REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tekanan biaya operasional membuat pelaku industri tambang mulai mencari cara menekan konsumsi bahan bakar di lapangan. Penggunaan alat berat yang boros solar kini menjadi salah satu tantangan utama di tengah ketidakpastian global dan fluktuasi industri mineral serta batu bara.

PT Andalan Artha Primanusa (Andalan) menjadi salah satu perusahaan yang mulai mempercepat peremajaan armada alat berat untuk meningkatkan efisiensi energi operasional tambang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas sekaligus menekan biaya operasional perusahaan.

Direktur Utama PT Andalan Artha Primanusa, Gahari Christine, mengatakan industri tambang saat ini menghadapi tantangan berat akibat situasi geopolitik global dan naiknya biaya operasional di lapangan. Karena itu, menurut dia, perusahaan tambang dituntut lebih adaptif dalam menjaga efisiensi operasional tanpa mengganggu produktivitas.

“Peremajaan armada baru terbukti membantu meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar,” ujar Gahari dalam keterangan, Selasa (19/5/2026).

Selain mengganti armada, perusahaan juga mulai lebih selektif memilih proyek baru untuk menjaga kesehatan bisnis di tengah kondisi industri yang fluktuatif. Di tengah tekanan tersebut, Andalan tetap mencatat kinerja positif pada 2025. Perseroan membukukan margin EBITDA sebesar 39 persen dengan nilai Rp145,4 miliar, meski industri tambang sempat dibayangi cuaca ekstrem dan gangguan operasional.

Tak hanya di sektor batu bara, perusahaan juga mulai melakukan diversifikasi ke tambang nikel setelah memperoleh proyek di Halmahera Timur, Maluku Utara. Langkah ini dilakukan untuk memperluas pasar sekaligus menjaga keberlanjutan bisnis di tengah perubahan industri energi dan pertambangan.

Jakarta: Pemerintah telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,61% pada kuartal I 2026. Namun, di balik capaian tersebut masih terdapat ruang optimalisasi, khususnya pada sektor logistik dan rantai pasok yang berpotensi menjadi akselelator mesin pertumbuhan. Hal ini penting lantaran efisiensi sektor logistik Indonesia masih rendah berada pada peringkat ke-6 di level ASEAN.

Senior Vice President International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) sekaligus Ketua Dewan Pembina Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan pendekatan yang dipakai untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik perlu mempertimbangkan posisi geografis Indonesia yang strategis dalam rantai pasok global, serta mengarusutamakan perspektif integrasi multimoda, bukan hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur.

“Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu fokus memperhatikan posisi geografisnya yang strategis dalam jalur perdagangan dunia. Hal ini penting agar pendekatan logistik yang diambil juga berkepentingan untuk mengintegrasikan Indonesia dalam arus perdagangan dan rantai pasok global. Dengan begitu, pendekatan multimoda transportasi logistik nantinya juga mengarusutamakan integrasi transportasi laut dan udara, selain mengoptimalisasikan transportasi darat,” kata Yukki.

Yukki menilai dengan pendekatan multimoda yang diambil nantinya dapat mengurai komponen biaya logistik dengan lebih efisien dan optimal. Sebab, hampir 90% pergerakan logistik masih didominasi melalui transportasi darat, sedangkan transportasi laut dan udara masing-masing hanya 9% dan 1% dari total pergerakan logistik.

“Terkonsentrasinya pergerakan logistik pada transportasi darat menyebabkan tekanan pada biaya logistik yang juga terus meningkat, khususnya mengingat hambatan dari sisi kualitas jalan yang belum terstandarisasi bagi angkutan darat, kemacetan dalam kota dan akses menuju pelabuhan yang menyebabkan konsumsi bahan bakar tambahan, maupun belum terkoneksinya akses pelabuhan dengan hinterland. Maka akses logistik yang terkonsentrasi ini perlu didiversifikasi,” tambah Yukki.

Posisi Geostrategis Indonesia

Lebih lanjut, Yukki berpendapat bahwa Indonesia masih belum mengoptimalkan posisi strategisnya yang terletak pada chokepoint penting perdagangan global, seperti Selat Malaka ataupun Samudera Hindia dan Pasifik. Pada praktiknya, Indonesia masih lebih sering berperan sebagai titik transit dibandingkan pusat aktivitas logistik dan rantai pasok pada chokepoint ini.

“Misalnya kapal-kapal internasional dan kargo udara melintas pada jalur perdagangan strategis kita, tetapi proses konsolidasi, distribusi, hingga nilai tambah logistik justru banyak terjadi di negara lain yang lebih siap. Padahal dengan kesiapan sistem logistik dan rantai pasok Indonesia yang lebih efektif, value creation dari integrasi ke perdagangan global akan memperkuat perekonomian nasional. Bahkan, Indonesia berpotensi menjadi hub penting dalam rantai pasok global,” tegas Yukki.

Yukki menekankan bahwa persepsi terhadap sistem logistik dan rantai pasok nasional perlu berfokus pada pengembangan dan integrasi transportasi multimoda seiring dengan mengarusutamakan posisi geografis sebagai acuan dalam perumusuan kebijakan dan regulasi. Yukki menilai terdapat solusi jangka pendek dan panjang yang dapat dilakukan.

“Secara konkret dalam jangka pendek, penyederhanaan perizinan antara K/L (Kementerian dan Lembaga), kemudahan customs clearance, dan percepatan inspeksi, dapat mendorong peningkatan penggunan transportasi multimoda laut dan udara. Sementara dalam jangka panjang, Indonesia memerlukan pembangunan pelabuhan yang berfungsi menjadi port-hinterland connectivity agar pelabuhan dapat terintegrasi dan efisien dengan transportasi logistik darat, serta penambahan jalur kereta barang yang mengurai hambatan pada transportasi logistik darat. Pada saat bersamaan digitalisasi dan pemanfaatan Artificial Intelligence juga wajib dilakukan.” tutup Yukki.

(SAW)

Bisnis.com, MALANG — Kebijakan pemerintah yang menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) berisiko melenceng dari tujuan awal dan memicu konflik sosial baru jika tidak adadesain kebijakan yang adil dan menyeluruh.

Sosiolog Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof. Vina Salviana Darvina Soedarwo menilai kebijakan WFH yang muncul di tengah tekanan energi saat ini berpotensi menjadi solusi semu, jika tidak disertai paket kebijakan komprehensif.

"Tanpa langkah struktural seperti diversifikasi energi atau insentif bagi pekerja, WFH belum bisa disebut sebagai transformasi budaya kerja yang berkelanjutan," kata Vina Salviana Darvina Soedarwo, Kamis (2/4/2026).

Dari perspektif sosiologis, kata dia, alih fungsi rumah menjadi ruang kerja dinilai bukan lagi persoalan besar. Masyarakat telah memiliki pengalaman adaptasi sejak pandemi, namun risiko baru justru muncul pada praktik di lapangan yang berpotensi melenceng dari tujuan awal penghematan energi.

"Yang sangat dikhawatirkan adalah mereka yang seharusnya WFH malah berubah menjadi WFA (Work From Anywhere). Ketika bekerja di kafe atau tempat publik lain, mereka tetap menggunakan kendaraan bermotor, sehingga tujuan menghemat konsumsi bahan bakar tidak tercapai," ucapnya.

Dia menambahkan, pergeseran ruang kerja juga otomatis memindahkan beban konsumsi energi dari korporasi ke rumah tangga. Biaya listrik, internet, hingga kebutuhan pendukung kerja meningkat di tingkat keluarga.

Karena itulah, dia menekankan pentingnya keadilan kebijakan antara negara, perusahaan, dan pekerja.

"Pemerintah perlu merancang paket kebijakan utuh, misalnya mengombinasikan WFH dengan subsidi khusus bagi pekerja kelas bawah. Negara kita juga belum siap sepenuhnya beralih ke energi terbarukan secara massal," jelasnya.

Di sisi lain, WFH juga berpotensi memicu kecemburuan sosial. Pekerja lapangan tidak memiliki opsi bekerja dari rumah, sementara pelaku UMKM di sekitar perkantoran kehilangan konsumen harian. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.

Vina menegaskan, pemerintah perlu menyusun pedoman profesi secara transparan serta mempertimbangkan ketimpangan infrastruktur digital antardaerah. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan WFH berisiko memunculkan konflik horizontal di masyarakat.

"WFH bisa menjadi solusi, tetapi tanpa desain kebijakan yang adil dan menyeluruh, ia justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan pemerintah perihal bekerja dari rumah alias work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat mencuri perhatian pelaku pasar modal.

Di tengah pemulihan teknikal Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kebijakan itu dinilai membawa pesan tersirat yang lebih dalam, yakni potensi tekanan di sektor energi yang bisa memengaruhi arah pasar ke depan.

Pengamat pasar modal, Reydi Octa, menilai kebijakan WFH ASN tidak berdampak terhadap pergerakan IHSG saat ini.

Namun, secara tidak langsung keputusan itu mencerminkan langkah efisiensi pemerintah untuk konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM), di tengah tekanan geopolitik Timur Tengah.

“Kebijakan WFH ASN setiap Jumat secara langsung tidak berdampak signifikan ke pasar saham, namun secara tidak langsung bisa mencerminkan upaya pemerintah menjaga efisiensi (konsumsi BBM),” ujar Reydi kepada Kompas.com, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, dampak WFH lebih terasa pada sektor-sektor tertentu seperti transportasi, konsumsi harian, dan ritel yang berpotensi mengalami penyesuaian aktivitas, terutama menjelang akhir pekan.

Meski demikian, pengaruhnya terhadap indeks secara keseluruhan dinilai terbatas.

“Dampaknya ke pasar lebih ke sektor tertentu seperti transportasi, konsumsi harian, dan ritel yang berpotensi mengalami penyesuaian aktivitas di akhir pekan, meski sifatnya terbatas dan tidak menjadi penggerak utama IHSG,” paparnya.

Lebih lanjut, penerapan WFH tidak hanya terbatas pada sektor publik.

Dorongan kepada sektor swasta untuk melakukan hal serupa sebagai bagian dari efisiensi energi menjadi sinyal bahwa risiko global, khususnya terkait krisis energi akibat eskalasi konflik Timur Tengah, mulai berdampak ke aktivitas ekonomi riil di Tanah Air.

Investment Specialist PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI), Azharys Hardian, menilai pengurangan mobilitas rutin pada hari Jumat berpotensi menekan konsumsi BBM, hingga pendapatan emiten di bidang transportasi darat dan penyedia logistik. Misalnya PT Blue Bird Tbk (BIRD).

Namun, ia menilai dampak tersebut masih bersifat marginal dan belum cukup kuat untuk menjadi katalis utama pergerakan IHSG.

“Pengurangan mobilitas rutin di hari Jumat dapat menekan volume konsumsi BBM harian dan pendapatan emiten transportasi darat, seperti Blue Bird atau penyedia logistik. Namun, skalanya masih bersifat marginal,” ucap Azharys kepada Kompas.com.

Di sisi lain, kebijakan WFH justru berpotensi memberikan sentimen positif bagi sektor digital dan telekomunikasi.

Peningkatan aktivitas kerja jarak jauh mendorong kebutuhan data dan konektivitas, sehingga secara psikologis dapat menjaga sentimen terhadap saham-saham seperti PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Indosat Tbk (ISAT), dan PT XL Axiata Tbk (EXCL).

Meski demikian, pasar dinilai lebih mencermati alasan di balik kebijakan tersebut.

Jika WFH dipersepsikan sebagai sinyal adanya tekanan serius pada cadangan energi atau kondisi fiskal, maka hal ini berpotensi memicu volatilitas di pasar keuangan, termasuk pada nilai tukar rupiah.

“Pasar modal lebih mengkhawatirkan reasoning di balik kebijakan ini yakni krisis energi. Jika pasar melihat WFH sebagai sinyal bahwa cadangan energi atau fiskal kita sedang dalam tekanan serius, hal ini bisa memicu volatilitas jangka pendek pada nilai tukar rupiah,” tukas Azharys.

Tekanan terhadap rupiah dapat menjadi sentimen negatif bagi pasar saham, terutama jika diikuti oleh kenaikan harga energi dan inflasi yang lebih tinggi.

Dalam kondisi seperti itu, IHSG berpotensi kembali masuk ke fase risk-off.

Lebih jauh, langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong swasta melakukan WFH untuk efisiensi energi dipandang sebagai langkah defensif yang perlu dicermati.

Dari sisi korporasi, kebijakan WFH memberikan peluang efisiensi biaya operasional, terutama pada penggunaan listrik dan utilitas kantor.

Hal itu juga berpotensi membantu menjaga margin laba perusahaan, khususnya di sektor non-manufaktur.

Namun, risiko produktivitas tetap menjadi perhatian.

Pola kerja jarak jauh berpotensi menimbulkan hambatan dalam koordinasi bisnis yang pada akhirnya dapat memengaruhi output. Jika produktivitas menurun dalam jangka panjang, maka kinerja emiten, khususnya dari sisi laba per saham (earnings per share/EPS), dapat terdampak.

“Risiko produktivitas, masalah utama adalah potensi friction dalam koordinasi bisnis yang bisa menggerus output nasional. Jika produktivitas turun, maka earnings per share (EPS) emiten secara agregat bisa terdampak dalam jangka panjang,” lanjut Azharys.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan WFH ASN setiap Jumat dipilih karena kegiatan kerja pada hari itu tidak seperti hari Senin hingga Kamis.

Menurutnya, kebijakan kerja empat hari dalam seminggu juga sudah pernah diterapkan di sejumlah kementerian/lembaga (K/L) pada masa pandemi Covid-19.

"Kita pilih Jumat karena memang hari Jumatnya kan setengah, artinya tidak sepenuh Senin sampai Kamis," ucap dia.

Ia pun menegaskan bahwa pelayanan publik akan terus berjalan meski ada kebijakan WFH setiap hari Jumat.

"Pelayanan publik tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal, dan yang lain tetap berjalan. Itu dipersilakan yang di kantornya mengatur dengan aplikasi tertentu," lanjutnya.

Menurut Airlangga, kebijakan WFH ini akan diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri.

Lantaran ada sektor tertentu yang dikecualikan dalam penerapan WFH ASN.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengimbau masyarakat agar tidak sering bepergian yang tidak produktif untuk efisiensi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kami minta dengan hormat kepada seluruh masyarakat yang dianggap melakukan perjalanan tidak perlu sebaiknya dihindari untuk melakukan penghematan energi, BBM, dan penghematan-penghematan lagi," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Secara khusus, Muzani menyampaikan bahwa MPR akan melaksanakan penghematan energi dengan menerapkan WFH dan WFA sebagaimana aturan yang segera diterapkan oleh pemerintah.

"Kita banyak di rumah untuk melakukan kegiatan WFH. Mudah-mudahan dengan kegiatan itu bisa lebih produktif, lebih fokus, dan lebih bisa menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif lagi," jelasnya.

Menurutnya, masyarakat perlu bersyukur di tengah-tengah kondisi geopolitik yang bergejolak. Pasalnya, kata dia, kondisi negara dinilai masih cukup baik.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menyampaikan pemberlakuan WFA atau WFH bagi pegawai MPR mulai berlaku 1 April 2026, termasuk menghemat penggunaan listrik.

"WFH dan WFA itu dimulai pada 1 April besok, aturan itu sudah kita mulai dan penghematan listrik pun dilakukan dengan kita membatasi jam kerja. Jadi listrik ini akan dipadamkan juga di jam 18.00 WIB," katanya kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa pemadaman listrik telah diterapkan sejak kemarin, tetapi pengumuman resmi dari MPR terkait pembagian sistem kerja WFA dan WFO baru disampaikan hari ini.

Pengaturan pembagian sistem kerja diatur oleh eselon II dan diupayakan tidak mengganggu efektivitas kinerja pimpinan, anggota, maupun sekretariat MPR.

"Jadi, ada pengaturan khusus di mana pengaturan itu kita akan melaksanakan pas hari kerja, di mana hari Jumat ada pembagian piket. Satu unit itu diwakili oleh hanya dua orang, yang lainnya WFA atau WFH," jelasnya.

Dia memastikan setiap pegawai tetap bekerja efektif dan tidak memanfaatkan momen WFA atau WFH untuk bekerja sembari jalan-jalan, karena setiap pegawai harus siap ke kantor jika dibutuhkan.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tengah mengkaji penerapan sistemwork from anywhere(WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya eskalasi geopolitik global.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kewenangan daerah dalam menentukan hari pelaksanaan WFA.

“Kalau diberikan kewenangan ke provinsi untuk menentukan hari, jadi ini sudah bukan soal iya (setuju) atau tidak, kalau iya, iya sudah. Tapi kita kaji dulu harinya,” ujar Deru, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, penentuan hari pelaksanaan WFA menjadi aspek penting agar implementasi kebijakan tersebut tetap proporsional.

Dia mencontohkan, apabila kebijakan itu diterapkan pada Selasa atau Kamis, dikhawatirkan pegawai yang tidak disiplin akan memanfaatkan Senin dan Jumat sebagaiharpitnas(hari kejepit nasional).

Sementara itu, jika diterapkan pada Senin, kebijakan tersebut dinilai berpotensi membuat masa libur pegawai menjadi terlalu panjang.

“Maka apa yang paling proporsional, sementara ini mungkin Rabu. Tapi belum tahu ini masih dikaji,” jelasnya.

Deru menambahkan, dari sisi efisiensi anggaran, kebijakan WFA dinilai cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan sementara, penerapan WFA selama empat hari dalam satu bulan dapat menghemat sekitar 18% belanja operasional BBM.

“Lumayan itu, tapi ada dua yang tidak boleh berkurang, yaitu produk atau kinerja, dan juga ekosistem ekonomi di lapangan. Ini yang perlu dikaji lebih dalam,” tutupnya

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk menghemat penggunaan gas minyak bumi cair alias LPG di tengah kelanjutan situasi perang Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, yang berdampak terhadap pasokan energi global.

Dia menjelaskan, pemerintah dan masyarakat perlu secara bersama-sama menjaga kecukupan LPG nasional, mengingat konflik di Timur Tengah itu belum berujung. Lebih lagi, Bahlil menyebut bahwa pasokan gas LPG Tanah Air didominasi impor.

“Saya menyarankan kepada masyarakat kita untuk bijaksana dalam memakai LPG. Kita tahu bahwa LPG kita 70% kita impor,” kata Bahlil usai bertemu sejumlah menteri di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (27/3/2026).

Saat ini, dia menyebut bahwa stok gas LPG maupun bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri masih terkendali, dalam artian sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan pemerintah.

Bahlil juga menyampaikan bahwa sejumlah kapal pengangkut LPG dari negara lain tengah berada dalam perjalanan untuk memasok persediaan ke Indonesia.

Namun demikian, dia menuturkan bahwa dinamika perang yang tidak menentu perlu disikapi dengan ikhtiar oleh pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini bijaksana dalam pemakaian LPG.

“Sekalipun kita ada duit, tapi kalau barangnya kita harus berebut dengan negara lain. Nah, ini kan kita harus benar-benar menjaganya. Itu maksud saya,” pungkas politikus Partai Golkar ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) apabila terjadi krisis imbas perang.

Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dapat tembus hingga 20% melalui kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan yang disebut akan diterapkan dalam waktu dekat.

Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna menilai angka penghematan yang dipatok pemerintah masih terlalu tinggi. Pasalnya, cakupan kebijakan yang terbatas hanya pada hari tertentu dan kelompok pekerja tertentu akan meminimalisir dampak signifikannya.

“Klaim pemerintah [hemat] 20% terlalu tinggi, mengingat pada lockdown Covid-19 pengurangan BBM hanya sekitar 10%-15%,” ujar Putra kepada Bisnis, Kamis (26/3/2026).

Putra menjelaskan bahwa pada masa pandemi, pembatasan mobilitas jauh lebih ketat dan masif dibandingkan rencana WFH saat ini. Dengan skenario satu hari kerja dari rumah yang dimulai dari ASN, angka penurunan konsumsi energi perlu diestimasi kembali secara lebih seksama.

Meski dampaknya diperkirakan tidak akan terlalu besar, kebijakan ini dipandang tetap memiliki nilai positif sebagai bagian dari diversifikasi solusi. Dia menambahkan bahwa skenario ini harus tetap dicoba karena opsi kebijakan lain untuk menekan konsumsi BBM saat ini sangat terbatas.

Untuk itu, pemerintah didorong untuk segera merumuskan detail teknis agar implementasinya tidak sekadar menjadi formalitas tanpa dampak nyata.

Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi memicu benturan kepentingan dengan para pelaku usaha di sektor riil. Dunia usaha memiliki kekhawatiran terhadap penurunan produktivitas serta berkurangnya serapan konsumsi masyarakat akibat berkurangnya mobilitas.

Pemerintah perlu mencari jalan tengah dan melakukan pemetaan secara sektoral agar kebijakan ini dapat berjalan optimal. Penyesuaian skema kerja yang tepat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara target efisiensi energi nasional dan stabilitas produktivitas ekonomi.

"Tentunya para pelaku usaha memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah karena potensi imbas penurunan konsumsi dan produktivitas sehingga perlu dilihat jalan tengahnya dan secara sektoral bagaimana bisa lebih optimal," pungkasnya.

Senada, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons gagasan pemerintah untuk menerapkan WFH guna menghemat konsumsi BBM. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menjelaskan kebijakan itu tak bisa diterapkan untuk semua sektor usaha.

"Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tetapi kita juga mesti melihat bahwa tidak semudah itu untuk bisa menerapkan WFH,” kata Shinta.

Menurutnya, skenario WFH tentu tidak bisa diterapkan khususnya di sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerja. Oleh karena itu, Shinta mendorong agar penyesuaian dapat dilakukan sesuai karakteristik perusahaan apabila gagasan WFH diterapkan dalam waktu dekat.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memberikan sejumlah dampak terhadap dunia usaha, khususnya struktur biaya operasional. Shinta menggarisbawahi kenaikan harga minyak imbas perang turut berdampak terhadap membengkaknya biaya logistik dan aktivitas ekspor-impor. Terdapat pula volatilitas nilai tukar rupiah yang patut menjadi perhatian.

“Jadi ini semua satu situasi yang sama-sama harus kita cermati dan bagaimana pemerintah bisa terus mendukung dengan kondisi yang ada,” terangnya.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Menteri Keuangan Purbaya perpanjang batas lapor SPT hingga 30 April 2026 hingga Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebut kebijakan hemat BBM bukan karena kondisi darurat bahan bakar. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Menteri Keuangan Purbaya perpanjang batas lapor SPT hingga 30 April

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) hingga 30 April 2026 dari semula 31 Maret 2026. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Wacana WFH, Mendagri pastikan layanan esensial akan tetap berjalan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan wacana kerja dari rumah (work from home/WFH) bukanlah sesuatu yang baru dan akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait kesiapan layanan esensial yang tetap berjalan. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠TNI: Jabatan Kabais telah diserahkan imbas kasus air keras

Markas Besar TNI mengatakan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) yang dijabat Letjen TNI Yudi Abrimantyo telah diserahkan, imbas pengusutan kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Purbaya tambah penempatan dana SAL Rp100 triliun ke perbankan

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah kembali menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun ke perbankan.

Dengan penambahan tersebut, total dana SAL yang telah ditempatkan di perbankan mencapai sekitar Rp300 triliun. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Kemhan: Kebijakan hemat BBM bukan karena kondisi darurat bahan bakar

Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan keputusan untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan Kemhan bukan karena kondisi darurat.

"Kebijakan ini diambil sekarang sebagai langkah antisipatif dan kehati-hatian, bukan karena kondisi darurat," kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rico Ricardo Sirait. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional Indonesia mulai menerapkan strategi penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai respons atas tekanan energi global yang kian meningkat. Salah satu langkah yang diambil adalah penyesuaian pola kerja, termasuk pengurangan hari operasional pada fungsi tertentu.

Kebijakan ini menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah menekan konsumsi energi nasional, bukan sekadar mengubah sistem kerja. Pengurangan hari kerja ditempatkan sebagai instrumen untuk membatasi mobilitas dan penggunaan BBM.

Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar penerapan kebijakan ini di sektor pertahanan. Pemerintah mendorong pengelolaan sumber daya strategis secara lebih efisien dan terukur.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa efisiensi difokuskan pada penggunaan energi yang berbasis prioritas. Langkah ini mencakup seluruh aktivitas yang berkontribusi terhadap konsumsi BBM.

"Langkah-langkah yang disiapkan mencakup pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas, termasuk dalam operasional alutsista dan mobilitas dinas," ujar Rico dikutip dari ANTARA.

Dalam implementasinya, pembatasan mobilitas menjadi kunci utama penghematan energi. Penggunaan kendaraan dinas dikurangi dan aktivitas perjalanan dibatasi untuk menekan penggunaan BBM.

Penyesuaian hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan dilakukan sebagai bagian dari strategi tersebut. Dengan berkurangnya aktivitas harian, konsumsi BBM diharapkan turun secara signifikan.

Selain itu, pengaturan transportasi pegawai juga dioptimalkan agar lebih hemat energi. Skema ini dirancang untuk menjaga efisiensi tanpa mengganggu produktivitas.

Penggunaan alat utama sistem persenjataan turut disesuaikan berdasarkan kebutuhan operasional. Prioritas ditetapkan agar konsumsi BBM tetap terkendali tanpa mengurangi kesiapan pertahanan.

Rico menegaskan bahwa langkah ini bukan akibat krisis energi yang mendesak. Cadangan energi nasional disebut masih dalam kondisi aman.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi gejolak global. Efisiensi dilakukan sebagai langkah preventif, bukan reaktif.

Kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menekan konsumsi energi secara lebih luas. Sejumlah sektor lain mulai diarahkan untuk melakukan langkah serupa.

Pengurangan mobilitas dan pengaturan pola kerja menjadi instrumen utama dalam strategi tersebut. Tujuannya adalah menjaga stabilitas energi nasional di tengah ketidakpastian global.

"Melalui langkah ini, Kemhan dan TNI mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama memperkuat ketahanan nasional dengan mengedepankan efisiensi, tanggung jawab, dan semangat bela negara," kata Rico. Ajakan ini menegaskan pentingnya peran kolektif dalam penghematan energi.

Langkah ini menunjukkan bahwa efisiensi BBM kini menjadi prioritas lintas sektor, termasuk di bidang pertahanan. Kebijakan tersebut menegaskan bahwa pengelolaan energi telah menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan gagasan pemerintah untuk penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH) untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) tak bisa diterapkan untuk semua sektor usaha.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani memahami bahwa penghematan penggunaan bahan bakar perlu dilakukan untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga minyak imbas perang Amerika Serikat (AS) dan Iran di Timur Tengah.

“Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tetapi kita juga mesti melihat bahwa tidak semudah itu untuk bisa menerapkan WFH,” kata Shinta saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, skenario WFH tentu tidak bisa diterapkan khususnya di sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerja.

Oleh karena itu, Shinta mendorong agar penyesuaian dapat dilakukan sesuai karakteristik perusahaan apabila gagasan WFH diterapkan dalam waktu dekat.

“Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi daripada perusahaan masing-masing. Terutama untuk karyawan pabrik dan lain-lain, itu kan tidak mungkin mereka pakai sistem WFH,” ujarnya.

Di samping itu, dia menerangkan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memberikan sejumlah dampak terhadap dunia usaha, khususnya struktur biaya operasional.

Shinta menggarisbawahi kenaikan harga minyak imbas perang turut berdampak terhadap membengkaknya biaya logistik dan aktivitas ekspor-impor. Terdapat pula volatilitas nilai tukar rupiah yang patut menjadi perhatian.

“Jadi ini semua satu situasi yang sama-sama harus kita cermati dan bagaimana pemerintah bisa terus mendukung dengan kondisi yang ada,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi bahan bakar minyak (BBM) apabila terjadi krisis imbas perang.

Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah adalah penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dan pengurangan hari kerja.

“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mulai mengkaji penerapan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan pengurangan hari kerja demi menghemat penggunaan BBM. Ekonom menilai upaya tersebut cukup rasional.
Langkah itu mulai menjadi perhatian seiring melonjaknya harga minyak global imbas konflik Timur Tengah. Terlebih RI masih mengimpor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari (bph).
Adapun, harga minyak global sudah menembus level di atas US$100 per barel. Padahal, asumsi harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 berada di level US$70 per barel.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai, langkah membatasi penggunaan BBM cukup rasional sebagai respons awal. Apalagi, sejumlah negara tetangga seperti Filipina dan Thailand.
Menurutnya, langkah pembatasan pembelian BBM dengan memberlakukan skema WFH atau hari kerja bisa diberlakukan untuk aparatur negeri sipil (ASN).
"Logikanya sederhana, kalau mobilitas ASN berkurang, penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan harian juga ikut turun, sehingga konsumsi BBM bisa ditekan. Kita juga pernah melihat pengalaman serupa saat pandemi Covid-19 ketika banyak pegawai bekerja dari rumah dan konsumsi BBM nasional ikut menurun," tutur Yusuf kepada Bisnis, Minggu (15/3/2026).
Menurutnya, keuntungan dari penerapan WFH atau pengurangan hari kerja adalah implementasinya relatif cepat dan tidak membutuhkan tambahan anggaran negara. Bahkan, justru bisa menghemat belanja operasional pemerintah.
Selain itu, langkah ini juga memberi sinyal ke pasar bahwa pemerintah berupaya mengendalikan konsumsi energi dan menjaga disiplin fiskal di tengah gejolak harga minyak global.
Namun, Yusuf juga melihat ada keterbatasan dari kebijakan itu. Menurutnya, WFH atau pengurangan hari kerja pada dasarnya hanya menyasar konsumsi BBM di sektor pemerintahan.
Sementara, porsi terbesar konsumsi energi justru berasal dari masyarakat dan sektor transportasi yang lebih luas. Oleh karena itu, dampak penghematannya secara nasional kemungkinan tidak terlalu besar.
Di sisi lain, kalau diterapkan terlalu luas atau terlalu lama, kebijakan ini juga berpotensi memperlambat layanan publik dan aktivitas ekonomi tertentu, terutama di daerah yang infrastruktur digitalnya belum sepenuhnya siap.
"Karena itu, menurut saya langkah ini sebaiknya dilihat sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas. Selain penghematan energi melalui WFH, pemerintah juga perlu menunjukkan disiplin anggaran dari sisi internal birokrasi," imbuh Yusuf.
Dia mencontohkan, pemerintah dapat meninjau kembali berbagai belanja yang tidak mendesak, termasuk efisiensi perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga penghematan tunjangan pejabat tinggi di kementerian dan lembaga.
"Komponen tunjangan kinerja dalam struktur penghasilan pejabat sebenarnya cukup besar, sehingga penyesuaian sementara pada kelompok jabatan tertinggi bisa menjadi sinyal solidaritas fiskal sekaligus membantu mengurangi tekanan anggaran," kata Yusuf.

Opsi Diskon Transportasi Publik

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa pembatasan penggunaan BBM lewat kebijakan WFH sah-sah saja. Asalkan, ada bantuan subsidi upah untuk kompensasi jam kerja pegawai yang berkurang.
Bhima menekankan bahwa yang harus dihindari itu pembatasan penggunaan BBM di SPBU. Sebab, hal itu bisa timbulkan penimbunan dan panic buying.
"Inflasinya terlalu tinggi jika pembelian di SPBU yang dibatasi. Sekarang pemerintah fokus saja dengan pengurangan konsumsi BBM lewat perubahan prilaku," kata Bhima.
Dia pun mengusulkan agar pemerintah memberikan diskon transportasi publik hingga Rp1. Dengan begitu, konsumsi BBM kendaraan pribadi berkurang.
Selain itu, jalur-jalur sepeda di normalisasi kembali. Sebab, itu juga di masyarakat urban sangat berpengaruh ke perilaku.
"Di sisi yang lain, stimulus untuk jaga daya beli bisa dirilis secepatnya. sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dijaga. solusi nya memang geser alokasi anggaran yang belum prioritas," kata Bhima.
Sebelumnya, Prabowo meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk mengkaji sejumlah langkah efisiensi BBM apabila terjadi krisis. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau WFH dan pengurangan hari kerja.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Dalam kesempatan itu Prabowo menyampaikan perkembangan situasi di kawasan Eropa dan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi harga energi dunia, termasuk BBM, yang pada akhirnya juga dapat berdampak pada harga pangan.
“Kita menghadapi perkembangan global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Hal ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan memengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa memengaruhi harga makanan,” ujar Prabowo.
Menurutnya, pemerintah telah mengamankan sejumlah aspek fundamental, terutama terkait ketahanan pangan. Meskipun demikian, langkah antisipatif tetap perlu disiapkan untuk menghadapi kemungkinan tekanan pada sektor energi.
Kepala Negara menekankan bahwa penghematan konsumsi BBM perlu menjadi perhatian bersama. Dia mengingatkan agar Indonesia tidak merasa terlalu aman tanpa melakukan langkah pengendalian dan antisipasi dalam menghadapi berbagai kemungkinan.
“Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Artinya, kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun yang terjadi kita aman. Kita bersyukur kita aman, tetapi kita juga harus tetap berupaya mengurangi konsumsi BBM kita,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo menyinggung langkah yang diambil beberapa negara dalam menghadapi potensi krisis energi. Salah satunya adalah Pakistan yang menerapkan sejumlah kebijakan penghematan secara ketat.
“Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah, untuk semua kantor pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah, kemudian hari kerja mereka dipotong menjadi hanya empat hari,” ungkapnya.