Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan investasi dari perusahaan teknologi Australia, Firmus Technologies Pty Ltd di kawasan Batam-Rempang-Galang (Barelang), Kepulauan Riau, mencerminkan potensi daerah tersebut menjadi pusat ekonomi di masa mendatang.

Berkolaborasi dengan produsen chip asal Amerika Serikat, NVIDIA Corp., perusahaan tersebut berencana untuk mengembangkan infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berskala besar menggunakan 170 ribu Graphics Processing Unit (GPU) generasi terbaru, sehingga diproyeksikan menjadi salah satu klaster komputasi AI terbesar di Asia Tenggara.

“Ketika investor kelas dunia mulai memilih Batam sebagai lokasi rencana investasinya, itu menunjukkan Barelang memiliki fondasi yang semakin kuat sebagai kawasan ekonomi masa depan,” kata Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, pengembangan infrastruktur AI tersebut bukan sekadar menghadirkan investasi baru, tapi juga menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan investor global terhadap masa depan Barelang sebagai kawasan ekonomi yang memiliki daya saing, konektivitas, dan prospek pembangunan jangka panjang.

Ia menilai, rencana investasi oleh kedua perusahaan teknologi global tersebut juga membuktikan bahwa Batam semakin dipercaya sebagai tujuan investasi bernilai tambah tinggi.

“Investor datang karena melihat masa depan sebuah kawasan. Tugas pemerintah adalah memastikan masa depan itu dibangun di atas fondasi yang kuat, kolaboratif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Mentrans Iftitah pun mengapresiasi Pemerintah Kota Batam yang terus berupaya mendorong pembangunan kawasan secara konsisten dan terintegrasi untuk menumbuhkan kepercayaan investor.

Ia menuturkan, keberhasilan sebuah kawasan tidak lagi ditentukan semata oleh luas kawasan industri atau besarnya investasi yang masuk, tapi bagaimana pemangku kepentingan setempat dapat membangun ekosistem yang terintegrasi, mulai dari industri, pelabuhan, logistik, teknologi, permukiman, hingga pengembangan sumber daya manusia.

Hal tersebut sejalan dengan arah transformasi transmigrasi yang kini berfokus pada pembangunan kawasan ekonomi terintegrasi untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu membuka lapangan kerja, menarik investasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pada akhirnya, tujuan kita bukan sekadar menghadirkan investasi yang lebih besar, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ucap Iftitah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BATAM — Kinerja keuangan Badan Pengusahaan (BP) Batam hingga 22 Juni 2026 menunjukkan tren yang positif. Hal ini tecermin dari pertumbuhan realisasi penerimaan pajak dan belanja entitas tersebut dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BP Batam tercatat mencapai Rp899,23 miliar atau 36,73% dari target tahunan. Angka ini meningkat 19,93% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi belanja BP Batam mencapai Rp546,75 miliar atau tumbuh 19,64% dari periode yang sama tahun 2025 lalu.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa peningkatan PNBP ini mencerminkan aktivitas investasi dan ekonomi yang terus berkembang di Kota Batam.

Sementara itu, kenaikan realisasi belanja menunjukkan percepatan pelaksanaan program pembangunan dan layanan publik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan pelaku usaha maupun masyarakat.

“Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam makin tinggi dan kinerja keuangan BP Batam makin baik dan optimal. Kami ingin mengoptimalkan penggunaan PNBP ini sehingga percepatan program pembangunan infrastruktur bisa terselesaikan dengan optimal,” ujarnya, Senin (22/6/2026).

Amsakar juga memaparkan BP Batam memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar Rp2,43 triliun yang seluruhnya bersumber dari PNBP.

Pagu tersebut terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,09 triliun dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp1,34 triliun.

Namun, melihat kebutuhan dan sejumlah tantangan, Amsakar bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengusulkan rekomposisi anggaran 2027. Usulan tersebut mencakup pergeseran Rp131,26 miliar atau sekitar 5% dari Program Dukungan Manajemen ke Program Pengembangan Kawasan Strategis.

Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan porsi belanja modal produktif dibandingkan belanja operasional. Dengan begitu, anggaran diharapkan lebih berdampak langsung pada pembangunan kawasan, peningkatan layanan publik, dan penguatan iklim investasi.

Penguatan anggaran pembangunan tersebut akan difokuskan pada pengembangan sumber daya air dan jaringan distribusi air minum, infrastruktur lingkungan seperti instalasi pengolahan air limbah dan pengelolaan limbah B3, serta peningkatan konektivitas darat termasuk drainase dan infrastruktur jalan.

Menurut Amsakar, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi BP Batam untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan investor sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

Melalui rekomposisi anggaran itu, BP Batam berharap pembangunan infrastruktur strategis dapat berjalan lebih cepat, iklim investasi makin kompetitif, serta kontribusi Batam terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional meningkat.

“Infrastruktur yang andal akan memperkuat daya saing Batam sebagai tujuan investasi. Ketika investasi tumbuh, maka lapangan kerja terbuka, aktivitas ekonomi meningkat, dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Inilah yang menjadi fokus utama BP Batam dalam perencanaan anggaran Tahun 2027,” kata dia.

Bisnis.com, Batam — Badan Pengusahaan (BP) Batam menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat ketahanan sumber daya air sekaligus mendorong pengembangan industri berkelanjutan di Kota Batam.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Riset dan Inovasi serta Pengkajian Pembangunan Batam Science and Technology Park di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, Kamis (18/6).

Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad mengatakan kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan pembangunan Batam yang terus berkembang, terutama dalam menjaga ketersediaan air sebagai kebutuhan dasar masyarakat dan sektor industri.

Menurutnya, Batam memiliki karakteristik yang berbeda dibanding daerah lain karena tidak memiliki sumber air dari sungai maupun kawasan hutan.

"Kami tidak memiliki hutan maupun sungai. Pasokan air Batam sepenuhnya bergantung pada air hujan yang ditampung di delapan waduk. Karena itu, inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan daerah tangkapan air menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dukungan riset dari BRIN akan sangat penting bagi keberlanjutan Batam," ujar Sudirman.

Ia menambahkan, sebagai salah satu kawasan industri dan investasi nasional, Batam membutuhkan pendekatan berbasis riset agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R. Hendrian menyebut ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah sektor strategis, mulai dari pengembangan Batam Science and Technology Park, pengelolaan energi dan sumber daya air, teknologi sirkular, industri maritim berkelanjutan hingga pengembangan industri hijau.

Menurut Hendrian, hasil riset diharapkan tidak berhenti pada kajian akademik, tetapi dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan dan industri di Batam.

"Kami berharap riset dan inovasi yang dikembangkan BRIN dapat memberikan manfaat nyata bagi Batam dan menjadi solusi yang bisa dimanfaatkan masyarakat maupun pelaku industri," katanya.

Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN Asep Riswoko menjelaskan kolaborasi tersebut melibatkan 7 riset dari 5 pusat riset BRIN serta 3 unit teknis dari BP Batam.

Sebanyak 10 aktivitas dari 6 topik utama telah disusun untuk dijalankan secara bertahap selama tiga tahun ke depan berdasarkan peta jalan yang telah disepakati.

Seluruh program dirancang agar hasil riset dapat langsung diimplementasikan guna mendukung pengembangan kawasan Batam.

Di sisi lain, Kepala BRIN Arif Satria menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan dunia industri atau yang dikenal sebagai valley of death.

"BRIN ingin menjadi think tank bagi pemerintah dengan membantu mengidentifikasi persoalan dan menawarkan solusi berbasis teknologi. Riset harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan industri dan masyarakat," ujar Arif.

Melalui kerja sama ini, BP Batam berharap penguatan riset dan inovasi dapat menjadi fondasi baru dalam menjaga ketahanan air, mempercepat transformasi industri hijau, sekaligus meningkatkan daya tarik investasi yang berkelanjutan di Batam.

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat capaian penting dalam pengelolaan kawasan ekonomi dengan menjalankan pembangunan tanpa mengandalkan tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan melalui optimalisasi pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kinerja tersebut mendapat apresiasi dari Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung Nusantara I, Rabu (17/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai pengelolaan BP Batam sepanjang 2025 hingga Triwulan I 2026 menunjukkan tren positif, baik dari sisi tata kelola anggaran maupun penguatan investasi di kawasan.

Menurut Andre, kemampuan BP Batam membiayai pembangunan melalui optimalisasi PNBP menjadi pencapaian yang layak diapresiasi karena menunjukkan meningkatnya kapasitas pengelolaan kawasan secara mandiri.

“Pengelolaan anggaran dan kinerja BP Batam saat ini patut mendapat apresiasi. BP Batam mampu menunjukkan tata kelola yang baik dengan mengoptimalkan PNBP untuk mendukung pembangunan kawasan. Ini menjadi contoh bagi badan atau lembaga lainnya dan kami berharap Batam bisa terus maju menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Capaian tersebut sekaligus memperlihatkan perubahan pola pembangunan kawasan yang tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan fiskal pemerintah pusat. Pendapatan yang dihimpun dari aktivitas ekonomi kawasan kembali dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat layanan investasi.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Komisi VI DPR RI dan upaya pembenahan yang terus dilakukan selama satu tahun terakhir bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.

Menurut Amsakar, meningkatnya realisasi investasi menjadi indikator bahwa kepercayaan investor terhadap Batam terus tumbuh.

“Kami berterima kasih atas dukungan Komisi VI DPR RI yang selama ini menjadi mitra strategis BP Batam. Capaian investasi yang terus meningkat menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan investor terhadap Batam semakin meningkat. Hal ini juga relevan dengan berbagai upaya BP Batam yang terus melakukan pembenahan, khususnya pada sektor simplifikasi perizinan,” ujar Amsakar.

Ia menambahkan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi fokus berikutnya agar berjalan seiring dengan pengembangan kawasan ekonomi.

BP Batam juga mengusulkan penguatan program strategis Tahun Anggaran 2027 melalui rekomposisi pagu anggaran yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, perluasan wilayah KPBPB Batam, penyelenggaraan Operator Investasi Pemerintah (OIP), peningkatan layanan perizinan, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Kami akan terus mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat pelayanan perizinan, serta memastikan seluruh program strategis berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha dan masyarakat,” kata Amsakar.

Dengan model pembangunan yang semakin bertumpu pada kemampuan kawasan menghasilkan pendapatan sendiri, Batam dinilai memperkuat posisinya sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus destinasi investasi strategis di Indonesia.

Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam membuka peluang kolaborasi investasi dengan Bakrie Group yang menunjukkan minat untuk mengembangkan usaha di Batam, khususnya pada sektor energi yang menjadi salah satu fokus pengembangan ekonomi nasional.

Direktur Promosi dan Fasilitasi Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar, menyambut positif ketertarikan kelompok usaha tersebut dan berharap penjajakan yang dilakukan dapat menjadi langkah awal menghadirkan investasi yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami sangat senang melihat ketertarikan Bakrie Group terhadap perkembangan Batam hari ini. Semoga pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk bisa berkolaborasi dalam menghadirkan investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi Batam,” kata Dendi, beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, BP Batam memaparkan sejumlah keunggulan kompetitif Batam sebagai salah satu kawasan investasi unggulan di Indonesia. Selain berada di jalur perdagangan internasional, Batam dinilai memiliki dukungan infrastruktur industri yang terus berkembang, konektivitas pelabuhan internasional, serta ekosistem investasi yang semakin matang.

Dendi juga menyoroti peluang pengembangan sektor energi baru dan terbarukan (EBT) yang saat ini menjadi salah satu sektor strategis dalam agenda pembangunan ekonomi nasional.

Menurut dia, kondisi investasi di Batam saat ini menunjukkan tren yang sehat dengan pertumbuhan yang berjalan beriringan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Bahkan, PMDN disebut mulai memainkan peran yang semakin besar sebagai penggerak ekonomi daerah.

“Bakrie Group berminat pada rencana investasi di sektor energi. Dan pertemuan kali ini menjadi bagian penting untuk memperkenalkan potensi strategis Batam di sektor tersebut kepada mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk, Anindra Ardiansyah Bakrie, mengatakan pihaknya melihat Batam sebagai kawasan yang memiliki peluang pengembangan bisnis yang menarik.

Selain sektor energi, Bakrie Group juga menaruh perhatian terhadap keberadaan tiga pelabuhan internasional di Batam yang dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas dan mendukung ekspansi usaha.

“Bakrie Group memiliki ketertarikan untuk menjajaki peluang investasi di Batam, khususnya pada sektor energi. Kami berharap komunikasi dan koordinasi yang baik dengan BP Batam dapat membuka ruang kolaborasi yang mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Batam maupun nasional,” ujar Ardi.

Bisnis.com, BATAM - Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan akan mengambil langkah tegas dengan mengurangi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat struktural jika diperlukan untuk menjaga komposisi belanja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Amsakar, regulasi mengamanatkan bahwa porsi ideal belanja pegawai berada di angka 30% dari total anggaran daerah. Namun, saat ini belanja pegawai Pemerintah Kota Batam masih berada di kisaran 39 persen atau lebih tinggi 9% dari batas ideal tersebut.

"Ketentuan diregulasi bahwa idealnya belanja pegawai itu 30 persen. Sekarang belanja pegawai di Kota Batam masih lebih tinggi, sekitar 39%. Jadi 9% ini perlu kita pikirkan bagaimana menyiasatinya," kata Amsakar.

Ia menjelaskan, tantangan tersebut semakin besar karena pemerintah daerah masih membutuhkan penambahan tenaga pendidik untuk menjawab keterbatasan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Rekrutmen tenaga baru, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berpotensi menambah beban belanja pegawai di masa mendatang.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Amsakar mengaku telah menyiapkan opsi kebijakan berupa pengurangan TPP bagi pejabat struktural. Langkah itu dipilih agar penyesuaian anggaran tidak membebani pegawai pada level staf.

"Kalau misalnya pada 2027 itu tidak ada tawar-menawar dan harus dilakukan, maka tidak ada pilihan lain. TPP yang didapat oleh pejabat struktural akan kita kurangi karena saya tidak mau menyentuh sampai ke staf," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan tersebut memang tidak populer, namun dinilai sebagai langkah paling proporsional dalam menjaga keseimbangan anggaran daerah sekaligus melindungi kesejahteraan pegawai pelaksana.

Amsakar menilai sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) masih memiliki kewajiban finansial, termasuk cicilan pinjaman perbankan, sehingga pengurangan pendapatan pada level staf berpotensi menambah beban ekonomi mereka.

"Kebijakan ini mungkin tidak populer, tetapi saya menilainya paling proporsional untuk dilakukan. Ketimbang harus menarik dari staf-staf kita, sementara sebagian di antara mereka juga masih memiliki kewajiban cicilan," katanya.

Pemerintah Kota Batam saat ini terus mengkaji berbagai opsi untuk menyesuaikan struktur belanja pegawai tanpa mengganggu pelayanan publik dan kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor strategis, terutama pendidikan.

Bisnis.com, BATAM — Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor, menegaskan pentingnya penguatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal seiring pertumbuhan investasi dan industri di Batam, Kepulauan Riau.

Hal itu dia ungkap dalam kunjungan kerjanya ke kawasan industri Kabil, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (3/6/2026).

Kata Afriansyah, penguatan K3 harus menjadi perhatian seluruh perusahaan agar kecelakaan kerja tidak kembali terjadi.

Selain itu, ia menilai investasi yang terus meningkat di Batam harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja.

"Investasi yang masuk harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas," katanya.

Afriansyah menyebut tingkat pengangguran di Batam masih berada di kisaran 6,8 persen. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Menurutnya, Batam kini tidak hanya berkembang sebagai kawasan industri manufaktur, tetapi juga sektor pariwisata yang membutuhkan tenaga kerja terampil di bidang hospitality.

Pemerintah, kata dia, siap berkolaborasi dengan dunia usaha, pemerintah daerah, serta lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan, termasuk penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

"Meski TKA memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP), perusahaan tetap didorong untuk memprioritaskan pekerja lokal," kata dia.

Afriansyah turut memaparkan pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan nasional yang akan mengintegrasikan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam satu platform.

Sistem tersebut didukung sejumlah program, termasuk Skill Hub untuk pelatihan kompetensi dan Serti Hub sebagai pusat sertifikasi tenaga kerja.

"Dunia kerja saat ini membutuhkan kompetensi yang terukur dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi," ujarnya.

Transformasi Industri Batam

Sementara itu, Deputi Bidang Investasi BP Batam, Djemi Francis, mengatakan Batam terus menunjukkan kinerja ekonomi yang positif dengan pertumbuhan sekitar 7,5 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Pada triwulan pertama tahun ini, realisasi investasi Batam mencapai Rp17,4 triliun. Menurut Djemi, Batam mengandalkan teknologi dan kualitas sumber daya manusia sebagai kekuatan utama karena tidak memiliki sumber daya alam yang besar.

"Transformasi industri di Batam kini bergerak ke sektor berteknologi tinggi seperti manufaktur modern dan data center," katanya.

Ia menambahkan, Batam memiliki 31 kawasan industri yang menampung ratusan perusahaan dengan kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat. Setiap tahun, sekitar 50.000 pekerja direkrut untuk memenuhi kebutuhan industri tersebut.

"Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mengembangkan sistem link and match serta aplikasi pencarian kerja yang mempermudah masyarakat memperoleh informasi lowongan pekerjaan," kata dia.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Semoe Batam, Cai Yixiang, mengatakan perusahaannya terus mengembangkan bisnis di sektor energi berkelanjutan, khususnya energi angin lepas pantai.

Menurutnya, pengembangan industri tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendukung transisi energi global.

Cai mengatakan mayoritas pekerja di PT Semoe Batam merupakan tenaga kerja lokal. Perusahaan juga bekerja sama dengan perguruan tinggi dan sekolah vokasi untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri masa depan.

"Kami percaya kolaborasi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan industri menjadi kunci dalam membangun SDM yang kompeten dan berdaya saing," ujarnya.

Bisnis.com, BATAM - Penyederhanaan layanan kepabeanan melalui penggunaan dokumen tunggal Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri di Kota Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pusat manufaktur nasional.

Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam Rafki Rasyid mengatakan kalangan pelaku usaha menilai kebijakan yang diterapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersebut akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran arus barang, efisiensi biaya logistik, serta kemudahan berusaha di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam.

"Kecepatan dan kemudahan layanan kepabeanan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan distribusi barang ke berbagai wilayah di Indonesia," kata Rafki, Rabu.

Menurut dia, selama ini pelaku usaha masih menghadapi sejumlah tantangan administratif dalam proses pengeluaran barang dari kawasan FTZ Batam menuju wilayah pabean Indonesia.

"Batam merupakan kawasan industri yang sangat bergantung pada kelancaran arus barang. Ketika proses administrasi bisa dipercepat, maka aktivitas industri dan distribusi juga menjadi lebih efisien," ujar dia.

Ia menjelaskan berbagai masukan yang disampaikan dunia usaha selama ini tidak hanya berkaitan dengan aspek perpajakan, tetapi juga menyangkut proses pemeriksaan dan pengurusan dokumen yang dinilai memerlukan waktu cukup panjang.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efisiensi operasional perusahaan, terutama bagi sektor industri yang membutuhkan kepastian waktu dalam rantai pasok dan distribusi barang.

Melalui kebijakan dokumen tunggal PPFTZ, pemerintah dinilai telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dengan memangkas sejumlah tahapan administrasi yang sebelumnya harus dilakukan secara terpisah.

"Dengan proses yang lebih sederhana, perusahaan bisa lebih fokus pada kegiatan produksi dan pengembangan usaha. Ini tentu akan berdampak positif terhadap iklim investasi di Batam," ujarnya.

Rafki menambahkan kemudahan layanan menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan investor ketika memilih lokasi investasi.

Karena itu, berbagai upaya reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah diyakini dapat meningkatkan daya tarik Batam sebagai tujuan investasi baru.

Selain itu, penyederhanaan administrasi juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik yang pada akhirnya berkontribusi terhadap daya saing produk industri Batam di pasar domestik.

APINDO Batam juga mengapresiasi langkah Bea dan Cukai Batam yang dinilai responsif dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang dihadapi pelaku usaha.

Menurut Rafki, komunikasi antara dunia usaha dan otoritas kepabeanan selama ini berjalan cukup baik sehingga berbagai kendala dapat diselesaikan melalui koordinasi maupun forum diskusi bersama.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk tetap mematuhi ketentuan kepabeanan dan perpajakan yang berlaku agar kemudahan yang diberikan pemerintah dapat berjalan optimal.

"Kami berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh pelaku usaha sehingga tujuan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri benar-benar tercapai," katanya.

Untuk informasi, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam menetapkan penggunaan satu dokumen PPFTZ untuk seluruh kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan FTZ sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2025.

Melalui aturan yang berlaku sejak 31 Maret 2025 tersebut, dokumen PPFTZ-01, PPFTZ-02, dan PPFTZ-03 dihapus dan digantikan dengan satu format dokumen tunggal.

Kebijakan itu ditujukan untuk menyederhanakan proses administrasi kepabeanan, mempercepat pelayanan, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih kompetitif di kawasan FTZ Batam.

Bisnis.com, BATAM — PT PLN Batam dan PT Equator Gate System (EGS) menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) untuk mendukung pembangunan EGS AI Data Center di kawasan Nongsa, Batam, Senin (25/5/2026).

Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Batam sebagai kawasan ekonomi digital dan pusat infrastruktur data regional yang terhubung dengan Singapura dan Johor.

Melalui perjanjian itu, PLN Batam akan memasok kebutuhan listrik secara bertahap guna mendukung operasional pusat data berbasis kecerdasan buatan milik EGS.

Pelaksana Harian Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan proyek EGS AI Data Center menjadi investasi penting dalam memperkuat posisi Batam sebagai koridor infrastruktur digital global.

“Ini bukan sekadar pembangunan data center, tetapi bagian dari upaya bersama membangun ekosistem digital yang kuat dan berdaya saing,” ujarnya.

Menurut Li Claudia, kesiapan pasokan energi menjadi faktor utama dalam menarik investasi sektor digital dan teknologi informasi ke Batam.

BP Batam meminta PLN Batam terus menjaga keandalan pasokan listrik untuk mendukung industri strategis berbasis teknologi tinggi.

“Kesiapan energi menjadi salah satu kunci utama meningkatkan daya tarik investasi di Batam, khususnya sektor teknologi dan digital. Kami ingin menunjukkan bahwa Batam siap menjadi pusat pengembangan data center dan ekonomi digital di kawasan,” katanya.

Ia juga berharap proyek tersebut mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja baru dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi.

Direktur Utama PLN Batam Kwin Fo mengatakan kerja sama dengan EGS menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi Batam sebagai pusat ekonomi digital nasional.

“Kerja sama ini bukan sekadar penyediaan listrik, tetapi bentuk kepercayaan sekaligus komitmen bersama membangun ekosistem digital yang kuat di Batam,” kata Kwin Fo.

Ia menegaskan PLN Batam berkomitmen untuk memastikan kebutuhan energi pusat data dapat terpenuhi secara andal, terukur, dan berkelanjutan.

Menurut dia, pengembangan data center akan memperkuat posisi Batam sebagai kawasan investasi strategis berbasis teknologi tinggi.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Batam sangat siap menjadi pusat pengembangan data center dan ekonomi digital dengan dukungan infrastruktur energi yang andal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT Equator Gate System, Efendi, mengungkapkan perusahaan akan membangun pusat data berbasis kecerdasan buatan dengan nilai investasi mencapai US$5 miliar atau sekitar Rp88 triliun.

Pusat data tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 30 hektare di Nongsa dan dirancang menjadi pusat pemrosesan AI, machine learning, serta cloud computing modern di kawasan Asia Tenggara.

Efendi menilai dukungan kelistrikan dari PLN Batam menjadi faktor penting untuk menjaga keandalan operasional pusat data berskala besar tersebut.

“Penandatanganan PJBTL ini merupakan komitmen bersama menghadirkan infrastruktur data center yang andal, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia,” katanya.

Ia berharap investasi tersebut dapat memperkuat posisi Batam sebagai pusat infrastruktur digital regional sekaligus mendorong pertumbuhan investasi dan pengembangan talenta digital nasional.

Bisnis.com, BATAM — BP Batam terus memperkuat infrastruktur dasar sebagai upaya menjaga kepercayaan investor dan menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang kini dipercepat ialah penguatan jaringan pipa distribusi air minum di sejumlah titik strategis Kota Batam.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, turun langsung meninjau progres pekerjaan pemasangan penguatan jaringan pipa di Segmen Central Sukajadi–Awal Bros serta Segmen Simpang Jam–Tangki Ozon–Bukit Senyum.

Menurut Amsakar, ketersediaan layanan air bersih yang andal menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga iklim investasi di Batam, mengingat kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan industri, usaha, dan jumlah penduduk.

“Pemerintah ingin memastikan infrastruktur distribusi air berjalan optimal sehingga kebutuhan masyarakat dan sektor industri dapat terpenuhi dengan baik,” kata Amsakar saat peninjaun kemarin.

Ia menegaskan, proyek penguatan jaringan tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing Batam sebagai kawasan investasi unggulan nasional.

Dengan penguatan jaringan distribusi, BP Batam menargetkan durasi aliran air ke pelanggan dapat lebih panjang dan stabil, terutama pada kawasan permukiman dan sentra ekonomi.

“Keandalan layanan air menjadi salah satu perhatian investor. Karena itu, penguatan infrastruktur dasar harus terus dilakukan agar aktivitas ekonomi dapat berjalan lancar,” ujarnya.

BP Batam menilai penguatan utilitas dasar seperti air bersih menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan logistik di kawasan barat Indonesia.

Untuk informasi, beberapa kawasan yang masuk dalam pekerjaan penguatan distribusi air antara lain:

Pertama, Bengkong hingga Batuampar, yang menjadi fokus penguatan suplai air untuk kawasan permukiman dan aktivitas industri. Jalur pipa utama disebut sudah mulai terpasang dari kawasan flyover menuju Sukajadi hingga titik distribusi lanjutan di depan Kodim.

kedua,kawasan Tanjung Riau dan Patam Lestari, yang selama ini masuk kategori “stress area” atau wilayah dengan suplai air belum optimal. Di wilayah ini BP Batam melakukan penambahan booster, pipa crossing, hingga pembangunan IPA baru untuk memperkuat distribusi.

Ketiga, Waduk Sei Ladi, yang juga menjadi titik pengecekan progres perbaikan pipa distribusi oleh Wakil Kepala BP Batam.

Terakhir, Wilayah Batuampar, Bengkong, dan sejumlah kawasan layanan terbatas lainnya juga menjadi prioritas jaringan baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2026.

Bisnis.com, BATAM — PT Bank Sumut meresmikan relokasi Kantor Cabang Batam di Ruko Raflesia Business Centre, Senin (27/4/2026), yang dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama layanan jasa perbankan bersama Pemerintah Kota Batam serta peresmian Halte Raflesia Bank Sumut.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah dan Wali Kota Batam Amsakar Achmad, serta sejumlah pemangku kepentingan dan pelaku usaha.

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara pihaknya dengan Pemerintah Kota Batam, termasuk dukungan dari regulator seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Ia menilai Batam sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, yang mencapai sekitar 6,76% pada akhir 2025.

“Bank Sumut ingin menjadi bagian dari perjalanan tersebut, tidak hanya sebagai bank daerah, tetapi juga sebagai mitra strategis yang menjembatani kebutuhan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujarnya.

Heru menambahkan, Bank Sumut akan terus memperkuat layanan digital, terutama dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan adalah sistem pembayaran pajak restoran berbasis kode QR yang terintegrasi secara otomatis, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi penerimaan daerah.

“Ke depan, digitalisasi penerimaan daerah akan terus kami dorong, termasuk kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” katanya.

Selain peresmian kantor cabang, Bank Sumut juga meresmikan Halte Raflesia yang berada di depan kantor sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas layanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa Batam tetap menjadi daerah yang prospektif bagi investasi, didukung berbagai insentif seperti kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta keberadaan sejumlah kawasan ekonomi khusus.

Ia menyebutkan, realisasi investasi Batam pada 2026 mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5% dari target. Sementara pada triwulan pertama 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp17,5 triliun, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan iklim investasi di Batam tetap kondusif dan tata kelola daerah berjalan dengan baik.

Amsakar berharap kehadiran Bank Sumut di Batam dapat semakin memperkuat dukungan terhadap pelaku usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Bank Sumut diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendukung dunia usaha dan memperkuat dinamika ekonomi Batam,” ujarnya.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, Bank Sumut dan Pemerintah Kota Batam optimistis kolaborasi yang terjalin dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Bisnis.com, BATAM - Badan Pengusahaan (BP Batam) mencatat realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp17,4 triliun.

Angka tersebut tumbuh 102,85 persen secara tahunan (year-on-year) dan meningkat 68,92 persen dibandingkan triwulan sebelumnya (quarter-to-quarter).

Capaian ini menunjukkan akselerasi kuat Batam pada awal 2026, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi paling dinamis di Indonesia.

Dari sisi komposisi, struktur investasi kian solid dengan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp8,8 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp8,5 triliun.

Kenaikan PMDN yang mencapai 216 persen secara tahunan mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik, sementara PMA tetap berada pada level yang kuat.

Secara sektoral, realisasi investasi ditopang industri mesin dan elektronik sebesar 23,65 persen, diikuti sektor kimia dan farmasi 21,18 persen, jasa lainnya 17,70 persen, serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar 13,09 persen.

Komposisi ini menunjukkan pertumbuhan Batam bertumpu pada sektor bernilai tambah dan penguatan ekosistem industri.

Secara regional, Batam menyumbang sekitar 73,5 persen dari total realisasi investasi Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai sekitar Rp23,8 triliun pada periode yang sama.

Hal ini menegaskan peran Batam sebagai motor utama perekonomian kawasan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap Batam.

“Lonjakan ini menunjukkan Batam tidak hanya mampu menarik investasi, tetapi juga mengeksekusinya secara lebih cepat, pasti, dan produktif,” ujarnya.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menambahkan dominasi Batam terhadap investasi di Kepulauan Riau memiliki arti strategis. “Batam memegang peran sentral dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Pertumbuhan ini memberikan efek berantai ke sektor industri, logistik, perdagangan, dan jasa,” katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menekankan pentingnya kualitas pertumbuhan investasi.

“Ini bukan sekadar lonjakan angka, melainkan menunjukkan struktur investasi yang sehat. PMA tetap kuat dan PMDN tumbuh agresif, menandakan Batam semakin dipersepsikan sebagai kawasan yang feasible, bankable, dan executable,” ujarnya.

Berdasarkan negara asal, Singapura menjadi kontributor terbesar dengan nilai investasi Rp4,82 triliun, disusul Hong Kong, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Sebaran tersebut mencerminkan posisi strategis Batam dalam jaringan investasi regional maupun global.

BP Batam menyatakan akan menjaga momentum pertumbuhan ini melalui penguatan layanan investasi, percepatan penyediaan lahan dan utilitas, serta peningkatan kepastian berusaha.

Ke depan, Batam tidak hanya menargetkan peningkatan nilai investasi, tetapi juga pembangunan ekosistem industri yang berdaya saing dan berkelanjutan.