Bisnis.com, JAKARTA — Pinjaman online alias pinjol merupakan salah satu sumber pendanaan yang bisa diakses dengan mudah oleh semua kalangan, termasuk bagi masyarakat di perdesaan. Pinjol tidak hanya menguntungkan pemberi pinjaman dan masyarakat, tetapi juga bisa ikut mengangkat sektor keuangan lainnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, mengacu pada data Statistik Potensi Desa (Podes) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dia menyebut hubungan positif antara penyaluran pinjaman daring (pindar) atau pinjol terhadap jumlah industri di desa.

“Jadi, artinya, [ketika] penyaluran pindar makin tinggi, maka jumlah industri di desa juga akan meningkat,” ungkap Huda dalam acara Media Gathering Amartha di Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Menurutnya, hal itu terjadi karena saat ini masih ada celah atau gap antara jumlah kredit yang bisa dan telah disalurkan perbankan, sebagai lembaga keuangan formal, dengan kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa. Hal itu membuat pindar dan sumber pendanaan alternatif lain diminati karena fleksibilitasnya.

Bukan hanya industri di desa secara umum, Huda menggarisbawahi bahwa koperasi simpan pinjam (KSP) ternyata juga meningkat ketika layanan pindar hadir bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, anggapan bahwa kehadiran pindar akan menekan koperasi simpan pinjam desa pun menjadi tidak mempunyai dasar.

“Jadi, tidak justru bertentangan dengan koperasi simpan pinjam, tetapi penyaluran pindar itu juga menumbuhkan KSP-KSP di desa-desa,” ujarnya.

Hal lain yang menarik bagi Huda adalah bahwa ternyata layanan pindar juga meningkatkan jumlah agen bank di perdesaan. Hal itu memang terlihat kontradiktif dengan peran pindar sebagai penyedia solusi alternatif ketika bank tidak bisa memberikan kredit sesuai permintaan masyarakat.

Meski begitu, dia menyebut bahwa kehadiran pindar di perdesaan meningkatkan permintaan masyarakat mengenai pembayaran.

Kemudian, pembayaran tersebut, seperti pembayaran cicilan pembelian suatu hal, dia katakan bisa dilakukan melalui agen bank. Hal itu menyebabkan agen bank menjadi semakin banyak di perdesaan.

Dengan fakta itu, Huda menyatakan bahwa industri pindar sekarang dapat menjadi rekan bisnis dari bank. Padahal, menurutnya, dahulu pernah muncul anggapan bahwa bank bermusuhan dengan layanan pindar.

Kehadiran pindar yang bisa mengangkat sektor keuangan lain di perdesaan tersebut pada akhirnya dinilai akan memperbanyak jumlah industri di perdesaan. Jika itu terjadi, Huda menyebut perekonomian di desa juga akan terdorong.

“Kalau dulu kan ada anekdot bahwa [pinjol] akan mengkooptasi bisnis yang lebih kecil lagi dan sebagainya. Akan tetapi, kalau kita lihat data, ternyata ini justru bisa bersinggungan,” katanya.

Meski begitu, dia menyebut masih ada tantangan yang harus dihadapi oleh industri pindar, termasuk di perdesaan, yaitu mengenai kualitas pinjaman dari layanan pindar. Dia menyebut pinjaman harus dikelola dengan benar dan hati-hati, terutama mengenai kredit macet badan usaha yang nilainya lebih tinggi dari kredit macet perorangan.

Bagi Huda, ketika kualitas pinjaman dikelola dengan baik, penyaluran pindar ke sektor produktif akan dapat jauh lebih tinggi daripada penyaluran ke sektor konsumtif. Hal itu membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk dari penyedia layanan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan media massa. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (International Renewable Energy Agency/IRENA) Francesco La Camera menegaskan bahwa rencana Amerika Serikat untuk menarik diri dari keanggotaan IRENA tidak akan memengaruhi komitmen lembaganya dalam mendukung transisi energi di Asia Tenggara maupun negara berkembang lainnya.

Dalam media roundtable di sela Sidang Majelis Umum ke-16 IRENA, yang merupakan bagian dari Abu Dhabi Sustainability Week yang diselenggarakan oleh Masdar, di Abu Dhabi, Minggu (11/1/2025), La Camera mengatakan tidak ada alasan untuk menganggap penarikan AS dari IRENA bakal berdampak langsung pada kawasan mana pun.

“Kami tidak melihat dampak pada kawasan tertentu,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Ia juga menekankan bahwa proses penarikan AS belum final karena hanya disebutkan dalam dokumen memorandum dan IRENA belum menerima keputusan resmi. AS masih harus menyerahkan dokumen penarikan secara formal.

La Camera menambahkan bahwa sampai dokumen tersebut diterima, Amerika Serikat tetap berstatus anggota penuh IRENA dengan seluruh hak dan kewajiban, termasuk kewajiban membayar kontribusi.

Meski demikian, La Camera mengatakan lembaganya juga mulai menjajaki sumber pendanaan alternatif untuk mengantisipasi potensi kekurangan anggaran. Jika celah pendanaan belum tertutup, Dewan IRENA akan mempertimbangkan revisi anggaran.

“Kami sedang mencari cara untuk menutup celah pendanaan, termasuk bekerja sama dengan berbagai entitas lain,” ujarnya.

La Camera menegaskan bahwa negara-negara berkembang, termasuk negara-negara di Afrika dan Asia Tenggara, tetap menjadi prioritas utama IRENA karena keduanya merupakan kawasan dengan pertumbuhan permintaan energi tercepat dan ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil.

“Jika kita tidak mengintervensi permintaan energi di kawasan ini, itu akan berdampak buruk bagi transisi energi global dan pencapaian target Perjanjian Paris,” katanya.

Ia mengakui bahwa potensi keluarnya AS amat disesalkan, mengingat peran negara tersebut sebagai kekuatan besar dan mitra kerja sama yang penting bagi IRENA.

“Ini sangat disesalkan, tetapi politik kadang membawa kita pada situasi seperti ini. Kami harus menerimanya dan berupaya bekerja lebih baik,” ujarnya.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menarik keluar AS dari 66 organisasi PBB dan lembaga internasional, termasuk berbagai kerja sama di bidang perubahan iklim, energi, kemanusiaan, perdamaian, dan demokrasi.

Dalam sebuah memorandum presiden yang dibagikan Gedung Putih pada Rabu (7/1/2025), Trump menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil setelah dilakukan peninjauan mengenai “organisasi, konvensi, dan perjanjian yang dianggap bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat.”

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan siap membantu kabupaten/kota yang memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk pembangunan daerah. Langkah ini menjadi strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026.

Penyesuaian TKD tahun depan untuk pemerintah daerah di Sumut mencapai sekitar Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Jika dibandingkan tahun 2025, DBH turun hingga 59%, sementara DAU turun sekitar 12%.

Situasi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Saat ini, skema pembiayaan paling banyak digunakan yaitu melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang merupakan dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan.

“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen, jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby Nasution dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (24/11/2025).

Menurut Bobby, infrastruktur menjadi permasalahan utama hampir di semua daerah. Selain itu, infrastruktur juga menjadi janji paling sering diucapkan para calon kepala daerah saat kampanye politik.

“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, ini janji yang paling sering diucapkan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII bisa meng-guidance, memberikan informasi kepada kita tentang skema kerja samanya,” kata Bobby.

Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa menjelaskan, bahwa terdapat enam provinsi di Pulau Sumatera yang menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total nilai proyek pembiayaan publik di Pulau Sumatera mencapai Rp2,76 triliun. Sementara itu, di Sumut terdapat enam kabupaten/kota yang menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.

“Pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut, dan ini merupakan proyek yang sangat penting untuk pembangunan daerah,” ungkap Faaris.

Sosialisasi ini dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD, serta Kepala Bappelitbang se-Sumut.