Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat kepemimpinan iklim global melalui kerja sama strategis dengan Inggris, menyusul hasil perundingan COP30 di Belém, Brasil yang dinilai belum memberikan hasil yang signifikan. Kerja sama ini diharapkan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan.

Pertemuan bilateral Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dengan United Kingdom Special Representative for Climate Rachel Kyte menjadi momentum penting untuk memastikan komitmen global diterjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Hanif menilai bahwa hasil COP30 di Belém belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim.

“Kami berharap ada kemajuan lebih konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim, terutama untuk adaptasi dan untuk kerugian, kerusakan, serta panduan operasional yang lebih kuat dalam implementasi,” kata Hanif, melansir laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup, Sabtu (24/1/2026).

Adapun pernyataan ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai suara kritis yang mendorong dunia untuk tidak kehilangan momentum dalam menjaga tujuan 1,5 derajat, terlebih di tengah dinamika geopolitik internasional.

Menurutnya, urgensi kerja sama antara Indonesia dan Inggris kian nyata dengan kondisi di dalam negeri, yaitu bencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melanda wilayah Sumatra.

Imbas bencana tersebut, lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan ratusan lainnya masih hilang dan ratusan ribu orang mengungsi.

“Kehilangan nyawa yang tragis dan dampak ekonomi yang signifikan ini menegaskan perlunya segera memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, dan kapasitas kesiapsiagaan,” ujar Hanif.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kerugian akibat bencana di Sumatra mencapai lebih dari US$3,1 miliar. Kondisi ini, kata Hanif, menunjukkan betapa mendesaknya penguatan ketangguhan nasional.

Dalam konteks solusi, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berbasis alam. Hanif menjelaskan, solusi berbasis alam (nature-based solution/NbS) sebagai komponen kritis dalam respons. NbS juga sangat disorot selama COP30, khususnya karena manfaatnya yang berlipat ganda bagi adaptasi, mitigasi, keanekaragaman hayati, dan ketahanan komunitas.

“Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendekatan NbS; namun, hal ini memerlukan kapasitas teknis yang lebih kuat, data yang kokoh, dan mekanisme pembiayaan yang andal untuk menjamin integritas dan dampak jangka panjang,” jelasnya.

Oleh karena itu, Hanif menyebut bahwa kerja sama dengan Department for Energy Security and Net Zero (DESNZ) merupakan fondasi yang kuat untuk segera bergerak menuju tindak lanjut yang konkret.

“Kami percaya ini adalah momen penting untuk menerjemahkan komitmen bersama menjadi kerja sama konkret dan teknis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil, akhirnya berakhir dan mencapai sebuah kesepakatan bersama dalam menghadapi krisis iklim.

Meski hasil kesepakatan bertajuk Global Mutirão tersebut menyisakan kekecewaan bagi banyak negara, proses penyusunannya menggambarkan dengan jelas kerapuhan kerja sama multilateralisme global.

Pada jam-jam kritis konferensi perubahan iklim pada Sabtu (22/11/2025), Presiden COP30 Andre Correa do Lago mengingatkan para delegasi soal besarnya biaya dari sebuah kegagalan dalam mencapai kesepakatan. Negosiasi telah berjalan melampaui tenggat awal, tetapi konsensus kesepakatan tak kunjung dicapai seiring dengan mengemukanya suara-suara keberatan.

Ini merupakan konferensi iklim internasional pertama sejak pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris pada Januari 2025. Langkah Trump tak pelak membuat pertemuan ini menjadi ujian penting bagi negara-negara dalam menunjukkan persatuan.

“Mereka yang meragukan bahwa kerja sama adalah jalan terbaik dalam menghadapi krisis iklim akan senang melihat bahwa kita bahkan tidak mampu mencapai kesepakatan. Karena itu, kita harus mencapai sebuah kesepakatan,” kata Andre Correa do Lago di hadapan para delegasi, sebagaimana dikutip Reuters.

Pada akhirnya, hampir 200 negara berhasil mencapai sebuah kesepakatan. Namun, isi dokumen dan proses pelik yang mengiringi pengesahannya menggambarkan dinamika perpecahan dunia yang sama kuatnya dengan tekad kolektif untuk merespons krisis iklim, menurut sejumlah pengamat, delegasi, dan pegiat lingkungan.

Kesepakatan akhir menyetujui peningkatan tiga kali lipat pendanaan adaptasi untuk negara-negara miskin yang paling rentan menghadapi dampak pemanasan global. Namun, dokumen tersebut tetap menghindari penyebutan eksplisit pada bahan bakar fosil sebagai penyebab utamanya.

Perjalanan dua pekan menuju kesepakatan final juga diwarnai drama yang lazim muncul pada situasi penuh kelelahan, frustrasi, dan kebuntuan: aksi protes masyarakat adat yang menerobos gerbang pertemuan; Arab Saudi mengancam membatalkan kesepakatan jika industri minyaknya disentuh; Panama menyebut jalannya pembahasan sebagai “pertunjukan badut”; dan sidang penutupan harus dihentikan selama satu jam ketika Brasil selaku tuan rumah mencoba menyelesaikan berbagai keberatan.

Ketika akhirnya palu diketuk pada Sabtu sore, Correa do Lago pun menitikkan air mata.

Ketiadaan Amerika Serikat membayangi seluruh jalannya pembahasan. Negara dengan emisi historis terbesar sekaligus ekonomi terkuat dunia itu tidak mengirim delegasi resmi setelah Trump menyatakan pemanasan global sebagai sebuah tipu daya dan menilai upaya penanganannya merugikan daya saing ekonomi negara tersebut.

Komisaris Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra mengakui bahwa membangun konsensus tanpa kehadiran Washington menjadi tantangan besar. Dalam pemerintahan sebelumnya, AS dan Uni Eropa sering kali berperan sebagai motor pendorong ambisi transisi energi bersih.

“Ketidakhadiran aktor sebesar itu tentu menjadi pukulan besar,” ujarnya.

Tahun ini, UE mendorong keras dimasukkannya bahasa yang memperjelas transisi global dari bahan bakar fosil, tetapi akhirnya harus mengalah pada tekanan koalisi sejumlah negara yang dipimpin Arab Saudi.

Seorang perwakilan Riyadh mengatakan kepada para delegasi pada jam-jam akhir negosiasi bahwa setiap bahasa yang menargetkan industri minyaknya berpotensi menggagalkan konsensus global, menurut tiga sumber yang mengetahui pembahasan tertutup tersebut. Arab Saudi menolak memberikan komentar.

Hasil tersebut, ditambah minimnya langkah konkret untuk melindungi hutan, membuat banyak negara kecewa.

“Sebuah COP Hutan tanpa komitmen soal hutan adalah lelucon yang sangat buruk. Keputusan iklim yang bahkan tidak dapat menyebut bahan bakar fosil bukanlah netralitas, tetapi keterlibatan. Dan apa yang terjadi di sini melampaui sekadar ketidakmampuan,” kata negosiator Panama, Juan Carlos Monterrey.

Kekecewaan itu memuncak dalam sidang pleno penutupan, ketika sejumlah negara Amerika Latin mengajukan keberatan sehingga sesi penutupan yang sudah molor satu hari harus ditangguhkan lebih dari satu jam.

Kerja Sama Iklim Masih akan Diuji

Kesepakatan tersebut memenuhi salah satu tuntutan utama negara berkembang dengan menyerukan peningkatan tiga kali lipat pendanaan adaptasi untuk menghadapi dampak pemanasan global, mulai dari kenaikan muka laut hingga gelombang panas dan badai ekstrem.

Beberapa pihak menyambut baik capaian itu.

“Kami berhasil mencapai kesepakatan. Dari perspektif AOSIS, ini merupakan kemenangan,” ujar Ilana Seid, Ketua Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil (AOSIS), kepada Reuters.

“Inilah kemenangan bagi multilateralisme dan kesempatan untuk menegakkan tujuan Perjanjian Paris yang sangat penting bagi kami,” lanjutnya, merujuk komitmen menahan pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius (°C).

Mantan Wakil Presiden AS Al Gore menilai hasil COP30 sebagai lantai dasar, bukan langit-langit dalam upaya global menghadapi krisis iklim.

Ia mencatat bahwa meski negara produsen minyak berhasil memblokir penyebutan penghentian bahan bakar fosil, Presidensi COP30 Brasil tetap akan memimpin upaya penyusunan peta jalan tersebut dengan dukungan lebih dari 80 negara.

“Pada akhirnya, negara-negara produsen minyak, industri fosil, dan para sekutunya sedang kehilangan pengaruh. Mereka mungkin dapat memveto bahasa diplomatik, tetapi mereka tidak dapat memveto aksi nyata di dunia,” kata Al Gore.

Ketahanan kerja sama iklim internasional akan kembali diuji beberapa bulan mendatang ketika Brasil memimpin penyusunan peta jalan penghentian bahan bakar fosil dan mobilisasi pendanaan bagi negara berkembang.

Aleksandar Rankovic, Direktur think tank The Common Initiative, mengatakan secara lugas bahwa penutupan pembahasan di Belem mencerminkan keseluruhan konferensi yang tidak transparan.

“Secara prosedural pembahasan di Belem patut dipertanyakan, substansinya kosong, tetapi dibungkus seolah puncak multilateralisme,” katanya.