Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green naik di seluruh wilayah Indonesia per Rabu (10/6).

Di Jawa, harga BBM Pertamax (RON 92) menanjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara, Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Adapun harga BBM Pertamax dan Pertamax Green 95 berbeda di setiap provinsi yang dipengaruhi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), biaya distribusi, serta status kawasan perdagangan bebas (FTZ).

Mengutip mypertamina.id, harga Pertamax Rp16.250 per liter berlaku di seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sementara, Pertamax dibanderol Rp16.650 per liter di Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. 

Harga yang sama juga berlaku di seluruh provinsi di Pulau Papua dan Sulawesi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Timur.

Untuk Pertamax yang dibanderol Rp17.000 per liter berlaku di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya, Pertamax dijual seharga Rp15.250 per liter di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Sabang dan Batam.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Roberth pun menegaskan penyesuaian harga diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Roberth dalam keterangan resmi tertulis, Rabu (10/6).

Perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia. Adapun harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

"Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Patra Niaga, maupun aplikasi MyPertamina," ujar Roberth.

1. Seluruh provinsi di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT): Rp16.250 per liter.

2. Aceh, Sumatra Utara, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Lampung, seluruh provinsi di Pulau Papua dan Sulawesi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur: Rp16.650 per liter.

3. Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara: Rp17.000 per liter.

4. Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Sabang dan Batam: Rp15.250 per liter.

Bisnis.com, BATAM - Penyederhanaan layanan kepabeanan melalui penggunaan dokumen tunggal Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri di Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pusat manufaktur nasional.

Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam Rafki Rasyid mengatakan kalangan pelaku usaha menilai kebijakan yang diterapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus barang, efisiensi biaya logistik, serta kemudahan berusaha di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

"Kecepatan dan kemudahan layanan kepabeanan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan distribusi barang ke berbagai wilayah di Indonesia," kata Rafki, Rabu.

Menurut dia, selama ini pelaku usaha masih menghadapi sejumlah tantangan administratif dalam proses pengeluaran barang dari kawasan FTZ Batam menuju wilayah pabean Indonesia.

"Batam merupakan kawasan industri yang sangat bergantung pada kelancaran arus barang. Ketika proses administrasi bisa dipercepat, maka aktivitas industri dan distribusi juga menjadi lebih efisien," ujar dia.

Ia menjelaskan berbagai masukan yang disampaikan dunia usaha selama ini tidak hanya berkaitan dengan aspek perpajakan, tetapi juga menyangkut proses pemeriksaan dan pengurusan dokumen yang dinilai memerlukan waktu cukup panjang.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efisiensi operasional perusahaan, terutama bagi sektor industri yang membutuhkan kepastian waktu dalam rantai pasok dan distribusi barang.

Melalui kebijakan dokumen tunggal PPFTZ, pemerintah dinilai telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dengan memangkas sejumlah tahapan administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara terpisah.

"Dengan proses yang lebih sederhana, perusahaan bisa lebih fokus pada kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Ini tentu akan berdampak positif terhadap iklim investasi di Batam," ujarnya.

Rafki menambahkan kemudahan layanan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan investor ketika memilih lokasi investasi.

Karena itu, berbagai upaya reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah diyakini dapat meningkatkan daya tarik Batam sebagai tujuan investasi baru.

Selain itu, penyederhanaan administrasi juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik yang pada akhirnya berkontribusi terhadap daya saing produk industri Batam di pasar domestik.

APINDO Batam juga mengapresiasi langkah Bea dan Cukai Batam yang dinilai responsif dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Menurut Rafki, komunikasi antara dunia usaha dan otoritas kepabeanan selama ini berjalan cukup baik sehingga berbagai kendala dapat diselesaikan melalui koordinasi maupun forum diskusi bersama.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk tetap mematuhi ketentuan kepabeanan dan perpajakan yang berlaku agar kemudahan yang diberikan pemerintah dapat berjalan optimal.

"Kami berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pelaku usaha sehingga tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri benar-benar tercapai," katanya.

Untuk informasi, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam menetapkan penggunaan satu dokumen PPFTZ untuk seluruh kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2025.

Melalui aturan yang berlaku sejak 31 Maret 2025 tersebut, dokumen PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan PPFTZ-03 dihapus dan digantikan dengan satu format dokumen tunggal.

Kebijakan itu ditujukan untuk menyederhanakan proses administrasi kepabeanan, mempercepat pelayanan, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih kompetitif di kawasan FTZ Batam.

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi dan perdagangan strategis di kawasan Asia Tenggara melalui penguatan kerja sama ekonomi dengan India.

Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, kepada Konsul Jenderal India di Medan, Ravi Shankar Goel, belum lama ini.

Pertemuan tersebut difokuskan untuk memperluas komunikasi strategis sekaligus membuka peluang kerja sama baru antara Batam dan berbagai institusi ekonomi di India.

Fary mengatakan hubungan ekonomi antara Batam dan India menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi investasi maupun perdagangan.

Berdasarkan data BP Batam, realisasi investasi India di Batam sepanjang 2016 hingga 2025 mencapai Rp258,6 miliar. Nilai tertinggi tercatat pada 2025 dengan realisasi sebesar Rp95,2 miliar.

“Pertumbuhan investasi ini menunjukkan tingginya kepercayaan pelaku usaha India terhadap daya saing Batam,” kata Fary, Senin (11/5/2026).

Selain investasi, India juga menjadi salah satu pasar ekspor utama Batam. Pada kuartal I 2026, nilai ekspor Batam ke India mencapai US$521,6 juta, atau setara 11,14% dari total ekspor Batam.

Fary menilai India merupakan mitra strategis dengan potensi besar dalam pengembangan industri dan perdagangan Batam ke depan.

Dia menambahkan, BP Batam saat ini fokus memperkuat ekosistem investasi melalui pengembangan kawasan industri, logistik, serta perdagangan internasional. Beberapa sektor yang dinilai potensial untuk dikembangkan bersama antara lain manufaktur, energi terbarukan, sektor maritim, hingga penguatan rantai pasok industri.

Sementara itu, Ravi Shankar Goel mengapresiasi perkembangan ekonomi Batam yang dinilai berhasil menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di Indonesia.

Ia menilai Batam memiliki keunggulan strategis karena lokasinya yang dekat dengan Singapura serta didukung kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ).

“Batam adalah salah satu kisah sukses pembangunan ekonomi di Indonesia. Keunggulan geografis dan kebijakan investasi yang kompetitif menjadi daya tarik utama bagi investor India,” ujar Ravi.

Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat menggelar forum bisnis secara hibrida yang akan mempertemukan pengelola kawasan industri Batam dengan jaringan Kamar Dagang India.

Forum ini diharapkan dapat memperluas promosi investasi sekaligus memetakan kebutuhan rantai pasok ekspor-impor melalui identifikasi produk berbasis kode Harmonized System (HS).

Langkah diplomasi ekonomi tersebut diyakini dapat semakin memperkuat posisi Batam sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas yang kompetitif di tingkat global.

Bisnis.com, BATAM – Badan Pengusahaan (BP) Batam memperkuat upaya menarik investasi maritim dan logistik dari Eropa guna memperkokoh posisi Batam dalam rantai pasok global, seiring meningkatnya kompetisi internasional di sektor pelayaran dan industri maritim.

Langkah tersebut dilakukan melalui rangkaian engagement investasi di sela forum Euromaritime 2026 di Marseille, Prancis. Delegasi BP Batam dipimpin Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Djemy Francis, didampingi jajaran pimpinan BP Batam serta perwakilan Kadin Kepulauan Riau.

Dalam berbagai pertemuan, BP Batam menegaskan Batam sebagai kawasan Free Trade Zone yang memiliki keunggulan geografis di jalur pelayaran Selat Malaka, didukung infrastruktur kepelabuhanan, basis industri, serta kedekatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi Asia.

“Pendekatan kami bukan sekadar promosi, tetapi memastikan peluang investasi dapat dieksekusi. Investor membutuhkan kepastian, kecepatan, dan solusi konkret,” ujar Fary.

Di sela Euromaritime 2026, BP Batam melakukan puluhan pertemuan bilateral dengan perusahaan pelayaran global, produsen komponen kapal, penyedia teknologi pelabuhan, operator logistik energi, hingga konsultan industri maritim Eropa.

Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan layanan logistik, pengembangan industri pendukung maritim, serta peluang integrasi Batam dalam jaringan perdagangan internasional.

Salah satu pertemuan strategis dilakukan dengan CMA CGM, grup pelayaran global asal Prancis.

Diskusi menyoroti peluang penguatan layanan direct call dan peran Batam sebagai hub logistik di tengah pergeseran pusat pertumbuhan perdagangan dunia ke kawasan Asia. CMA CGM menyatakan minat untuk melakukan penjajakan lanjutan melalui kunjungan langsung ke Batam.

Upaya penjajakan investasi juga diperluas melalui kolaborasi dengan Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence (CCIAMP) serta dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA). BP Batam menilai jejaring bisnis Eropa dan diaspora Indonesia berpotensi menjadi pintu masuk arus investasi baru ke Batam.

Selain itu, dukungan diplomatik diperoleh melalui pertemuan dengan Konsul Jenderal RI di Marseille dan audiensi dengan Duta Besar RI untuk Belanda Laurentius Amrih Jinangkung, yang mendorong percepatan tindak lanjut peluang investasi yang telah teridentifikasi.

Sebagai bagian dari penguatan daya saing kawasan, BP Batam juga melakukan benchmarking ke Port of Rotterdam Authority untuk mempelajari pengelolaan pelabuhan modern berbasis nilai tambah industri dan energi. Otoritas Pelabuhan Rotterdam memandang Batam memiliki potensi strategis sebagai simpul logistik regional di Selat Malaka.

Fary menegaskan, strategi BP Batam saat ini berfokus pada peningkatan kualitas investasi. “Batam diarahkan menjadi lokasi implementasi nyata bagi investasi maritim dan logistik, bukan sekadar tujuan promosi,” katanya.

Bisnis.com, BATAM – Badan Pengusahaan BP Batam memperkuat promosi Batam sebagai pusat industri maritim strategis dunia melalui keikutsertaannya dalam pameran Euromaritime 2026 yang digelar di Marseille, Prancis.

Dalam ajang tersebut, Batam diperkenalkan tidak lagi sekadar sebagai kawasan industri penunjang, melainkan sebagai platform operasional industri maritim yang berada di jalur pelayaran tersibuk dunia, yakni Selat Malaka dan Singapura.

Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Djemy Francis yang menjadi pembicara dalam forum diskusi Euromaritime, menyampaikan bahwa keunggulan Batam terletak pada kombinasi lokasi strategis, status kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ), serta ekosistem industri maritim yang telah terbentuk secara matang.

“Batam tidak hanya unggul secara geografis, tetapi juga siap dari sisi industri. Kami berada di jalur perdagangan dunia dan siap menjadi mitra strategis dalam rantai pasok global,” ujar Fary di hadapan pelaku industri maritim Eropa.

Rangkaian agenda BP Batam di Marseille diawali dengan pertemuan bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Marseille, yang menyatakan dukungan terhadap upaya Batam memperluas jejaring kerja sama ekonomi Indonesia di kawasan Eropa.

Partisipasi BP Batam dalam Euromaritime dinilai sejalan dengan diplomasi ekonomi Indonesia untuk mendorong kawasan strategis nasional masuk ke dalam jaringan industri global.

“Kehadiran BP Batam di Euromaritime mencerminkan meningkatnya perhatian dan kepercayaan internasional terhadap Batam sebagai mitra strategis di sektor maritim dan investasi,” kata Konsul Jenderal RI di Marseille, Dian Kusumaningsih.

Minat pelaku industri Eropa terlihat dari respons positif terhadap skala dan konsentrasi industri galangan kapal di Batam, yang merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Sejumlah perusahaan maritim Prancis menyatakan ketertarikan menjajaki peluang kerja sama, mulai dari desain kapal, industri pendukung perkapalan, hingga layanan maritim.

Peluang kolaborasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui agenda business matching yang direncanakan berlangsung di Batam pada Maret 2026.

Didorong realisasi investasi mencapai Rp69,3 triliun sepanjang 2025, Batam dinilai tidak hanya mampu bertahan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga mulai naik kelas dari kawasan industri regional menjadi pemain yang diperhitungkan dalam arsitektur maritim dunia.

Bisnis.com, BATAM -

BATAM — "Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Amsakar Achmad memberikan apresiasi atas raihan BP Batam sebagai Pioneer in Free Trade Zone Management for Regional Investment Gateway dalam ajang BIG 40 Awards 2025 yang digelar Bisnis Indonesia di Jakarta, Selasa (8/12/2025) kemarin."

Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi BP Batam dalam mengelola kawasan bebas yang dinilai mampu meningkatkan kemudahan berinvestasi dan memperkuat posisi Batam sebagai salah satu gerbang masuk investasi regional.

Amsakar mengatakan, capaian itu menunjukkan pentingnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem investasi yang kompetitif di Batam.
"Komitmen BP Batam itu untuk menjaga kualitas tata kelola dan memperluas kerja sama lintas sektor," katanya dalam siaran pers di Batam, Rabu (10/12/2025).

Ia menambahkan, penguatan hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci yang menjaga daya tarik Batam di mata investor. Ke depan, menurut Amsakar, Batam memiliki peluang untuk berperan lebih besar dalam jaringan ekonomi global.

Amsakar menekankan bahwa keberlanjutan pembangunan dan konsistensi kebijakan menjadi fokus BP Batam di tengah persaingan kawasan ekonomi regional yang semakin ketat. Ia melihat Batam berpotensi memperkuat posisinya sebagai gerbang ekonomi yang terhubung dengan pasar internasional melalui integrasi logistik, pengembangan infrastruktur, dan percepatan layanan perizinan.

Penghargaan ini, lanjutnya, diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat upaya BP Batam dalam membangun lingkungan investasi yang responsif dan andal agar kontribusi Batam terhadap strategi ekonomi nasional semakin besar.

Dalam acara tersebut, Amsakar hadir bersama Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan Alexander Zulkarnain; Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan Fary Francis; Direktur Pengembangan KPBPBB dan KEK Irfan Syakir Widyasa; serta Kepala Biro Umum M. Taofan.

BIG 40 Awards 2025 merupakan bagian dari peringatan 40 tahun Harian Bisnis Indonesia yang memberikan penghargaan kepada tokoh dan institusi berpengaruh dalam perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam menerima penghargaan Bisnis Indonesia Group (BIG) 40 Awards 2025 dalam kategori Pioneer in Free Trade Zone Management for Regional Investment Gateway.

Penghargaan ini diberikan atas peran strategis BP Batam dalam mengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang menjadi salah satu episentrum investasi dan industri di Indonesia barat. BP Batam dikenal sebagai institusi yang merintis pengembangan Batam sejak awal 1970-an, ketika pemerintah menetapkan pulau tersebut sebagai basis industri dan logistik nasional.

Sejarah kelembagaan BP Batam bermula dari pembentukan Otorita Batam pada 1971, yang menjadi motor utama pembangunan infrastruktur kawasan, termasuk pelabuhan, bandara, dan kawasan industri terpadu. Status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000, yang memberikan insentif fiskal dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha.

Sejak saat itu, BP Batam berperan penting dalam menarik investasi langsung asing (FDI), khususnya dari Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China, serta membangun Batam sebagai bagian dari segitiga pertumbuhan ekonomi regional Indonesia–Malaysia–Singapura (IMS-GT). Batam berkembang sebagai pusat industri manufaktur, galangan kapal, elektronika, dan logistik, sekaligus menjadi hub pelabuhan internasional yang terintegrasi.

Dewan juri menilai BP Batam berhasil menyediakan fasilitas pelabuhan dan infrastruktur modern, meningkatkan kepastian layanan perizinan, serta menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional di wilayah perbatasan.

“BP Batam telah berhasil menyediakan fasilitas pelabuhan dan infrastruktur yang modern, serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di perbatasan Indonesia,” tulis Dewan Juri.

PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi per Senin (1/12).

Berdasarkan laman resmi Pertamina, perseroan menaikkan harga Pertamax 92 hingga Pertamina Dex.

Di Jakarta, Pertamax 92 naik sebesar Rp550, dari Rp12.200 menjadi Rp12.750 per liter. Untuk Pertamax Turbo 98 naik sebesar Rp650, dari Rp13.100 menjadi Rp13.750.

Selanjutnya, Pertamax Green 95 naik Rp500, dari Rp13.000 menjadi Rp 13.500 per liter. Lalu, Dexlite naik sebesar Rp800, dari Rp13.900 menjadi Rp14.700. BBM Nonsubsidi jenis Pertamina Dex juga naik Rp800, dari Rp14.200 menjadi Rp15.000 per liter.

Sementara itu, untuk BBM bersubsidi Pertamina, harga Pertalite dan Solar subsidi dipastikan tidak mengalami perubahan. Seperti sebelumnya, harga Pertalite tetap di harga Rp 10.000 per liter di seluruh Indonesia, dan Solar subsidi masih Rp6.800 per liter.

Penyesuaian harga BBM Pertamina mengacu pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.

Regulasi tersebut merupakan perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum.

Berikut daftar lengkap harga BBM di SPBU Pertamina per 1 Desember 2025:

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp12.750 per literPertamax Turbo: Rp13.750 per literPertamax Green 95: Rp13.500 per literDexlite: Rp14.700 per literPertamina Dex: Rp15.000 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp13.050 per literPertamax Turbo: Rp14.050 per literDexlite: Rp15.000 per literPertamina Dex: Rp15.300 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp12.050 per literDexlite: Rp13.750 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp12.250 per literPertamax Turbo: Rp13.100 per literDexlite: Rp13.950 per literPertamina Dex: Rp14.300 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp13.050 per literPertamax Turbo: Rp14.350 per literDexlite: Rp15.300 per liter per literPertamina Dex: Rp15.600 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp13.050 per literPertamax Turbo: Rp14.050 per literDexlite: Rp15.000 per literPertamina Dex: Rp15.600 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp12.750 per literPertamax Turbo Rp13.750 per literDexlite Rp14.700 per literPertamina Dex: Rp15.000 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp13.050 per literPertamax Turbo: Rp14.050 per literDexlite: Rp15.000 per literPertamina Dex: Rp15.300 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp13.350 per literPertamax Turbo: Rp14.350 per literDexlite: Rp15.300 per literPertamina Dex: Rp15.600 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp13.050 per literPertamax Turbo: Rp14.050 per literDexlite: Rp15.000 per literPertamina Dex: Rp15.300 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp13.050 per literDexlite: Rp15.000 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp13.050 per literDexlite: Rp15.000 per literSolar: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per literPertamax: Rp13.050 per literDexlite: Rp15.000 per literPertamina Dex: Rp15.300 per literSolar: Rp6.800 per liter.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap modus dan kronologi di balik masuknya 250 ton beras impor ilegal asal Thailand ke wilayah Sabang, Aceh.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, masuknya beras impor ilegal ini diduga karena status wilayah tersebut sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone), yang membuat pengawasan distribusi lebih longgar.

“Itu daerah seolah bebas perdagangan,free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

Amran menegaskan saat ini aparat penegak hukum (APH) tengah mendalami siapa pelaku yang melakukan importasi beras ilegal.

Namun, dia juga menekankan setiap importasi beras harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan. Di sisi lain, PT Multazam Sabang Group (MSG) yang merupakan importir itu tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak.

Dalam penanganan kasus ini, Kementan juga berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Amran mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat.

“Beliau [Menteri Perdagangan Budi Santoso] katakan bahwa nggak ada, nggak ada izin. Jadi Kabareskrim, Kapoldanya kami langsung telepon. Satu-satu, kami ingin tahu,” tuturnya.

Adapun, Kementan menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG. Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

Padahal, kata Amran, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan. Terlebih, importasi beras tersebut juga tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

Bisnis.com, BATAM - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) membahas percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur strategis di wilayah Kepri, Rabu (5/11/2025) di Kantor Wali Kota Batam.

Pertemuan antara keduanya untuk melihat perkembangan proyek infrastruktur yang sedang berjalan di Kepri, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah percepatan agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri Adi Prihantara menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki peran krusial dalam memperkuat konektivitas dan meningkatkan daya saing ekonomi wilayah.

"Contohnya beberapa proyek prioritas yang tengah dilaksanakan di Kepri, antara lain pemugaran Bandara di Kabupaten Karimun dan pembangunan waduk di Kabupaten Bintan yang berfungsi sebagai penopang ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan industri," katanya usai rapat.

Selain itu, Pemprov Kepri juga tengah mengupayakan agar penerapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di tiga daerah, yakni Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang dapat segera diberlakukan secara menyeluruh.

Menurut Adi, penerapan FTZ di ketiga wilayah tersebut akan memperluas pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Batam, sekaligus memastikan pemerataan pembangunan hingga ke wilayah perbatasan dan pulau terluar.

"Penguatan infrastruktur tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan konektivitas antarwilayah yang dapat membuka peluang investasi, memperlancar arus logistik, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Kepri," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Bidang Infrastruktur Bappenas Abdul Malik mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan pendampingan terhadap proyek-proyek strategis daerah untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional.

"Daerah seperti Kepri memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga dan menjadi pusat kegiatan industri serta perdagangan internasional. Karena itu, percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah ini harus mendapat perhatian khusus," ucapnya..

Melalui koordinasi ini, ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, terutama dalam hal perencanaan, pendanaan, dan implementasi proyek-proyek prioritas. Pemerintah juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar setiap program pembangunan dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Kegiatan audiensi ini turut dihadiri oleh Wali Kota Batam, pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri dan Pemko Batam, serta perwakilan instansi terkait lainnya. Forum ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat arah pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Kepri.(239)

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Investment Authority (INA) menilai pemerintah perlu memperkuat pemberian insentif bagi investor asing agar minat penanaman modal di sektor pusat data (data center) tetap terjaga.

Head of Digital Infrastructure, Transportation & Logistics Investments INA, Johan Batubara, mencontohkan kawasan Batam yang memiliki keunggulan sebagai free trade zone, sehingga biaya impor peralatan dapat ditekan.

“Jika diberlakukan bea masuk 10–15%, itu bisa langsung menaikkan biaya secara signifikan bukan hanya untuk operator, tapi juga penyewa,” kata Johan dalam acara Citi Data Center Day 2025 di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Johan menjelaskan, secara fundamental daya tarik Indonesia sebagai lokasi pengembangan pusat data terus meningkat, terutama di Pulau Jawa yang dinilai unggul dari sisi ketersediaan listrik, lahan, serta infrastruktur pendukung seperti konektivitas dan pasokan air.

Menurutnya, pembangunan pusat data membutuhkan modal yang besar. Untuk membangun pusat data saja dibutuhkan sekitar US$10 juta atau sekitar Rp166,21 miliar per megawatt.

Dia menambahkan, bagi penyewa pusat data, biaya yang harus ditanggung bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat lebih besar. Karena itu, kebijakan insentif menjadi krusial untuk menjaga daya tarik investasi.

Selain faktor biaya, Johan menilai Indonesia juga memiliki keunggulan lain dari sisi efisiensi energi dan fleksibilitas regulasi, terutama di kawasan perdagangan bebas.

Indonesia memang memiliki biaya energi yang lebih murah, dan kawasan perdagangan bebas membuat proses implementasi lebih mudah dan fleksibel, termasuk dalam hal regulasi data.

“Kami sudah berkomunikasi dengan berbagai instansi pemerintah agar ada kompromi kebijakan,” katanya.

Dari sisi pendanaan, Johan menyampaikan bahwa minat investor global terhadap sektor pusat data sangat tinggi.

Dia menilai modal pada dasarnya sudah tersedia, namun tantangan utama saat ini adalah pada keahlian dan kemampuan eksekusi dari pelaku lokal.

Karena itu, INA juga membuka peluang kemitraan strategis dengan pemerintah, termasuk dalam pengembangan energi terbarukan.

“Kami juga membuka peluang kerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan, karena sektor pusat data bisa menjadi anchor buyer listrik yang besar, menjaga keseimbangan suplai energi nasional,” tuturnya.

Johan menambahkan, pembiayaan industri pusat data saat ini masih didominasi oleh bank-bank regional yang memiliki jaringan lintas negara.

“Untuk saat ini, karena industri pusat data masih relatif baru di kawasan ini, sebagian besar pembiayaan masih bersifat lokal berdasarkan aset lokal. Bank-bank regional dengan cakupan dan kehadiran di berbagai pasar memiliki keunggulan. Biasanya mereka menggunakan neraca mereka sendiri untuk pembiayaan, dan pihak yang memiliki jaringan lintas negara akan menjadi pemenang,” ujarnya.