Bisnis.com, MAKASSAR – Pengembang properti PT Ghezz Patombong Perkasa (GPP) memperluas ekspansi portofolio propertinya dengan meluncurkan proyek perumahan subsidi terbaru, Taman Ria Regency, di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Direktur Taman Ria Regency Rochmad Bustari mengungkapkan bahwa kehadiran proyek ini merupakan komitmen jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak dengan harga yang kompetitif di pasar.

"Keberhasilan tahap sebelumnya menjadi motivasi besar bagi kami untuk kembali menghadirkan kawasan hunian yang nyaman, berkualitas, dan terjangkau. Kami ingin membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat, terutama kalangan MBR, untuk memiliki rumah sendiri," ujar Rochmad melalui keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Proyek yang membidik segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini berlokasi di Jalan Hasanudin Toto, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat.

Langkah tersebut diambil menyusul kesuksesan korporasi dalam memasarkan tahap terdahulu, yakni Taman Ria Estate Tahap I dan II, yang mencatatkan penjualan hingga lebih dari 600 unit.

Dalam mengeksekusi proyek teranyar ini, pengembang menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Cabang Palu guna memfasilitasi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi calon konsumen.

Peluncuran proyek ini mencatatkan respons positif dari pasar. Berdasarkan data internal perusahaan, tercatat sekitar 1.700 peminat telah mendaftar untuk melakukan peninjauan lokasi, dengan sejumlah calon pembeli menyatakan komitmen siap membayar uang muka (down payment/DP).

Momentum peluncuran ini dinilai strategis karena bertepatan dengan persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Pengembang memanfaatkan momentum tersebut dengan merilis stimulus pasar berupa promo uang muka yang sangat miring.

"Hari Kemerdekaan RI, kita harus merdeka dari yang mahal-mahal. Itulah visi kami. Konsumen cukup membayar DP sebesar Rp81.000 dan bisa langsung menerima kunci rumah," kata Rochmad.

Selain sebagai strategi penetrasi pasar, proyek Taman Ria Regency ini juga dirancang untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pihak pengembang optimistis skema pembiayaan yang mudah dijangkau akan mempercepat penyerapan backlog perumahan di daerah.

Secara total, Taman Ria Regency diproyeksikan merangkum 239 unit rumah subsidi tipe 36 dengan luas lahan mencapai 96 meter persegi per unit. Dari total target tersebut, pengembang melaporkan sebanyak 87 unit saat ini sudah memasuki tahapan konstruksi di lapangan.

Dari sisi aksesibilitas, proyek ini diuntungkan oleh lokasinya yang berada di dalam area perkotaan. Lokasi perumahan hanya berjarak sekitar 10 menit menuju Palu Grand Mall serta memiliki konektivitas yang dekat dengan pusat perbelanjaan, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pusat layanan publik.

Pengembang mematok harga normal unit hunian ini sebesar Rp173 juta. Namun, guna menstimulus daya beli selama masa promo, konsumen disajikan sejumlah insentif tambahan, antara lain DP khusus senilai Rp81.000, bebas biaya akad dan biaya notaris, bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bonus fasilitas pemasangan kanopi rumah tanpa biaya tambahan.

Manajemen optimistis kombinasi antara lokasi yang strategis, rekam jejak (track record) perusahaan, serta insentif finansial yang ditawarkan akan mampu mengerek kinerja penjualan Taman Ria Regency di pasar properti Sulawesi Tengah pada kuartal ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap bertahan di level 5 persen. Kebijakan tersebut dipertahankan meski terjadi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah menjaga bunga FLPP tetap 5 persen flat hingga akhir masa kredit agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat mengakses hunian dengan cicilan yang terjangkau.

"Kami memastikan negara hadir dan berpihak kepada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun terdapat dinamika ekonomi dan peningkatan BI Rate, bunga FLPP tetap dijaga sebesar 5 persen agar masyarakat tetap memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau," ujar Maruarar di Jakarta, Jumat.

Maruarar juga memastikan kebijakan tenor KPR FLPP hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut dia, pembahasan mengenai kebijakan tersebut telah dilakukan secara intensif bersama berbagai pihak terkait.

"Terima kasih atas dukungan Danantara Pak Rosan dan BP BUMN Pak Dony. Semua masih on the track dan ada beberapa isu yang kita persiapkan soal Meikarta tentunya dan hari Senin saya akan ke BPKP untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

Dalam rapat bersama Danantara Indonesia, pemerintah juga membahas dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional. Selain itu, dibahas optimalisasi aset rumah susun milik BUMN untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat.

Maruarar mengungkapkan realisasi penyaluran FLPP hingga saat ini mencapai 78.277 unit rumah atau sekitar 22,36 persen dari target 350.000 unit pada 2026.

Pemerintah dan Danantara juga membahas perkembangan penyelesaian proyek rumah susun Meikarta. Pembahasan mencakup proses hibah, percepatan due diligence legalitas tanah, penugasan BUMN pelaksana, hingga penetapan harga jual unit agar proses sosialisasi kepada masyarakat dapat segera dilakukan.

Selain itu, rapat turut membahas penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) yang diinisiasi Danantara untuk mempercepat penyelesaian berbagai isu strategis di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan hingga kini telah menyalurkan Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) untuk 6 juta unit rumah bagi kelompok masyarakat desil 3 di seluruh Indonesia.

“Kalau untuk (nasabah kategori) desil 3, (jumlah pembiayaan) KPR subsidi di BTN ada 6 juta rumah dari awal program,” kata Nixon LP Napitupulu dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta.

Seperti yang dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu, ia mengatakan pembiayaan KPR ditargetkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada desil 3 ke atas.

Dalam implementasi berbagai program bantuan pemerintah, masyarakat desil 3 dikategorikan sebagai kelompok hampir miskin.

“Ada 10 desil (kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi), maka bisa dibilang yang paling sulit (mendapatkan bantuan kredit perumahan) tinggal desil 1-2, sedangkan desil 3-8 diintervensi KPR,” ujar Nixon.

Sebagai dukungan bagi masyarakat miskin dalam kelompok desil 1 dan 2 yang belum mampu mengakses kredit perbankan untuk mendapatkan hunian yang layak, pemerintah pun memberikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ia mengatakan program BSPS tahun 2026 menyasar 400 ribu rumah tangga di seluruh Indonesia dengan alokasi Rp20-25 juta untuk setiap penerima.

Untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pembiayaan rumah, pemerintah juga sedang mengkaji mengkaji skema tenor KPR hingga 40 tahun.

Nixon pun berharap skema tersebut juga bisa dinikmati oleh masyarakat dalam kelompok desil 1 sampai 2, tidak hanya desil 3 ke atas.

"Hari ini pemerintah mengkaji (rancangan skema pembiayaan) KPR sampai 40 tahun. Mudah-mudahan desil 1-2 bisa dapat (menikmati KPR tenor panjang tersebut nantinya). Ini cara penetrasi (meningkatkan pembiayaan perumahan bagi) MBR," katanya menambahkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan aturan skema KPR dengan tenor hingga 40 tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan pemerintah saat ini masih melakukan simulasi serta mempersiapkan berbagai aturan pendukung sebelum kebijakan tenor panjang tersebut diumumkan secara resmi kepada publik dalam waktu mendatang.

“Tentu ini bisa meringankan angsurannya. Kalau 40 tahun, seperti sekarang rumah subsidi tapak kalau 10 tahun sekitar angsurannya Rp1,7 juta, 15 tahun angsuran Rp1,4 juta. Kalau 20 tahun mungkin Rp1,1 juta dan kalau 40 tahun bisa murah lagi sekitar Rp800-900 ribu," ujar dia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin terbuka, termasuk melalui skema pembiayaan berbasis syariah. Hingga akhir Maret 2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama anak usahanya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), menguasai sekitar 72 persen pangsa pasar KPR subsidi. Total penyaluran mencapai 28.811 unit rumah. Angka ini jauh melampaui bank lain, termasuk bank syariah maupun konvensional.

Bagi masyarakat, terutama yang menghindari skema berbasis bunga, pembiayaan syariah menjadi alternatif yang semakin diminati. Skema ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip keuangan syariah, dengan akad yang jelas dan transparan.

Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan, capaian tersebut mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus tumbuh. “BTN terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pembiayaan perumahan, khususnya bagi MBR,” ujarnya dikutip Selasa (7/4/2026).

Selama ini, kebutuhan rumah masih menjadi persoalan utama bagi masyarakat. Harga properti yang terus meningkat membuat banyak keluarga kesulitan memiliki hunian tanpa dukungan pembiayaan.

Dalam konteks ini, skema KPR subsidi, termasuk yang berbasis syariah, menjadi solusi. Selain cicilan yang lebih terjangkau, kepastian akad juga memberi rasa aman bagi nasabah.

Sejak 1976, BTN telah membiayai lebih dari 4 juta unit rumah. Hingga Maret 2026, penyaluran KPR subsidi BTN saja mencapai Rp 3,65 triliun untuk lebih dari 21 ribu unit rumah.

Di tengah tingginya kebutuhan, pelaku usaha properti dan lembaga keuangan juga dituntut lebih adaptif. Tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memastikan skema yang mudah dipahami masyarakat.

Selain itu, masyarakat diimbau lebih cermat sebelum mengambil pembiayaan. Memahami akad, kemampuan membayar, serta jangka waktu cicilan menjadi hal penting agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari.

BTN menyatakan akan terus memperluas akses pembiayaan perumahan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan pengembang. Upaya ini diharapkan membuat kepemilikan rumah semakin merata, termasuk melalui skema yang sesuai prinsip syariah.

Seniman Bali memiliki peran besar dalam mendukung pariwisata dan membantu pemasukan devisa negara

Denpasar (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun rumah susun (rusun) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Denpasar, Bali, dengan anggaran sebesar Rp48 miliar yang bersumber dari APBN.

Pembangunan rusun tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait di Denpasar, Senin mengatakan rusun tersebut direncanakan memiliki 60 unit hunian yang dilengkapi dua kamar tidur, dapur, dan kamar mandi.

Menurut dia, salah satu prioritas penghuni rusun tersebut adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang berprofesi sebagai seniman di Bali.

Ara menilai seniman Bali memiliki peran penting dalam mendukung sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah maupun nasional.

“Seniman Bali memiliki peran besar dalam mendukung pariwisata dan membantu pemasukan devisa negara. Karena itu, saya juga mengusulkan agar rusun ini dapat diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berprofesi sebagai seniman,” ujar Ara.

Selain itu, ia menekankan agar desain pembangunan rusun tetap mengedepankan unsur budaya lokal Bali sehingga selaras dengan karakter dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Ara juga meninjau lokasi yang diusulkan untuk pembangunan rusun MBR di Jalan Raya Sesetan, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Di atas lahan seluas kurang lebih 3.328 meter persegi dengan ukuran sekitar 26 x 128 meter tersebut direncanakan akan dibangun satu tower Rusun Arunika tipe 36 dengan ketinggian maksimal empat lantai.

Rusun tersebut akan menyediakan 60 unit hunian yang terdiri atas dua unit untuk penyandang disabilitas dan 58 unit reguler bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Ara menambahkan bahwa pembangunan hunian vertikal menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan di kota-kota besar seperti Denpasar sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Ia berharap pembangunan rusun tersebut dapat segera dimulai dengan tetap memperhatikan seluruh ketentuan dan regulasi yang berlaku agar pelaksanaannya berjalan tertib dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjalin kerja sama sama dengan PT Astra International Tbk (ASII) sebagai upaya mewujudkan program tiga juta rumah era pemerintahan Prabowo Subianto.

Astra mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk membangun dan merenovasi 3.250 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada 2026 melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

Kesepakatan itu dicapai setelah pertemuan antara Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dan Komisaris Utama Astra Prijono Sugiarto di Jakarta pada Kamis (19/2/2026).

"Ini komitmen CSR dari perusahaan terbesar tahun 2026 untuk mendukung penyediaan hunian bagi MBR. Terima kasih kepada Astra atas dukungannya terhadap program 3 Juta rumah," kata Ara dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (20/2/2026).

Ara menekankan soal ribuan rumah yang bakal digarap Astra ini dijalankan berdasarkan pendataan dan penetapan lokasi yang dikoordinasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS), dengan kriteria penerima masyarakat berpenghasilan rendah desil 1–4.

Di sisi lain, Prijono Sugiarto merincikan bantuan korporasi menyasar sebanyak 2.500 unit untuk direnovasi dan diperbaiki infrastruktur sanitasinya. Sisanya adalah 750 unit pembangunan rumah baru.

Dia menjelaskan sejumlah wilayah yang menjadi prioritas, antara lain Banyumas dan Garut yang merupakan lokasi Desa Sejahtera Astra. Program tersebut juga direncanakan berlanjut ke Manado, Kabupaten Bogor, hingga wilayah Jakarta.

“Total 3.250 unit, insyaallah sampai Desember ini bisa terealisasi,” kata Prijono.

Sebelumnya pada 2025, Astra berkomitmen membangun 1.000 unit rumah. Dari komitmen 1.000 unit, 250 unit dibangun di Kabupaten Garut dan Kabupaten Banyumas.

Sekira 198 unit di antaranya telah selesai dibangun, serta 52 unit masih dalam proses pembangunan, dengan target penyelesaian akhir Maret 2026.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie dalam pertemuan yang membahas laporan serta prioritas program Kadin tahun 2026.

Informasi itu disampaikan Teddy melalui unggahan di akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet pada Sabtu (17/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Teddy mendengarkan paparan hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin sekaligus berdiskusi mengenai arah program strategis organisasi pengusaha itu ke depannya.

“Dalam pertemuan ini, kami mendengarkan laporan Ketua Umum Kadin terkait prioritas program Kadin tahun 2026, termasuk hasil Rapimnas Kadin yang telah dilaksanakan sebelumnya,” ujar Teddy.

Teddy menjelaskan, sejumlah program Quick Win Kadin 2025 turut menjadi pembahasan utama, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), serta pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

View this post on Instagram

A post shared by Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet)

“Program-program tersebut sejalan dengan agenda prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain itu, pertemuan juga membahas dukungan Kadin terhadap program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan potensi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Seskab turut memberikan masukan mengenai potensi kontribusi Kadin melalui Global Engagement Office (GEO). Peran Kadin GEO dinilai strategis untuk mendukung agenda kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Inggris, serta partisipasi Indonesia dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss.

“Kolaborasi Kadin, khususnya melalui Kadin GEO, diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum ekonomi global dan mendukung diplomasi ekonomi Presiden,” tandas Teddy.

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya mendukung agenda perumahan nasional dengan memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi BNI dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah guna menekan backlog perumahan nasional.

Komitmen tersebut tercermin dari partisipasi BNI dalam pelaksanaan akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit rumah yang dirangkai dengan serah terima kunci pada 2025. Akad massal ini digelar secara hibrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025.

Sebanyak 300 akad dilaksanakan secara langsung di lokasi dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilakukan secara daring oleh 39 bank penyalur di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Komisioner BP Tapera. Dari BNI, hadir Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran manajemen.

“BNI berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR melalui pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan akuntabel,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis, Rabu, 24 Desember 2025.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga pendidik, pelaku UMKM, buruh, nelayan, hingga anggota TNI.

Mandat FLPP 2026

Sejalan dengan pencapaian tersebut, BNI kembali memperoleh mandat penyaluran 17.356 unit KPR FLPP pada 2026 setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BP Tapera. Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025), bersama 43 bank penyalur.

BNI termasuk dalam 10 bank dengan kuota FLPP terbesar dan diwakili Direktur Network & Retail Funding Rian Eriana Kaslan. Penandatanganan disaksikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

Rian menyatakan penugasan tersebut merupakan kesinambungan peran BNI sebagai agen pembangunan di sektor perumahan. “Dengan jaringan BNI yang tersebar nasional dan sinergi erat bersama BP Tapera serta Kemen PKP, kami optimistis penyaluran FLPP 2026 dapat berjalan tepat sasaran, prudent, dan memberi kemudahan bagi MBR memiliki rumah pertama,” ujarnya.

Ke depan, BNI akan terus mengoptimalkan peran jaringan kantor dan seluruh area kerja untuk mendukung program perumahan nasional, mulai dari kesiapan debitur, dukungan teknis pelaksanaan akad secara hibrid, hingga edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan skema pembiayaan KPR FLPP.

Melalui kontribusi berkelanjutan di sektor perumahan, BNI menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga turut membangun fondasi kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah subsidi terus diperluas melalui penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Hingga 19 Desember 2025, penyaluran KPR FLPP secara nasional mencapai 263.017 unit senilai Rp 32,67 triliun.

Rumah subsidi tersebut tersebar di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota dengan dukungan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, dan 7.998 pengembang. Skema FLPP menjadi instrumen utama pemerintah untuk menekan backlog perumahan nasional yang masih tinggi.

Presiden Prabowo Subianto menilai program perumahan subsidi masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait kualitas hunian. Di antara bank penyalur, peran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) masih mendominasi. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat penyaluran 182.952 unit KPR Sejahtera FLPP sepanjang 2025, atau sekitar 70 persen dari total nasional.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan KPR subsidi tetap menjadi portofolio utama perseroan.

“Mulai tahun 2026, kami akan create demand dengan mencari debitur yang potensial dari institusi-institusi yang ada di berbagai sektor,” tutur Nixon dalam keterangan yang diterima Republika, dikutip Ahad (21/12/2025).

Dari sisi perbankan syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk turut memperkuat distribusi KPR FLPP bagi MBR. Hingga tahun ini, BSI telah merealisasikan sekitar 4.000 unit KPR FLPP secara year to date, sementara total penyaluran sejak 2012 mencapai lebih dari 65.000 unit senilai Rp 8,5 triliun.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menegaskan pembiayaan rumah menjadi kebutuhan dasar yang harus dijaga keberlanjutannya. BSI, lanjut Anggoro, siap ambil bagian dalam program strategis pemerintah yang berupaya menyejahterakan masyarakat Indonesia melalui penyaluran pembiayaan KPR FLPP.

“Setiap tahunnya, kami berupaya secara optimal untuk menyalurkan kuota yang diberikan kepada BSI karena rumah merupakan kebutuhan dasar untuk hidup yang berkelanjutan,” ujar Anggoro.

Anggoro menambahkan kualitas pembiayaan KPR FLPP BSI tetap terjaga dengan non-performing financing (NPF) di bawah 2 persen. Penyaluran terbesar berada di kawasan industri dengan serapan tenaga kerja MBR tinggi, seperti Makassar, Palembang, dan Semarang.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyebut capaian penyaluran FLPP tahun ini sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

“Penyaluran KPR Sejahtera FLPP yang telah mencapai 263.017 unit hingga 19 Desember 2025 merupakan rekor tertinggi dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dibanding lima tahun yang lalu,” ungkap Heru.

Program bedah rumah ini sekaligus menjadi dukungan nyata BTN terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya target penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui program TJSL merenovasi rumah tidak layak huni dengan total 15 penerima manfaat di Jakarta, Bekasi, dan Cianjur.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa rumah merupakan fondasi kehidupan yang layak, sehat, dan bermartabat.

Oleh karena itu, BTN memandang penting kolaborasi dengan PPATK dalam program Bedah Rumah “Rumah Bersih, Keuangan Bersih” ini agar pembangunan perumahan berjalan seiring dengan penguatan integritas keuangan.

“Program bedah rumah ini sekaligus menjadi dukungan nyata BTN terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya target penyediaan tiga juta unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Nixon.

Program ini juga sejalan dengan peringatan 23 tahun rezim Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Indonesia.

Selama lebih dari dua dekade, PPATK bersama para pemangku kepentingan telah menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional.

“Bagi BTN, semangat ini sejalan dengan peran kami sebagai bank pembiayaan perumahan nasional. Kami tidak hanya berkomitmen memperluas akses kepemilikan rumah, tetapi juga memastikan setiap proses pembangunan dilakukan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berintegritas,” ujar Nixon.

Lebih dari sekadar perbaikan fisik, program ini juga membawa pesan penting bahwa masyarakat, khususnya MBR, perlu dilindungi tidak hanya dari keterbatasan hunian, tetapi juga dari risiko transaksi keuangan ilegal, seperti judi online, investasi bodong, maupun praktik pencucian uang.

“Hunian yang layak dan keuangan yang bersih merupakan fondasi bagi masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan,” tegas Nixon.

Ia mengamini bahwa tantangan perumahan nasional masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Jawa Barat baru sekitar 54,17 persen rumah tangga yang menempati rumah layak huni, sementara sekitar 45,83 persen lainnya masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.

“Artinya, hampir satu dari dua rumah tangga di Jawa Barat masih membutuhkan perhatian dan intervensi bersama,” kata dia.

Sementara itu, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa komitmen lembaganya dalam menjaga integritas tidak hanya dilakukan melalui pengawasan dan analisis transaksi keuangan, melainkan juga diwujudkan melalui aksi nyata di tengah masyarakat.

Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada PPATK agar menyelamatkan setiap uang rakyat, PPATK turut menjalankan program pembangunan rumah bagi masyarakat.

“Pesan Presiden Prabowo jelas kepada kami, selamatkan setiap uang rakyat. Karena itu, PPATK juga punya program membangun rumah seperti yang dilakukan BTN. Dananya berasal dari sumbangan gaji para pegawai,” kata Ivan.

Ia berharap, rumah yang dibangun dapat menjadi tempat yang bukan sekadar untuk berteduh. Tapi juga menjadi pusat kehidupan keluarga.

“Saya berharap rumah baru yang dibangunkan BTN kepada bapak-ibu bisa menjadi tempat untuk berkumpul, beribadah, dan merawat generasi berikutnya. Dari sanalah keluarga bisa tumbuh menjadi keluarga yang sejahtera,” kata Ivan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan proyek CSR 250 unit rumah rakyat yang dibangun Sugianto Kusuma atau Aguan telah rampung konstruksinya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menjelaskan bahwa saat ini proyek tersebut dalam tahap penetapan penerima manfaat. Di mana, nantinya rumah itu akan diberikan secara gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Itu sudah jadi semua tuh 250 [unit], dengan kualitas yang sangat baik. Nah, serah terimanya tentu kita akan menyiapkan dulu," kata Sri saat ditemui di Kantor BP Tapera, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Sri menyebut, penetapan penerima manfaat akan diputuskan dalam SK Bupati setempat. Dia juga menuturkan, penunjukkan penerima juga bakal mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Sayangnya, dia tidak merinci apa saja kriteria para calon penerima. Hingga saat ini belum diketahui apakah penerima manfaat harus MBR yang tercatat berdomisili di Tangerang, Banten saja atau dapat ditunjuk dari wilayah lain.

"Jadi bersama timnya pak bupati, dengan pak bupati, BPS, kita saat ini juga sedang melihat gitu ya [siapa calon penerimanya], karena penentuannya nanti dari pak bupati, supaya kriteria MBR-nya betul-betul tepat sasaran," tambahnya.

Untuk diketahi, Kementerian PKP sempat menargetkan proyek perumahan rakyat yang dibangun oleh Bos Agung Sedayu Group (ASG) Sugianto Kusuma atau Aguan dibidik rampung pada 28 Oktober 2025. Namun, hingga saat ini unit tersebut belum disalurkan ke masyarakat.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Bos Agung Sedayu Group, Aguan sempat mengungkap komitmennya untuk turut membangun 250 unit rumah rakyat di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Langkah ini dalam rangka mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Aguan menjelaskan, pihaknya mengguyur pendanaan senilai Rp60 miliar untuk pembangunan rumah susun gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dari dana corporate social responsibility (CSR).

“Perusahaan kan memang kita ada siapkan dana CSR-nya, jadi untuk ini semua dananya sekitar Rp60 miliar, kita siapkan ada sisihkan dari CSR itu,” ujar Aguan di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam acara Groundbreaking Pembangunan Rumah Susun Gratis bagi MBR di Desa Sukawali, Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Jakarta, CNBC Indonesia - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang kembali digelontorkan pemerintah jadi angin segar bagi sektor properti. Kebijakan ini disebut mampu menggerakkan pasar perumahan, terutama di segmen menengah dan menengah bawah, yang selama ini menjadi motor utama penjualan rumah di Indonesia.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, dengan adanya kebijakan PPN DTP, pembeli rumah dengan harga antara Rp200 juta hingga Rp500 juta bisa menikmati pembebasan PPN. Karena itu, ujarnya, perlu ada perhatian terhadap kalangan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

"Jadi antara Rp200-Rp500 juta itu juga bebas PPN. Taruh misalkan harga rumah Rp500 juta, berarti PP-Nnya itu sekitar Rp60-70 juta," ujar Totok kepada CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025).

Saat ini sejumlah kebijakan telah diterbitkan pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah, perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Di Tanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, penambahan kuota rumah bersubsidi menjadi 350.000 unit di tahun 2025, serta gratis Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Selain untuk MBR, kami juga terus memperjuangkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Ini kami sudah usulkan sejak lama, jadi bunganya komersial tetapi bebas PPN. Semoga disetujui dan ditetapkan lewat peraturan presiden," sebut Totok.

Ia menilai, insentif tersebut bukan sekadar potongan pajak biasa, melainkan memberikan efek berganda terhadap kemampuan masyarakat membeli rumah. Menurutnya, beban pajak seperti PPN sebenarnya memiliki dampak jangka panjang terhadap harga rumah dan daya beli masyarakat.

"Karena pengaruh pajak itu 10 tahun saja itu sama dengan 100 persen. Kalau Anda beli rumah, bayar PPN, itu kan berbunga selama 10 tahun, itu sama dengan 100 persen. Jadi Anda beli 1 rumah biayanya sama dengan 2 rumah," jelas Totok.

Totok juga menyoroti besarnya potensi pasar perumahan di segmen menengah. Menurutnya, kalangan ini menjadi tulang punggung industri properti nasional karena porsinya yang sangat besar.

"(Jumlah kalangan menengah) cukup besar. Kalau yang sederhana misalnya ya, itu 50 persen dari market, MBT ini 30 persen. Oke, tinggi juga ya, untuk persentasenya," katanya.

Lebih lanjut, sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak bagi lebih dari seratus industri turunan, properti juga berperan besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Properti itu setelah dianalisa lebih detail, pengaruhnya sangat besar. Secara PDB kan di sekitar 14 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi, bahkan dari tim presiden bilang properti itu bisa memengaruhi 2 persen. Jadi untuk mencapai 8 persen, 2 persennya itu bisa dari properti," ujar Totok.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]