JAKARTA - Tiga pengamen diduga membakar pagar rumah warga di Jalan H. Mean, Kampung Kemang, Jatiwaringin, Kota Bekasi. Aksi mereka sempat terekam kamera CCTV.

Berdasarkan video yang diterima SindoNews, ketiga pengamen awalnya terlihat mengamen di depan rumah berpagar hitam tersebut. Setelah itu, mereka tampak menyalakan api yang kemudian membakar bagian pagar rumah.

Warga sekitar yang menyadari kejadian itu segera memadamkan api sehingga kebakaran tidak meluas. Setelah melakukan aksinya, para pengamen tersebut terlihat langsung meninggalkan lokasi.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Andi M Iqbal, mengatakan para pelaku telah diamankan polisi. Salah satu pelaku diketahui berinisial AFH (20).

"Pelaku sudah diamankan Polsek Pondok Gede," ujar Andi saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2026).

Sementara itu, Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota AKP Suparyono menyebut motif aksi tersebut diduga karena pelaku merasa kesal usai tidak diberi uang saat mengamen. "Diduga kesal karena tidak dikasih uang saat ngamen," ujar Suparyono terpisah.

Meski sempat diamankan, para pelaku tidak ditahan. Polisi menyatakan kasus tersebut telah diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ). "Sudah diselesaikan secara restorative justice," tandas dia.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan lima dari 488 kabupaten/kota dengan belanja pegawai tertinggi sejak awal 2026.

Pertama adalah Kabupaten Bogor dengan besaran Rp3,8 triliun.

Menurut Tito, belanja pegawai ini digunakan untuk membayar gaji para ASN, PPPK hingga honorer yang ada di instansi pemerintah. Di mana, per akhir Maret 2026 jumlahnya mencapai 6,54 juta orang.

"Jumlah (pegawai negara saat ini) 6,54 juta orang, PNS 54 persen, PPPK 31 persen, PPPK paruh waktu 15 persen," ujar Tito dalam Rapat Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Untuk daerah belanja pegawai tertinggi kedua adalah Kabupaten Bekasi dengan besaran Rp3,5 triliun. Kemudian, Kota Surabaya menyusul di posisi ketiga sebesar Rp3,3 triliun.

Selanjutnya, keempat, Kota Bekasi dengan besaran Rp3 triliun dan, kelima, Kabupaten Badung sebesar Rp2,9 triliun.

Berdasarkan data fiskal masing-masing daerah, dari 488 kabupaten/kota, masih banyak yang tidak mampu membayar gaji PPPK nya sehingga sangat mengandalkan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Mereka adalah yang belanja pegawainya sangat kecil.

Adapun lima daerah dengan belanja pegawai terendah adalah Kabupaten Konawe Kepuluan Rp189 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan Rp224 miliar, Kabupaten Nduga Rp234 miliar, Kota Sabang Rp235 miliar dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Rp240 miliar.

"Inilah beberapa daerah yang di atas dan di bawah, intinya sudah dominan di atas 30 persen (belanja pegawainya)," kata Tito.

Pemerintah memang memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat, sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Dari paparan Kementerian PANRB dalam rapat ini, implementasi belanja pegawai daerah wajib maksimal 30 persen paling lambat 5 Januari 2027.

[Gambas:Youtube]

BEKASI - Sanoeri (41) pedagang yang menjadi korban tertabrak mobil Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bekasi Timur, Kota Bekasi meninggal dunia. Sanoeri sebelumnya mengalami luka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit.

"Jenazah sudah diambil keluarga ke rumah duka," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani, Selasa (12/5/2026).

Sementara, pengemudi bernama Wawan Supandi dan Putut Dwi Putranto yang duduk di samping sopir masih berada di Polres Metro Bekasi Kota. Mereka masih menjalani pemeriksaan.

Sebelumya, mobil SPPG menabrak 2 pedagang gerobak di Jalan Pulau Kalimantan Raya, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (12/5/2026).

Peristiwa berawal saat mobil SPPG B 9007 TXZ dikendarai Wawan Supandi melintas di ruas jalan itu. Di lokasi kejadian, Wawan kaget lantaran ada pengendara sepeda motor yang berada di depannya. "Sehingga pengemudi membanting kemudi setir ke kiri," ujar Ojo, Selasa (12/5/2026).

Mobil lalu menghantam 2 pedagang gerobak yang membuka lapak di depan minimarket. Akibatnya, satu korban mengalami luka berat hingga dikabarkan meninggal dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Muncul kabar bahwa gaji manajer kopdes Merah Putih mencapai Rp8 juta per bulannya. Benarkah demikian?

Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui panitia seleksi nasional resmi membuka rekrutmen untuk posisi 30 ribu manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan rekrutmen tahap pertama itu menyediakan 30.000 formasi.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Pendaftaran berlangsung hingga 24 April 2026 melalui kanal resmi https://phtc.panselnas.go.id.

Zulkifli menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya.

Saat ini, proses rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih masih berlangsung.

Lantas Berapa Besaran Gaji Manajer Kopdes?

Saat ini belum diketahui secara pasti berapa gaji manajer Kopdes.

Akan tetapi, meski belum ditetapkan secara resmi, pemerintah memberikan gambaran bahwa besaran gaji akan disesuaikan dengan latar belakang pendidikan dan lokasi penempatan.

Gaji manajer diperkirakan sedikit di atas UMR daerah setempat

Posisi non-manajerial seperti kasir, sopir, dan sekuriti kemungkinan menerima gaji setara UMR.

Sebagai gambaran, UMR tertinggi saat ini berada di Kota Bekasi sebesar Rp5,69 juta, sedangkan yang terendah di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,17 juta.

Artinya, gaji manajer Kopdes berpotensi berada di kisaran tersebut atau sedikit lebih tinggi, tergantung wilayah dan tanggung jawab.

Sementara pekerja dengan posisi kasir, sekuriti, hingga sopir diprediksi akan mendapatkan gaji sesuai dengan UMR yang ditetapkan oleh daerahnya masing-masing.

Besaran UMR di setiap daerah berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti biaya hidup, kondisi ekonomi, dan lainnya. UMR ini menjadi acuan bagi perusahaan dalam memberikan upah karyawan.

Itulah perkiraan gaji manajer kopdes yang mungkin banyak ditanyakan oleh masyarakat saat ini.

JAKARTA - Pemerintah Kota Bekasi akan melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang TK, SD, dan SMP negeri. Proses penerimaan siswa baru tahun ini dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama melalui jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi, kemudian dilanjutkan tahap kedua melalui jalur domisili.

Pelaksanaan SPMB Kota Bekasi 2026 untuk jenjang SD dan SMP dilakukan secara daring melalui laman resmi SPMB Kota Bekasi. Sementara untuk jenjang TK masih menggunakan sistem offline.

Pra pendaftaran dan pendataan calon murid jenjang SD serta SMP berlangsung mulai 18 Mei hingga 19 Juni 2026. Proses dilakukan dengan mengunggah scan dokumen asli pernyataan melalui sekolah asal atau secara mandiri di laman resmi SPMB Kota Bekasi.

Dokumen SPMB SD Negeri Kota Bekasi 2026

Dikutip dari Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 400.3/Kep.195-Disdik/IV/2026 tentang Juknis SPMB TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2026/2027 berikut informasinya.

Calon peserta didik SD negeri wajib menyiapkan sejumlah dokumen sebagai syarat pendaftaran, yaitu:

Akta kelahiran

Kartu Keluarga (KK)

Kartu Identitas Anak (KIA)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali

Dokumen SPMB SMP Negeri Kota Bekasi 2026

Sementara itu, syarat dokumen untuk pendaftaran SMP negeri meliputi:

Akta kelahiran

Kartu Keluarga (KK)

Kartu Identitas Anak (KIA)

Bukti rapor tiga semester

Surat kelulusan

Hasil uji kesetaraan bagi lulusan Paket A

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Jalur dan Kuota SPMB Kota Bekasi 2026

SPMB Kota Bekasi 2026 dibagi ke dalam beberapa jalur penerimaan, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Jalur Domisili SD dan SMP

Untuk jenjang SD kelas 1, kuota jalur domisili paling sedikit sebesar 83 persen. Rinciannya:

78 persen untuk pemilik KK Kota Bekasi

5 persen untuk wilayah perbatasan Kota Bekasi yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok

Sedangkan untuk jenjang SMP kelas 7, kuota jalur domisili paling sedikit sebesar 45 persen, terdiri dari:

43 persen bagi pemilik KK Kota Bekasi

2 persen untuk wilayah perbatasan

Khusus untuk SMPN 31 dan SMPN 43, calon murid baru yang berdomisili di wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi, Bogor, dan Depok mendapat kuota maksimal 5 persen.

Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu yang terdata dalam DTSEN desil 1 sampai desil 5, serta penyandang disabilitas.

Kuotanya meliputi:

SD kelas 1: 15 persen

SMP kelas 7: 25 persen

Jalur Prestasi

Jalur prestasi hanya berlaku untuk jenjang SMP dengan kuota sebesar 25 persen.

Jalur Mutasi

Kuota jalur mutasi terdiri dari:

SD: 2 persen

SMP: 5 persen

Jadwal SPMB Kota Bekasi 2026

1. Pengumuman dan Sosialisasi: 16 Februari – 22 Juni 2026

2. Pra Pendaftaran: 18 Mei – 19 Juni 2026

3. Verifikasi Dokumen: 18 Mei – 19 Juni 2026

4. Pendaftaran Tahap 1 (Jalur Prestasi Nilai, Akademik dan Non Akademik, Afirmasi, dan Mutasi): 29 Juni – 1 Juli 2026

5. Seleksi Tahap 1:

29 Juni – 1 Juli 2026

6. Daftar Ulang Tahap 1: 2 – 4 Juli 2026

7. Pengumuman dan Penetapan Murid Baru Tahap 1: 4 – 5 Juli 2026

8. Pendaftaran Tahap 2 Jalur Domisili: 6 – 8 Juli 2026

9. Seleksi Tahap 2: 6 – 8 Juli 2026

10. Daftar Ulang Tahap 2: 9 – 11 Juli 2026

11. Pengumuman Penetapan Murid Baru Tahap 2: 11 Juli 2026.

BEKASI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi menyalakan sirine peringatan banjir Senin (4/5) malam. Hal ini menyusul Tinggi Muka Air (TMA) kali Bekasi yang sudah siaga 2.

Plt. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Bekasi, Wisnu menjelaskan kenaikan TMA di Kali Bekasi merupakan pertemuan antara Hulu Cikeas dan Hulu Cileungsi. Hingga pukul 21.30 WIB TMA di titik pantau ini berada di 630 cm.

"Peringatan sirine banjir sudah kita bunyikan, karena terpantau ada kenaikan TMA di titik pantau kita di P2C pukul 21.30 WIB, TMA P2C di angka 630 cm," ujar Wisnu saat dikonfirmasi, Senin (4/5/2026).

Adapun peringatan banjir ini dikeluarkan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah yang dilalui Kali Bekasi. Yaitu di antaranya Kecamatan Jatiasih, Bekasi Timur dan Bekasi Utara.

"(Peringatan) Wilayah yang dilalui aliran kali Bekasi antara lain Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Timur, dan Kecamatan Bekasi Utara," imbuhnya.

Adapun saat ini, wilayah Gang Semar, Bekasi Timur sudah dilaporkan terjadi genangan. Ketinggian air di sini mencapai 10-30 cm.

Lihat video: Banjir Bekasi Rendam Ratusan Rumah, Dapur Umum Untuk Warga Telah disiapkan

Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama para pengguna jalan yang terdampak langsung,

Bekasi (ANTARA) - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menindak aktivitas pekerjaan galian kabel optik yang memicu kemacetan jalan di sejumlah titik dengan memberikan teguran keras kepada pihak pelaksana kegiatan.

Tri Adhianto saat inspeksi mendadak di Jalan Jatimakmur dan Jalan Wibawa Mukti, Kecamatan Jatiasih, Minggu menegaskan, pekerjaan galian kabel optik tersebut diketahui tidak memiliki izin resmi serta menimbulkan kerusakan pada infrastruktur jalan.

Selain merusak badan jalan, aktivitas galian tersebut juga menyebabkan gangguan lalu lintas yang cukup serius bahkan kerap memicu kemacetan panjang di beberapa ruas jalan.

"Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama para pengguna jalan yang terdampak langsung," katanya.

Dirinya menyatakan, kejadian serupa sudah pernah terjadi sebelumnya dan pihak terkait juga sudah diberikan imbauan. Namun, pelanggaran yang kembali terulang ini menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami sudah pernah mengingatkan bahwa setiap pekerjaan galian harus memiliki izin resmi dan memperhatikan kondisi jalan. Namun, hari ini masih ditemukan pelanggaran yang sama, ini tidak bisa dibiarkan," ujarnya.

Tri di lokasi langsung menghubungi Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bekasi Teguh Indrianto untuk memberikan instruksi agar melakukan koordinasi penanganan di lapangan, termasuk meminta pekerjaan tersebut dihentikan serta mengembalikan kondusivitas situasi lalu lintas.

"Saya minta segera ditindak, koordinasikan dengan pihak terkait dan pastikan aktivitas yang mengganggu ini dihentikan. Jalan ini digunakan masyarakat luas, jangan sampai dirusak dan mengganggu aktivitas warga," katanya.

Pemerintah Kota Bekasi menegaskan komitmen untuk menjaga ketertiban dan kualitas infrastruktur kota. Seluruh pihak diimbau mematuhi aturan perizinan serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan.

Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran serupa di kemudian hari sehingga kondisi jalan tetap terjaga dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Sebanyak 17 korbankecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL masih jalani perawatan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Kamis (30/4/2026). Jumlah ini berkurang 5 pasien, dibanding hari kemarin ada 22 korban yang dirawat di RSUD Kota Bekasi.

"Sisanya 17 (pasien) tadi kan, seperti yang disampaikan tadi Pak Bupati Kabupaten Bekasi sudah meninjau, sudah melihat ada 11 yang warga Kabupaten Bekasi," kata Wadir Pelayanan RSUD Kota Bekasi, dr Sudirman saat ditemui, Kamis (30/4/2026).

Dari jumlah itu, dia menyampaikan, ada tiga pasien yang akan menjalani tindakan operasi pada hari ini. Ia berkata, para pasien yang masih dirawat alami luka berat.

"Ya, kondisinya hari ini ada tiga yang dioperasi. Ya tentunya kalau perawatan kan dengan kondisi sedang berat ya. Kalau kondisi ringan kan kita pulangkan," ucap Sudirman.

Sudirman memperkirakan, akan ada pasien yang akan pulang pada hari ini. Namun, ia menekankan, keputusan itu menunggu hasil observasi dokter, terlebih bagi pasien yang habis jalani tindakan operasi.

Lihat video: KRL & Kereta Jarak Jauh Beroperasi Normal, Pasca-Evakuasi Kecelakaan

Dia menjelaskan, lama observasi tergantung dari kondisi masing-masing pasien. "Kalau yang pasca-operasi biasanya bisa sampai satu minggu, sampai 10 hari gitu kan. Tapi kalau cuma observasi tanpa operasi, biasanya sekitar 5 hari lah. 5 hari sampai 1 minggu," katanya.

BEKASI - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengunjungi RSUD Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Rabu (29/4/2026). Dalam kunjungan itu, Dudung hendak memastikan pelayanan dan penanganan medis bagi para korban kecelakaan kereta .

"Kedatangan saya ke sini untuk memastikan dan melihat secara langsung korban-korban yang masih dirawat, bagaimana pelayanan kesehatannya," ujar Dudung seusai menjenguk korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL.

Dudung menilai, penanganan medis dari pihak RSUD Kota Bekasi terbilang cepat. Dudung juga hendak memastikan sistem rehabilitasi bagi para korban.

"Kemudian, termasuk bagaimana memastikan tentang santunan, ya. Baik dari BPJS, kemudian dari KAI, termasuk dari asuransi Jasa Raharja Putra, ya. Itu kita pastikan," ucap Dudung.

Mantan KSAD ini juga menyampaikan, pihaknya ingin memastikan komunikasi antara kementerian/lembaga yang terkait dalam menangani korban ini. "Ketiga, kita komunikasikan, kita hubungkan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat bagaimana tindak lanjut tentang perbaikan infrastruktur, terutama masalah perkeretaapian ini," katanya.

Lebih lanjut, Dudung menyampaikan dukacita bagi para korban yang meninggal dunia. Ia berdoa agar para korban mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.

"Insyaallah, saya yakin bagi orang yang sedang bepergian, apalagi bekerja, ya, mencari nafkah, insyaallah syahid, ya. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahuwata'ala. Kemudian, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan," pungkas Dudung.

BEKASI - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) memerintahkan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono untuk memasang palang pintu pelintasan kereta otomatis di wilayah Kota Bekasi. Perintah itu dilayangkan saat KDM menjenguk para korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur , Rabu (29/4/2026).

Mulanya, Tri mengatakan, sejumlah pelintasan kereta masih menggunakan palang pintu manual. "Sementara kan masih pakai manual. Sambil berproses," ucap Tri di depan KDM.

Merespons itu, KDM meminta agar palang pintu otomatis dapat terpasang dalam waktu pekan ini "Pasang aja, dalam seminggu ini harus terpasang. Oleh Pak Wali Kota, sanggup nggak?" ucap KDM.

"Siap," jawab Tri.

KDM menyampaikan, keberadaan pelintasan sebidang tak akan diperlukan lagi bila sudah dibangun flyover. "Kalau dengan ada flyover, maka tidak diperlukan lagi. Tetapi dalam jangka pendek, itu bisa digunakan palang pintu pengamanan," kata KDM.

Tri menyampaikan, Dishub Kota Bekasi sudah mengambil alih pengaturan lalu lintas di pelintasan sebidang. "Iya, Dishub hari ini sudah, sesuai dengan arahan Bapak, Dishub sudah yang mengambil alih untuk menjaga pintu perlintasan di dua pintu itu. Lampu merah dengan Bulak Kapal," pungkasnya.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAIBobby Rasyidin buka suara merespons usulan gerbong khusus wanita di pindahkan ke tengah rangkaian KRL.

Usulan pemindahan posisi gerbong khusus wanita disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

Bobby menegaskan keselamatan penumpang tidak dibedakan berdasarkan gender. KAI menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama bagi seluruh pengguna jasa, baik bagi penumpang wanita maupun laki-laki. Menurutnya, tidak ada toleransi maupun kompromi dalam aspek keselamatan.

"Kami tidak membedakan gender laki-laki dan perempuan. Bagi kami PT Kereta Api Indonesia keselamatan adalah nomor satu. Tidak ada toleransi, tidak ada kompromi, baik pelanggan perempuan maupun laki-laki," ujar Bobby di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan pemisahan ruang atau gerbong wanita selama ini dilakukan atas berbagai pertimbangan seperti peningkatan kemudahan akses bagi penumpang perempuan. Kebijakan ini juga bertujuan mencegah potensi pelecehan.

Selain untuk mencegah pelecehan, kebijakan itu juga memberikan keamanan karena lokasinya dekat dengan petugas.

"Selama ini kami melakukan pemisahan karena beberapa aspek. Pertama, supaya tidak terjadi harassment. Kedua, memberikan kemudahan akses untuk perempuan. Ketiga, memberikan security yang lebih karena lebih dekat dengan penjaga yang ada di situ, maka dari ujung ke ujung," jelasnya.

Usulan pemindahan posisi gerbong khusus wanita disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi menyusul tingginya jumlah penumpang wanita yang menjadi korban tabrakan antara Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Senin lalu (27/4).

Arifah menyebutkan akan mendorong pihak PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melakukan kajian ulang mengenai tata letak penumpang.

"Tadi, kalau tadi kita ngobrol dengan KAI itu kenapa ditaruh di paling depan, paling belakang, supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah," ujar Arifah di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, Selasa (28/4).

"Jadi yang laki-laki di ujung, depan-belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Tadi sementara itu," sambungnya.

Ia sempat terkejut mendapati penumpang laki-laki turut menjadi korban luka. Setelah didalami, korban laki-laki ini berada di area gerbong campuran dan di dalam rangkaian kereta Argo Bromo Anggrek yang menabrak.

"Saya kaget kok korbannya ada yang laki-laki, oh ternyata mereka ada di gerbong tiga dan ada yang dari Argo Bromo Anggrek gitu," ujar Arifah.

[Gambas:Youtube]

Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mempercepat pembangunan Jalan Layang Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur melalui bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi percepatan ini agar mudah-mudahan dalam enam bulan ke depan Flyover Bulak Kapal sudah selesai sehingga perjalanan kereta api lebih lancar dan aman, warga juga lebih tenang,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono di Bekasi, Selasa.

Ia menjelaskan proyek infrastruktur pengurai kemacetan ini sudah berlangsung sejak tahun 2025 dengan skema pembebasan sejumlah bidang tanah oleh pemerintah daerah setempat serta pembangunan melalui alokasi anggaran bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemkot Bekasi sejauh ini telah menggelontorkan anggaran senilai Rp106 miliar untuk pembebasan lahan. Sementara biaya pembangunan mencapai Rp250 miliar dialokasikan provinsi pada tahun ini sebesar Rp20 miliar atau masih terdapat kekurangan hingga Rp230 miliar.

"Sisa anggaran tersebut akan dibantu oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah Bapak Presiden tadi datang ke RSUD melihat dan berstatement, 'Oke nanti dari bantuan Bapak Presiden untuk percepatan," katanya.

Tri menyebut perlintasan sebidang di wilayah Ampera maupun Bulak Kapal akan ditutup saat fase pembangunan nanti. "Jadi cukup satu flyover," ucap dia.

Jalan Layang Bulak Kapal dibangun membentang dengan panjang trase 768 meter serta posisi melintang di atas rel kereta api maupun perempatan Bulak Kapal dan dirancang untuk mengurai kemacetan di koridor Jalan Ir. H. Juanda Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026