Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional hingga mencapai 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029.

Dirinya menjelaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional hingga mencapai 12,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sekaligus memperkuat daya saing nasional.

“Tujuan kami sederhana, bagaimana biaya logistik semakin efisien, konektivitas antardaerah semakin kuat, investasi dan lapangan kerja semakin tumbuh, serta distribusi barang dan layanan publik dapat menjangkau masyarakat dengan lebih baik,” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Karena itu, Indonesia juga mendorong berbagai peluang kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia, transfer pengetahuan dan teknologi, serta penguatan kapasitas industri transportasi nasional agar semakin siap menghadapi tantangan masa depan.

AHY menambahkan, di tengah berbagai tantangan ekonomi global, Indonesia perlu terus membuka ruang kolaborasi yang mampu memperkuat daya saing nasional.

Menurutnya, yang terpenting bukan hanya siapa mitra kerja samanya, melainkan bagaimana setiap kerja sama dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dia menegaskan, bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa, transportasi bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan urat nadi yang menghubungkan masyarakat, memperkuat persatuan, serta membuka akses terhadap berbagai peluang ekonomi.

“Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.380 pulau dan populasi sekitar 280 juta jiwa. Bagi kami, transportasi adalah urat nadi yang mempersatukan bangsa dan menghubungkan seluruh wilayah Nusantara,” ujar AHY.

AHY menegaskan pembangunan konektivitas di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan jalan tol, melainkan harus diperkuat dengan transportasi laut dan udara.

Menurut AHY, pendekatan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat disamakan dengan negara-negara kontinental yang bertumpu pada jaringan darat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan strategi konektivitas yang lebih komprehensif.

AHY menekankan bahwa penguatan konektivitas antarpulau menjadi kunci untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus menekan biaya logistik nasional.

Tanpa sistem transportasi yang terintegrasi, distribusi barang dan jasa disebutnya akan tetap mahal dan menghambat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk ( MDLA ) melalui entitas anak PT Anugrah Argon Medica (AAM) memasuki fase dekarbonisasi operasional dengan meluncurkan armada mobil listrik pertamanya. Langkah ini menandai penguatan pendekatan distribusi dari sekadar efisiensi logistik menuju sistem operasional yang lebih rendah emisi dan berkelanjutan.

Dekarbonisasi ini menjadi bagian dari respons strategis perusahaan terhadap perubahan lanskap industri distribusi yang semakin menuntut efisiensi operasional, menghadapi tekanan biaya energi, serta mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam model bisnis. Langkah ini merupakan bagian dari transformasi jangka panjang perusahaan dalam membangun sistem distribusi yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

“Penggunaan kendaraan listrik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kesiapan kami dalam menghadirkan layanan distribusi yang cepat, tepat, dan aman di tengah dinamika kebutuhan pasar. Ini merupakan bagian dari upaya kami mengintegrasikan inovasi secara menyeluruh dalam operasional,” kata Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk, Juliwaty, Kamis (4/6/2026).

Transformasi ini dibangun secara bertahap dan terintegrasi. Hingga 2025, AAM telah mengoperasikan 106 unit motor listrik di 15 cabang yang tersebar di 13 kota. Pengembangan ke kendaraan roda empat menjadi langkah lanjutan dalam memperkuat sistem distribusi berbasis efisiensi energi sekaligus memperluas dampak operasional rendah emisi.

Dalam mendukung sistem tersebut, AAM juga terus memperkuat kesiapan operasional melalui optimalisasi rute distribusi, penguatan infrastruktur pendukung, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia. Seluruh inisiatif ini dirancang sebagai satu kesatuan sistem yang mendorong efisiensi sekaligus menjaga kualitas layanan.

Sebagai bagian dari penguatan operasional berkelanjutan, perusahaan juga mengimplementasikan pelatihan Eco-Driving bagi pengemudi dan tim operasional guna meningkatkan keselamatan, efisiensi energi, serta konsistensi dalam penerapan praktek distribusi yang bertanggung jawab.

Peluncuran armada mobil listrik dilakukan di Kantor Cabang AAM Jakarta 2 pada Sabtu, 11 April 2026. Kegiatan ini ditandai dengan penyerahan simbolis armada oleh HR & Sustainability Director PT Medela Potentia Tbk (MDLA), Nancy Kartika, kepada Kepala Cabang AAM Jakarta 2, Ohio Friendzie, serta disaksikan oleh Direktur PT AAM, Budi Lim, dan jajaran manajemen PT AAM lainnya.

Direktur PT AAM, Budi Lim, menambahkan perusahaan terus mendorong keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan tanggung jawab lingkungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Ke depan, kami akan terus mengembangkan inovasi operasional yang tidak hanya mendorong kinerja bisnis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

HR & Sustainability Director MDLA, Nancy Kartika, menyampaikan langkah yang dilakukan AAM sejalan dengan arah strategis perusahaan dalam mendorong integrasi prinsip keberlanjutan di seluruh lini bisnis.

Pada 2025, MDLA dan entitas anak tercatat telah menurunkan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 20% dari baseline, sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Ke depan, PT AAM akan terus memperluas implementasi dekarbonisasi operasional sebagai bagian dari penguatan sistem distribusi yang lebih efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Sekaligus mempertegas perannya dalam mendorong praktik distribusi yang lebih bertanggung jawab di industri layanan kesehatan. Kinerja 2025, Medela Potentia Catat Pertumbuhan Laba Dua Digit

Salah satu inisiatif yang tengah dipersiapkan adalah pemasangan panel surya di cabang Tangerang dan Medan yang akan dimulai pada Semester II 2026. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan dalam kegiatan operasional.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 9 persen.

"Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," kata Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyebut pengusaha besar ada yang mendapat bunga sekitar 9-10 persen. Sedangkan pelaku usaha mikro justru mendapat bunga hingga 24 persen.

"Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham," katanya.

Presiden bahkan meminta agar skema bunga baru dapat ditekan hingga di bawah angka 9 persen. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas.

"Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya," imbuh Presiden Prabowo.

Pengelolaan PNM sendiri diusulkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang kini menjadi anggota Danantara Indonesia.

Kemenkeu berencana untuk menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang tren penurunan suku bunga kredit perbankan masih akan berlanjut seiring penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) sepanjang tahun lalu serta struktur pendanaan industri perbankan nasional yang membaik.

Pada Maret 2026, rerata tertimbang suku bunga kredit rupiah tercatat sebesar 8,76 persen, menurun sebesar 44 basis poin (bps) dibandingkan posisi Maret 2025 yang sebesar 9,20 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan penurunan suku bunga kredit terutama terjadi pada kredit produktif, baik kredit modal kerja maupun kredit investasi, sejalan dengan penurunan biaya dana dan kebijakan penurunan BI-Rate dalam setahun terakhir.

Ia menambahkan penurunan BI-Rate dari 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi 4,75 persen pada Maret 2026 turut mendorong penurunan rerata tertimbang suku bunga dana pihak ketiga (DPK) rupiah menjadi 2,66 persen.

Secara umum, jelas Dian, transmisi penurunan BI-Rate terhadap suku bunga kredit memerlukan jeda waktu tertentu. Oleh karena itu, suku bunga kredit diperkirakan masih berada dalam tren menurun.

Namun, ia menegaskan penyesuaian suku bunga kredit pada masing-masing bank akan sangat bergantung pada strategi bisnis dan struktur biaya dana (cost of fund/CoF) masing-masing bank.

"OJK terus mengimbau perbankan agar secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunga kredit dengan tetap memperhatikan kondisi pasar dan menjaga rasio keuangan yang sehat," kata Dian.

Di tengah tren penurunan suku bunga tersebut, OJK menilai kondisi likuiditas perbankan nasional masih memadai untuk mendukung penyaluran pembiayaan kepada sektor riil, meskipun dinamika ekonomi global dan domestik masih berkembang.

Lebih lanjut, Dian menyampaikan bahwa pertumbuhan kredit perbankan ke depan tetap akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dan iklim investasi.

"Sinergi antara pemerintah, regulator dan seluruh pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan penyaluran kredit yang sehat serta produktif dapat terus berlangsung," kata Dian.

Di sisi lain, prospek ekonomi domestik masih berada pada zona optimistis. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 sebesar 122,89 dan PMI Manufaktur Indonesia yang tetap ekspansif di level 50,1.

"Indikator tersebut menunjukkan konsumsi rumah tangga dan aktivitas manufaktur nasional masih terjaga dengan baik sehingga dapat mendukung pertumbuhan kredit perbankan ke depan," ujar Dian.

Dalam menghadapi situasi volatilitas ekonomi global dan pelemahan nilai tukar rupiah, Dian menyatakan OJK akan memperketat pengawasan terhadap setiap individu bank serta mempertajam analisis terhadap setiap potensi risiko terhadap bank.

OJK juga meminta perbankan untuk terus memperkuat mitigasi risiko melalui pelaksanaan stress test dengan berbagai skenario.

"Perbankan perlu melakukan identifikasi risiko secara dini dan menyiapkan langkah mitigasi yang tepat dan terukur," kata Dian.

Sementara itu, posisi undisbursed loan perbankan pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp2.527,46 triliun atau meningkat 7,35 persen dibandingkan Maret 2025 sebesar Rp2.354,50 triliun.

Undisbursed loan merupakan fasilitas pinjaman yang telah disetujui bank namun belum ditarik oleh debitur, antara lain karena pertimbangan siklus bisnis, progres penyelesaian proyek, maupun pengelolaan arus kas perusahaan.

"Meski secara nominal meningkat, persentase undisbursed loan terhadap total kredit menurun dari 29,77 persen menjadi 29,19 persen. Hal ini menunjukkan perbankan nasional masih memiliki ruang yang cukup untuk mendukung pembiayaan produktif dan mendorong pertumbuhan sektor riil," kata Dian.

Menurutnya, undisbursed loan ke depan akan mengalami penurunan seiring penyesuaian strategi bisnis perbankan dan meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek ekonomi nasional.

Dian pun menyatakan optimistis bahwa industri perbankan nasional tetap memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi dinamika global maupun domestik.

"Dengan likuiditas yang memadai, tren penurunan suku bunga kredit, serta sinergi kebijakan antara pemerintah, regulator, dan industri jasa keuangan, perbankan diharapkan dapat terus memperkuat fungsi intermediasi secara sehat, prudent, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tutup Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Pertamina memperkuat komitmen dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendorong transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Salah satunya, dengan menjalankan pengurangan emisi karbon di seluruh lini bisnis sebagai dukungan terhadap target Net Zero Emission (NZE) dan efisiensi energi yang dicanangkan pemerintah.

Hingga Februari 2026, Pertamina mencatat realisasi penurunan emisi sebesar 354.609 ton CO₂e, atau 112 persen dari target periode berjalan, sebagai bagian dari upaya dekarbonisasi perusahaan.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron mengatakan, keberhasilan ini tidak terlepas dari konsistensi Pertamina dalam menjalankan berbagai program efisiensi energi di seluruh lini bisnis, mulai dari hulu hingga hilir.

“Realisasi dekarbonisasi yang melampaui target ini menjadi bukti bahwa Pertamina terus bergerak menuju energi yang lebih bersih. Namun, keberlanjutan energi juga membutuhkan peran aktif masyarakat melalui perilaku hemat dan bijak menggunakan energi,” ujar Baron.

Baca Juga

Pertamina Patra Niaga Konsisten Dukung Armada Logistik Laut di Tengah Dinamika Global

Pertamina menegaskan bahwa langkah menjaga ketahanan energi nasional tidak hanya dilakukan melalui optimalisasi operasional dan inovasi teknologi, tetapi juga melalui edukasi dan ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan energi secara efisien dan tepat guna.

Menurut Baron, perilaku bijak menggunakan energi memiliki dampak besar dalam menjaga stabilitas pasokan energi, terutama di tengah dinamika global yang memengaruhi sektor energi.

“Penggunaan energi secara bijak, seperti menggunakan BBM sesuai kebutuhan, serta memanfaatkan energi secara efisien, merupakan kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emission 2060,” tuturnya.

Secara kinerja, capaian dekarbonisasi Pertamina didorong oleh kontribusi seluruh subholding. Subholding Upstream mencatat kinerja tertinggi dengan capaian di atas target, diikuti Subholding Downstream dan Gas yang juga menunjukkan performa positif melalui berbagai program efisiensi operasional dan optimalisasi energi.

Sementara itu, subholding lain seperti Pertamina New & Renewable Energy, serta Integrated Marine Logistics terus memperkuat implementasi program dekarbonisasi melalui efisiensi energi, elektrifikasi operasional, serta pengembangan energi baru terbarukan.

Selain menjalankan berbagai program pengurangan emisi, Pertamina juga terus menyempurnakan target Net Zero Emission (NZE), termasuk penguatan kebijakan internal seperti penerapan internal carbon pricing, pengembangan proyek rendah karbon, serta integrasi aspek keberlanjutan dalam strategi bisnis perusahaan.

Dengan capaian positif pada awal 2026, Pertamina optimistis dapat mencapai target dekarbonisasi tahunan sekaligus memperkuat perannya sebagai perusahaan energi nasional yang tidak hanya andal dan terjangkau, tetapi juga semakin ramah lingkungan.

Pertamina menargetkan pengurangan emisi pada 2026 sebesar 1.962.156 ton CO₂e. Berbagai program strategis dalam pengurangan emisi sekaligus efisiensi energi terus dijalankan di seluruh Subholding. Sementara di Hulu, Pertamina menjalankan efisiensi penggunaan fuel gas dengan optimasi pengoperasian gas turbin dengan efisiensi mencapai 12 MMSCFD.

Sedangkan di Subholding Downstream, Pertamina melakukan upgrade APC Boiler-RU VI, optimasi gas engine, implementasi biofuel, serta optimalisasi penggunaan PLTS di operasional dan kantor.

Pertamina juga terus mengembangkan program energi bersih yang melibatkan masyarakat seperti Desa Energi Berdikari dengan mengoptimalkan sumber energi bersih yang melimpah di pedesaan. Langkah ini menjadi komitmen Pertamina untuk membangun swasembada energi berbasis desa sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dengan berbagai terobosan yang dilakukan, saat ini Pertamina mampu menjaga ESGRisk Rating pada risiko medium berdasarkan analisis lembaga pemeringkat ESG Sustainalytics, menjadikan Pertamina pada peringkat 1 dari 54 perusahaan dunia dalam subindustri minyak dan gas terintegrasi.

Pertamina mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama menerapkan gaya hidup hemat dan bijak energi sebagai langkah sederhana namun berdampak besar dalam menjaga keberlanjutan energi dan bumi untuk generasi mendatang.

Pertamina, sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen untuk mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bekasi (ANTARA) - PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek menyatakan arus balik melalui Ruas Jalan Layang Sheikh Mohammed Bin Zayed (MBZ) mulai melandai pada H+7 Idul Fitri 1447 Hijriah atau Sabtu (28/3), meski pergerakan kendaraan menuju Ibu Kota masih masif.

"Arus balik sepanjang Sabtu kemarin mulai menunjukkan penurunan dikarenakan sudah banyak kendaraan yang kembali sejak hari-hari sebelumnya," kata GM Operasi dan Pemeliharaan PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek Desti Anggraeni di Bekasi, Minggu.

Ia mengatakan pada periode H+7 Lebaran, sebanyak 35.120 kendaraan terpantau menuju arah Jakarta atau meningkat 29,3 persen dibandingkan lalu lintas normal sebesar 27.161 kendaraan, menunjukkan pergerakan arus balik masih berlangsung meskipun secara bertahap mulai menurun.

Di sisi lain, kendaraan yang meninggalkan Jakarta tercatat sebanyak 20.036 kendaraan, atau turun 33,76 persen dibandingkan lalu lintas normal sebesar 30.247 kendaraan.

"Penurunan ini menjadi indikasi bahwa pergerakan kendaraan keluar Jakarta mulai mereda seiring berakhirnya periode mudik dan arus balik utama," katanya.

Desti menyebut secara umum kondisi lalu lintas di Ruas Jalan Layang MBZ lancar dan terkendali dengan dukungan pemantauan lalu lintas secara berkelanjutan serta kesiapsiagaan petugas operasional di lapangan.

Jasamarga terus mengimbau pengguna jalan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ untuk selalu mengutamakan keselamatan dengan memastikan kondisi pengemudi dan kendaraan dalam keadaan prima serta menjaga kecukupan daya listrik maupun bahan bakar minyak, ujar dia.

Hal tak kalah penting adalah mengantisipasi potensi perubahan cuaca, khususnya kondisi hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang dan kondisi permukaan jalan sehingga perjalanan dapat berlangsung aman dan nyaman hingga sampai ke tempat tujuan.

Pengguna jalan dapat mengakses informasi terkini maupun permintaan pelayanan lalu lintas jalan tol melalui pusat panggilan 24 jam Jasa Marga Group di nomor 133, Twitter @PTJASAMARGA serta aplikasi Travoy 4.5 untuk pengguna iOS dan Android.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Farkhan Hilmie

Mahasiswa Doktor Administrasi Publik UNDIP

JAKARTA terancam tenggelam. Topik ini selalu aktual untuk dibicarakan, bukan karena bombastisnya pemberitaan, melainkan relevansinya dengan kondisi aktual. Banjir dan rob menjadi ancaman nyata. Aktifitas eksploitasi air tanah berlebihan ditengarai menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah (land subsidence).

Perubahan iklim global juga turut berpengaruh terhadap intensitas terjadinya banjir dan rob. Berdasarkan penelitian Pei-Chin Wu, Meng-Wei dan Steven D’Hondt (2022), Jakarta menempati urutan ketiga penurunan muka tanah tertinggi di dunia setelah Tianjin di China dan Kota Semarang Jawa Tengah. Ancaman banjir dan rob tidak hanya berlaku bagi Jakarta saja, melainkan menyebar di berbagai wilayah, khususnya pantura Jawa.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sejumlah wilayah pantura Pulau Jawa mengalami penurunan permukaan tanah hingga posisinya sejajar, bahkan lebih rendah dari permukaan laut. Jakarta Utara, Bandung, Semarang bagian utara, kawasan Demak-Sayung, pesisir Pekalongan, serta beberapa lokasi di Surabaya timur dan utara merupakan wilayah dengan intensitas penurunan muka tanah yang tinggi.

Upaya intervensi pemerintah untuk mengendalikan eksploitasi air tanah dan meningkatnya kerusakan lingkungan terus dilakukan. Pemerintah pusat, melalui Permen ESDM No. 24/2024 mengatur Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah. Hal serupa juga dilakukan pemerintah daerah, seperti Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub nomor 93/2021 tentang zona bebas air tanah, Pergub No 5 /2026 tentang efisiensi energi dan air pada bangunan dan Gedung serta Pemerintah Kota Semarang melalui Perwal No 23/2023 tentang zonasi bebas air tanah.

Regulasi dan program kebijakan afirmatif pada prinsipnya berfokus pada perlindungan dan pengaturan ketat penggunaan air tanah. Esensinya, untuk memastikan keberlanjutan, menjamin kepastian hukum, meningkatkan efektifitas serta efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air tanah, baik untuk kebutuhan profit maupun non profit.

Banyak regulasi dan kebijakan lintas Kementerian/Lembaga telah diberlakukan. Namun, pada realitasnya eksploitasi pengambilan air tanah tetap massif. Fenomena tersebut mendorong kegelisahan dan keraguan publik terkait efektifitas implementasi regulasi dan program kebijakan pemerintah.

Tantangan Tata Kelola

Diskursus pengendalian pemakaian air tanah sudah berlangsung lama dan semakin kompleks. Laju pertumbuhan penduduk, peningkatan kegiatan ekonomi serta pesatnya urbanisasi di wilayah perkotaan mejadi faktor pendorong peningkatan kebutuhan air bersih.

Pemenuhan kebutuhan air bersih, baik untuk keperluan domestik maupun non domestik, sejatinya menjadi tanggungjawab setiap warga negara. Tetapi, karena UUD 1945 pasal 33 mengamanatkan negara (pemerintah) untuk menguasai dan mengelola air, maka pemerintah berkewajiban untuk memenuhinya.

Dalam operasionalnya, pemerintah menyediakan sarana dan prasarana berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Terdapat dua model SPAM yang dikembangkan, yakni SPAM berbasis jaringan perpipaan seperti PDAM/PAM dan SPAM Non jaringan perpipaan seperti penyediaan sumur dangkal/bor yang lebih diorientasikan untuk wilayah pedesaan atau pelayanan yang bersifat komunal.

Kebutuhan air bersih yang tinggi dan melebihi pasokan yang disediakan pemerintah melalui PDAM serta pertimbangan efisiensi biaya, terlebih lagi bagi dunia usaha, menjadi pertimbangan utama penggunaan air tanah yang semakin massif.

Sebagai regulator, pemerintah dihadapkan pada realitas paradoks. Di satu sisi terdapat kebutuhan air bersih yang terus meningkat, sementara pada sisi yang lain penyedia air bersih berbasis perpipaan (PDAM) mengalami kendala keterbatasan, baik teknis maupun non teknis. Sehingga air tanah menjadi pilihan rasional untuk mencukupi kebutuhan instan (jangka pendek) masyarakat.

Implementasi regulasi air tanah diharapkan menjadi solusi atas dilema yang di hadapi pemerintah. Namun, realitas di lapangan banyak mengalami kendala dan hambatan. Tantangan tata kelola air tanah sangat kompleks, diantaranya penguatan kelembagaan, koordinasi antar instansi dan pengawasan pasca perizinan. Diperlukan pemahaman dan solusi atas tantangan tersebut, sehingga regulasi yang ada dapat terimplementasi secara efektif dan efisien, baik ditingkat instansi vertikal maupun horizontal.

Melalui Permen ESDM No. 24/2024, pemerintah melakukan penguatan kelembagaan dengan memangkas prosedur perizinan air tanah, dari yang sebelumnya pemohon harus melalui tiga tahapan, menjadi satu tahap dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Overlaping regulasi perizinan air tanah, saat ini terfokus pada transisi peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pusat. Perubahan regulasi yang relatif cepat menimbulkan kebingungan di tingkat daerah, baik provinsi/Kabupaten. Terdapat kendala ketidaksiapan sistem di daearh, belum semua jenis perizinan terintegrasi dengan OSS, fragmentasi kewenangan perizinan dan terbatasnya kemampuan SDM dalam adaptasi ke dalam sistem digital.

Permasalahan detail-teknis yang tidak terselesaikan dalam regulasi akan menimbulkan kekacauan implementasi yang berujung pada terhambatnya pelayanan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, baik individu maupun coporate.

Partisipasi Publik

0Publik semakin kritis, sadar dan disadarkan oleh kondisi lingkungannya yang terdampak penurunan muka tanah. Presidium Koalisi Jaga Air Tanah Jakarta (JATA), beberapa waktu lalu, mendeklarasikan dukungan pelaksanaan Pergub Nomor 5 Tahun 2026 tentang Efisiensi Energi dan Air pada bangunan gedung, (SINDOnews.com, 26/2/ 2026).

Prakarsa publik dalam tata kelola air tanah berkelanjutan sangat krusial. Mengingat kerusakan lingkungan sangat nyata dan menunjukan indikasi semakin parah. Keterlibatan publik dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan air tanah mejadi tantangan tersendiri.

Dalam Permen ESDM No 24/2024, partisipasi publik tidak mendapatkan mandat yang kuat dan bersifat pasif. Sedangkan Pergub Daerah Khusus Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 secara proaktif menciptakan, menyediakan mekanisme dan ruang yang bermakna (meaningful participation) agar masyarakat dapat terlibat.

Pemerintah harus terbuka dan memberikan ruang kepada publik untuk terlibat aktif sejak proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. Selain konservasi dan perlindungan, pengendalian penggunaan, pengelolaan terpadu, keterlibatan publik juga menjadi salah satu komponen utama tata kelola air tanah berkelanjutan. Karenanya, melibatkan partisipasi elemen masyarakat sangat vital bahkan menjadi keniscayaan.

Keseimbangan dalam mengakomodir aspirasi pengguna air tanah dan elemen publik yang kritis dan partisipatif dalam pengawasan menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan tata kelola air tanah berkelanjutan.

Resonansi kegelisahan publik terhadap fenomena “Tenggelamnya Jakarta” dan kota lain yang memiliki fenomena identik, perlu menjadi agenda bersama. Organisasi sosial nirlaba/NGO dan akademisi yang selama ini menyuarakan keprihatinannya secara kritis harus mendapatkan apresiasi dan dukungan konkrit.

Sumatera Barat, IPH minus 4,47, artinya ada penurunan harga, terutama ini penurunan harganya untuk Sumatera Barat didorong oleh cabai merah, bawang merah, dan bawang putih,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan daerah-daerah yang terdampak bencana, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh mengalami penurunan harga kebutuhan pokok pada akhir Januari 2026 atau minggu keempat Januari.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, ketiga provinsi tersebut sempat mengalami inflasi yang tinggi karena bencana. Namun, per 23 Januari 2026 telah mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

"Sumatera Barat, IPH minus 4,47, artinya ada penurunan harga, terutama ini penurunan harganya untuk Sumatera Barat didorong oleh cabai merah, bawang merah, dan bawang putih," ujar Amalia dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Amalia memaparkan, IPH Sumatera Utara tercatat minus 3,63 persen yang didorong oleh cabai merah, bawang merah, dan minyak goreng.

IPH Aceh yang sempat mengalami inflasi tertinggi di Desember 2025, kini mengalami minus 1,33 persen. Penurunan IPH Aceh ini didorong oleh komoditas cabai merah, telur ayam ras, dan tempe.

Pada minggu keempat Januari 2026, IPH tertinggi kembali berada di wilayah Indonesia timur, yaitu Maluku Utara sebesar 1,26 persen yang didorong oleh komoditas beras, bawang merah, dan cabai rawit.

Selain itu, IPH tertinggi disumbang oleh provinsi Kalimantan Barat sebesar 1,07 persen dengan komoditas penyumbangnya daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit. Sementara, Papua Barat sebesar 0,81 persen yang didorong oleh daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.

Berdasarkan kabupaten/kota, BPS mencatat bahwa daerah yang terdampak bencana perlu mendapat perhatian, terutama Kabupaten Bener Meriah, Aceh yang mengalami kenaikan IPH tertinggi hingga 10,7 persen.

Komoditas yang memiliki andil terbesar, yakni daging ayam ras, beras, dan daging sapi. Kota Langsa juga mengalami kenaikan IPH sebesar 1,01 persen, yang disumbang oleh daging ayam ras, beras, dan udang basah.

"Secara umum Sumatera Barat, Sumatera Utar maupun Aceh, secara provinsi sudah mengalami penurunan IPH. Hanya ada di titik-titik kabupaten/kota tertentu saja yang IPH-nya masih mengalami kenaikan," jelas Amalia.

BPS juga mencatat bahwa di Pulau Jawa penyumbang andil kenaikan IPH disumbang oleh daging ayam ras dan cabai rawit. Sedangkan di luar Pulau Sumatera dan luar Pulau Jawa komoditas penyumbang kenaikan IPH adalah cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong efisiensi energi dan pengendalian emisi di kawasan industri yang dikelolanya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mengurangi dampak lingkungan sekaligus memastikan operasional kawasan berjalan secara berkelanjutan.

LPCK menyadari penggunaan energi listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang masih didominasi sumber energi fosil berkontribusi terhadap emisi karbon . Oleh karena itu, berbagai langkah strategis ditempuh untuk meningkatkan kesadaran perilaku ramah lingkungan serta mendorong penggunaan energi secara bijaksana dan efisien. Hashim Beberkan Potensi Kapasitas Penyimpanan Karbon di Indonesia

Deputy COO LPCK, Lukas Budi Setiawan mengatakan, sebagai pengelola kawasan industri, Perseroan secara rutin melakukan monitoring lingkungan dengan melaksanakan pengujian kualitas udara ambien di area industri setiap enam bulan sekali. ”Hasil pengujian tersebut dilaporkan secara berkala kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat dalam bentuk Laporan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan),” katanya, Senin (26/1/2026).

Tidak hanya fokus pada internal operasional, Perseroan juga melakukan pemantauan rutin terhadap tenant industri, khususnya yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi. Pemantauan ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan emisi berjalan sesuai Peraturan Kawasan dan regulasi pemerintah.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, LPCK secara aktif memberikan pemberitahuan dan mendorong perbaikan pengelolaan emisi. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan tenant, Perseroan juga secara konsisten menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengendalian emisi.

Di sisi operasional, LPCK juga menerapkan berbagai langkah efisiensi energi. Dalam pengolahan air limbah, sistem aliran gravitasi dioptimalkan untuk meminimalkan penggunaan pompa listrik. Sementara itu, pada pengolahan air bersih, Perseroan melakukan pengurangan intensitas proses backwash, pengoperasian instalasi di luar jam beban puncak, serta pemantauan konsumsi listrik secara rutin.

Sepanjang 2024, LPCK telah merealisasikan sejumlah inisiatif konkret, antara lain penggantian sistem kontrol pada motor pompa, penggunaan lampu LED untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dan area perkantoran. Juga penerapan kebijakan penghematan listrik dengan mematikan lampu dan peralatan elektronik saat tidak digunakan. Pemkab Bekasi Apresiasi CSR Urban Farming Lippo Cikarang

Efisiensi energi juga diterapkan melalui optimalisasi kendaraan operasional untuk menekan konsumsi BBM, penyediaan tandon air guna mengurangi ketergantungan pada pompa elektrik, dan penonaktifan sambungan listrik yang tidak lagi digunakan. Termasuk, penggantian lampu PJU konvensional menjadi LED yang lebih ramah lingkungan.

Melalui berbagai langkah tersebut, LPCK menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan efisiensi energi dan mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Ke depan, Perseroan akan terus memperkuat kolaborasi dengan tenant dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan kawasan industri yang berdaya saing, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan bahwa kurangnya lapangan pekerjaan formal menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan terhadap daya beli masyarakat tahun ini.

“Jadi, tekanan terhadap daya beli konsumen ini diperkirakan sepanjang 2026 akan meningkat. Salah satunya dipicu oleh adanya kesulitan untuk mencari pekerjaan di sektor formal,” ujar Bhima Yudhistira saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Selain itu, ia mengatakan, harga komoditas yang cenderung naik menjelang Ramadhan juga dapat menjadi faktor penekan daya beli konsumen.

Ia menuturkan, meskipun produksi sejumlah bahan pokok tercatat surplus, salah satunya beras, tapi suplai komoditas tersebut juga dibutuhkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini semakin masif diimplementasikan dengan anggaran yang melonjak hampir 5 kali lipat dibandingkan 2025.

“Itu akan menciptakan atau akan men-trigger (memicu) kenaikan inflasi pangan yang sebenarnya sudah mulai terasa,” kata Bhima.

Untuk mengatasi tekanan terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah perlu merevisi kebijakan perpajakan yang amat berpengaruh terhadap masyarakat kelas menengah agar dapat mendorong konsumsi domestik tetap menjadi motor pertumbuhan yang efektif.

Pihaknya menyarankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipangkas menjadi 8-9 persen untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk melakukan belanja.

Transmisi penurunan suku bunga juga perlu dipercepat, sehingga nasabah yang tengah mencicil pembayaran, misalnya melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun kredit kendaraan bermotor, bisa mendapatkan nominal cicilan yang lebih rendah.

“Selain itu juga yang perlu dilakukan adalah menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Jadi fiskal yang lebih agresif dengan defisit yang lebar itu sebenarnya harus dicek apakah kualitas belanjanya bisa mendorong penciptaan lapangan kerja,” imbuh Bhima.

Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Desember 2025, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Desember 2025 yang berada pada level optimis atau lebih dari 100, yakni sebesar 123,5.

Meskipun demikian, angka tersebut turun 0,5 poin dibandingkan IKK November 2025 yang tercatat sebesar 124.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga tercatat turun tipis masing-masing dari 111,5 dan 136,6 pada November 2025 menjadi 111,4 dan 135,6 pada Desember 2025.

Sementara Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dilaporkan meningkat menjadi 106,5 dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 103,7.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Tapi tahun ini saya memperkirakan jumlah penumpang itu hanya sampai 7.000 saja per hari

Padang Pariaman (ANTARA) - Angkasa Pura (AP) Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) memprediksi penurunan jumlah penumpang dari dan tujuan ke bandara setempat pascabanjir bandang dan tanah longsor melanda provinsi itu.

"Sebelum Posko Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dibuka, jumlah penumpang tiga minggu terakhir sudah mengalami penurunan," kata General Manager Angkasa Pura II Kantor Cabang BIM Dony Subardono di Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Senin.

Oleh karena itu, AP Kantor Cabang BIM memproyeksikan jumlah penumpang dari dan tujuan Sumbar juga mengalami penurunan saat periode libur Natal dan Tahun Baru 2026. Meskipun demikian, pihaknya memastikan kondisi itu tidak akan menurunkan semangat tim untuk melayani masyarakat.

Dony mengatakan pada libur Natal dan Tahun Baru 2025 AP Indonesia Kantor Cabang BIM mencatat total jumlah penumpang pesawat udara sebanyak 45 ribu dengan kondisi paling sibuk sebanyak 8.700 per hari.

"Tapi tahun ini saya memperkirakan jumlah penumpang itu hanya sampai 7.000 saja per hari," kata dia.

Meskipun demikian, Dony mengatakan perkiraan itu belum bisa dipastikan karena kondisi saat ini masih berfluktuasi. Apalagi, Pemerintah Provinsi Sumbar masih dalam masa tanggap masa darurat hingga 22 Desember 2025.

Ia menyebutkan saat bencana hidrometeorologi melanda Pulau Sumatra terutama Provinsi Sumbar, AP Indonesia Kantor Cabang BIM mencatat penurunan jumlah penumpang hingga 20 persen.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau Padang Pariaman, Hari mengatakan Ranah Minang masih berada dalam masa puncak musim hujan hingga Desember 2025.

"Perkiraan BMKG puncak musim hujan itu terjadi pada November dan Desember 2025," kata Hari.

Ia mengatakan dalam perkiraan BMKG setempat intensitas curah hujan hingga akhir tahun berada pada tahap sedang hingga lebat.

Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat terutama yang bermukim di daerah rawan seperti perbukitan dan daerah aliran sungai untuk tetap meningkatkan kewaspadaan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Para peneliti mengidentifikasi jenis serat "beta-glucan" yang disebut memiliki efektivitas serupa dengan Ozempic, obat diabetes yang diakui karena kemampuan "ajaib" nya dalam membantu menurunkan berat badan.

Peneliti dari University of Arizona (UA) dan University of Vienna mengidentifikasi serat beta-glucan bisa mengatur gula darah dan membantu menurunkan berat badan. Dalam laporan penelitian yang diterbitkan pada 2024, peneliti menyebut beta-glucan adalah serat yang dengan mudah ditemukan dalam oat (haver) dan barley (barli).

Penelitian dilakukan menggunakan tikus percobaan yang diberikan pakan berkandungan lemak tinggi. Hasilnya, beta-glucan ditemukan menurunkan kandungan lemak dan berat badan tikus dalam 18 pekan.

Serat lainnya seperti wheat dextrin (serat larut yang diperoleh dari pengolahan pati gandum), pektin, pati resistan, dan selulosa, tidak memiliki dampak seperti beta-glucan.

s

"Kami tahu bahwa serat sangat penting dan memberikan manfaat, permasalahannya ada banyak sekali tipe," kata Frank Duca dari UA, pada Juli.

"Kami ingin tahu serat apa yang paling bermanfaat untuk menurunkan berat badan dan memperbaiki homeostatis glukosa. Tujuannya agar bisa menberikan informasi ke publik, konsumen, dan pelaku industri pertanian."

Serat adalah sumber energi utama bagi bakteria yang hidup di sistem pencernaan, yang merupakan bagian dari mikrobioma. Namun, tingkat konsumsinya sangat rendah. Di Amerika Serikat, hanya 5 persen dari populasi yang mengonsumsi serat sesuai rekomendasi tenaga kesehatan yaitu 25-30 gram per hari.

Kondisi ini menciptakan permintaan atas serat tambahan lewat suplemen atau makanan olahan.

Seperti yang Duca sampaikan, serat sangat bervariasi dalam bentuk atau sifatnya. Serat beta-glucan dan wheat dextrin bisa larut dalam air yang berarti mudah difermentasi oleh bakteri di perut manusia. Selulosa dan pati resistan sulit larut dalam air sehingga cenderung untuk ikut "keluar" bersama kotoran manusia.

Dari hasil penelitian, beta-glucan adalah satu-satunya serat yang berhasil meningkatkan ileibakterium di perut tikus percobaan. Bakteri ini terkait erat dengan penurunan berat badan.

Dalam waktu 10 pekan, tikus yang mengonsumsi beta-glucan menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan dengan lemak yang terpangkas signifikan dibanding tikus yang diberi makan serat jenis lain.

Beta-glucan meingkatkan konsentrasi butyrate di perut para tikus, yaitu zat yang dihasilkan oleh mikrobioma untuk mencerna serat. Butyrate kemudian memicu produksi glucagon-like peptide-1 (GLP-1), yaitu protein alami yang ditiru oleh Ozempic dalam menstimulasi insulin.

"Salah satu manfaat dari serat adalah produksi GLP-1 dan peptida yang mengatur selera dan berat badan," kata Duca.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]