaran bank bjb, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta berbagai instansi strategis lainnya yang memiliki peran dalam pembangunan perumahan nasional, asosiasi pengembang, serta sebanyak 150 pelaku usaha yang terdiri dari developer, pengembang, toko bangunan dan pelaku UMKM.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam peluncuran BSPS tahun 2026 menyampaikan penyelenggaraan KPP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan perumahan, tetapi juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP juga menyampaikan apresiasi kepada bank bjb atas komitmennya dalam mendukung acara peluncuran BSPS tahun 2026 serta pembiayaan perumahan melalui KPP.

Salah satu calon debitur atas nama Alan pengusaha toko bahan bangunan di daerah Soreang, mengungkapkan “alhamdulillah proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif”.

Hal serupa disampaikan oleh calon debitur lainnya Fitriah yang memiliki usaha sama di toko bahan bangunan “alhamdulilllah saya diajak ke acara yg dihadiri oleh bapak menteri PKP dan Gubernur Jabar , saya sedang proses pengajuan KPP 1 milyar yang sebelumnya orang tua saya merupakan nasabah bank bjb dengan usaha kontrakan yang dibiayai kredit dari bank bjb hingga saat ini sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun bank bjb”.

Pihak bank bjb menyatakan komitmennya untuk terus mendukung program perumahan pemerintah melalui perluasan pembiayaan KPP, peningkatan layanan kepada masyarakat, serta kerja sama yang lebih erat dengan pengembang dan pemerintah daerah.

Forum ini dirancang sebagai wadah dialog, edukasi, dan kolaborasi antara lembaga keuangan, pengembang, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sektor perumahan yang sehat dan produktif. Dalam rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung di meja dealing, memperoleh informasi produk, serta mengakses layanan keuangan yang disediakan oleh bank bjb.

Selain itu, bank bjb memberikan edukasi terkait pentingnya Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK sebagai instrumen utama dalam menilai kelayakan kredit dan menjaga kesehatan finansial masyarakat.

Materi mengenai SLIK disampaikan oleh perwakilan bank bjb, Taufik I Maulana, yang menjelaskan fungsi SLIK dalam membangun transparansi data, meminimalkan risiko kredit, serta memperluas peluang pembiayaan. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kolektibilitas kredit, memantau riwayat pembayaran, serta melakukan koreksi data apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam sistem informasi keuangan.

Selain itu, menjelaskan adanya program PESAT (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu), Pesat adalah program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terpadu yang dilakukan oleh bank bjb sebagai salah satu layanan perbankan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas usaha bagi seorang pengusaha, dimana program ini telah dimulai sejak tahun 2015.

Kontribusi bank bjb dalam kegiatan ini juga diwujudkan melalui pembukaan booth layanan informasi, pengisian talkshow kegiatan KPP, serta pembentukan pipeline pembiayaan sebanyak 118 nasabah dengan total plafon Rp 52 miliar. Capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

Melalui forum ini, bank bjb tidak hanya memfasilitasi pembiayaan perumahan dan usaha, tetapi juga ikut serta mendukung program pemerintah dengan peluncuran BSPS tahun 2026 ini. Bank bjb optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjb infobjb.id/KUR.

BANDUNG - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Bandung. Hal ini bertujuan agar berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti kegiatan kunjungan CPB BSPS dan simulasi tender rakyat (PTT) di Desa Banyusari, Kecamatan Katapang. Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Senin (13/4/2026).

Dalam keterangannya, Cucun menuturkan pengawasan program pemerintah, khususnya yang menjadi bagian dari agenda Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari tugasnya di parlemen.

“Ini bagian dari pengawasan saya. Saya ingin melihat bagaimana program-program kinerja para bupati benar-benar menjadi program kerakyatan,” ujarnya.

Anggaran besar yang digelontorkan pemerintah harus dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti hunian layak. “Anggaran yang besar ini harus betul-betul bermanfaat untuk rakyat secara langsung dan dirasakan. Tadi kita lihat warga menerima rumah yang sudah direnovasi menjadi lebih baik,” katanya.

Selain sektor perumahan, Cucun juga menyinggung dampak program Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pertumbuhan pelaku UMKM. Di sisi lain, dia mengungkapkan masih adanya kendala dalam pelaksanaan program BSPS, terutama terkait keterbatasan lahan.

Menurut dia, sebagian wilayah di daerah pemilihannya berada di kawasan perkebunan milik BUMN yang tidak dapat dibangun melalui skema BSPS. Berdasarkan data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, terdapat 24.000 unit rumah belum tersentuh olah program BSPS dan 17.000 unit rumah di atas lahan BUMN yang tidak bisa mendapatkan program BSPS.

Wilayah seperti Kertasari, Ciwidey, dan Pangalengan menjadi contoh lokasi dengan persoalan tersebut, karena banyak rumah warga berdiri di atas lahan milik BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara maupun Perhutani.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera dicarikan solusi agar masyarakat tetap mendapatkan hak atas hunian yang layak. Untuk mengatasi persoalan itu, dia berupaya mengundang seluruh pemangku kepentingan, termasuk mitra kerja di DPR, pemerintah, serta pihak BUMN guna membahas solusi bersama.

Salah satu opsi yang dibahas yakni pemberian izin pemanfaatan lahan dalam jangka waktu tertentu tanpa menghilangkan status kepemilikan, sehingga pembangunan rumah bagi masyarakat tetap dapat dilakukan.

Bisnis.com, MATARAM – PT Bank NTB Syariah menargetkan penyaluran pembiayaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 10.000 unit di 2026.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah Agus Suhendro menjelaskan melalui program BSPS Bank NTB Syariah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.

Kerja sama ini terkait penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas maupun pembangunan rumah layak huni secara swadaya dan bergotong royong.

Agus Suhendro menyampaikan bahwa kepercayaan yang kembali diberikan kepada Bank NTB Syariah sebagai bank penyalur merupakan amanah yang akan dijalankan secara optimal dan penuh tanggung jawab.

“Program BSPS ini bukan hanya penyaluran bantuan, namun merupakan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bank NTB Syariah berkomitmen untuk memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelas Agus dikutip dari keterangan pers, Senin (6/4/2026).

Dia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan perbankan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

“Kami percaya bahwa melalui kolaborasi yang kuat, program ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Ini sejalan dengan semangat Bank NTB Syariah untuk menghadirkan keberkahan yang bermakna, tidak hanya bagi nasabah, tetapi juga bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Bank NTB Syariah sendiri telah berpengalaman sebagai bank penyalur BSPS sejak tahun 2017, dengan didukung jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah NTB serta produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu produk unggulan yang digunakan dalam penyaluran ini adalah Tabungan BSPS dengan akad wadi’ah, yang memiliki keunggulan bebas biaya administrasi dan saldo minimal Rp0.

Dalam mekanisme penyaluran, dana BSPS dialokasikan untuk pembelian material bangunan serta pembayaran ongkos tukang, yang disalurkan melalui rekening penerima manfaat dan mitra toko bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada 2025, Bank NTB Syariah berhasil menyalurkan bantuan BSPS untuk 1.610 unit rumah, dengan realisasi penyaluran yang berjalan lancar dan selesai tepat waktu.

"Sementara itu, pada tahun 2026, program ini ditargetkan menjangkau hingga 10.000 unit rumah yang akan disalurkan secara bertahap melalui Bank NTB Syariah," kata Agus.

Selain itu, Bank NTB Syariah juga mendorong pemanfaatan layanan digital bagi ekosistem BSPS, termasuk penggunaan QRIS, EDC, dan aplikasi mobile banking RIMO oleh toko bangunan mitra, guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan transaksi.

Melalui kerja sama ini, Bank NTB Syariah menegaskan perannya sebagai bank daerah yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bank bjb menyepakati kerja sama dengan Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa II untuk menyalurkan dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2026 di Menara bank bjb, Jumat (27/3).

Melalui proses seleksi, tahun ini bank bjb kembali dipercaya sebagai bank penyalur dana BSPS. Kolaborasi ini juga menjadi bagian penguatan sinergi antara pemerintah dan sektor perbankan dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.

Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb, Nunung Suhartini menyampaikan, Program BSPS merupakan salah satu instrumen pemerintah yang membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya melalui pendekatan gotong royong.

"Program ini memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman," ucap Nunung.

Sebelumnya, bank bjb telah mengemban kepercayaan yang sama dalam menyalurkan dana BSPS untuk Tahun Anggaran 2017 hingga 2022. Dengan pengalaman tersebut, bank bjb memastikan komitmen bahwa untuk penyaluran dana dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

"Kami berharap pelaksanaan kerja sama ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal. bank bjb siap untuk terus berkolaborasi dan berinovasi dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di sektor perumahan," tutur Nunung.

Tahun ini, dana BSPS dialokasikan untuk 35 ribu unit rumah tidak layak huni di 27 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat (Jabar). Setiap unit rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, sehingga total nilai penyaluran dana mencapai sekitar Rp700 miliar.

Dengan urasi pelaksanaan program direncanakan mulai April hingga Agustus 2026. Untuk menjaga efektivitas dan akuntabilitas, implementasi program akan dilakukan melalui dua skema utama.

Skema pertama, adalah penarikan tunai yang digunakan untuk pembayaran upah tukang. Sementara, skema kedua dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan langsung ke toko material untuk pembelian bahan bangunan.

Adapun untuk mendukung proses penyaluran, bank bjb menghadirkan produk Tabungan bjb Tandamata Khusus sebagai rekening penerima bantuan. Produk ini menyediakan beragam kemudahan, termasuk bebas setoran awal, bebas biaya administrasi, tanpa saldo mengendap, serta tidak dikenakan pendapatan bunga.

Kemudahan tersebut sekaligus memberikan akses layanan keuangan yang lebih inklusif bagi penerima bantuan. Pelaksanaan program ini juga didukung oleh jaringan layanan bank bjb yang luas di seluruh wilayah Jabar.

Pada saat bersamaan, infrastruktur yang matang ini memastikan distribusi bantuan menjangkau masyarakat secara cepat dan merata. Selain penyaluran bantuan, kerja sama ini turut membuka potensi pengembangan ekosistem bisnis yang lebih luas.

Kolaborasi bank bjb tersebut menciptakan ekosistem ekonomi yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat daerah. bank bjb menegaskan upaya memperluas sinergi guna menghadirkan solusi keuangan yang inovatif, sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Melalui peran aktif dalam program BSPS, bank bjb mewujudkan komitmen mendukung pembangunan sektor properti, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana mengucurkan anggaran sebesar Rp22,6 miliar untuk mendukung peningkatan kualitas hunian serta penataan kawasan permukiman di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Alokasi tersebut terdiri dari Rp11,5 miliar untuk penataan kawasan kumuh di 25 titik lokasi, kemudian Rp11,1 miliar untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 556 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Samosir.

Menurut Menteri yang akrab disapa Ara tersebut, dukungan anggaran diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Dukungan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kami juga mendorong tumbuhnya kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperkuat semangat gotong royong, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Samosir,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2026).

Dia menegaskan, program penataan kawasan kumuh dan BSPS merupakan langkah strategis pemerintah dalam membantu masyarakat memperbaiki rumah tidak layak huni agar menjadi lebih layak, sehat, dan aman untuk ditempati.

Selain itu, program tersebut juga diarahkan untuk menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(Dhera Arizona)

Langkah itu dilakukan untuk memastikan program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan

Medan (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan sebanyak 19.668 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan alokasi BSPS untuk 2026 itu terdiri dari 8.825 unit wilayah perdesaan, 5.525 unit di kawasan pesisir, dan 5.285 unit di perkotaan.

"Setiap anggaran negara yang digunakan dalam program itu harus dimanfaatkan secara benar dan sesuai peruntukannya," ujar Menteri PKP Maruarar saat meninjau di Kabupaten Toba, Selasa.

Ara, sapannya, mengatakan di Toba terdapat 46 unit rumah yang diusulkan sebagai calon penerima BSPS. Jumlah tersebut tersebar di Kecamatan Balige sebanyak 20 unit, Kecamatan Porsea 14 unit, dan Kecamatan Bonatua Lunasi 12 unit.

Menurut dia, verifikasi langsung di lapangan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran yang mendapatkan penerima manfaat.

"Untuk itu masyarakat juga diimbau untuk aktif mengawasi serta segera melaporkan apabila ditemukan pungutan liar, dengan disertai bukti yang jelas seperti video dan foto serta laporkan segera ke kementerian PKP," ucapnya.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri PKP melihat langsung kondisi rumah warga yang diusulkan sebagai penerima bantuan, sekaligus berdialog dengan masyarakat.

"Langkah itu dilakukan untuk memastikan program BSPS benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.

Selain itu turut disosialisasikan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.

Kementerian PKP menyatakan pelaksanaan Program BSPS di Sumatera Utara direncanakan mulai berjalan pada minggu kedua April 2026.

Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar lebih layak huni, sehat, dan aman.

Secara nasional Program BSPS menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan target mencapai 400.000 unit di seluruh Indonesia, sebagai langkah percepatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026