Palangka Raya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di provinsi setempat pada triwulan II tahun 2026 tetap terjaga dengan baik di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global dan nasional.

"Kondisi ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," tegas Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Rabu.

Stabilitas sektor jasa keuangan di Kalteng pada triwulan II yang terjaga dengan baik itu dapat dilihat dari berbagai sektor. Salah satunya perkembangan sektor bank umum di Kalteng.

Dia menyampaikan pada posisi Mei 2026, kinerja bank umum mengalami peningkatan dibanding posisi Mei 2025, seperti aset meningkat Rp8,27 triliun atau 9,08 persen tahun ke tahun atau year-on-year (yoy), yakni dari Rp90,99 triliun kini menjadi sebesar Rp99,26 triliun.

Kemudian dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar Rp3,63 triliun atau 7,36 persen yoy, dari Rp49,33 triliun kini menjadi sebesar Rp52,93 triliun. Juga kredit atau pembiayaan meningkat sebanyak Rp3,78 triliun atau 7,37 persen yoy, dari sebelumnya Rp51,20 triliun kini menjadi Rp54,98 triliun.

Lebih lanjut Primandanu menekankan kondisi sektor jasa keuangan yang stabil, aman, dan tepercaya memiliki peran strategis dalam upaya menjaga ketahanan ekonomi daerah.

"Kondisi sektor jasa keuangan seperti ini juga sangat mendukung, dalam perluasan akses pembiayaan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat," jelaanya.

Sejalan dengan itu, OJK Kalteng terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mendorong penguatan ekosistem keuangan terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui berbagai program strategis, OJK berkomitmen menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperluas akses layanan keuangan mudah dijangkau, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Survei mengungkap semakin banyak bank sentral di dunia yang berencana mengurangi alokasi aset dalam dolar AS dibandingkan yang ingin menambahnya dalam satu dekade mendatang.

Rencana pemangkasan cadangan dolar AS itu dilakukan seiring meningkatnya risiko politik yang terkait dengan mata uang Amerika Serikat tersebut.

Survei itu dilakukan Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) terhadap investor publik yang dirilis kemarin. Respondennya adalah bank sentral, dana pensiun publik, dan dana kekayaan negara (sovereign wealth funds). OMFIF merupakan lembaga pemikir yang berbasis di London dan didirikan pada 2010

Para responden survei, yang secara kolektif mengelola aset sekitar US$10 triliun, semakin memandang volatilitas pasar sebagai kondisi permanen dan mulai menguji berbagai pendekatan baru untuk menghadapinya, termasuk memanfaatkan AI.

"Asumsi lama bahwa investor publik bisa menunggu hingga kondisi kembali normal kini terlihat semakin tidak realistis," tulis Ekonom Senior OMFIF, Yara Aziz, dalam laporan tersebut.

Hingga kini belum ada alternatif yang benar-benar mampu menggantikan dolar AS. Mata uang tersebut bahkan menguat sekitar 3 persen sepanjang tahun ini, didorong oleh suku bunga AS yang lebih tinggi, tingginya minat terhadap aset-aset AS, serta arus investasi ke aset aman akibat perang AS-Iran.

Namun, sekitar 79 persen bank sentral dan 60 persen dana publik meyakini sistem moneter global sedang bergerak menuju dunia yang lebih 'multipolar'.

Mata uang di luar delapan mata uang utama dunia perlahan mulai memperoleh porsi lebih besar dalam cadangan devisa. Bank sentral tercatat meningkatkan alokasi terhadap krone Norwegia dan dolar Selandia Baru, serta menunjukkan minat yang lebih besar terhadap poundsterling Inggris.

Meski responden juga mempertahankan rencana untuk menambah kepemilikan euro dan yuan China, mereka menilai kedua mata uang tersebut masih menghadapi tantangan struktural yang menghambat perannya.

Meski demikian, hampir seluruh responden menganggap yuan sebagai instrumen diversifikasi portofolio yang efektif.

Sementara itu, emas yang telah mencetak serangkaian rekor harga tertinggi dan kini dimiliki oleh 82 persen bank sentral, dinilai telah menjadi pusat strategi pengelolaan cadangan devisa.

Dalam jangka pendek, emas menjadi aset yang paling banyak direncanakan untuk ditambah kepemilikannya oleh bank sentral. Secara neto, 30 persen responden berencana meningkatkan alokasi emas dalam satu hingga dua tahun mendatang.

Ini merupakan pertama kalinya survei yang dilakukan OMFIF menunjukkan pergeseran minat bank sentral global terhadap dolar AS.

Temuan OMFIF tersebut sejalan dengan perdebatan global mengenai peran dolar AS sebagai mata uang cadangan utama dunia, yang dipicu oleh ketidakpastian kebijakan AS dan meningkatnya risiko geopolitik.

Di kalangan dana publik, permintaan terhadap aset fisik seperti infrastruktur dan properti melampaui kelas aset lainnya. Hampir 60 persen responden berencana meningkatkan alokasi ke sektor tersebut dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Survei juga menunjukkan perubahan persepsi terhadap pasar negara berkembang. Sebanyak 38 persen dana publik global berencana meningkatkan investasi di negara berkembang, naik dari 27 persen pada tahun lalu.

Minat untuk meningkatkan investasi di pasar negara berkembang kini melampaui minat untuk menambah investasi di negara maju, yang turun menjadi 25 persen dari 47 persen pada tahun sebelumnya.

Menurut survei tersebut, pasar yang paling menarik bagi investor publik tetap Amerika Serikat dan China, sebagian karena peran kedua negara tersebut dalam ledakan perkembangan teknologi AI.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mempercepat proses perizinan rumah susun subsidi di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto berkaitan pemenuhan 3 juta unit rumah.

Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung kebijakan strategis nasional yang sedang dijalankan pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut melalui akselerasi proses perizinan agar pembangunan fisiknya segera terealisasi.

"Program penanganan backlog perumahan melalui rusun subsidi ini menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan hunian nyaman dan strategis. Penerima manfaatnya juga warga Kabupaten Bekasi maka kami tentu harus mendukung," katanya di Cikarang, Jumat.

Ia mengatakan tahapan perizinan pembangunan rusun subsidi dimaksud saat ini sedang diproses di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, izin akan segera diterbitkan.

"Proses perizinan sudah masuk di Dinas Cipta Karya dan seluruh persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Secepatnya akan kami keluarkan surat perizinannya agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat," katanya.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi Benny Sugiarto Prawiro melanjutkan akselerasi proses perizinan merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

"Karena pelayanan publik menjadi salah satu prioritas selain pembangunan itu sendiri. Sehingga proses perizinan, dari rekomendasi kami, kami pastikan seluruhnya dalam proses. Untuk program pusat, tentu sesuai arahan pimpinan, ini menjadi bagian dari bentuk dukungan pemerintah daerah," katanya.

Dia menjelaskan sebagaimana kebijakan pemerintah pusat, program pembangunan rusun subsidi ini merupakan bagian dari upaya percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Rusun tersebut menjadi inovasi hunian vertikal terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta, sekaligus solusi atas backlog perumahan dan keterbatasan lahan di kawasan perkotaan," katanya.

Proyek rusun subsidi ini diproyeksikan mampu menyediakan sedikitnya 141.000 unit hunian di tiga lokasi lahan yang telah disiapkan dimana masing-masing lokasi memiliki luas sekitar 10 hektare.

Program pembangunan rusun bersubsidi ini dibiayai oleh Danantara sedangkan lahannya diperoleh dari hibah pengembang kawasan industri di wilayah setempat. Nilai investasi pembangunan rusun tersebut ditaksir mencapai Rp39 triliun.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biro jasa harus menyetor sebesar Rp100 ribu hingga Rp2,5 juta ke pihak-pihak di Kantor Imigrasi (Kanim) Ngurah Rai, Bali agar pengajuan pengurusan izin tinggal keimigrasian warga negara asing diproses. Hal itu dialami saat KPK memeriksa enam pihak biro jasa di Bali.

"Dalam pemeriksaan hari ini, saksi-saksi didalami berkaitan dengan setoran yang diberikan dari pihak biro jasa kepada pihak-pihak di Kanim Ngurah Rai. Selain itu juga dugaan setoran yang diberikan oleh para biro jasa ini kepada Kanim di Denpasar," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).

"Adapun setoran-setoran yang diberikan ini variatif ya nominalnya, ada yang nilainya dari Rp10 ribu sampai Rp2.500.000 dalam setiap proses pengajuan dokumen, baik KITAS, KITAP, ataupun dokumen keimigrasian lainnya," sambungnya.

Menurutnya, kantor imigrasi setempat tidak akan memproses pengajuan jika tidak ada setoran yang diterima. Maka dari itu, kata Budi, dalam perkara ini terdapat istilah 'uang klik'.

"Sehingga dalam perkara ini kita mengenal juga ada uang klik, uang untuk memproses setiap pengajuan. Artinya ada tindakan-tindakan mempersulit yang dilakukan oleh oknum di keimigrasian kepada para biro jasa yang memohonkan proses dokumen keimigrasian tersebut," ujarnya.

Geledah Kantor Imigrasi di Bali

Sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang ada di wilayah Bali terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Penggeledahan tersebut berlangsung pada 17-19 Juni 2026.

Budi Prasetyo menyatakan, penggeledahan menyasar tiga lokasi yang berbesa, di mana salah satunya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.

"Penggeledahan dilakukan di 3 lokasi yaitu di Kantor PT Visa Empat Bali, CV Visa Agung Bali Teratai Promanende, serta Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Ia menjelaskan, dalam giat tersebut pihaknya menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

"Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik(BBE) dan dokumen," ujarnya.

"Barang bukti yang disita selanjutnya akan dianalisis oleh penyidik guna mengungkap perkara ini menjadi terang, sebagaimana dalam unsur pasal 12e maupun 12B UU Tipikor," sambungya.

KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Budi Prasetyo mengatakan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama.

Delapan Tersangka Pemerasan di Imigrasi:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia ( APHI ) bersama Fairatmos menggelar Seri Diskusi Perdagangan Karbon bertajuk Permenhut Nomor 6 Tahun 2026: Mempercepat Pengembangan Proyek dan Perdagangan Karbon di Areal Kerja PBPH, Senin (22/6/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam mengembangkan proyek karbon sesuai regulasi terbaru pemerintah.

Ketua Umum APHI Soewarso mengatakan terbitnya Perpres No 110/2025 yang ditindaklanjuti dengan Permenhut No 6/2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan menjadi momentum penting bagi pengembangan perdagangan karbon nasional. “Regulasi ini tidak hanya memberikan kepastian usaha yang lebih baik, tetapi juga menegaskan pengakuan bahwa hutan tidak hanya menghasilkan komoditas kayu, melainkan juga jasa lingkungan, khususnya karbon yang memiliki nilai ekonomi,” kata Soewarso.

Menurut dia, perkembangan kebijakan tersebut membuka peluang bagi pemegang PBPH untuk mengembangkan model bisnis multiusaha kehutanan yang berkelanjutan. Sekaligus memperoleh nilai tambah dari upaya menjaga tutupan hutan dan mengelola kawasan secara bertanggung jawab.

Meski demikian, Soewarso mengingatkan perdagangan karbon bukan kegiatan yang sederhana. Pengembangan proyek karbon membutuhkan pemahaman regulasi, data yang kredibel, metodologi yang tepat, kesiapan kelembagaan, serta sumber daya manusia yang memadai.

“Masih terdapat berbagai tantangan terkait biaya pengembangan proyek karbon yang tidak murah, kepastian pasar, harga karbon yang sangat bervariasi, akses terhadap pembiayaan, dan daya saing Indonesia di pasar karbon global,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang mewadahi perusahaan pemegang PBPH, APHI menilai anggotanya akan menjadi pelaku utama dalam pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan. Karena itu, peningkatan kapasitas anggota menjadi kebutuhan yang mendesak agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Soewarso menjelaskan kegiatan diskusi ini merupakan program pertama dalam rangkaian peningkatan kapasitas anggota APHI melalui kerja sama dengan Fairatmos. Melalui kolaborasi tersebut, kedua pihak akan mendukung pemahaman, pemetaan kesiapan, serta penguatan kapasitas anggota APHI dalam mengembangkan proyek karbon yang kredibel dan sesuai peraturan.

“APHI berharap implementasi Permenhut No 6/2026 dapat berlangsung secara efektif, sederhana, dan memberikan kepastian usaha. Dukungan pemerintah sangat diperlukan, khususnya dalam penguatan kapasitas pelaku usaha serta penyediaan sistem pendukung yang andal dan akses terhadap pasar karbon yang kredibel dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Ilham menjelaskan perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung pencapaian target iklim Indonesia karena kemampuan pembiayaan pemerintah masih terbatas.

“Kemampuan APBN dan APBD hanya sekitar 3% dari total kebutuhan biaya untuk mencapai target NDC Indonesia. Karena itu mau tidak mau kita harus mencari sumber pendanaan di luar APBN, salah satunya melalui perdagangan karbon,” ujar Ilham.

Ia mengatakan Indonesia juga memiliki target besar di sektor kehutanan, yakni melakukan carbon removal pada 12 juta hektare lahan dan menjaga 50 juta hektare kawasan hutan dari deforestasi, degradasi, maupun kebakaran hutan.

Ilham menegaskan Permenhut No 6/2026 dirancang untuk mendukung pencapaian target iklim sekaligus pertumbuhan ekonomi. Regulasi tersebut menekankan prinsip integritas tinggi, perlindungan masyarakat lokal, tata kelola yang baik, mekanisme pengaduan, serta mitigasi risiko dalam pengembangan proyek karbon.

“Tujuannya untuk menghasilkan kredit karbon yang memiliki integritas dan kualitas tinggi karena itulah yang saat ini dibutuhkan pasar karbon global,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam skema perdagangan karbon sektor kehutanan, pemegang PBPH menjadi pihak yang berhak melakukan perdagangan karbon di areal konsesinya. “Permenhut sudah menyatakan bahwa untuk PBPH, pelaku perdagangan karbon adalah pemegang PBPH. Project developer tetap dapat bermitra, tetapi tanggung jawab utama tetap berada pada pemegang izin,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah memberikan kemudahan bagi proyek-proyek karbon yang telah masuk kategori pipeline. Proyek yang telah melalui proses validasi dan verifikasi dapat memperoleh percepatan dalam tahapan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Chief Commercial and Operating Officer (CCOO) Fairatmos Aruna Pradipta menyampaikan Indonesia memiliki peluang besar dalam pasar karbon global karena merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia. “Potensi kredit karbon Indonesia hingga tahun 2030 diperkirakan mencapai satu gigaton. Jika dimonetisasi, nilainya berpotensi mencapai sekitar USD12 miliar,” ujarnya.

Menurut Aruna, permintaan kredit karbon dunia terus meningkat, terutama pada pasar karbon sukarela atau voluntary carbon market (VCM). Ia menyebut sektor kehutanan dan penggunaan lahan berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap pasar tersebut.

“Ini mengindikasikan bahwa secara global permintaan kredit karbon terus meningkat, baik dari korporasi maupun pembeli lainnya. Indonesia memiliki potensi pasokan yang sangat besar sehingga perlu mempersiapkan diri agar dapat berpartisipasi ketika pasar semakin berkembang,” katanya.

Meski memiliki potensi besar, Aruna mengatakan pengembangan proyek karbon masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain memastikan status lahan yang bersih dan jelas, ketersediaan data dasar (baseline) yang akurat, kepastian aspek ekonomi proyek, serta akses terhadap pasar dan informasi harga karbon.

“Salah satu prinsip paling penting dalam proyek karbon adalah memastikan lahan yang digunakan benar-benar clean and clear serta tidak memiliki potensi konflik atau tumpang tindih hak pengelolaan,” jelasnya.

Ia menambahkan pengembangan proyek karbon juga membutuhkan berbagai survei teknis, mulai dari survei keanekaragaman hayati, stok karbon, lanskap hingga sosial. Selain itu, pelibatan masyarakat melalui prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) menjadi aspek penting untuk memastikan keberhasilan proyek.

“Komunitas yang berada di sekitar area proyek harus memahami dan berpartisipasi aktif dalam proyek karbon. Karena itu membangun kepercayaan dan memastikan tidak terjadi kesalahpahaman menjadi hal yang sangat penting,” tandasnya. Penampakan Tumpukan Uang Rp10,2 Triliun yang Bakal Diserahkan Satgas PKH ke Pemerintah

Menurut dia, pengembang proyek karbon berperan dalam melakukan kajian teknis, menyusun dokumen proyek, mendampingi proses sertifikasi, mengembangkan program sosial dan lingkungan, serta membantu pengelolaan keuangan dan pemasaran kredit karbon. Namun, pengembang proyek tidak menggantikan posisi pemegang izin sebagai pemilik dan pengelola kawasan.

“Kami bermitra dengan pemegang izin sebagai perpanjangan tangan dalam pengembangan proyek karbon. Pemegang izin tetap menjadi pihak utama dalam proyek tersebut,” ujarnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan menggelar serial webinar nasional bertajuk Transformasi Pemanfaatan Hutan sepanjang Juni dan Juli. Kegiatan ini untuk melakukan perbaikan mendasar pada pemanfaatan hutan nasional.

Pada seri pertama yang berlangsung Kamis (18/6/2026), diskusi difokuskan pada urgensi perbaikan kebijakan operasional membangun perekonomian kehutanan yang inklusif, berkelanjutan dan kompetitif. Webinar ini menjadi wadah krusial bagi pelaksanaan konsultasi publik terkait penyempurnaan dan perbaikan Permen LHK No 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (P.8).

Perbaikan atas regulasi ini dinilai mendesak agar menjawab tantangan masa depan kehutanan Indonesia di tengah kancah dinamika tinggi saat ini. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari, Laksmi Wijayanti, mengatakan P.8 hadir sebagai turunan UU Cipta Kerja yang dijabarkan melalui PP No 23/2021.

Kejiwaan dari UU Cipta Kerja adalah memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dapat menciptakan perekonomian yang menyerap lapangan kerja sekaligus mensejahterakan masyarakat. Setelah diimplementasikan selama 5 tahun, sudah saatnya direviu apakah operasionalnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Revisi P.8 akan menguji berbagai isu lintas, antara lain batas kawasan, tumpang tindih, distribusi manfaat ke masyarakat, operasional kegiatan usaha, kemudahan investasi, perizinan, dan pasar. Revisi ini juga melakukan fine-tuning untuk mempertajam konsep Multiusaha Kehutanan (MUK) agar tingkat keberhasilannya dapat ditingkatkan. ”Hutan harus memberikan manfaat nyata tinggi agar semua pihak termotivasi untuk melestarikannya. Ukurannya adalah penurunan kerusakan, kenaikan pendapatan dari hutan, dan penurunan kemiskinan di sekitar hutan,” katanya.

Selain itu, Laksmi menambahkan Indonesia saat ini berada di tengah perubahan geopolitik yang masif sehingga harus mengedepankan comparative advantage sumber daya alamnya. Hutan adalah representasi sumber daya alam yang luas ruangnya sangat signifikan, sehingga revisi P.8 menjadi sangat penting untuk merespons dinamika tersebut.

Kemenhut menegaskan pemanfaatan hutan harus harmonis dan suportif terhadap upaya perbaikan habitat, sehingga ketentuan pelaksanaannya harus memecah kebuntuan dan menurunkan risiko.

Acara ini menghadirkan dua penanggap. Masukan substantif dari sisi akademis disampaikan langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Dodik Ridho Nurochmat. Sementara tantangan serta aspirasi dari sektor riil dibahas Sekjen Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto.

Prof Dodik menggarisbawahi tantangan utama dalam pemanfaatan hutan adalah nilai ekonomi riil hutan yang masih sangat rendah. “Saat ini, nilai ekonomi langsung hutan hanya sekitar 4 juta rupiah per hektare per tahun, jauh dibandingkan dengan perkebunan sawit yang mencapai sekitar 40 juta rupiah per hektar per tahun atau sepuluh kali lipatnya. Kondisi ini menyebabkan beberapa pihak cenderung ingin mengkonversi hutan ke penggunaan lain yang lebih menguntungkan,” paparnya.

Prof Dodik menambahkan pentingnya perubahan mindset PNBP kehutanan yang selama ini berbasis komoditas perlu diubah menjadi berbasis kawasan (paket pemanfaatan hutan). Dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi skala kecil dan mengurangi beban administratif.

Sementara itu, Purwadi menyampaikan roh dari P.8 adalah multiusaha kehutanan sebagai perubahan paling signifikan dari peraturan sebelumnya yang berbasis kayu. Semangat multiusaha kehutanan sejalan dengan dinamika tuntutan konsumen dunia yang mengarah pada produk-produk regeneratif.

Multiusaha kehutanan harus mencakup kayu, non-kayu, dan jasa lingkungan yang diletakkan pada pertimbangan skala ekonomi, manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta prinsip Sustainable Development Goals. Namun, implementasi MUK regeneratif di tingkat tapak masih dilakukan secara parsial dan terfragmentasi.

Pemanfaatan (hasil hutan bukan kayu) oleh pemegang izin dan masyarakat masih berskala kecil sehingga belum economically viable. ”Distribusi dan logistik juga bermasalah karena produk terfragmentasi pada sebaran ruang yang luas sehingga biaya ekonomi tinggi dan produk tidak dapat kompetitif di pasar,” jelasnya. Tok! Eksportir SDA Wajib Pulangkan 100% Devisa Hasil Ekspor ke Dalam Negeri Mulai Juni 2026

Purwadi mengusulkan pendekatan lansekap sebagai solusi. Dalam satu bentang lahan dapat terdapat beberapa pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, kelompok perhutanan sosial, hutan desa, industri kecil, vendor, dan lain-lain yang harus diintegrasikan. Pendekatan lansekap diharapkan dapat menghasilkan produk teragregasi yang menarik bagi pembiayaan dan mudah untuk dilakukan hilirisasi sehingga mempercepat implementasi multiusaha kehutanan.

Rangkaian konsultasi publik ini akan dilaksanakan melalui 11 seri webinar tematik mingguan yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat sipil, pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Serial webinar ini terselenggara dengan dukungan teknis dari Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP5).

“Revisi P.8 tidak hanya merevisi sebuah peraturan, tetapi mengubah paradigma tata kelola kehutanan dari pengendalian aktivitas melalui prosedur dan birokrasi menjadi tata kelola berbasis kepercayaan, penyederhanaan proses, digitalisasi, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan pemegang izin,” pungkas Laksmi.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Indonesia Adiwarman Karim mengatakan masuknya pelaku usaha di ranah digital termasuk konten kreator dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025, dapat menjadi peluang dalam mendorong daya saing UMKM digital agar semakin kompetitif.

"Kebijakan ini dapat mendorong daya saing UMKM digital secara global," kata Adiwarman kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan KBLI dalam dunia usaha biasanya digunakan untuk memantau produktivitas tiap segmen industri, selain itu juga untuk memetakan inovasi, penetapan gaji serta menyiapkan kebijakan yang berlaku bagi industri.

Dengan masuknya kategori kreator konten digital dalam KBLI di ekosistem ekonomi digital, transformasi dapat dilakukan untuk mempersiapkan dari ekonomi agraris ke industri lalu menjadi ekonomi digital.

"Ini penting untuk menyiapkan insentif bagi UMKM digital yang membutuhkan insentif berbeda dibandingkan UMKM biasa," katanya.

Wakil Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) ini mengatakan KBLI di sektor ekonomi digital ini juga dapat membantu pemerintah dalam memilah pertumbuhan dinamis yang terjadi dari UMKM digital atau dari UMKM tradisional, sehingga nantinya skema insentif akan menjadi lebih tepat sasaran.

Menurut Adiwarman, bisnis konten kreator saat ini memiliki dinamika persaingan (entry barrier) yang tidak terlalu tinggi, sehingga memungkinkan Indonesia dapat bersaing secara global dengan kemampuan teknologi yang setara.

Persaingan ini terdapat pada kreativitas dan kemampuan memahami preferensi pasar. Namun dengan populasi Indonesia yang besar, maka peluang konten kreator Indonesia berjaya di negara sendiri menurutnya juga memiliki peluang yang sangat besar.

Berdasarkan situs UMKM Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah meresmikan KBLI 2025 pada 17 Desember 2025, dan di dalamnya profesi content creator untuk pertama kalinya mendapat posisi hukum yang eksplisit sebagai kegiatan usaha.

Dalam aturan ini, sejumlah aktivitas di ekosistem kreator digital seperti kreator konten, influencer, YouTuber, hingga podcaster telah memiliki klasifikasi usaha yang jelas sehingga wajib melakukan penyesuaian.

Kewajiban memiliki nomor induk berusaha (NIB) diberikan pada kreator dengan aktivitas atau konten yang mendatangkan nilai komersial sebagai kegiatan usaha.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tak segan mencabut izin usaha bila ada pengusaha yang menaikkan harga kedelai impor.

"Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi, karena ada rekomendasinya di pertanian," kata Amran sebagaimana pernyataan di Jakarta, Rabu.

Kondisi harga kedelai untuk keberlangsungan usaha perajin tahu dan tempe diminta untuk dapat selalu stabil, terutama pasokan kedelai dari importasi. Pemerintah mengingatkan agar para importir kedelai tidak ada yang menaikkan harga dengan semena-mena.

Secara tegas, Amran memberikan peringatan agar harga kedelai asal impor harus baik bagi perajin tahu dan tempe. Konsekuensi jika melanggar, izin impor kedelai tidak diberikan pemerintah lagi.

"Yang impor khususnya kedelai, kami minta pada pengusaha, tolong jangan menaikkan harga semena-mena. Kenapa? Anda sudah untung puluhan tahun," tegasnya.

Sebagai penguatan komitmen pemerintah tersebut, Amran memastikan akan ada penelusuran ke importir kedelai apabila terjadi dampak besar yang dirasakan kalangan perajin tahu dan tempe. Untuk itu, opsi menaikkan harga tidak boleh dilaksanakan.

"Sekali lagi, kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu dan seterusnya. Jangan menaikkan harga semena-mena," ujar Amran.

Adapun rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe berdasarkan informasi Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo), per 8 Juni secara nasional berada di level harga Rp11.126 per kilogram (kg).

Pada wilayah Jawa rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berada di Rp10.868 per kg. Namun rata-rata harga tertinggi ada yang menyentuh Rp11.100 per kg.

Kendati demikian, sebenarnya rata-rata harga kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe masih dalam koridor.

Plafon harga kedelai yang telah ditentukan pemerintah adalah berupa Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat importir maksimal di Rp11.500 per kg dan di tingkat konsumen atau perajin tahu dan tempe tidak boleh melebihi Rp12.000 per kg.

Sebelumnya, dalam rapat pembahasan kedelai yang digelar Bapanas, Senin (8/6), Gakoptindo menyampaikan kondisi kenaikan harga kedelai impor masih relatif cukup aman. Rentang kenaikan harga saat itu masih lebih rendah dibandingkan kondisi harga kedelai pada tahun 2022.

Harga kedelai sampai di tingkat perajin tahu dan tempe masih berkisar Rp10.000 sampai Rp11.000 per kg.

Terjadinya kenaikan komponen biaya produksi antara lain kenaikan harga plastik dan kenaikan harga minyak goreng yang juga berpengaruh terhadap biaya produksi perajin. Ini yang meresahkan para perajin tahu dan tempe.

Terkait ketersediaan kedelai, asosiasi importir menyampaikan ketersediaan stok kedelai saat ini dengan posisi Juni 2026 sebanyak 450 ribu ton.

Kondisi itu disebut masih cukup aman dalam pemenuhan kebutuhan kedelai secara nasional. Importir berkomitmen untuk menjaga kenaikan harga yang kondusif dan tidak melonjak signifikan dalam rangka menjaga stabilisasi pasokan dan harga kedelai nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

MURATARA - Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), khususnya komoditas emas perlu segera dikelola melalui mekanisme resmi, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah yang mendesak dilakukan adalah pembukaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Muratara, terutama pada kawasan bekas operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya.

“Lelang WIUP bukan semata-mata soal membuka ruang investasi, tetapi soal menghadirkan kembali negara dalam pengelolaan sumber daya mineral. Jika wilayah potensial dibiarkan tanpa kepastian izin dan pengawasan, maka ruang itu akan terus diisi oleh aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani kepada wartawan, Selasa (9/8/2026).

Meliani menyebut Muratara memiliki posisi strategis dalam lanskap sumber daya mineral Sumatera Selatan dengan luas wilayah sekitar 6.008,66 kilometer persegi, dengan Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya sebagai dua wilayah terluas. Menurutnya, Kecamatan Karang Jaya menjadi salah satu kawasan penting karena memiliki rekam jejak kegiatan pertambangan emas, termasuk bekas area operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera. 5 Negara Pemilik Harta Karun Emas Terbesar di Dalam Tanah, Indonesia Urutan Berapa?

Sumatera Selatan tercatat memiliki potensi mineral logam, termasuk emas primer dan perak, serta potensi batubara dalam jumlah besar. Artinya, sektor mineral, Batubara, dan emas masih menjadi salah satu basis penting bagi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan pembangunan daerah.

“Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tata kelola yang optimal. Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI menjadi persoalan serius. Aktivitas tambang ilegal tidak hanya menghilangkan potensi penerimaan negara dari royalti, iuran tetap, pajak badan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan, risiko keselamatan kerja, konflik sosial, serta melemahkan wibawa hukum negara di wilayah pertambangan,” jelasnya.

Aktivitas tambang emas ilegal di Muratara berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp1,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. “PETI sudah menjadi problem tata kelola sumber daya alam yang berdampak langsung terhadap keuangan negara, lingkungan hidup, dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muratara Ustad Rafizen Karsudin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Muratara. “Kegiatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, Air sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat kini berubah menjadi keruh, tercemar, dan tidak lagi layak digunakan,” katanya.

Kawasan bekas tambang PT Dwinad Nusa Sejahtera menjadi salah satu contoh penting. Area yang memiliki nilai ekonomi tinggi tidak dapat dibiarkan berada dalam ruang kosong perizinan dan pengawasan. Tanpa kepastian izin yang sah, kawasan tersebut rawan dimanfaatkan oleh aktivitas pertambangan ilegal yang tidak tunduk pada standar teknis, tidak memenuhi kewajiban reklamasi, tidak menjamin keselamatan pekerja, serta tidak memberikan kontribusi fiskal yang semestinya bagi negara dan daerah.

Karena itu, pembukaan Lelang WIUP Muratara menjadi sangat mendesak. Melalui mekanisme lelang resmi, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat teknis, finansial, lingkungan, dan tata kelola. Dengan begitu, negara tidak hanya menertibkan aktivitas ilegal, tetapi juga menghadirkan instrumen legal untuk mengubah potensi yang selama ini bocor menjadi sumber penerimaan resmi.

Lelang WIUP juga penting untuk menarik investasi yang bertanggung jawab. Kehadiran pelaku usaha resmi dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat penerimaan daerah dan negara, serta memastikan adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang. Hal ini jauh lebih baik dibanding membiarkan kawasan potensial dikuasai aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Desakan percepatan lelang WIUP ini juga sejalan dengan semangat reformasi perizinan sektor pertambangan yang sebelumnya disampaikan Bupati Muratara, Devi Suhartoni. Devi mendorong pemerintah pusat melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan dan pengurusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB di sektor pertambangan.

“Tujuannya bukan untuk mengabaikan aturan, tapi supaya proses perizinan dan pengurusan RKAB dibuat lebih sederhana dan efisien,” ujarnya.

Menurutnya, lambatnya proses persetujuan RKAB dapat mengganggu operasional tambang dan berdampak pada tenaga kerja. “Kalau persetujuan RKAB memakan waktu lama, tambang bisa berhenti sebulan atau dua bulan. Dampaknya, banyak pekerja yang dirumahkan. Ketika operasi dimulai lagi, butuh waktu lama untuk kembali normal,” ungkapnya.

Meski demikian, penyederhanaan perizinan tidak boleh dimaknai sebagai pelonggaran aturan lingkungan dan tata kelola. Bupati menegaskan bahwa seluruh aturan pemerintah tetap harus dipatuhi, termasuk larangan menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau melakukan aktivitas yang merusak lingkungan.

“Tentu semua aturan pemerintah harus dipatuhi, tidak boleh menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau merusak lingkungan. Tapi Kementerian ESDM perlu melakukan reformasi agar birokrasi lebih efisien dan berdampak positif bagi penerimaan negara serta kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani menambahkan, ada tiga alasan utama mengapa Lelang WIUP Muratara harus segera dibuka. Pertama, Muratara memiliki potensi mineral bernilai ekonomi yang belum dikelola secara optimal. 5 Negara dengan Cadangan Nikel Terbanyak di Dunia, Indonesia Menjadi Raja Diraja

Kedua, maraknya PETI telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan risiko sosial. “Ketiga, pemerintah membutuhkan kepastian tata kelola agar sumber daya mineral dapat memberikan manfaat nyata bagi penerimaan negara, ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Meliani menyebut penundaan pembukaan lelang WIUP dikhawatirkan justru memperpanjang kerugian negara, memperbesar risiko kerusakan lingkungan, dan memberi ruang lebih luas bagi praktik pertambangan ilegal. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat perlu bergerak cepat agar potensi tambang emas di Muratara dapat dikelola secara sah, produktif, dan bertanggung jawab.

“Sudah saatnya potensi sumber daya mineral Muratara tidak lagi menjadi ruang eksploitasi ilegal, tetapi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tandasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Rangkaian perayaan 1st Anniversary Grand Whiz Hotel Praxis Surabaya menghadirkan beragam acara seru, kreatif, kolaboratif serta berkontribusi positif terhadap perkembangan kota.

Mengusung tema One Year One Vision, perayaan menghadirkan program yang melibatkan komunitas, media, tamu, dan seluruh karyawan. Acara yang digelar sepanjang bulan Mei dikemas dalam bentuk hiburan, edukasi, apresiasi, serta aksi sosial yang mencerminkan semangat kebersamaan dan pertumbuhan berkelanjutan.

Adapun kegiatan yang sudah digelar antara lain event musik Between Us & The Sound 2026. Gelaran tersebut bagian dari dukungan terhadap industri kreatif dan komunitas lokal. Ciri khas yang diusung yakni hearing session dan intimate performance bersama musisi lokal, serta Bieber Fever – Harmony Soul Z Special Session Karaoke.

Sementara di bidang pengembangan sumber daya manusia, Grand Whiz Hotel Praxis menggelar sesi Build Your Branding bersama influencer dan entrepreneur Ayu Rianti dengan tema “Personal Branding atau Flexing?”. Kegiatan ini memberikan wawasan mengenai pentingnya membangun citra diri yang autentik dan profesional di era digital, khususnya bagi generasi muda dan para profesional.

Perayaan anniversary juga menjadi momentum mempererat hubungan dengan insan media melalui acara Makan Malam Syukuran Bersama Media yang berlangsung di RHYTHM Lounge and Bar. Pada kesempatan tersebut, diperkenalkan program kuliner terbaru berupa Weekend Breakfast di Palazzo Restaurant serta meluncurkan signature menu PRAWON (Praxis Rawon) sebagai identitas kuliner khas Grand Whiz Hotel Praxis Surabaya.

Tidak hanya berfokus pada tamu dan mitra eksternal, hotel juga memberikan apresiasi kepada seluruh karyawan melalui General Staff Meeting #SatuSemangatDalamBerbagi, yang menjadi wadah memperkuat budaya kerja, kolaborasi, komunikasi, serta semangat pelayanan yang menjadi fondasi utama operasional hotel.

Rangkaian anniversary kemudian ditutup melalui kegiatan Gowes Bersama dan Napak Tilas Kepahlawanan yang diselenggarakan bersama Ikasmada Cycling Community dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Surabaya ke-733.

Kegiatan diawali dengan senam bersama di area RHYTHM Lounge and Bar Surabaya, dilanjutkan bersepeda menuju Taman Makam Pahlawan Mayjend Sungkono untuk mengikuti prosesi tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan dan tokoh yang berjasa bagi Kota Surabaya. Acara kemudian ditutup dengan ramah tamah dan kompetisi parikan yang semakin mempererat kebersamaan seluruh peserta.

Ari Perdana, General Manager Grand Whiz Hotel Praxis Surabaya./Bisnis-Rizcha Bulan Swaztika

Ari Perdana, General Manager Grand Whiz Hotel Praxis Surabaya, menyampaikan bahwa perayaan anniversary pertama ini bukan sekadar peringatan usia hotel, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Melalui tema One Year One Vision, kami ingin menjadikan Grand Whiz Hotel Praxis Surabaya bukan hanya sebagai tempat menginap, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi, kreativitas, pembelajaran, dan kebersamaan. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat, komunitas, media, mitra, dan seluruh karyawan yang telah menjadi bagian dari perjalanan kami selama satu tahun terakhir," ujarnya, dalam rilis Rabu (3/6/2026).

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Grand Whiz Hotel Praxis Surabaya berharap dapat terus menjadi bagian dari komunitas dan masyarakat Surabaya, menghadirkan berbagai program yang tidak hanya memberikan pengalaman menginap yang nyaman, tetapi juga berkontribusi dalam pelestarian nilai budaya, sejarah, dan kebersamaan yang menjadi ciri khas Kota Pahlawan.Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, kunjungi Instagram @grandwhizpraxis.surabaya, atau hubungi WhatsApp 0812.3450.6250.

PT Astra International Tbk (Astra) melaksanakan kegiatan serah terima kunci Rumah Layak Huni (RLH), berbarengan dengan peluncuran EcoBiz di Desa Sejahtera Astra Garut di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis (28/5).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Astra dalam menghadirkan kontribusi sosial berkelanjutan melalui pengembangan hunian layak, serta penguatan ekosistem kewirausahaan bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Astra menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat RLH, serta melaksanakan groundbreaking pembangunan rumah bagi masyarakat binaan Desa Sejahtera Astra.

Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto menyampaikan bahwa Program Rumah Layak Huni Astra merupakan bagian dari komitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang lebih aman, sehat, dan nyaman.

"Astra berharap setiap rumah yang dibangun dapat menjadi ruang tumbuh bagi mimpi, harapan, dan kebersamaan, sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat untuk hari ini dan masa depan Indonesia," ujar Boy.

Acara turut dihadiri oleh Direktur Penyusunan Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kementerian PKP R. Haryo Bekti Martoyoedo, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Isma Andini Prihati, Kepala Lembaga Pengembangan Agromaritim dan Akselerasi Innopreneurship IPB Handian Purwawangsa, Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto, serta Ketua Pengurus Yayasan Astra - Yayasan Dharma Bhakti Astra Rahmat Samulo.

Pada 2025, Astra memulai komitmen mendukung pembangunan RLH bagi petani Hutan Karbon Produktif di wilayah Desa Sejahtera Astra. Hingga saat ini, sudah berdiri 250 unit Rumah Layak Huni, masing-masing 165 rumah di Kabupaten Banyumas dan 85 rumah di Kabupaten Garut. Penyerahan Rumah Layak Huni di Garut dilakukan di empat desa, yaitu Desa Telaga Wangi, Desa Marga Mulya, Desa Jayamekar, dan Desa Cikandang.

EcoBiz Desa Sejahtera Astra Garut

Sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi masyarakat, Astra meluncurkan EcoBiz Desa Sejahtera Astra Garut yang menjadi pusat pengolahan kopi terintegrasi mulai petani, koperasi, hingga buyer.

Program ini melibatkan sekitar 3.000 petani, dengan luas lahan lebih dari 1.500 hektare dan kapasitas produksi mencapai ratusan ton kopi green bean. Nantinya, EcoBiz Desa Sejahtera Astra Garut direncanakan dikembangkan menjadi pusat pembelajaran, wisata edukasi, hingga pengembangan kolaborasi lintas sektor.

Sebelumnya, sejak tahun 2020, Astra berkolaborasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) telah melaksanakan program pembinaan berbasis potensi kopi di Desa Sejahtera Astra Garu. Program ini berhasil membentuk dua koperasi, yaitu Koperasi Produsen Kopi Mandalagiri dan Koperasi Al-Bayyinah Sejahtera, yang berfokus pada pengembangan kopi, pemberdayaan kelompok tani hutan, serta pengembangan agroforestry melalui penanaman hutan produktif seluas sekitar 1.400 hektare.

Saat ini, Program Desa Sejahtera Astra di Garut mencakup 10 desa binaan yang terintegrasi dengan program Hutan Karbon dan Rumah Layak Huni. Melalui program tersebut, Astra telah menjangkau lebih dari 4.000 warga, mendorong peningkatan pendapatan masyarakat hingga 328 persen, serta menciptakan penyerapan tenaga kerja baru. Produk kopi binaan Desa Sejahtera Astra Garut pun telah berhasil menembus pasar ekspor Eropa.

Semangat mendorong kemajuan desa melalui pembangunan Rumah Layak Huni dan pengembangan EcoBiz Desa Sejahtera Astra Garut ini sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa, serta mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Kepmen Nomor 71 Tahun 2026 menetapkan 97 blok WPR, termasuk 10 blok yang sudah memiliki kelengkapan dokumen

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo mempercepat pengurusan dokumen blok prioritas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 97 blok WPR.

Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo di Gorontalo, Jumat, mengatakan percepatan dilakukan untuk mendukung pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi penambang lokal.

“Atas instruksi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, kami membentuk tim percepatan pertambangan untuk mempercepat penyelesaian dokumen pada blok-blok prioritas,” ujar Wardoyo pada konferensi pers di Kantor Dinas Naker ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.

Ia menjelaskan Provinsi Gorontalo pertama kali mendapatkan penetapan 63 blok WPR pada tahun 2022 dan bertambah menjadi 97 blok pada tahun 2026.

Namun dari jumlah tersebut, baru 10 blok di Kabupaten Pohuwato yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi berupa dokumen pengelolaan WPR, pengesahan dokumen WPR, serta dokumen reklamasi dan pascatambang sehingga dapat digunakan untuk pengurusan IPR.

“IPR yang terbit untuk Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo merupakan produk bawaan dari 2022. Dokumennya sudah disusun oleh Kementerian ESDM pada 2024, disahkan tahun 2025, kemudian kami melengkapi dokumen reklamasi dan pascatambang,” katanya.

Sementara itu, sebanyak 87 blok lainnya masih dalam proses penyusunan dokumen karena adanya perubahan regulasi terkait kewenangan pengelolaan WPR.

Menurut Wardoyo, berdasarkan regulasi terbaru, pemerintah provinsi kini memiliki kewenangan menyusun dokumen pengelolaan WPR sebelum disahkan oleh Kementerian ESDM, termasuk penyusunan dokumen reklamasi dan pascatambang.

“Kepmen Nomor 71 Tahun 2026 menetapkan 97 blok WPR, termasuk 10 blok yang sudah memiliki kelengkapan dokumen. Artinya masih ada pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi untuk menyusun dokumen pengelolaan WPR dan dokumen reklamasi pascatambang,” katanya.

Pemprov Gorontalo memprioritaskan pengurusan dokumen pada wilayah yang memiliki jumlah penambang terbanyak dan berpotensi segera mengajukan IPR.

Wardoyo menambahkan proses penyusunan dokumen untuk satu blok diperkirakan membutuhkan waktu paling cepat tiga bulan karena melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Pada tahun 2026, pemerintah provinsi memprioritaskan pengurusan dokumen reklamasi dan pascatambang untuk 14 blok WPR, terdiri atas 11 blok di Kabupaten Bone Bolango, dua blok di Kabupaten Gorontalo, dan satu blok di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pewarta: Faradila Alim
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026