JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta pemerintah mengkaji ulang penerapan bahan bakar biodesel B50 untuk angkutan penyeberangan. Sebab penggunaan bahan bakar tersebut berpotensi mengganggu operasional kapal.

Meski demikian di sisi lain, Gapasdap mengapresiasi rencana pemerintah untuk menerapkan penggunaan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan ini seiring dengan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, khususnya solar impor.

Kepala Bidang Usaha dan Pentarifan DPP Gapasdap Rakhmatika Ardianto mengatakan, karakter operasional kapal berbeda dengan moda transportasi lainnya. "Kapal penyeberangan membawa penumpang, dan beroperasi di perairan dengan arus, gelombang, cuaca yang dinamis, dan membutuhkan kehandalan mesin secara terus-menerus," ujarnya, Selasa (30/6/2026).

Rakhmatika menjelaskan, dalam kerangka regulasi internasional, IMO menempatkan campuran biofuel dengan kandungan lebih dari 30 persen dalam rezim persyaratan yang lebih ketat. MEPC.1/Circ.795/Rev.9 menyatakan campuran biofuel atau synthetic fuel tidak lebih dari 30% mengikuti Regulation 18.3.1 Marpol Annex VI.

Sedangkan campuran lebih dari 30% harus memenuhi Regulation 18.3.2 Marpol Annex VI untuk mesin diesel kapal, bahan bakar tersebut dapat digunakan sepanjang tidak mengubah komponen kritis NOx atau pengaturan operasi di luar approved technical file mesin. "Apabila tidak tercakup dalam kondisi tersebut, diperlukan pembuktian bahwa penggunaan bahan bakar tidak menyebabkan mesin melampaui batas emisi NOx yang berlaku," paparnya.

Rakhmatika juga memaparkan sejumlah studi ITS yang telah memberikan catatan penting. Rakhmatika menjelaskan, penelitian Himmawan Aan Listyanto mengenai performa biodiesel B50–B100 pada mesin diesel berbasis simulasi menunjukkan bahwa pada kondisi full load, B50 mengalami penurunan daya sebesar 6,38% dibanding HSD, sementara nilai specific fuel oil consumption atau SFOC B50 naik 6,8% dibanding HSD pada kondisi full load dan rpm maksimal.

Lihat video: Cuaca Buruk, Penyeberangan Merak Ditutup



"Temuan ini menunjukkan adanya potensi penurunan performa dan peningkatan konsumsi bahan bakar ketika kandungan biodiesel meningkat," tandas pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini.

Kajian ITS lainnya juga mencatat biodiesel masih memiliki beberapa kelemahan teknis, antara lain densitas yang lebih tinggi, nilai kalor yang lebih rendah, konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi, serta potensi emisi NOx yang lebih tinggi. "Pada kapal penyeberangan, penurunan nilai kalor berarti konsumsi BBM dapat menjadi lebih boros," ucapnya.

Rakhmatika menyebut dari sisi aspek penyimpanan juga perlu mendapat perhatian. "Penelitian ITS menyebutkan bahwa biodiesel rentan mengalami degradasi seiring lamanya penyimpanan, antara lain melalui hidrolisis, oksidasi, penguraian termal, dan kontaminasi bakteri," sambungnya.

Pada pengujian tersebut, B50 murni mengalami kenaikan bilangan asam sebesar 29,61% dan peningkatan koloni bakteri sebesar 2.900% selama periode penyimpanan enam minggu. Dalam operasi kapal, bahan bakar berada dalam tangki, settling tank, service tank, pipa, separator, dan filter, sehingga terkait dengan masalah penyimpanan tersebut, maka adanya air, bakteri, sludge, serta stabilitas bahan bakar menjadi sangat berpengaruh.

Sedangkan dari perspektif keselamatan pelayaran, FAME sebagai bahan pencampur HSD, memiliki sifat pelarut yang dapat meningkatkan risiko terbentuknya sludge dan kebutuhan pembersihan bahan bakar lebih sering, terutama pada awal penggunaan ketika kotoran lama di tangki dan saluran bahan bakar dapat terdispersi kembali sehingga ada beban tambahan pada separator dan risiko filter clogging.

Akibatnya, kapal perlu menyiapkan suku cadang yang cukup serta pemantauan lebih ketat oleh awak kapal. "Apabila filter tersumbat, suplai bahan bakar ke mesin dapat terganggu, tenaga mesin melemah, atau mesin berhenti," ucapnya.

Jika pada kendaraan darat, gangguan seperti ini mungkin dapat ditangani dengan berhenti di tepi jalan. Namun pada kapal, kehilangan daya dorong berarti kehilangan kemampuan olah gerak. Dalam kondisi arus kuat, alur sempit, kepadatan lalu lintas, atau saat mendekati dermaga, kapal yang kehilangan tenaga dapat terdorong arus, berisiko tubrukan, kandas, atau mengalami unstability yang dapat menyebabkan kapal terbalik. "Konsekuensi akhirnya adalah biaya operasional," ucapnya.

Penerapan B50 pada kapal penyeberangan dikatakan Rakhmatika berpotensi menambah biaya melalui konsumsi BBM yang lebih besar, penggantian filter yang lebih sering, pembersihan tangki, penyesuaian separator, kebutuhan aditif, penyediaan suku cadang tambahan, serta potensi peningkatan frekuensi perawatan.

"Biaya-biaya tersebut tidak dapat dipisahkan dari standar keselamatan, karena operator kapal tetap wajib menjaga keandalan mesin dan keselamatan pelayanan," katanya.

Di samping itu, kondisi ini menjadi semakin memberatkan pengusaha angkutan pelayaran, karena tarif angkutan penyeberangan saat ini tertinggal dari perhitungan biaya pokok. Berdasarkan perhitungan HPP tahun 2019, tarif angkutan penyeberangan masih kurang sekitar 31,8% dari kebutuhan biaya sebenarnya. "Dengan adanya penerapan B50, ketertinggalan tarif terhadap biaya berpotensi semakin melebar," ujarnya.

Rakhmatika menegaskan, apabila operator harus menanggung tambahan biaya bahan bakar, perawatan, filter, serta mitigasi keselamatan tanpa adanya kompensasi atau penyesuaian tarif, maka tekanan terhadap keberlanjutan layanan penyeberangan akan semakin besar.

“Gapasdap mengharapkan pemerintah segera memberikan perhatian terhadap usulan penyesuaian tarif angkutan, agar layanan angkutan penyeberangan terutama dari aspek keselamatan dan kenyamanan dapat berjalan sesuai dengan standardisasi berdasarkan UU 17 Tahun 2008,” katanya.

biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring dengan penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

“Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen,” ujar Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia juga menyoroti sifat hidroskopik pada bahan bakar nabati yang mudah menyerap air, sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meskipun demikian, ia menyatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan, salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak dari kebijakan mandatori tersebut pun diproyeksikan dapat menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.

Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther pun mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit untuk pengembangan industri dan kesejahteraan petani, salah satunya lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

“Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Program pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit tersebut juga berpotensi memberikan manfaat terhadap devisa negara dan pengurangan emisi.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono mengatakan, penggunaan B50 dapat menekan angka impor energi. Berkurangnya kebutuhan impor solar juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry saat dihubungi, Kamis (18/06/2026).

Peneliti UI: Implementasi Biodiesel B50 Perlu Penguatan Produksi Sawit di Sektor Hulu



Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat membuat Indonesia menghentikan impor solar dan menghemat devisa hingga Rp157 triliun. Menurut Hendry, target tersebut dapat dicapai selama pemerintah telah menghitung secara cermat kebutuhan bahan baku, kapasitas industri biodiesel, serta skema pembiayaannya.

Ia menilai mandatori B50 juga dapat menjadi salah satu proyek penting dalam mewujudkan ketahanan energi. Meski swasembada energi tidak hanya bergantung pada biodiesel, peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi,” ucapnya.

Lebih jauh Hendry menambahkan, penerapan B50 juga dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional. Peningkatan permintaan bahan bakar nabati dapat membuka investasi baru, meningkatkan utilisasi pabrik biodiesel, serta menciptakan efek berganda terhadap sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit.

“Indonesia juga berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi. Sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10 hingga B20, Thailand sekitar B20, serta sejumlah negara Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7 sampai 10 persen,” ungkapnya.

Aspek lingkungan juga perlu dijaga dari sisi hulu. Hendry mengingatkan peningkatan kebutuhan sawit sebaiknya dipenuhi melalui peningkatan produktivitas dan teknologi, bukan dengan pembukaan perkebunan secara masif yang berisiko menimbulkan deforestasi dan utang karbon.

Sementara itu, pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rishal Asri menilai langkah pemerintah menaikkan mandatori dari B40 menjadi B50 sudah tepat dari sisi ekonomi. Kebijakan tersebut dapat mengurangi beban impor dan subsidi, meski penerapannya tetap membutuhkan pengawasan teknis.

“Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi,” ujar Rishal.

Dari sisi lingkungan, peningkatan kandungan bahan bakar nabati dapat menurunkan emisi hasil pembakaran. Berkurangnya kandungan diesel fosil dalam bahan bakar membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon yang dihasilkan kendaraan juga lebih rendah.

“Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang,” kata Rishal.

Pemerintah resmi menetapkan implementasi mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus menghentikan impor bahan bakar solar. Adapun, perjalanan panjang transisi energi ini mencakup beberapa tahapan utama:

Tahap Awal B20: Dimulai sejak tahun 2016, pemerintah secara bertahap mewajibkan pencampuran 20% biodiesel pada solar. Peningkatan ke B30: Mandatori ditingkatkan menjadi 30% pada awal 2020 setelah melalui serangkaian uji coba yang sukses.

Peningkatan ke B35: Implementasi campuran 35% mulai berlaku secara menyeluruh pada Februari 2023. Uji coba B50: Uji coba lapangan intensif dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Menteri Bahlil dan Pertamina hingga awal 2026 untuk memastikan kesiapan performa mesin dan infrastruktur penyaluran.

Implementasi Penuh B50: Berdasarkan hasil evaluasi uji coba yang positif, pemerintah memastikan B50 siap diberlakukan serentak per 1 Juli 2026.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun. Selain aspek ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menambah lapangan kerja nasional dengan target penyerapan lebih dari 2,2 juta orang tenaga kerja.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sementara sektor strategis lainnya seperti alat berat dan perkeretaapian akan selesai bertahap hingga akhir tahun.

Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian energi nasional.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini. Adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% Bahan Bakar Minyak atau BBM jenis solar.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara.

"Dan di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun," jelas Dwi saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Penguatan Ketahanan Energi Nasional dan Pangan Nasional di Tengah Perubahan Iklim, di Kantor Bakom RI, Rabu (17/6/2026).

Dampak Ekonomi Implementasi B50: Serap 1,9 Juta Pekerja, Beri Nilai Tambah Rp21,29 Triliun



"Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah B50 ini salah satunya yang diupayakan agar kita bisa setop impor," imbuhnya.

Menurutnya, nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40. Dengan penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9%.

Namun, dampak ekonomi dari B50 tidak berhenti sampai di situ. Menurut Dwi, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Program Biodiesel Dinilai Efektif Tekan Impor BBM, Hemat Devisa USD10 Miliar per Tahun



"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelas dia.

Ia melanjutkan bahwa kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut memengaruhi harga energi di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, ia menyebut pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. "Jadi inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti (B50) diimplementasikan," jelaskan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Dwi mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu.

Ia menjelaskan bahwa uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya. "Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan mitigasi efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax perlu diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan.

Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sehingga dampaknya ke kelompok rentan tidak sebesar jika Pertalite naik.

Namun, kata dia, kenaikan yang cukup besar tetap bisa merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.

"Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua.

Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.

Bantuan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.

Di sektor transportasi, pemerintah juga direkomendasikan memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil guna mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat.

Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi.

Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem.

Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi, misalnya melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.

"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.

Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.

Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyarankan pemerintah untuk menyiapkan respons kebijakan yang mendukung penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) usai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, seperti Pertamax.

Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Hasran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, menjelaskan kenaikan biaya transportasi akibat harga BBM yang lebih tinggi dapat mendorong rumah tangga mengurangi pengeluaran pada kebutuhan pokok.

Selain itu, konsumsi non-primer seperti makan di luar rumah, membeli makanan dan minuman siap saji, hiburan, rekreasi, maupun berbagai produk gaya hidup juga berpotensi mengalami penurunan.

"Banyak UMKM sangat bergantung pada belanja kelas menengah. Ketika konsumen mulai menahan pengeluaran, dampaknya akan terlihat pada penjualan usaha kecil, terutama di sektor makanan dan minuman serta berbagai layanan berbasis konsumsi rumah tangga,” ujar Hasran.

Secara bersamaan, lanjut Hasran, UMKM juga menghadapi tekanan dari sisi biaya produksi. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS meningkatkan harga berbagai bahan baku impor yang banyak digunakan pelaku usaha, termasuk kedelai, gandum, dan gula.

"Di satu sisi, permintaan dari konsumen berpotensi melemah akibat penurunan daya beli. Di sisi lain, biaya produksi dan operasional terus meningkat," katanya.

CIPS menyoroti pemerintah perlu menyiapkan kebijakan jangka pendek dan panjang untuk menjaga ketahanan UMKM.

Dalam jangka pendek, pemerintah perlu menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat kepercayaan terhadap rupiah melalui berbagai instrumen yang tersedia guna mengurangi tekanan nilai tukar terhadap biaya produksi pelaku usaha.

Sementara dalam jangka panjang, pemerintah disarankan untuk menurunkan berbagai biaya ekonomi yang masih membebani UMKM.

Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan non-tarif (non-tariff measures/NTM), meninjau tarif impor bahan baku yang masih membebani industri, menyederhanakan prosedur ekspor-impor, memperkuat infrastruktur logistik, serta meningkatkan digitalisasi dan transparansi layanan perdagangan.

“Ketahanan UMKM sangat ditentukan oleh kemampuan para pelaku usaha memperoleh bahan baku dan menjalankan usaha dengan biaya yang kompetitif. Karena itu, reformasi struktural untuk menurunkan biaya usaha perlu menjadi bagian dari respons kebijakan yang lebih komprehensif,” tutur Hasran.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyoroti kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menyebut salah satu risiko yang kerap terlewat dari kenaikan harga BBM yaitu ekspektasi inflasi.

Menurut dia, dalam banyak kasus, perilaku pelaku usaha dan konsumen dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap arah harga ke depan.

“Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras,” ujar dia.

Dia berpendapat Bank Indonesia (BI) perlu menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali tanpa melakukan pengetatan yang berlebihan. Di sisi lain, pemerintah harus memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan dikomunikasikan dengan baik agar tidak memicu kepanikan pasar.

Pasalnya, ia mengatakan kenaikan harga BBM berpeluang meningkatkan biaya logistik, distribusi, dan transportasi, yang kemudian merambat ke harga pangan dan berbagai kebutuhan pokok.

Pada titik ini, kata Yusuf, kelompok berpendapatan rendah, termasuk yang tidak menggunakan BBM nonsubsidi, justru menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya melalui kenaikan harga barang sehari-hari.

“Fokus kebijakan seharusnya bukan melindungi pembeli BBM, melainkan melindungi rumah tangga yang terkena dampak inflasi dari kenaikan biaya tersebut,” katanya menambahkan.

Menurut Yusuf, instrumen yang paling efisien adalah bantuan tunai yang benar-benar tepat sasaran kepada kelompok desil terbawah, karena bantuan yang diterima akan kembali menjadi konsumsi.

Dampaknya disebut bukan hanya menjaga daya beli masyarakat rentan, tetapi juga membantu menopang konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia menggarisbawahi, kualitas data penerima bantuan menjadi faktor yang sangat menentukan. Menurut dia, ketepatan sasaran bukan hanya soal keadilan, tetapi juga efisiensi penggunaan anggaran negara.

Selain bantuan tunai, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberi perhatian besar pada sisi pasokan, terutama pangan.

Bagi kelompok berpendapatan rendah, porsi pengeluaran untuk pangan jauh lebih besar dibandingkan pengeluaran energi. Artinya, stabilisasi harga pangan sering kali lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan mereka dibandingkan intervensi pada harga BBM itu sendiri.

“Kelancaran rantai pasok, ketersediaan stok, dan pengendalian harga komoditas utama harus menjadi prioritas. Pada saat yang sama, biaya transportasi dan distribusi juga perlu dijaga agar tidak melonjak tajam karena merupakan jalur utama rambatan kenaikan biaya ke harga konsumen,” katanya.

Maka dari itu, Yusuf menilai respons yang paling ideal terhadap kenaikan harga BBM bukan hanya satu kebijakan tunggal.

Bantuan tunai yang tepat sasaran, stabilisasi harga pangan, pengendalian biaya logistik, dan koordinasi kebijakan yang mampu menjaga ekspektasi inflasi perlu dilakukan secara beriringan.

“Dengan seluruhnya tetap dibiayai dari penghematan subsidi agar reformasi fiskal tetap memiliki manfaat yang nyata,” ujar dia.

Sebagai catatan, mulai 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite bergeser menjadi konsumen

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengimbau pemerintah untuk memastikan bahwa penyaluran subsidi tetap tepat sasaran usai harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, Pertamax, mengalami kenaikan.

Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke BBM subsidi seperti Pertalite.

Maka dari itu, dia mendorong pemerintah untuk memastikan distribusi subsidi hanya dinikmati oleh masyarakat yang berhak mengonsumsi BBM subsidi.

“Memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite bergeser menjadi konsumen,” kata Wijayanto.

Selain BBM, lanjut Wijayanto, pemerintah juga perlu menjaga agar subsidi listrik dan LPG tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun. Akses terhadap layanan BPJS Kesehatan juga perlu dipastikan tetap mudah dijangkau.

Di sisi lain, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan terkait cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) agar tidak mengalami kenaikan yang dapat menambah beban rumah tangga.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan beras, minyak goreng, dan berbagai bahan pokok lainnya dengan harga yang tetap terjangkau.

Berbagai kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap memiliki bantalan dalam menghadapi tekanan biaya hidup.

“Jika hal-hal tersebut tidak hadir, dikhawatirkan inflasi akan meroket, masyarakat kesulitan hidup dan berpotensi menimbulkan kaos,” tuturnya.

Mulai 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman berpendapat pemerintah perlu menyiapkan stimulus yang bersifat fundamental untuk meredam tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

“Kombinasi antara stimulus jangka pendek dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi kunci menjaga daya beli sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan kenaikan harga BBM nonsubsidi,” ujar Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Pada sisi yang lebih fundamental, pemerintah perlu mempercepat realisasi belanja negara dan daerah yang memiliki efek berganda (multiplier effect) tinggi, mendorong investasi, serta mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri padat karya.

Dengan lebih dari 97 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM, kata Rizal, menjaga likuiditas dan aktivitas sektor ini akan lebih efektif dalam mempertahankan pendapatan masyarakat dibandingkan sekadar memberikan bantuan konsumtif.

Meski begitu, Rizal menyebut stimulus jangka pendek juga perlu digelontorkan dengan prinsip yang lebih terarah.

Pasalnya, kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menekan daya beli, terutama kelas menengah yang selama ini menjadi motor konsumsi domestik.

“Inflasi Indonesia pada Mei 2026 telah berada di kisaran 3,08 persen (yoy) dan BI-Rate sudah naik menjadi 5,50 persen, sehingga ruang konsumsi masyarakat semakin tertekan akibat kenaikan biaya hidup dan biaya kredit,” jelas dia.

Rizal mencontohkan bentuk stimulus yang perlu digulirkan berupa penguatan bantuan sosial (bansos) kepada kelompok rentan dan perpanjangan insentif bagi sektor padat karya.

Pemerintah juga perlu memastikan stabilitas harga pangan tetap terjaga sekaligus memberikan subsidi ongkos distribusi komoditas strategis.

“Langkah ini lebih efektif dibandingkan memperluas subsidi energi, mengingat sekitar 20 persen kelompok rumah tangga berpendapatan tertinggi masih menikmati porsi subsidi energi yang relatif besar, sehingga subsidi yang tidak tepat sasaran justru mengurangi efisiensi fiskal,” ujar Rizal.

Sebagai catatan, mulai 10 Juni 2026, harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Sementara BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah dan DPR tengah mengkaji skema stimulus sebagai mitigasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.

“Sudah didiskusikan (dengan pemerintah), sedang lagi dilakukan upaya penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Misbakhun berpendapat kenaikan harga BBM umumnya akan diikuti oleh meningkatnya inflasi. Namun, dia mengaku belum menghitung potensi persentase kenaikan inflasi akibat penyesuaian harga BBM.

“Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri,” ujarnya.

Meski begitu, dia menyebut, pemerintah dan DPR berupaya mengkaji bentuk stimulus yang dibutuhkan masyarakat untuk menghadapi efek domino kenaikan harga BBM.

“Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu kan masyarakat-masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite. Nah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat dampak kenaikan harga BBM jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.

“(Dampak ke inflasi) Harusnya relatif minim kan. Karena Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang dan angkutan umum,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Adapun terkait mekanisme kuota BBM bersubsidi, Purbaya enggan berkomentar lebih lanjut dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

Perusahaan menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Karena Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang dan angkutan umum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpendapat dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas.

“(Dampak ke inflasi) Harusnya relatif minim kan. Karena Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang dan angkutan umum,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Adapun terkait mekanisme kuota BBM bersubsidi, Purbaya enggan berkomentar lebih lanjut dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Pertamina Patra Niaga mengumumkan kenaikan harga produk bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Menurut siaran pers perusahaan yang diterima di Jakarta pada Selasa (9/6), mulai 10 Juni 2026 harga bahan bakar non-subsidi Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," kata Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun.

Menurut perusahaan, penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green diputuskan berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator, dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Roberth menyampaikan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," ia menjelaskan.

Perusahaan memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik Pertamina di seluruh Indonesia.

Perusahaan menyampaikan bahwa harga produk bahan bakar Pertamina selain Pertamax dan Pertamax Green tidak naik.

Harga produk bahan bakar non-subsidi Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter, Dexlite (CN 51) tetap Rp23.000 per liter, dan Pertamina Dex (CN 53) tetap Rp24.800 per liter.

Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite tetap dipasarkan dengan harga Rp10 ribu per liter dan Biosolar harganya masih Rp6.800 per liter.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badai krisis energi akibat perang Amerika Serikat (AS) bersama Israel versus Iran memukul industri penerbangan. Kali ini kabar mengejutkan datang dari maskapai raksasa dunia , American Airlines yang secara resmi mengumumkan pembatalan jadwal terbang untuk sejumlah rute andalan mereka mulai Agustus dan September 2026.

Langkah darurat ini diambil sebagai respons langsung terhadap meroketnya harga avtur dunia, yang dipicu oleh tersumbatnya pasokan minyak mentah akibat konflik bersenjata di Iran. Juru bicara American Airlines mengonfirmasi kepada CBS News bahwa penyesuaian jadwal ini bersifat sementara demi menekan pembengkakan biaya operasional.

"American Airlines tidak menghapus rute apa pun secara permanen. Ini adalah langkah penyesuaian taktis," ungkap pihak maskapai dalam rilis resminya.

Rupiah Ambles ke Rp17.900, Siap-siap! Harga Tiket Pesawat Bakal Naik

Berdasarkan data jadwal penerbangan terbaru, berikut adalah 6 rute utama yang terdampak dan ditangguhkan sementara waktu, Los Angeles (LAX) menuju Cleveland (CLE), Los Angeles (LAX) menuju Columbus (CMH), Los Angeles (LAX) menuju Pittsburgh (PIT), dan Los Angeles (LAX) menuju Washington Dulles (IAD).

10 Rute Penerbangan Internasional Tersibuk di Dunia, Jakarta-Singapura Masuk Daftar



Selanjutnya ada juga Charlotte (CLT) menuju Ontario (ONT), serta Charlotte (CLT) menuju Sacramento (SMF).

Dilema Maskapai: 30% Biaya Habis di Tangki Bahan Bakar

Avtur merupakan komponen biaya paling sensitif bagi bisnis penerbangan. Pengamat industri mencatat bahwa bahan bakar menyedot sekitar 25% hingga 30% dari total biaya operasional sebuah maskapai.

Ketika perang Iran mencekik suplai minyak global, harga energi otomatis melambung tinggi. Maskapai di seluruh dunia kini dihadapkan pada pilihan psikologis yang sulit, menaikkan harga tiket secara ekstrem, memberlakukan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), atau menutup rute-rute domestik maupun internasional yang dinilai kurang menguntungkan (unprofitable routes).

Bagi calon penumpang yang sudah telanjur membeli tiket pada rute yang ditangguhkan tersebut, American Airlines berjanji akan bertanggung jawab penuh. Maskapai menyediakan opsi penjadwalan ulang (rebooking) menggunakan rute alternatif atau pengembalian dana (refund) secara utuh.

Efek Domino Global: Tiket Pesawat Siap Meroket Jelang Musim Liburan

Pembatasan rute penerbangan ini bukan cuma masalah domestik Amerika Serikat. Secara psikologis, ini adalah alarm peringatan keras bagi para pelancong internasional di seluruh dunia, termasuk Asia dan Indonesia. Jika maskapai raksasa sekelas American Airlines mulai menjerit, artinya efisiensi ketat sedang terjadi di seluruh dunia.

American Airlines tidak sendirian dalam menghadapi badai ekonomi ini. Efek domino penutupan rute dan lonjakan biaya juga dilaporkan oleh maskapai global lainnya.

Di antaranya Delta Airlines memilih jalan pintas dengan menaikkan biaya bagasi penumpang demi menutupi pengeluaran bahan bakar yang membengkak akibat kondisi global yang tidak menentu. Sedangkan KLM & Lufthansa, yakni raksasa penerbangan Eropa ini juga telah mengumumkan pengurangan frekuensi dan pemangkasan rute regional sekunder yang tidak efisien.

Para analis penerbangan memperingatkan masyarakat yang berencana melakukan perjalanan dalam waktu dekat untuk segera memesan tiket dari sekarang. Penurunan jumlah armada yang terbang di udara otomatis akan membuat perebutan kursi semakin ketat, memicu lonjakan harga tiket yang jauh lebih mahal saat memasuki puncak musim liburan.