Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/YoY) pada Juni 2026 di Provinsi Jawa Timur berada pada level 3,36%, melampaui catatan nasional pada periode yang sama sebesar 3,34%.

Kelompok pengeluaran perawatan pribadi, transportasi, hingga makanan menjadi komponen penyumbang utama inflasi tahunan di Jatim pada periode tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jatim Herum Fajarwati memaparkan catatan inflasi yang dibukukan tersebut sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengalami peningkatan selama satu tahun terakhir.

"Inflasi year on year sebesar 3,36% terjadi pada Juni 2026, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,52 pada Juni 2025 menjadi 112,17 pada Juni 2026," ungkap Herum saat jumpa pers, Rabu (1/7/2026).

Ia mengungkapkan inflasi tahunan yang terjadi pada Juni 2026 tersebut secara utamanya disumbang oleh tiga kelompok pengeluaran masyarakat. Pertama, penyumbang inflasi terbesar di Jatim adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 10,34%, yang memberikan andil terhadap inflasi y-on-y pada Provinsi Jawa Timur sebesar 0,73%.

"Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi y-on-y, di antaranya emas perhiasan, pasta gigi, sampo, bedak, dan pembalut wanita," ucapnya.

Kedua, kelompok transportasi yang memberikan andil terhadap inflasi tahunan di Jatim sebesar 5,87%, dan memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,72%. BPS mencatat tekanan harga pada kelompok pengeluaran ini utamanya didorong oleh kenaikan angkutan udara dan bensin.

"Lalu, terdapat mobil, sepeda motor, pemeliharaan/servis, serta pelumas/oli mesin yang memberikan andil inflasi tahunan di Provinsi Jawa Timur pada Juni 2026," tuturnya.

Ketiga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan harga secara tahunan pada Juni 2026 sebesar 4,01%, serta memberikan andil terhadap inflasi tahunan di Jatim sebesar 1,10%.

"Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain adalah beras, minyak goreng, daging sapi, cabai, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, cabai merah, air kemasan, tahu mentah, tempe, Sigaret Kretek Tangan (SKT), wortel, jeruk, Sigaret Putih Mesin (SPM), ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan bandeng/ikan bolu, pepaya, dan udang basah," tuturnya.

Selanjutnya, inflasi bulanan Jatim pada Juni 2026 (month-to-month/MtM) tercatat sebesar 0,30%, dengan inflasi tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 0,46%, dan terendah di Kabupaten Sumenep sebesar 0,01%. Kelompok pengeluaran transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan Juni 2026 di Jatim dengan andil 0,31%.

Bisnis.com, SURABAYA – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan akan menegakkan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

Kepala Satgas Pangan Polda Jatim Kombes Pol. Roy HM Sihombing menyatakan pihaknya telah menyebarluaskan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 285/TS.02.02/K/2026 tertanggal 9 Juni 2026 itu kepada segenap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres atau Polresta wilayah setempat.

Namun, ia mengakui unit operasional kepolisian terkait yang tersebar di masing-masing daerah tersebut secara serta-merta belum melakukan penegakan HAP telur di tingkat produsen dengan optimal.

"Mungkin jajaran kami ada yang cepat, ada yang tidak dalam menindaklanjuti itu (HAP Bapanas terkait telur). Yang jelas, saya sudah ingatkan kembali ke para jajaran saya, para Kasatreskrim untuk segera memonitor dan menindaklanjuti surat yang sudah dibuat oleh Kepala Bapanas tersebut," beber Roy di Surabaya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Ia juga menjelaskan Satgas Pangan Polda Jatim bersama dengan Pemprov Jatim berencana untuk mengumpulkan para pedagang perantara (middleman) guna mendalami penyebab gejolak terhadap harga beli komoditas protein hewani tersebut yang dirasa semakin mencekik produsen di tingkat hulu.

Selain itu, Roy juga meminta kepada para peternak untuk dapat pro aktif melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan praktik-praktik permainan harga telur di luar aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

"Kalau ada dugaan permainan, kami juga meminta bantuan para peternak sekalian untuk diinformasikan kepada kami. Mungkin ada para pengusaha yang tidak benar, dan hendak melakukan monopoli atau melakukan perbuatan curang, tolong diinformasikan kepada kami, dan bila terbukti kami akan lakukan penindakan secara tegas mengacu pada Undang-Undang pangan atau Undang-Undang peternakan, Undang-Undang perlindungan konsumen, dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy mengatakan Satgas Pangan Polda Jatim juga telah berkomunikasi secara intensif dengan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim di bawah komando Kombes Pol. Bimo Ariyanto guna menekan liarnya informasi pergerakan harga telur di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) para peternak rakyat.

Seperti diketahui, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir secara dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang.

Para peternak mengeluhkan keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

Satgas Pangan Polda Jatim juga telah membuka layanan saluran siaga atau hotline yang akan menampung setiap laporan mengenai fenomena tak wajar, seperti ketidaksesuaian harga beli hingga dugaan praktik kejahatan niaga, terhadap bahan pangan di lapangan.

Aduan tersebut dapat dikirimkan lewat pesan singkat ke nomor 0813 3000 5267.

Bisnis.com, MALANG — Program Satu Rekening Satu Pelajar KEJAR di Kabupaten Malang telah mencatat lebih dari 568.527 rekening pelajar dengan total saldo sekitar Rp187,67 miliar hingga 31 Mei 2026.

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, menilai angka itu menunjukkan peningkatan partisipasi pelajar dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini melalui penguatan budaya menabung sebagai fondasi pembentukan generasi yang cerdas finansial,” ujarnya pada Program Kejar di Pendapa Kab. Malang, Selasa (30/6/2026).

Komitmen tersebut, kata dia, diwujudkan melalui kolaborasi OJK Malang bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, dan industri perbankan dalam penyelenggaraan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan Rajin Menabung (RABU) di satuan pendidikan se-Kabupaten Malang dengan mengusung tema “Pelajar Makmur, Cerdas Finansial”.

Kegiatan yang dihadiri Bupati Malang Sanusi, Kepala OJK Malang Farid Faletehan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Siti Nurfalinda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Prasetyani Arum Anggorowati, serta diikuti lebih dari 500 kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut juga diikuti sekitar 1.100 peserta secara daring.

Farid mengapresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung implementasi Program KEJAR. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, satuan pendidikan, dan industri jasa keuangan menjadi kunci dalam membangun budaya menabung sejak dini.

“Melalui Program KEJAR, OJK mendorong semakin banyak pelajar memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus membangun perilaku pengelolaan keuangan yang bijak,” ujarnya.

Menurutnya, budaya menabung yang ditanamkan sejak dini diharapkan dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam mengambil keputusan keuangan yang bertanggung jawab di masa depan.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan, kata dia, OJK berharap Program KEJAR dan RABU tidak hanya meningkatkan kepemilikan rekening tabungan pelajar, tetapi juga menanamkan budaya menabung, disiplin dalam mengelola keuangan, serta perilaku finansial yang bertanggung jawab sejak usia dini sebagai fondasi menuju masyarakat yang semakin inklusif dan sejahtera

Senada dengan hal tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Siti Nurfalinda menyampaikan bahwa Program KEJAR dan RABU sejalan dengan berbagai program edukasi keuangan Bank Indonesia, antara lain melalui Gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

Bupati Malang Sanusi berharap kolaborasi yang terjalin dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi muda yang lebih mandiri dan sejahtera.

“Kebiasaan menabung sejak dini tidak hanya membentuk kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga menumbuhkan karakter disiplin, tanggung jawab, dan perencanaan yang baik,” ujar Sanusi.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Program KEJAR dan RABU di Satuan Pendidikan Kabupaten Malang sebagai pembaruan komitmen yang telah dibangun sejak tahun 2021.

Penandatanganan tersebut menjadi bentuk penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas implementasi program secara berkelanjutan.

Kegiatan juga diisi dengan penyerahan lebih dari 5.000 rekening Simpanan Pelajar (Simpel) oleh BRI, Bank Mandiri, BSI, BNI, Bank Jatim, dan BPR Artha Kanjuruan Pemerintah Kabupaten Malang kepada siswa SD dan SMP/MTs negeri maupun swasta di Kabupaten Malang. (K24)

SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Regional Jawa Timur , Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus). Kunjungan kerja ini untuk memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal pelaksanaan program transisi energi pemerintah yang tengah dipercepat dalam beberapa tahun terakhir.

Kunjungan yang berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) diawali dengan Management Walkthrough (MWT) ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap kesiapan operasional fasilitas energi strategis milik Pertamina.

Dalam kunjungannya ke AFT Juanda, Iriawan menekankan pentingnya kesiapan Pertamina dalam mendukung pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus menekan emisi karbon sektor penerbangan.

Iriawan mengatakan, langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission. "Tugas menjaga pasokan avtur juga menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok maupun jeda pelayanan," ujar Iriawan di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi SAF sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kemandirian energi nasional serta pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Usai meninjau AFT Juanda, dia melanjutkan kunjungannya ke IT Surabaya, salah satu terminal energi terintegrasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran vital dalam distribusi energi di kawasan timur Indonesia.

Manager IT Surabaya Indriati Purba Lestari melaporkan seluruh fasilitas dan infrastruktur terminal telah siap mendukung penyediaan sekaligus distribusi biosolar B50 menjelang rencana peluncuran program tersebut oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Menanggapi laporan tersebut, Iriawan meminta IT Surabaya menjadi pelopor pengembangan energi hijau di lingkungan Pertamina sekaligus menjadi contoh bagi terminal lainnya dalam mengimplementasikan program energi berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang menggantungkan nasibnya pada belas kasihan pasar global," ungkapnya.

Selain menyoroti pengembangan energi baru terbarukan, Iriawan juga meminta manajemen memperkuat sistem digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi kebocoran distribusi energi yang dapat merugikan negara.

Di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi, Iriawan juga menekankan pentingnya menjaga keandalan aset-aset vital, mulai dari tangki timbun, dermaga (jetty), hingga jaringan pipa di IT Surabaya agar tetap beroperasi secara optimal.

Menurut dia, penguatan cadangan operasional (operational buffer) menjadi langkah penting agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi menghadapi gejolak pasar energi dunia serta memastikan pasokan tetap aman bagi masyarakat.

Meski mendorong transformasi dan efisiensi, Iriawan mendorong aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional Pertamina. ”Budaya Corporate Life Saving Rules harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat,” kata Iriawan.

Surabaya (ANTARA) - PT Jamkrida Jawa Timur menjelaskan alasan pengajuan tambahan penyertaan modal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp100 miliar yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas penjaminan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Timur Untung Heri Sukariyanto mengatakan tambahan modal tersebut akan memperkuat struktur permodalan perusahaan sekaligus meningkatkan kemampuan Jamkrida dalam memberikan penjaminan kredit kepada UMKM di Jawa Timur.

“Tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar ini akan menambah kapasitas penjaminan kredit di Jamkrida Jatim,” kata Untung dalam diskusi publik bertema Sinergi BUMD Jelang Penyertaan Modal PT Jamkrida Jawa Timur di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan sebelumnya Jamkrida Jatim mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar. Namun, dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim, nilai yang disepakati menjadi Rp100 miliar.

Menurut dia, tambahan modal diperlukan karena kapasitas penjaminan Jamkrida saat ini sudah mendekati batas maksimal sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untung menyebutkan, dengan modal yang ada saat ini, Jamkrida Jatim memiliki kemampuan penjaminan kredit hingga sekitar Rp9 triliun. Sementara realisasi penjaminan telah mencapai sekitar Rp8,2 triliun.

“Artinya operasional masih berjalan, tetapi ruang untuk ekspansi sudah semakin terbatas sehingga membutuhkan tambahan penyertaan modal,” katanya.

Untung menjelaskan, tambahan penyertaan modal Rp100 miliar tersebut berpotensi meningkatkan kapasitas penjaminan hingga sekitar Rp4 triliun dengan mengacu pada ketentuan rasio penjaminan yang berlaku.

Dampaknya, kata dia, akan langsung dirasakan oleh sektor UMKM. Saat ini rata-rata kredit UMKM yang dijamin Jamkrida Jatim berada di kisaran Rp37,5 juta per pelaku usaha.

“Dengan tambahan modal Rp100 miliar, diperkirakan Jamkrida dapat memperluas jangkauan penjaminan kepada sekitar 106 ribu UMKM,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan penyertaan modal dasar PT Jamkrida Jatim sebesar Rp600 miliar, dan saat ini terpenuhi Rp180 miliar hingga muncul usulan penambahan penyertaan modal Rp100miliar.

Penambahan penyertaan modal Jamkrida Jatim menjadi bagian dari upaya penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses pembiayaan bagi sektor produktif.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Polda Jawa Timur berhasil membongkar tiga kasus penyelundupan dan perdagangan ilegal terhadap puluhan gading gajah, ratusan ekor kupu-kupu dilindungi, serta puluhan ribu benih benih lobster (BBL).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan ketiga perkara tersebut adalah kejahatan dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan sekaligus merugikan kepentingan bangsa dan negara.

"Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, ketiga perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun memiliki satu benang merah yang sama, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian ekosistem serta merugikan kepentingan bangsa," beber Jules, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan kejahatan terhadap satwa liar maupun benih lobster tidak hanya menyebabkan kerugian ekologis, tetapi juga mengganggu keberlanjutan ekonomi bagi generasi mendatang. Karena itu, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan lingkungan nasional sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku.

"Keberhasilan pengungkapan perkara ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia dari praktik perdagangan ilegal dan eksploitasi yang melanggar hukum," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing menjelaskan kasus pertama yang diungkap pihaknya, yakni penyelundupan 53 potong gading gajah dengan tersangka berinisial HAJ.

Roy mengungkapkan modus yang digunakan oleh pelaku tergolong rapi, yakni memanfaatkan sembilan jamaah umrah yang baru pulang dari Arab Saudi sebagai pembawa barang.

Pelaku menitipkan gading yang telah dibungkus aluminium foil, kertas hitam, kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan koper. Kepada para jamaah, pelaku mengaku barang tersebut hanyalah aksesori mobil sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

"Barang itu berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke Indonesia melalui penitipan kepada jamaah umrah yang akan pulang. Gading dibungkus dengan aluminium foil, kertas hitam dan disamarkan sebagai aksesori mobil," ujar Roy.

Berdasarkan hasil penyidikan, kasus tersebut terungkap setelah petugas Bea Cukai Juanda mengamankan sembilan koper milik jamaah umrah pada kedatangan internasional di Terminal II Bandara Internasional Juanda.

Dari seluruh koper tersebut, ditemukan total 53 potongan gading gajah yang dibawa tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal maupun dokumen karantina.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengaj Pasal 86 huruf a dan atau huruf c juncto Pasal 33 UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Selain itu, penyidik juga membongkar penyelundupan 39.927 ekor benih bening lobster yang hendak dikirim ke Singapura melalui Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Dalam perkara tersebut, Roy menyebut pihaknya menetapkan dua tersangka berinisial FM dan JSK. Modus yang digunakan ialah menyelundupkan ribuan benih lobster ke dalam koper yang dibungkus menggunakan handuk basah agar tetap hidup selama perjalanan udara.

"Modus operandinya memasukkan benih-benih lobster ke dalam koper yang dibungkus dengan handuk basah dengan tujuan Singapura menggunakan pesawat Singapore Airlines melalui Bandara Juanda," beber Roy.

Kasus tersebut terbongkar setelah petugas menerima informasi adanya upaya pengiriman benih lobster tanpa izin resmi menuju luar negeri. Aparat kemudian mengamankan koper berisi hampir 40 ribu benih lobster beserta sejumlah barang bukti lain seperti paspor, telepon seluler, kartu ATM, dan dokumen penerbangan.

Kedua tersangka dijerat Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) dan atau Pasal 88 juncto Pasal 16 Ayat (1) UU 6/2023 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Pengungkapan lainnya menyasar perdagangan satwa dilindungi berupa 2.113 ekor kupu-kupu berbagai jenis yang hendak dikirim ke sejumlah negara, yakni Cina, Prancis, Amerika Serikat, Kanada, Ceko, dan Jerman.

Polisi menetapkan tersangka berinisial LL yang terbukti mengirimkan kupu-kupu dalam kondisi telah diawetkan melalui jasa kargo di Bandara Juanda.

"Ditemukan 10 Airway Bill DHL yang seluruhnya berisi kupu-kupu dilindungi dalam keadaan mati yang akan dikirim ke China, Prancis, USA, Kanada, Ceko, dan Jerman," bebernya.

Tersangka dijerat Pasal 40A Ayat (1) huruf e UU 32/2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 87 huruf a UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyatakan pihaknya akan segera mengumpulkan seluruh pedagang perantara (middleman) komoditas telur ayam ras yang beroperasi di daerah setempat, khususnya yang terdapat di wilayah sentra penghasil komoditas pangan tersebut.

Kebijakan tersebut dijalankan sebagai bentuk respons atas situasi terdesak yang saat ini tengah menimpa para peternak telur di sejumlah titik Provinsi Jatim, di mana ketentuan harga acuan pembelian (HAP) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman sebesar Rp26.500, yang disebut belum sepenuhnya berjalan dan diterapkan.

"Kami akan memanggil seluruh middleman atau perantara telur, kami akan duduk bersama untuk memastikan harga telur ini dapat terjaga, dan peternak bisa memperoleh untung karena kita prihatin biaya produksi yang dikeluarkan ternyata tidak sebanding dengan harga jual," ungkap Emil di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (29/6/2026).

Emil mengungkapkan satu dari sekian kebijakan jangka pendek yang akan dijalankan Pemprov Jatim tersebut akan dikomandoi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Dinas Peternakan. Dirinya menyatakan pertemuan tersebut juga dijadwalkan untuk digelar pada pekan depan.

"Kami tadi sudah periksa ke Disperindag Jatim dan Dinas Peternakan, kalau data perantara sudah dimiliki. Kami pastikan dalam seminggu ini, kami tindak lanjuti dengan memanggil langsung dengan seluruh pedagang perantara yang menghubungkan antara peternak dengan pasar untuk mencari tahu penerapan HAP telur oleh Bapanas ini di lapangan," ucapnya.

Mengacu pada data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jatim, Emil memaparkan banderol telur ayam ras di tingkat konsumen saat ini berkisar Rp25.000 per kilogram, seperti yang diamatinya di Kota Surabaya, Bangkalan, dan Lumajang.

Menurut dia, kondisi tersebut sesungguhnya dapat memicu dilema operasional karena harga jual di tingkat hilir justru berada di bawah HAP yang telah ditetapkan Kepala Bapanas sebesar Rp26.500 per kilogram.

"Kita akan periksa dahulu, maka dari itu pedagang perantara akan dikumpulkan untuk membuka transparansi harga beli di tingkat peternak. Realitanya, harga di tingkat konsumen hari ini sekitar Rp25.000-an. Di sini ada pekerjaan rumah besar saat bertemu middleman karena mereka pasti akan keberatan kalau dipaksa membeli Rp26.500, sementara harga jual di pasar saja Rp25.000," papar Emil.

Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim tidak ingin kebijakan perlindungan ini hanya menjadi teori di atas kertas tanpa menyentuh realita lapangan. Oleh sebab itu, pertemuan dengan para pedagang perantara tersebut ditargetkan dapat terealisasi sesuai rencana guna merumuskan kesepakatan harga yang rasional serta saling menguntungkan (win-win solution), baik bagi keberlangsungan usaha para peternak rakyat maupun kelancaran rantai pasok hilir.

"Jadi, harus ada kalkulasi yang tepat dan adil saat pertemuan itu terjadi, di mama kita targetkan satu minggu sebelum hari ini sudah bisa terlaksana dan dapat tercapai kesepakatan di antara seluruh pihak," ucapnya.

Berikut tuntutan massa aksi Paguyuban Ternak Rakyat Indonesia (PATERAIN):

1. Penegakan Harga Acuan Pembelian (HAP)

Meminta pemerintah melalui Satgas Pangan Polri melakukan langkah nyata agar harga telur di tingkat peternak membaik sesuai surat edaran yang telah diterbitkan BAPANAS No.285/TS.02.02/K/2026 tanggal 9 Juni 2026 guna menjaga stabilitas harga dan melindungi peternak.

2. Transparansi Harga Pakan

Meminta adanya keterbukaan informasi mengenai:

a. Harga bahan baku pakan impor.

b. Mekanisme pembentukan harga pakan jadi.

c. Data impor bahan baku pakan.

d. Distribusi bahan baku dan pakan kepada peternak karena hingga saat ini peternak kecil hanya menjadi obyek penerima kenaikan harga pakan tanpa mengetahui dasar kenaikan dengan jelas.

3. Perlindungan Usaha Peternak Rakyat

a. Meminta DPRD Jawa Timur ikut memperjuangkan perlindungan usaha peternakan rakyat baik dari monopoli korporasi besar, hak atas pakan murah, telur sebagai pangan pokok sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33 tentang sistem ekonomi Indonesia harus berbasis kekeluargaan, bukan kapitalisme murni yang membiarkan peternak kecil kalah telak dari korporasi raksasa.

b. Meminta pemerintah secepatnya mentapkan budidaya ayam ras petelur dalam Daftar Negatif Investasi (Investment Negative List) dan membatasi izin dan populasi budidaya ayam ras petelur, sesuai dengan surat Permohonan KEMENTAN No.B-132/PP.220.M/06/2026 tanggal 9 Juni 2026. Perlu pengaturan yang lebih tegas agar pemodal besar tidak melakukan ekspansi berlebihan pada sektor budidaya unggas agar tercipta iklim usaha yang lebih berkeadilan.

c. Penghapusan Peraturan Menteri Pertanian 10/2024 Pasal 24 huruf (c) yang berbunyi “paling tinggi 2% produksi DOC final stock (FS) dari pelaku usaha integrasi dan pembibitan parent stock (PS) dialokasikan untuk kepentingan sendiri dan atau peternak mitra guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri”, kembalikan budidaya pada peternak rakyat.

4. Peningkatan Serapan Telur Peternak Rakyat

Mendorong pemerintah untuk memperluas penyerapan telur peternak rakyat dalam semua program pemerintah.

5. Menjaga Ketahanan Pangan Berbasis Peternakan Rakyat

Keberlangsungan usaha peternak rakyat merupakan bagian penting dari ketahanan pangan nasional dan tidak hanya diukur dari tersedianya pangan hari ini, tetapi juga dari kemampuan peternak rakyat untuk terus bertahan dan berproduksi. Apabila peternak rakyat terus mengalami kerugian dan berhenti berusaha, tentu akan mempengaruhi ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, SURABAYA – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar ke Jatim ditambah hingga total menjadi 2,7 juta kiloliter guna mengatasi peningkatan permintaan.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan penambahan suplai hingga penguatan distribusi tersebut merupakan upaya-upaya dalam mengatasi kekurangan stok biosolar yang terjadi akibat dari pembelian di luar batas wajar.

Ia juga menyebut proses distribusi energi yang dilakukan PT Pertamina (Persero) dari depo menuju masing-masing stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) juga tidak dapat dilakukan secara instan.

"Jadi, ada peningkatan pembelian di luar dari pola yang sewajarnya. Ingat, terdapat prosesnya untuk penyaluran BBM dari depo sampai ke pom bensin. Jadi, jangan kemudian kita berasumsi kalau stok di pom bensin habis karena di depo juga habis, tidak seperti itu," ungkap Emil di Surabaya, Selasa (30/6/2026).

Guna memperkuat pasokan BBM biosolar di Jatim, Emil menyebut PT Pertamina (Persero) sampai-sampai harus menambah pasokan energi untuk kendaraan diesel tersebut sebesar 6%-8% dari kuantitas secara normal. Kuota biosolar yang diterima Provinsi Jatim secara keseluruhan sebelumnya hanya sebesar 2,4 juta kiloliter.

"Kuota BBM jenis biosolar untuk Provinsi Jawa Timur sudah dinaikkan oleh PT Pertamina (Persero) antara 6 persen sampai 8 persen. Jadi, pasokan yang ditambah saat ini mencapai 2,7 juta kiloliter untuk BBM bersubsidi jenis biosolar," katanya.

Dia menjelaskan, saat ini PT Pertamina (Persero) telah berusaha untuk mempercepat usaha untuk mengurai rantai pasok BBM bersubsidi jenis biosolar. Emil pun telah meminta perusahaan pelat merah tersebut untuk menambah armada pengangkut BBM agar suplai energi dapat disalurkan secara maksimal.

"Kendala yang dihadapi adalah mengangkut dari depo ke pom bensin ini. Kalau misalnya biosolar itu lebih cepat dibelinya dibandingkan biasanya, itu pasti butuh armada tambahan. Sudah ada tambahan-tambahan armada yang dimobilisasi untuk mengatasi hal tersebut," ucapnya.

Namun begitu, kendaraan pengangkut energi tersebut juga dalam kuantitas yang terbatas. Oleh sebab itu, Emil mengungkapkan PT Pertamina (Persero) mematok skala prioritas mengenai lokasi pendistribusian biosolar ke SPBU yang terletak di titik vital, seperti pelabuhan dan pintu tol agar penyaluran bahan pangan dan logistik sentral lainnya tidak terhambat.

"Dengan kuantitas armada pengangkut yang terbatas, PT Pertamina (Persero) kemudian menetapkan tempat-tempat yang vital, seperti akses jalan di kawasan pelabuhan dan pintu tol karena hal ini berkaitan dengan masalah logistik agar penyaluran bahan pangan tidak terganggu," tuturnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpunnya dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim, saat ini terdapat 12 unit armada pengangkut BBM bersubsidi jenis biosolar yang disiagakan di titik-titik vital tersebut guna mengatasi lonjakan permintaan, terkhusus di wilayah aglomerasi Surabaya Raya.

"Terdapat 12 unit mobil tangki khusus biosolar yang difokuskan di jalur logistik akses pelabuhan dan pintu tol sejak 23 Juni lalu. Distribusi dipercepat untuk mengejar lonjakan permintaan karena antrean biosolar terutama di Surabaya Raya, di mana terjadi antrean yang bersamaan melebihi dari pola pembelian yang pernah ada sebelumnya," paparnya.

Dengan berbagai upaya strategis tersebut, Emil optimistis fenomena kelangkaan BBM bersubsidi jenis biosolar dapat terselesaikan di wilayah kerjanya tersebut. Sebab, kuota yang dikucurkan PT Pertamina (Persero) telah melampaui jumlah kebutuhan energi yang diperlukan masyarakat di Jatim.

Bilamana masih terjadi kelangkaan ataupun antrean untuk mengisi biosolar, ia meminta otoritas terkait, seperti Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) hingga PT Pertamina (Persero), untuk dapat melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh dan komprehensif.

"Pertanyaannya, apakah pasti cukup atau tidak? Kita pakai logika dulu saja. Logikanya, kuota biosolar sudah ditambah dari 2,4 juta kiloliter jadi 2,7 juta kiloliter. Kuotanya ada, pembelian bersamaan, dan armadanya ditambah. Apabila ternyata masih belum mengatasi, tentu ini harus disikapi oleh Kementerian ESDM melalui BPH Migas serta PT Pertamina (Persero)," bebernya.

Bisnis.com, SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan 5 langkah taktis dalam upaya untuk merespons mandeknya penerapan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras yang menyebabkan kerugian mendalam bagi para peternak rakyat komoditas tersebut di wilayah setempat.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Anik Maslachah mengatakan pihaknya menyoroti lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang di lapangan terhadap penegakan aturan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pada 9 Juni 2026.

Ia menjelaskan para peternak telur di seluruh daerah sentra penghasil di Provinsi Jatim sudah sepatutnya diberikan jaminan kepastian mengenau harga jual (farm gate) serta kepastian penyerapan produk yang harus segera diafirmasi oleh pemerintah daerah maupun satgas pangan melalui berbagai langkah riil.

"Fakta yang terjadi saat ini, selama ini kesepakatan-kesepakatan untuk melindungi peternak ternyata belum berjalan. Clue besarnya di situ, sehingga perlu ada pengawalan, perlu ada intensitas yang lebih masif lagi oleh Satgas Pangan untuk bisa aktif turun ke lapangan," kata Anik, Senin (29/6/2026).

Anik menyatakan pihaknya mendesak mendesak Satgas Pangan, baik dari unsur kepolisian maupun jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Jatim, untuk dapat menggenjot frekuensi operasi dan pengawasan di lapangan.

Pihaknya juga berkomitmen untuk berkomunikasi intensif dengan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak guna memastikan tindak lanjut nyata atas 12 butir pernyataan bersama Dinas Peternakan Jatim yang telah disepakati sebelumnya.

Guna mengatasi oversuplai telur, DPRD Jatim juga akan bersurat dan menjadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial (Kemensos) atau Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Juli mendatang.

Anik menyebut pihaknya mengusulkan adanya unsur kearifan lokal dalam skema bantuan pangan nasional, di mana sebagian instrumen bantuan komoditas dapat disubstitusi menggunakan telur ayam ras produksi peternak Jatim sebagai stok penyangga atau buffer stock.

"Apakah dimungkinkan adanya substitusi komoditas dalam bantuan pangan tersebut menggunakan kearifan lokal Jawa Timur dengan buffer stock pada komoditas telur? Usulan ini akan kita telaah lebih lanjut sebelum diajukan secara resmi ke Kementerian Sosial atau Kemenko Bidang Pangan yang menjadi leading sector program bantuan pangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Anik menyoroti serapan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mensuplai program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih belum berjalan optimal, seperti yang terjadi di wilayah sentra Magetan.

Guna mengatasi hal tersebut, Komisi B bersama Dinas Peternakan Jatim akan melayangkan surat desakan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menerbitkan instruksi tertulis yang mewajibkan seluruh SPPG untuk dapat menyerap pasokan telur langsung dari peternak lokal.

"Mengenai koordinasi dari Menko ke BGN sebenarnya sudah ada suratnya. Namun, eksekusi dari BGN ke SPPG selaku eksekutor di lapangan yang justru belum ada. Tanpa surat instruksi itu, serapan di tingkat peternak justru tidak akan terjadi," katanya.

Mengenai persoalan kelebihan pasokan akibat ledakan populasi, Komisi B bersama Dinas Peternakan Jatim juga akan menyambangi Kementerian Pertanian (Kementan).

Langkah ini guna menindaklanjuti pembatasan kuota produksi Day Old Chick (DOC) ayam petelur nasional guna menyeimbangkan kembali grafik permintaan dan penawaran produk itu di pasar.

Kemudian terkait lonjakan harga pakan akibat fenomena El Nino, Komisi B DPRD Provinsi Jatim juga akan memanggil jajaran Perum Bulog Kanwil Jatim.

Legislator berusaha melakukan sinkronisasi data mengenai kecukupan pasokan pakan selama triwulan III/2026 guna memastikan stabilitas biaya produksi komoditas unggas petelur tetap optimal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menepis kabar dua raksasa otomotif asal Jepang di Jawa Timur (Jatim) PT JAI dan PT SAI akan memboyong sebagian pabriknya ke Vietnam.

Kabar rencana pemindahan pabrik itu sebelumnya diungkapkan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal.

“Kami mendapatkan info bahwa isu relokasi ke Vietnam itu tidak benar,” kata Presiden KSPN Ristadi, dalam keterangan resminya, Senin (29/6/2026).

Ristadi mengeklaim, pihaknya mendapatkan konfirmasi kondisi yang terjadi di PT JAI dan PT SAI murni karena dinamika bisnis internal, alih-alih memboyong pabriknya ke Vietnam.

Kedua pabrik asal Jepang itu menurutnya tidak memindahkan fasilitas produksinya dari Indonesia.

Oleh karena itu, pihaknya mewanti-wanti semua pihak termasuk serikat pekerja lain untuk berhati-hati menyampaikan informasi.

“Informasi yang tidak akurat mengenai relokasi justru berisiko menciptakan kegaduhan yang tidak perlu, memicu kecemasan di kalangan pekerja, serta berpotensi mengganggu stabilitas iklim investasi yang sedang dijaga bersama,” ujar Ristadi.

Menurutnya, meski sebagai organisasi buruh KSPN berjuang untuk kepentingan buruh tidak lantas tindakan zalim kepada investor bisa dibenarkan.

Tindakan-tindakan tersebut menurutnya bisa membawa dampak buruk yang merugikan para buruh.

“Ujungnya pekerja jadi korban,” tutur Ristadi.

KSPN menilai, saat ini pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus menjaga iklim bisnis industri otomotif.

Menurutnya, Kemenperin telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk melindungi keberlangsungan industri otomotif nasional seperti, pengajuan insentif, peningkatan utilisasi pabrik, hingga perlindungan pekerja otomotif.

“Kami menyaksikan dan mengawal langsung bagaimana kebijakan Kemenperin termasuk untuk sektor otomotif selama ini konsisten berpihak pada keberlangsungan industri otomotif nasional,” kata dia.

Sebelumnya, Said Iqbal yang juga menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut, dua pabrik otomotif Jepang di Mojokerto dan Pasuruan, Jawa Timur akan memindahkan sebagian pabriknya ke Vietnam.

Menurut Said, kedua perusahaan itu dihadapkan pada ketidakpastian global akibat perang di Asia Barat.

Mereka lalu memutuskan mendiversifikasi produknya dengan beralih membuat mobil listrik.

Pemindahan pabrik itu disebut berisiko diikuti dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Mereka akan berfokus di mobil listrik, yang pengembangannya dilakukan di Vietnam bukan di Indonesia,” kata Said dalam konferensi pers daring, Minggu (21/6/2026).”

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Madiun (ANTARA) - Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Madiun berupaya melestarikan kearifan lokal melalui ajang bertajuk Gelar Budaya RRI Madiun 2026 sekaligus menggeliatkan ekonomi kreatif daerah setempat.

Direktur SDM dan Umum LPP RRI Dedi Suparman mengatakan ajang Gelar Budaya RRI Madiun sangat relevan dengan tugas RRI, salah satunya menginspirasi akan nilai-nilai budaya keindonesiaan. Ajang tersebut merupakan bentuk literasi kepada masyarakat terhadap budaya kearifan lokal khususnya di Madiun Raya.

"Budaya itu bagian dari peradaban, maka peradaban ini bukan hanya soal sejarahnya yang harus kita catat tapi bagaimana kita melestarikan, meregenerasi lalu mengembangkan, dan menjaga budaya agar tetap lestari," ujarnya saat membuka Gelar Budaya RRI Madiun 2026 di Madiun, Jawa Timur, Jumat sore.

Ia menjelaskan, RRI harus ikut mendorong masyarakat terutama generasi muda ikut ambil bagian dalam konteks melestarikan budaya,

Menurutnya RRI menjadi miniatur Indonesia karena RRI tersebar di seluruh NKRI, sehingga harus merepresentasikan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah.

"Karena itu, seni dan budaya harus terus dilestarikan, tidak hanya oleh RRI tetapi juga seluruh elemen masyarakat," katanya.

Pihaknya juga mengapresiasi keterlibatan para pelaku seni dan UMKM selama gelar budaya berlangsung seraya menegaskan menegaskan bahwa keberadaan RRI harus berdampak luas di masyarakat.

Kepala RRI Madiun Kukuh Setyo Budi Akhrianto mengatakan seni budaya harus terus dilestarikan. Karenanya ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk "nguri-uri" budaya agar tidak punah tergerus zaman.

"Kegiatan ini adalah sebuah perwujudan dari pemikiran saya bahwa kekuatan lokal itu tidak luput dari tradisi dan budaya lokal itu sendiri. Karenanya perlu kita gali, kita angkat kembali, dan kita berdayakan kembali, seperti melalui gelar budaya ini," katanya.

Kukuh menegaskan gelar budaya RRI Madiun terlaksana atas dukungan berbagai pihak khususnya para seniman dan budayawan.

"RRI hanya fasilitator. Kami tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak dan sponsor yang telah membantu suksesnya acara ini," kata dia.

Gelar Budaya RRI Madiun 2026 berlangsung selama tiga hari mulai Jumat (26/6/2026) hingga Minggu (28/6/2026). Ajang tersebut menampilkan sejumlah giat budaya di antaranya reog, karawitan, seni tari, wayang kulit, dialog budaya, diakhiri ruwatan. Gelar budaya juga diwarnai kegiatan pameran pusaka dan bursa batu mulia atau akik.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan percepatan investasi di Jawa Timur harus berjalan seiring dengan penguatan ketahanan pangan, peningkatan daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penegasan itu disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6/2026).

Menurut Khofifah, strategi tersebut perlu didukung percepatan penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), sinkronisasi tata ruang, pengembangan kawasan industri, penguatan Investment Project Ready to Offer (IPRO), serta penyelesaian berbagai hambatan investasi.

“Penting percepatan penyelesaian LP2B, LBS, dan LSD, sinkronisasi tata ruang, pengembangan kawasan industri, penguatan IPRO, serta percepatan penyelesaian berbagai hambatan investasi sebagai bagian dari strategi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan,” ujarnya, dikutip Jumat (26/6/2026).

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengatakan investasi merupakan salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus fondasi penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, di tengah meningkatnya dinamika dan ketidakpastian global, sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kondisi tersebut turut menopang kinerja ekonomi Jawa Timur yang pada triwulan I/2026 tumbuh 5,96% secara tahunan (year on year/yoy) dengan inflasi tetap terkendali.

Ibrahim menilai forum tersebut menjadi wadah koordinasi strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong investasi berkualitas, mempercepat transformasi ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Investor tidak mencari daerah yang sempurna. Investor mencari daerah yang responsif, kolaboratif, dan memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki diri. Jawa Timur memiliki modal tersebut. Tantangan kita ke depan adalah menghadirkan investasi yang semakin berkualitas, mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, memperkuat hilirisasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Ibrahim.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Dyah Wahyu Ermawati mengatakan integrasi Forum Investasi, TP2ED, dan TPAKD menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menyiapkan proyek investasi yang siap ditawarkan (Investment Project Ready to Offer/IPRO), mempercepat pengembangan kawasan industri, serta meningkatkan daya saing investasi Jawa Timur.

Pelaksana Harian Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran menambahkan perluasan akses pembiayaan melalui sektor jasa keuangan menjadi faktor penting untuk mendukung investasi, pengembangan UMKM, dan peningkatan inklusi keuangan di daerah.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menghasilkan basis data ekonomi yang lebih komprehensif sebagai landasan dalam mengidentifikasi potensi investasi, pembiayaan, serta arah pengembangan ekonomi daerah.