Hampir setiap konflik atau perang besar menemukan jalan menuju Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebuntuan politik, krisis pangan, pengungsian massal, perubahan iklim, dan pelanggaran hukum internasional, juga kerap berakhir di ruang sidang organisasi itu. Akan tetapi, semakin sering dunia mengetuk pintu PBB, semakin terang pula keterbatasannya. PBB menjadi tempat semua pihak mencari legitimasi, tetapi tidak selalu menjadi tempat kekuasaan bersedia dibatasi.

Di situlah ironi multilateralisme hari ini. PBB diminta menanggung beban dunia, sementara negara-negara besar tetap mempertahankan hak istimewa untuk menentukan kapan aturan internasional berlaku dan kapan aturan itu boleh diabaikan. PBB tidak kekurangan agenda. PBB kekurangan otoritas politik untuk membuat kekuatan besar tunduk pada prinsip bersama.

Peringatan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa status quo tidak dapat dipertahankan perlu dibaca dari ironi tersebut. UN80 bukan sekadar proyek merapikan birokrasi internasional.

PBB memang menghadapi mandat menumpuk, pendanaan menyusut, struktur kelembagaan rumit, dan tuntutan publik global yang terus meningkat. Persoalan lebih dalam terletak pada kepercayaan. Dunia masih membutuhkan PBB, tetapi tidak lagi sepenuhnya yakin bahwa PBB mampu bertindak adil saat kepentingan negara besar terlibat langsung.

Bagi Indonesia, persoalan ini bukan kabar jauh dari New York. PBB yang melemah berarti menyempitnya ruang negara menengah untuk memperjuangkan kepentingan melalui hukum, diplomasi, dan forum bersama. Dunia tanpa multilateralisme yang dipercaya akan lebih mudah berubah menjadi arena tekanan kekuasaan. Dalam dunia seperti itu, negara berkembang dan negara menengah paling cepat kehilangan ruang tawar.

Bulan Pancasila ini memberi alasan untuk membaca krisis ini melalui ingatan politik luar negeri Indonesia. Pada 1960, Presiden Sukarno menyampaikan pidato “To Build the World Anew” di Sidang Umum PBB. Pidato itu penting karena Sukarno membawa Pancasila ke forum dunia. Nilai utamanya terletak pada keberanian membaca ketimpangan struktur internasional dan menolak anggapan bahwa perdamaian dapat dibangun oleh segelintir pemenang sejarah.

Krisis Otoritas

Krisis PBB sering disebut krisis efektivitas. Sebutan itu tidak salah, tetapi belum menyentuh akar persoalan. Masalah yang lebih serius adalah krisis otoritas. PBB tetap dapat menggelar sidang, menyusun resolusi, mengirim laporan, dan menjalankan operasi kemanusiaan. Namun kewibawaan politiknya justru sering berhenti ketika berhadapan dengan kepentingan negara kuat.

Hukum internasional masih dipakai sebagai bahasa bersama. Pelaksanaannya sering bergantung pada siapa pelaku pelanggaran, siapa korban, dan negara mana yang menjadi pelindung politiknya. Dalam beberapa krisis, istilah kemanusiaan, perdamaian, dan perlindungan sipil tetap terdengar di ruang diplomasi. Tapi daya paksanya melemah saat menyentuh kepentingan kekuatan besar atau sekutunya.

Dewan Keamanan PBB memperlihatkan masalah itu secara paling jelas. Badan ini memegang mandat utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi struktur keanggotaan tetapnya masih mewakili keseimbangan kekuasaan sesudah Perang Dunia II. Dunia sekarang telah berubah jauh. Afrika belum memiliki kursi tetap. Banyak negara berkembang tetap berada di pinggir proses pengambilan keputusan, meski sering menjadi kawasan paling terdampak konflik, krisis pangan, perpindahan penduduk, dan operasi perdamaian.

Reformasi PBB perlu membenahi birokrasi, tetapi tidak boleh berhenti hanya sebagai agenda efisiensi. Mandat yang tumpang tindih, laporan berlapis, badan yang bekerja sendiri-sendiri, dan koordinasi lapangan yang lemah memang perlu ditata kembali. PBB tidak boleh menjadi mesin administrasi yang lebih sibuk merawat dirinya sendiri daripada menjawab krisis dunia.

Masalahnya, PBB yang lebih ramping tidak otomatis menjadi PBB yang lebih adil. Penghematan anggaran, pemindahan fungsi ke lokasi berbiaya lebih rendah, penyederhanaan layanan, dan penggabungan badan tertentu hanya berguna apabila disertai pembaruan politik. Dunia tidak membutuhkan PBB yang sekadar lebih murah. Dunia membutuhkan PBB yang lebih dipercaya.

Pancasila dan Dunia

Indonesia memiliki alasan kuat untuk tidak menjadi penonton. Indonesia bukan kekuatan militer global, tetapi juga bukan negara kecil yang cukup bersembunyi di balik pagar nasional. Indonesia adalah negara kepulauan besar, anggota G20, jangkar utama ASEAN, bagian penting dunia Islam, dan salah satu suara historis negara berkembang. Kepentingan nasional Indonesia bertumpu pada tata internasional yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan besar.

Pengalaman Indonesia dalam isu Laut Cina Selatan, Palestina, Myanmar, perlindungan warga negara, keamanan maritim, perubahan iklim, dan kerja sama pembangunan, memperlihatkan bahwa multilateralisme bukan hiasan diplomatik. Multilateralisme adalah kebutuhan strategis. Indonesia membutuhkan PBB bukan karena organisasi itu sempurna, melainkan karena dunia tanpa PBB akan jauh lebih keras bagi negara-negara di luar lingkaran kekuatan utama.

Di titik inilah Pancasila memiliki makna global. Sukarno berbicara di PBB dari posisi bangsa yang baru merdeka, dalam dunia yang masih dibayangi kolonialisme, Perang Dingin, dan perebutan pengaruh blok besar. Pesannya bukan romantisme ideologis. Perdamaian tidak akan kokoh bila sebagian bangsa diperlakukan sebagai objek. Kemerdekaan politik tidak cukup bila struktur ekonomi dan keamanan global tetap menempatkan mayoritas dunia sebagai penonton.

Pancasila dalam kerangka itu bukan sekadar dasar negara. Pancasila menjadi cara Indonesia memandang martabat manusia, kedaulatan bangsa, musyawarah antarnegara, dan keadilan sosial dalam hubungan internasional. Sukarno tidak membawa Pancasila ke PBB sebagai simbol domestik. Pancasila diajukan sebagai kritik terhadap tata dunia yang timpang dan sebagai tawaran agar hubungan antarbangsa tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan.

Relevansi itu kembali terasa hari ini. Dunia tidak lagi dibelah oleh Perang Dingin lama, tetapi persaingan kekuatan besar kembali mengunci banyak lembaga internasional. Negara berkembang diminta mematuhi aturan, sementara negara besar kerap menafsirkan aturan sesuai kepentingannya sendiri. Pancasila tidak cukup dipakai hanya sebagai bahasa moral. Pancasila perlu diterjemahkan menjadi posisi diplomatik yang konkret.

Agenda Diplomasi

Reformasi PBB perlu diarahkan pada tiga sasaran. Pertama, efektivitas kerja agar PBB tidak tenggelam dalam tumpukan mandat dan prosedur. Kedua, representasi yang lebih adil agar keputusan global tidak terus didominasi struktur lama. Ketiga, perlindungan agenda pembangunan dan kemanusiaan agar reformasi tidak menjadi dalih pengurangan tanggung jawab negara kaya terhadap negara miskin dan rentan.

Kementerian Luar Negeri perlu menyusun posisi nasional yang lebih terperinci mengenai UN80 dan reformasi PBB. Sekadar dukungan umum terhadap reformasi tidak cukup. Pemerintah perlu menjelaskan jenis reformasi yang didukung, bagian yang perlu dikritisi, serta koalisi yang hendak dibangun. Diplomasi yang tidak hanya hadir di ruang sidang. Diplomasi menyiapkan peta jalan, membaca keseimbangan kepentingan, dan membangun dukungan sebelum keputusan diambil.

Dalam isu Dewan Keamanan, Indonesia perlu terus mendorong perluasan representasi negara berkembang, termasuk dukungan bagi kursi tetap Afrika. Ini bukan sekadar solidaritas Selatan Global. Ini adalah soal legitimasi sistem internasional. Dewan Keamanan sulit mengklaim mandat menjaga perdamaian dunia bila kawasan besar dengan beban konflik berat tetap berada di luar keanggotaan tetap.

Pembatasan veto juga perlu terus dibicarakan, terutama dalam kasus genosida, kejahatan perang, agresi, dan pelanggaran berat hukum kemanusiaan. Hak istimewa tidak boleh berubah menjadi izin untuk membekukan nurani dunia. Reformasi Dewan Keamanan memang sulit, tetapi kesulitan bukan alasan membiarkan struktur yang semakin jauh dari kenyataan global.

Agenda pembangunan juga tidak boleh menjadi korban reformasi berbasis penghematan. Bantuan pembangunan global menurun saat belanja pertahanan meningkat. Dunia lebih mudah membiayai persiapan perang daripada memenuhi janji pembangunan. Padahal konflik, kemiskinan, pangan, iklim, dan lemahnya layanan publik saling berhubungan. PBB yang terlalu lemah dalam pembangunan akan kehilangan salah satu fondasi perdamaian jangka panjang.

Di dalam negeri, DPR memiliki ruang untuk memastikan politik luar negeri tetap aktif dan terukur. Komisi I DPR RI dapat mendorong pemerintah agar reformasi PBB tidak diperlakukan sebagai isu rutin diplomatik. Pemerintah perlu menyampaikan prioritas Indonesia, mulai dari Dewan Keamanan, operasi perdamaian, pendanaan pembangunan, reformasi badan PBB, sampai peran negara berkembang dalam tata kelola global. Ambisi besar tanpa konsolidasi lintas kementerian, data yang kuat, dan koalisi internasional yang rapi akan berhenti sebagai pernyataan normatif.

Bulan Pancasila

Sukarno membawa Pancasila ke PBB bukan agar Indonesia tampil sebagai pengamat bermoral, melainkan agar Indonesia ikut mengajukan arah bagi tata dunia. Semangat itu masih relevan bila diterjemahkan dengan bahasa dan kerja diplomasi masa kini. Indonesia tidak perlu berbicara paling keras. Indonesia perlu berbicara paling jelas.

PBB mungkin tidak pernah menjadi lembaga sempurna. Sejak awal, organisasi ini lahir dari kompromi kekuatan. Kelemahannya tetap tidak boleh membuat dunia menyerah pada hukum rimba. Bagi Indonesia dan banyak negara menengah lain, PBB masih menjadi ruang penting untuk menjaga agar kedaulatan, hukum, dan kemanusiaan tidak sepenuhnya dikalahkan oleh kekuatan.

Juni adalah bulan Pancasila, yang semestinya membawa Indonesia keluar dari perayaan simbolik menuju keberanian substantif. Reformasi PBB adalah salah satu ujian, apakah Pancasila hanya dikenang sebagai pidato besar masa lalu, atau diteruskan menjadi agenda diplomasi yang konkret, terukur, dan berpihak pada tata dunia yang lebih adil.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa situasi di Palestina menjadi ujian nyata komitmen komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme secara adil dan konsisten.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Rabu (26/5/2026).

Pertemuan tingkat tinggi itu dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok selaku Presiden DK PBB bulan Mei 2026 dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Dalam pidatonya, Sugiono menilai tantangan global saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan akibat penerapan hukum internasional dan multilateralisme yang dinilai masih bersifat selektif.

“Situasi di Palestina, khususnya Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” ujar Sugiono.

Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara (two-state solution) berdasarkan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Selain isu Palestina, Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik. Menurutnya, serangan terhadap pasukan perdamaian sama halnya dengan serangan terhadap prinsip multilateralisme itu sendiri.

Karena itu, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan penuh terhadap personel penjaga perdamaian PBB yang bertugas di berbagai kawasan dunia.

Sugiono turut mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea, serta menjaga jalur pelayaran strategis internasional agar tidak menjadi arena konfrontasi maupun alat tawar-menawar politik.

Dalam forum tersebut, Sugiono juga menyinggung meningkatnya ancaman keamanan global seiring perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence dan autonomous weapons yang dinilai mulai mengubah karakter konflik modern.

Indonesia, lanjut Sugiono, kembali mendorong reformasi DK PBB agar menjadi lebih representatif, transparan, akuntabel, serta mampu mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang.

“Dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara,” tandas Sugiono.

Di sela agenda pertemuan, Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China Wang Yi serta Menteri Luar Negeri Argentina guna membahas isu strategis bilateral maupun perkembangan kawasan dan global.

Selain itu, Menlu RI juga melakukan pull-aside meeting dengan para menteri luar negeri dari Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba.

Apakah D-8 akan menjadi forum pertemuan rutin yang hanya menghasilkan sesi berfoto bersama, atau benar-benar menjadi ruang kerja yang berani menyentuh hal-hal teknis dan kadang tidak populer. Konsistensi, bukan retorika, yang akan menentukan masa dep

Jakarta (ANTARA) - Selama puluhan tahun, banyak negara berkembang hidup dalam posisi menunggu.

Mereka menunggu investasi dari negara-negara kaya, menunggu izin dan restu lembaga keuangan dunia, atau menunggu pujian karena sudah patuh melakukan reformasi ekonomi --mulai dari pengurangan subsidi, privatisasi layanan publik, hingga pengetatan anggaran-- yang kerap malah terasa pahit bagi rakyatnya.

Menunggu lama-lama dianggap wajar, seolah itu sudah nasib pembangunan. Masalahnya, dunia berubah lebih cepat dari kebiasaan menunggu itu. Krisis finansial, pandemi, hingga perang membuat negara-negara maju sibuk menyelamatkan dalam negerinya sendiri.

Dalam situasi seperti itu, negara-negara berkembang mulai sadar bahwa momen menunggu bukan hanya makin sempit, namun juga membawa ketidakpastian.

Agaknya dari kesadaran itulah kemudian negara-negara berkembang mulai melirik kembali pentingnya kerja sama di antara sesamanya, bukan untuk menantang siapa pun, melainkan untuk mengurangi ketergantungan pada pusat-pusat kekuasaan lama.

Salah satu upaya kerja sama itu adalah dengan dibentuknya Developing-8 (D-8). Ini merupakan forum kerja sama delapan negara berkembang, yang mencakup Indonesia, Turki, Malaysia, Mesir, Pakistan, Bangladesh, Iran, dan Nigeria.

Negara-negara tersebut punya kesamaan yang cukup jelas, yakni penduduknya besar, pasarnya luas, tetapi selama ini lebih sering diposisikan sebagai pihak yang menunggu kesempatan, bukan yang ikut menentukan arah kebijakan global.

Dalam konteks inilah D-8 terasa relevan. Ia muncul sebagai sinyal bahwa sebagian negara berkembang mulai beranjak dari budaya menunggu, dan perlahan berupaya membangun jalur kerja samanya sendiri, di luar orbit yang selama ini ditentukan pihak lain.

D-8 tidak lahir dari ilusi sebagai kekuatan besar, melainkan dari kesadaran akan kebutuhan yang sangat konkret, yaitu kebutuhan untuk saling menopang di dunia yang kian tak ramah bagi yang datang belakangan. Ketika ruang gerak menyempit dan aturan main makin selektif, bertahan sendirian justru menjadi pilihan paling rapuh.

Karena itu, keketuaan Indonesia di D-8 kali ini hadir pada momen yang terasa pas. Dunia sedang terfragmentasi, globalisasi tak lagi sehangat dulu, dan perdagangan bebas mulai dipagari dengan berbagai dalih. Multilateralisme yang dahulu diagungkan kini kerap terdengar seperti slogan -- sering diucapkan, tetapi semakin jarang sungguh-sungguh dijalankan.

Dalam tatanan global seperti ini, posisi negara-negara berkembang pun tak banyak berubah. Mereka lebih sering ditempatkan sebagai pelengkap: menjadi pasar alternatif ketika pasar Barat mulai jenuh, atau pemasok bahan mentah saat industri maju membutuhkan.

Peran tersebut membuat negara-negara berkembang hadir dalam sistem ekonomi global, tetapi jarang di ruang pengambilan keputusan. Mereka ikut bermain, tapi bukan yang menentukan arah permainan. Pada titik inilah D-8 tak lagi bisa dipandang sebagai forum simbolik semata.

Setiap anggota D-8 membawa kekuatan yang berbeda. Turki memiliki basis industri dan manufaktur. Iran kuat di sektor energi, meski lama terhimpit sanksi. Nigeria menyimpan bonus demografi yang besar, sedangkan Bangladesh unggul dalam manufaktur padat karya.

Sementara itu, Malaysia dikenal efisien dan pragmatis, Mesir memiliki posisi geostrategis yang penting, adapun Pakistan dan Indonesia sama-sama ditopang pasar domestik yang luas.

Sayangnya, potensi-potensi tersebut lebih sering berdiri sendiri, jarang dirajut dalam satu kerangka bersama. Padahal, jika potongan-potongan itu disambungkan, bakal terbentuk ekosistem ekonomi yang mampu diandalkan. Tidak sepenuhnya sempurna, tentu saja. Namun, cukup untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu pusat ekonomi global.

Selama ini, negara-negara D-8 lebih sering bersaing di pasar Barat daripada berdagang satu sama lain. Mereka berebut ceruk yang sama, dengan aturan main yang ditentukan orang lain.

Dan D-8 akhirnya mencoba membalik pola itu. Pelan-pelan, dimulai dari memperkuat perdagangan intra-kawasan dan kerja sama sektor riil, seraya ingin menegaskan bahwa pusat gravitasi ekonomi global tidak harus selalu berada di Washington, Brussels, atau London.

Selain itu, juga ingin menegaskan bahwa ketahanan ekonomi bisa dibangun dari jejaring horizontal. Negara berkembang bisa saling menopang tanpa selalu menengadah ke atas. Ini bukan anti-Barat, tapi pro-kemandirian.

D-8 mungkin relatif kecil dibanding G7 atau G20. Akan tetapi, justru karena itu, ia lebih lentur dan tidak terlalu terikat oleh birokrasi raksasa serta kepentingan negara adidaya.

Dan kelenturan itulah yang memberi ruang bagi D-8 untuk bergerak lebih eksperimental. Ia bisa mencoba skema kerja sama yang lebih praktis, dari perdagangan lokal berbasis mata uang nasional, kolaborasi industri halal, hingga pertukaran teknologi sederhana yang langsung menyentuh sektor riil.

Di titik ini, peran Indonesia menjadi krusial. Bukan karena Indonesia paling kuat, melainkan karena ia cukup berpengalaman memainkan peran jembatan antara kepentingan negara maju dan negara berkembang, antara idealisme politik dan realitas ekonomi.

Selain itu, Indonesia juga punya modal naratif yang kuat. Sejak Konferensi Asia-Afrika 1955, gagasan tentang kerja sama negara berkembang bukanlah hal baru.

Yang berbeda sekarang ini adalah konteksnya, yakni ketika dunia jauh lebih saling terhubung, tapi juga lebih protektif. Artinya, semangat lama perlu diterjemahkan ulang dalam bahasa kebijakan yang relevan hari ini.

Tantangannya tentu tidak kecil. Perbedaan sistem politik, tingkat pembangunan, hingga konflik internal di antara anggota D-8 bisa menjadi batu sandungan. Belum lagi keterbatasan institusional yang membuat banyak kesepakatan regional sering berhenti di atas kertas.

Namun, justru di situlah ujiannya. Apakah D-8 akan menjadi forum pertemuan rutin yang hanya menghasilkan sesi berfoto bersama, atau benar-benar menjadi ruang kerja yang berani menyentuh hal-hal teknis dan kadang tidak populer. Konsistensi, bukan retorika, yang akan menentukan masa depan D-8.

Relevansi D-8 pada akhirnya tidak akan diukur dari seberapa keras ia menantang tatanan global lama, melainkan dari seberapa nyata ia memberi alternatif. Di dunia yang makin fragmentatif, pilihan untuk tidak sepenuhnya bergantung pada satu pusat kekuasaan adalah hal yang perlu diikhtiarkan.

Dan mungkin, di tengah dunia yang kian sarat oleh persaingan adidaya, D-8 justru menawarkan sesuatu yang sederhana tapi penting, yaitu ruang bagi negara-negara berkembang untuk berhenti menunggu, dan mulai berjalan bersama-sama.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - The Yudhoyono Institute (TYI) menyelenggarakan Coffee Talks with SBY di Bandung, Jawa Barat pada Sabtu, 24 Januari 2026. Diskusi digelar dengan menghadirkan civitas akademik Program Studi Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), anggota DPR, para tokoh, dan peserta diskusi lainnya.

Dikutip dari unggahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akun X @SBYudhoyono, forum ini diinisiasi TYI sebagai tradisi dialog baru, sebuah ruang yang jernih dan reflektif.

Forum ini berangkat dari kesadaran bahwa dunia hari ini bergerak semakin cepat, kompleks, dan tidak pasti. Berbagai konflik dan ketegangan geopolitik kembali mengemuka, bersamaan dengan tantangan terhadap norma dan institusi internasional.

"Coffee Talks with SBY diniatkan sebagai “melting pot” bagi akademisi, pegiat HI, pecinta diplomasi, pembuat kebijakan, dan generasi muda Indonesia untuk membaca arah dunia dan menyikapi dinamika global secara lebih mendalam," tulis SBY dikutip Selasa (27/2/2026).

Diskusi kali ini menyoroti dunia pasca World Economic Forum di Davos, yang menyisakan pertanyaan mendasar tentang arah geopolitik ke depan, pergeseran lanskap HI, serta masa depan multilateralisme. Isu yang dibahas mencakup dinamika Greenland dan kawasan Arktik, wacana Board of Peace di tengah kebuntuan konflik Gaza, hingga sinyal perubahan kebijakan global.

Forum ini menghadirkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus Chairman TYI. SBY merupakan seorang “statesman” dengan pengalaman satu dekade memimpin Indonesia dan rekam jejak panjang dalam diplomasi global.

Jalannya diskusi dimoderatori oleh Direktur TYI Mira Permatasari. Diskusi akademik diperkaya oleh pandangan civitas akademik HI Unpar yakni Yulius Purwadi Hermawan, Mangadar Situmorang, Elisabeth A. S. Dewi, Ratih Indraswari, Albert Triwibowo, Stanislaus Risadi Apresian, serta Idil Syawfi. Diskusi dilaksanakan dengan perspektif keilmuan beragam, yakni “global governance,” kebijakan luar negeri, resolusi konflik, gender, studi kawasan, pertahanan, diplomasi digital, hingga isu perubahan iklim.

Melalui Coffee Talks with SBY, TYI terus menghadirkan ruang dialog yang mencerdaskan dan reflektif; sebagai kontribusi pemikiran Indonesia dalam memahami dinamika global.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden AS Donald Trump ingin membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa baru melalui inisiatif Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace. Dia menilai Lembaga tersebut menggerus multilateralisme dan peran PBB.

“Alih-alih memperbaiki PBB, apa yang terjadi? Presiden Trump justru mengusulkan pembentukan PBB baru, di mana hanya dia yang menjadi pemiliknya,” kata Lula dalam pidato yang dikutip dari Al Jazeera pada Sabtu (24/1/2026).

Berbicara di negara bagian Rio Grande do Sul, Lula juga menyebut Trump ingin menjalankan dunia melalui Twitter”

“Ini luar biasa. Setiap hari dia mengatakan sesuatu, dan setiap hari pula dunia membicarakan ucapannya,” ujar Lula.

Lula membela multilateralisme dari apa yang dia sebut sebagai hukum rimba dalam politik global, serta memperingatkan bahwa Piagam PBB sedang dikoyak.

Pernyataan Lula disampaikan sehari setelah ia melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam percakapan itu, Xi mendorong Brasil untuk menjaga peran sentra” PBB dalam tata kelola internasional.

Komentar tersebut muncul di tengah langkah Gedung Putih menarik AS dari puluhan badan PBB, serta peluncuran Board of Peace oleh Trump, sembari menerapkan agenda America First dalam politik dan perdagangan global melalui tarif dan ancaman militer. Kondisi itu membuat sejumlah sekutu Washington mempertanyakan kembali tingkat kepercayaan terhadap AS.

Trump meluncurkan Board of Peace melalui upacara penandatanganan di Davos, Swiss, bertepatan dengan penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF), sebuah lembaga internasional lain yang kian memosisikan diri sebagai alternatif sistem PBB.

Anggota dewan tersebut mencakup Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dituduh melakukan kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasukan Israel juga dilaporkan telah menewaskan lebih dari 300 staf Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza.

Awalnya, pemerintah AS menyatakan Board of Peace akan mengawasi rekonstruksi Gaza setelah lebih dari dua tahun perang Israel di wilayah tersebut. Namun, piagam dewan setebal 11 halaman itu tidak menyebut Gaza, mengindikasikan ruang lingkup kepentingannya telah meluas.

PBB, yang dibentuk pasca-Perang Dunia II, menyatakan tengah menghadapi kekurangan pendanaan untuk kegiatan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kondisi ini terjadi seiring AS dan negara-negara Barat lainnya mengalihkan anggaran dari bantuan internasional ke belanja militer.

Organisasi dunia tersebut beroperasi dengan anggaran rutin sekitar US$3,72 miliar per tahun, dengan kontribusi wajib AS sebesar US$820 juta pada 2025. Namun, di bawah pemerintahan Trump, AS tercatat menunggak sejumlah pembayaran.

Sebaliknya, draf piagam Board of Peace menyebut negara-negara anggota diwajibkan membayar US$1 miliar jika ingin mempertahankan status keanggotaan lebih dari tiga tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI Sugiono melaporkan bahwa Indonesia berhasil memenangkan 10 pencalonan penting di panggung internasional. Indonesia pun akan menjadi Dewan Auditor PBB hingga Presiden Dewan HAM.

Dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026), Sugiono menjelaskan bahwa di tengah dunia yang semakin multiplex, kompetitif, dan tidak terprediksi, multilateralisme tetap memiliki relevansi strategis bagi Indonesia. Multilateralisme menjadi instrumen untuk memperluas ruang bertindak nasional dan memperkuat ketahanan.

“Pendekatan ini tercermin dalam capaian konkret, di mana sepanjang 2025 Indonesia mengikuti 10 pencalonan penting di berbagai organisasi internasional dan seluruhnya berhasil kita menangkan,” kata Sugiono dala, PPTM 2026 pada Rabu (14/1/2026).

Dengan begitu saat memasuki 2026, Indonesia memegang sejumlah peran kepemimpinan strategis, termasuk sebagai anggota Dewan Auditor PBB periode 2026-2032 melalui BPK RI serta sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada 2026.

Indonesia juga di antaranya menjadi Board Member of Coalition for Epidemic Preparedness Innovations untuk 2025 hingga 2028. Kemudian, Indonesia menjadi Executive Board of the United Nations Human Settlements Programme mulai dari 2025 hingga 2029.

Lalu, Indonesia menjadi Executive Council of the Intergovernmental Oceanographic Commisions UNESCO dari 2025 hingga 2027. Indonesia juga menjadi Secretary General of the Asian Productivity Organization dari 2025 hingga 2026.

Indonesia menjadi Council of Administration of the Universal Postal Union dari 2025 hingga 2029, jadi Postal Operation Council of the Universal Postal Union dari 2025 hingga 2029, dan United Nations Committee for Programme and Coordination dari 2026 hingga 2028.

Selain itu, Indonesia menjadi IMO Council’s Category C serta Executive Council of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2026 hingga 2028.

Sugiono menjelaskan bahwa di dunia yang multiplex, ketahanan nasional tidak dibangun melalui isolasi, melainkan melalui jejaring. Menurutnya, keterlibatan aktif Indonesia di berbagai arena multilateral merupakan bagian dari strategi ketahanan berbasis jejaring, bukan politik pemilihan kubu.

Indonesia juga akan hadir secara konsisten di berbagai platform, mulai dari PBB, G20, BRICS, APEC, OKI, hingga forum-forum teknis. Tujuannya untuk menjembatani kepentingan, membentuk aturan, dan memperluas ruang strategis nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar NegeriSugiono menegaskan posisi Indonesia dalam menyikapi tantangan multilateralisme global yang kian tergerus oleh pelanggaran aturan dan lambannya pengambilan keputusan.

Indonesia, menurutnya, memilih tetap berada di dalam sistem multilateral sambil mendorong perubahan dari dalam, tanpa menggantungkan sepenuhnya kepentingan nasional pada mekanisme yang tidak efektif.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026).

“Sebagai Menteri Luar Negeri saya mendengar langsung pertanyaan di banyak meja perundingan multilateral: ketika aturan sering dilanggar dan keputusan terlambat, apa manfaat multilateralisme bagi Indonesia? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sah dan Indonesia tidak menghindarinya,” ujar Sugiono.

Dia mengakui bahwa multilateralisme saat ini menghadapi ancaman serius. Namun, ancaman tersebut bukan disebabkan oleh nilai-nilai dasarnya, melainkan karena arsitektur kelembagaannya tertinggal jauh dari dinamika geopolitik, ekonomi, dan keamanan global yang berkembang dengan sangat cepat.

“Kita semua melihat sendiri bagaimana multilateralisme hari ini berada di bawah ancaman serius. Bukan karena nilai dasarnya yang keliru, tetapi karena arsitekturnya tertinggal dari realitas geopolitik, ekonomi, dan keamanan,” katanya.

Dari pengamatan tersebut, Sugiono menilai multilateralisme tetap memiliki fungsi strategis bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, multilateralisme menjadi instrumen untuk memperluas ruang bertindak di tengah menguatnya logika hard power di tingkat global.

“Multilateralisme adalah instrumen strategis untuk memperluas ruang bertindak dan memastikan bahwa survival tidak menjadi zero-sum game,” ujarnya.

Meski demikian, Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada sistem multilateral yang tidak mampu bekerja secara efektif. Di saat yang sama, Indonesia juga menolak tatanan dunia tanpa aturan.

“Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan,” tegasnya.

Dengan sikap tersebut, Indonesia memilih tetap terlibat aktif dalam berbagai forum multilateral sambil mendorong reformasi dari dalam agar sistem global lebih relevan, responsif, dan adil terhadap kepentingan negara-negara berkembang.

“Kita akan tetap berada di dalam sistem sambil mendorong perubahan dari dalam,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyebut keputusan Amerika Serikat yang menarik diri dari puluhan organisasi kerjasama internasional dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masa depan multilateralisme global.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia memperhatikan mundurnya AS dari sejumlah organisasi internasional tersebut.

Menurutnya, langkah Washington berpotensi semakin menekan tatanan dunia yang berbasis pada kerja sama internasional di tengah kompleksitas tantangan global saat ini.

Yvonne menuturkan, Indonesia menaruh perhatian khusus pada prospek melemahnya multilateralisme sebagai fondasi utama tata kelola global. Menurutnya, kerja sama multilateral tetap menjadi instrumen penting dalam menghadapi berbagai persoalan lintas negara, mulai dari krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga konflik geopolitik.

“Kami concern dengan prospek makin tertekannya multilateralisme dan tatanan dunia yang berlandaskan kerja sama internasional,” katanya dalam press briefing di Kantor Kemenlu RI, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Di sisi lain, Yvonne menegaskan Indonesia akan terus mendorong seluruh negara untuk tetap menjunjung tinggi semangat dan prinsip multilateralisme dalam merespons tantangan global yang semakin kompleks.

Menurutnya, fokus Indonesia saat ini adalah mendorong semua negara untuk tetap memegang semangat dan prinsip-prinsip multilateralisme.

Dia menambahkan, prinsip-prinsip dasar seperti kesetaraan, inklusivitas, dan kerja sama yang saling menguntungkan harus tetap menjadi pijakan utama dalam hubungan internasional.

“Prinsip kesetaraan dan inklusivitas adalah nilai yang selama ini terus kita dorong dalam berbagai forum internasional,” kata Yvonne.

Sebelumnya, Pemerintahan Presiden AS Donald Trump resmi menarik diri dari puluhan organisasi internasional, termasuk badan PBB dan perjanjian iklim global, menandai langkah tegas Washington menjauh dari kerja sama multilateral.

Melansir The Guardian pada Kamis (8/1/2026), Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan dukungan AS terhadap 66 organisasi, badan, dan komisi internasional.

Jumlah tersebut terdiri atas 35 organisasi non PBB dan 31 entitas PBB yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan Amerika Serikat.

Menurut pernyataan Gedung Putih AS, langkah ini diambil setelah pemerintahan Trump melakukan peninjauan atas partisipasi dan pendanaan AS di seluruh organisasi internasional, termasuk yang berafiliasi dengan PBB.

Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Belem, Brasil, akhirnya berakhir dan mencapai sebuah kesepakatan bersama dalam menghadapi krisis iklim.

Meski hasil kesepakatan bertajuk Global Mutirão tersebut menyisakan kekecewaan bagi banyak negara, proses penyusunannya menggambarkan dengan jelas kerapuhan kerja sama multilateralisme global.

Pada jam-jam kritis konferensi perubahan iklim pada Sabtu (22/11/2025), Presiden COP30 Andre Correa do Lago mengingatkan para delegasi soal besarnya biaya dari sebuah kegagalan dalam mencapai kesepakatan. Negosiasi telah berjalan melampaui tenggat awal, tetapi konsensus kesepakatan tak kunjung dicapai seiring dengan mengemukanya suara-suara keberatan.

Ini merupakan konferensi iklim internasional pertama sejak pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan untuk menarik diri dari Perjanjian Paris pada Januari 2025. Langkah Trump tak pelak membuat pertemuan ini menjadi ujian penting bagi negara-negara dalam menunjukkan persatuan.

“Mereka yang meragukan bahwa kerja sama adalah jalan terbaik dalam menghadapi krisis iklim akan senang melihat bahwa kita bahkan tidak mampu mencapai kesepakatan. Karena itu, kita harus mencapai sebuah kesepakatan,” kata Andre Correa do Lago di hadapan para delegasi, sebagaimana dikutip Reuters.

Pada akhirnya, hampir 200 negara berhasil mencapai sebuah kesepakatan. Namun, isi dokumen dan proses pelik yang mengiringi pengesahannya menggambarkan dinamika perpecahan dunia yang sama kuatnya dengan tekad kolektif untuk merespons krisis iklim, menurut sejumlah pengamat, delegasi, dan pegiat lingkungan.

Kesepakatan akhir menyetujui peningkatan tiga kali lipat pendanaan adaptasi untuk negara-negara miskin yang paling rentan menghadapi dampak pemanasan global. Namun, dokumen tersebut tetap menghindari penyebutan eksplisit pada bahan bakar fosil sebagai penyebab utamanya.

Perjalanan dua pekan menuju kesepakatan final juga diwarnai drama yang lazim muncul pada situasi penuh kelelahan, frustrasi, dan kebuntuan: aksi protes masyarakat adat yang menerobos gerbang pertemuan; Arab Saudi mengancam membatalkan kesepakatan jika industri minyaknya disentuh; Panama menyebut jalannya pembahasan sebagai “pertunjukan badut”; dan sidang penutupan harus dihentikan selama satu jam ketika Brasil selaku tuan rumah mencoba menyelesaikan berbagai keberatan.

Ketika akhirnya palu diketuk pada Sabtu sore, Correa do Lago pun menitikkan air mata.

Ketiadaan Amerika Serikat membayangi seluruh jalannya pembahasan. Negara dengan emisi historis terbesar sekaligus ekonomi terkuat dunia itu tidak mengirim delegasi resmi setelah Trump menyatakan pemanasan global sebagai sebuah tipu daya dan menilai upaya penanganannya merugikan daya saing ekonomi negara tersebut.

Komisaris Iklim Uni Eropa Wopke Hoekstra mengakui bahwa membangun konsensus tanpa kehadiran Washington menjadi tantangan besar. Dalam pemerintahan sebelumnya, AS dan Uni Eropa sering kali berperan sebagai motor pendorong ambisi transisi energi bersih.

“Ketidakhadiran aktor sebesar itu tentu menjadi pukulan besar,” ujarnya.

Tahun ini, UE mendorong keras dimasukkannya bahasa yang memperjelas transisi global dari bahan bakar fosil, tetapi akhirnya harus mengalah pada tekanan koalisi sejumlah negara yang dipimpin Arab Saudi.

Seorang perwakilan Riyadh mengatakan kepada para delegasi pada jam-jam akhir negosiasi bahwa setiap bahasa yang menargetkan industri minyaknya berpotensi menggagalkan konsensus global, menurut tiga sumber yang mengetahui pembahasan tertutup tersebut. Arab Saudi menolak memberikan komentar.

Hasil tersebut, ditambah minimnya langkah konkret untuk melindungi hutan, membuat banyak negara kecewa.

“Sebuah COP Hutan tanpa komitmen soal hutan adalah lelucon yang sangat buruk. Keputusan iklim yang bahkan tidak dapat menyebut bahan bakar fosil bukanlah netralitas, tetapi keterlibatan. Dan apa yang terjadi di sini melampaui sekadar ketidakmampuan,” kata negosiator Panama, Juan Carlos Monterrey.

Kekecewaan itu memuncak dalam sidang pleno penutupan, ketika sejumlah negara Amerika Latin mengajukan keberatan sehingga sesi penutupan yang sudah molor satu hari harus ditangguhkan lebih dari satu jam.

Kerja Sama Iklim Masih akan Diuji

Kesepakatan tersebut memenuhi salah satu tuntutan utama negara berkembang dengan menyerukan peningkatan tiga kali lipat pendanaan adaptasi untuk menghadapi dampak pemanasan global, mulai dari kenaikan muka laut hingga gelombang panas dan badai ekstrem.

Beberapa pihak menyambut baik capaian itu.

“Kami berhasil mencapai kesepakatan. Dari perspektif AOSIS, ini merupakan kemenangan,” ujar Ilana Seid, Ketua Aliansi Negara-Negara Pulau Kecil (AOSIS), kepada Reuters.

“Inilah kemenangan bagi multilateralisme dan kesempatan untuk menegakkan tujuan Perjanjian Paris yang sangat penting bagi kami,” lanjutnya, merujuk komitmen menahan pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celsius (°C).

Mantan Wakil Presiden AS Al Gore menilai hasil COP30 sebagai lantai dasar, bukan langit-langit dalam upaya global menghadapi krisis iklim.

Ia mencatat bahwa meski negara produsen minyak berhasil memblokir penyebutan penghentian bahan bakar fosil, Presidensi COP30 Brasil tetap akan memimpin upaya penyusunan peta jalan tersebut dengan dukungan lebih dari 80 negara.

“Pada akhirnya, negara-negara produsen minyak, industri fosil, dan para sekutunya sedang kehilangan pengaruh. Mereka mungkin dapat memveto bahasa diplomatik, tetapi mereka tidak dapat memveto aksi nyata di dunia,” kata Al Gore.

Ketahanan kerja sama iklim internasional akan kembali diuji beberapa bulan mendatang ketika Brasil memimpin penyusunan peta jalan penghentian bahan bakar fosil dan mobilisasi pendanaan bagi negara berkembang.

Aleksandar Rankovic, Direktur think tank The Common Initiative, mengatakan secara lugas bahwa penutupan pembahasan di Belem mencerminkan keseluruhan konferensi yang tidak transparan.

“Secara prosedural pembahasan di Belem patut dipertanyakan, substansinya kosong, tetapi dibungkus seolah puncak multilateralisme,” katanya.

Selama bertahun-tahun, negara-negara Global Selatan seringkali hanya dipandang sebagai “cermin”, memantulkan norma global yang lahir di Washington, New York, atau Jenewa. Tatanan internasional yang lahir pasca-Perang Dunia II—seperti PBB, Dewan Keamanan, WTO, dan IMF—seakan bersifat universal, tetapi pada praktiknya justru mengukuhkan ketimpangan. Ini adalah sistem yang di atas kertas multilateralistik, namun sejatinya bergerak dengan kredo “segelintir merumuskan, mayoritas menirukan”.

Tatanan itu kini semakin jelas terlihat kebuntuan dan keausannya. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menjadi wasit perdagangan bebas, nampak tak bertaji di tengah gempuran tarif Trump. Dewan Keamanan PBB (UNSC) yang menjadi tumpuan perdamaian dunia, buntu dalam meredam berbagai konflik yang dewasa ini muncul di Eropa dan Timur Tengah. Sementara tatanan tata kelola iklim dunia memperlihatkan kerapuhannya di tengah kebijakan “atret iklim” (climate reversal) negara adidaya.

Menciutnya tatanan multilateralistik dunia di satu sisi menumbuhkan pesimisme pada banyak kalangan. Namun, di sisi lain justru membuka peluang bersejarah untuk munculnya tatanan baru. Dalam konteks ini, negara-negara Global Selatan berpotensi mengubah perannya dari hanya sekedar menjadi “cermin” yang merefleksikan norma dan tatanan yang telah aus, menjadi “suar” kebaruan dan terobosan untuk memecah kebuntuan tatanan kelembagaan internasional dalam hal lingkungan hidup, perdamaian, hingga arus pembiayaan.

Kekuatan Menengah Dunia dan Potensinya

Brasil, India, Indonesia, dan negara-negara Teluk turut berkontribusi dalam pergeseran ini. Brasil, misalnya, memanfaatkan presidensi G20 selama 2024 untuk memusatkan agenda pada transisi energi yang adil dan inklusif. Brasil menggabungkan bioekonomi Amazon, penanggulangan kelaparan dan reformasi tata kelola global. Di luar itu, juga meluncurkan Global Alliance Against Hunger and Poverty sebagai kendaraan kolaboratif lintas negara dan lembaga untuk pengentasan kemiskinan-kelaparan secara terukur.

Menjelang COP30 yang akan diselenggarakan di Kota Belém, jantung Amazon, Brasil selaku tuan rumah menjadikan keadilan sosial sebagai lensa investasi hijau. Mereka ingin mendorong agar keragaman sosial masuk sebagai kriteria global dalam taksonomi investasi berkelanjutan dan mendorong pembiayaan langsung bagi masyarakat adat.

Sementara itu, India selaku negara berpopulasi terbesar di dunia menegaskan diri sebagai arsitek tata kelola digital global melalui pengadopsian konsep Digital Public Infrastructure (DPI) pada pertemuan tingkat tinggi G20 di New Delhi pada 2023. DPI dimaksudkan untuk mendorong standardisasi and akselerasi digital untuk layanan publik yang lebih cepat dan inklusif.

Lewat presdensinya di G20, India juga mendorong One Future Alliance (OFA)—inisiatif sukarela lintas pemerintah, sektor swasta, akademia, donor, dan masyarakat sipil—untuk menyinergikan upaya global DPI bagi negara berpendapatan rendah-menengah yang menghadapi tantangan pembiayaan DPI.

Indonesia yang kaya akan mineral dan sumber daya energi, serta negara berpenduduk muslim terbesar, memiliki peran yang tidak kalah penting sebagai jangkar stabilitas sekaligus fasilitator agenda strategis Asia Tenggara. Sebagai ketua ASEAN pada 2023, misalnya, Indonesia memfasilitasi Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik Regional guna mendorong harmonisasi regulasi, kerja sama pembiayaan, dan integrasi rantai pasok lintas negara sebagai strategi industrialisasi hijau kawasan.

Inisiatif ini menyambung agenda integrasi energi, termasuk percepatan ASEAN Power Grid lewat proyek LTMS-PIP (perdagangan listrik Laos–Thailand–Malaysia–Singapura) yang merintis jalan bagi perdagangan listrik multilateral.

Adapun negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar juga semakin aktif menjadi perancang tatanan energi dan keuangan global, melampaui peran tradisionalnya sebagai eksportir minyak. Inisiatif seperti Middle East Green Initiative (MGI) dan Saudi Green Initiative menunjukkan komitmen baru mereka dalam memainkan peran sentral di sektor transisi energi, konservasi karbon, dan teknologi hidrogen.

UEA melalui lembaga pembiayaannya juga semakin agresif menyalurkan investasi strategis ke Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara – tidak hanya dalam energi, tetapi juga proyek agrikultur, AI, dan infrastruktur digital.

Berbagai inisiatif dan terobosan yang dirintis oleh negara-negara kekuatan menengah (middle power) di atas, menggarisbawahi peran penting mereka dalam mengisi dinamika internasional di tengah kebuntuan multilateralisme dewasa ini. Ketika agenda mereka saling bertautan dan melengkapi, lahirlah sebuah polifoni yang tak lagi sekadar menggaungkan suara Utara tapi menawarkan pilihan-pilihan baru.

Peluang dan Tantangan Kerja Sama Lintas Kawasan

BRICS, yang kini diperluas keanggotaannya mencakup sebelas negara middle power, menjadi laboratorium penting dalam meramu dan memadu suara, inisiatif, serta alternatif-alternatif baru lintas kawasan. Gagasan untuk membangun bursa komoditas internasional di luar pasar yang ada saat ini, serta menyiapkan alternatif dolar Amerika Serikat sebagai mata uang perdagangan internasional, menunjukkan ambisi mengubah arsitektur perdagangan dan keuangan global. Tidak dapat dipungkiri, peran Tiongkok memang dianggap sentral di sini, terutama dalam pembiayaan infrastruktur. Namun, ini bukanlah proyek tunggal: India, Brasil, Afrika Selatan dan para anggota baru perlu memastikan orkestrasi ini tidak berubah menjadi atraksi tunggal.

Mendukung keterlibatan dan peran yang lebih luas dari negara-negara di Afrika dengan fokus pada infrastruktur, energi, dan sistem pangan juga menjadi sebuah agenda strategis yang perlu ditempuh oleh BRICs. Dukungan akses pasar, pembiayaan, teknologi, maupun logistik adalah modalitas yang dapat ditawarkan BRICs dalam upaya ini.

Tentunya, kerja sama yang dibangun perlu mengedepankan kerangka keuntungan bersama lewat alih teknologi, penciptaan nilai tambah (value add) domestik, dan penghormatan terhadap kedaulatan Afrika agar jauh dari logika ekstraktif dan eksploitatif—yang dahulu sempat mendominasi alam pemikiran negara-negara Utara terhadap benua ini.

Selain itu, meski ada kemajuan yang signifikan, keterhubungan internal di antara negara-negara Global Selatan maupun anggota BRICS dapat dibilang masih relatif dangkal. Hubungan Brasil-India, Brasil-Indonesia, atau Brasil-Afrika, misalnya, belum bertumpu pada strategi jangka panjang. Multilateralisme yang bermakna tentu butuh institusionalisasi hubungan di luar konferensi tingkat tinggi yang elitis.

Dalam konteks ini, peran aktor internasional non-negara menjadi penting. Jejaring antaruniversitas, pusat riset, pelaku pasar, dan masyarakat sipil mesti dihidupkan dan diintensifkan lewat berbagai program dan fora-fora regional untuk mendorong arus pertukaran budaya, modal, barang, jasa dan manusia yang lebih erat lagi.

Kesamaan nasib dan sejarah memang seharusnya menjadi modalitas dan tumpuan hubungan antarnegara di belahan bumi Selatan yang lebih erat lagi. Kolonialisme yang dahulu menerpa negara-negara memang meninggalkan luka, namun juga memori kolektif, resiliensi bangsa, dan semangat untuk mengejar ketertinggalan. Bertransformasi dari sekadar “cermin” menjadi “suar” berarti menolak posisi periferal dan merancang institusi, aturan, serta narasi baru. Masa depan bergantung pada kemampuan Global Selatan bersuara atas namanya sendiri—dan dengan itu, menata kembali fondasi tatanan internasional.