Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan mematuhi dan melaksanakan instruksi yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai kebijakan efisiensi anggaran imbas eskalasi konflik bersenjata yang meningkat di Timur Tengah.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan pihaknya telah melaksanakan kebijakan tersebut jauh-jauh hari sebelum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah di Tanah Air.

Emil menyebut pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut salah satunya melalui perubahan porsi pembagian penerimaan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kebijakan tersebut, lanjut dia, berhasil mewujudkan efisiensi senilai Rp4,2 triliun–Rp4,5 triliun.

"Setelah itu, ini bukan dari nol lagi ya, ditambah lagi. Jadi, kurangi sekian, dikurangi lagi. Jadi, tambah sampai Rp2,8 triliun dari penyesuaian anggaran 2026. Nah, sehingga memang kita sekarang harus betul-betul cermat untuk melihat ruang-ruang mana lagi yang harus diefisienkan," ungkap Emil kepada Bisnis.

Lebih lanjut, kebijakan efisiensi tersebut juga diwujudkan melalui penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jawa Timur, kecuali pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga kedaruratan.

Emil menjelaskan bahwa terdapat 81.700 ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Secara rinci, terdapat 40.000 ASN yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan dan pendidikan yang secara tidak terkecuali tidak terdampak kebijakan WFH.

"81.700 ASN kalau asumsinya pulang-pergi 15 km itu memang tingkat penghematannya bisa sampai 108.000 liter [BBM]," ungkap Emil.

Dirinya berasumsi apabila tiap-tiap ASN menggunakan sepeda motor dari tempat tinggal menuju kantor sejauh 40-50 kilometer per liter, maka didapat angka konsumsi BBM sekitar kurang lebih 12.150 kiloliter dalam sehari.

"Kalau asumsinya beda, saya tidak bisa meng-capture seluruhnya dari jenis-jenis kendaraan dan konsumsi BBM. Mohon disesuaikan lagi angkanya, tapi angka perhitungan kasar [akan hemat] sekitar 108.000 liter," ucapnya.

Lebih lanjut, Emil juga menyampaikan mengenai evaluasi penerapan perdana WFH oleh ASN Pemprov Jawa Timur pada Rabu (1/4/2026). Ia menyebut masih menemukan sejumlah fasilitas, seperti pendingin ruangan hingga perangkat elektronik, yang masih menyala di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

"Jangan cuma pegawainya kerja dari rumah, tapi AC, lampu, komputer di kantor masih nyala semua, ya percuma listriknya enggak ada penghematan. Nah, ini salah satu contoh yang sederhana, tapi juga tidak boleh kita abaikan dalam upaya untuk mengurangi biaya," ungkapnya.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa arahan dari kementerian yang menginstruksikan pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas maksimal 50-70% juga akan dilakukan pihaknya.

“Saya rasa semua kan pasti kita ini kan harus linier dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Emil akan berkoordinasi dengan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penyesuaian sesuai bidang kerja masing-masing.

“Tinggal kita pastikan bahwa penerapan yang ini memang sesuai dengan masing-masing OPD-nya karena ada OPD yang memang harus mobile. Ada fungsi-fungsi yang harus mobile, harus banyak berkeliling,” ucapnya

Pemprov Jatim akan memetakan bidang kerja dari seluruh OPD yang pelaksanaan perjalanan dinasnya dapat dipangkas. Sebab, terhadap OPD tertentu yang tetap bekerja di lapangan secara fleksibel.

“Ada yang memang bisa dimaksimalkan. Mungkin artinya pengurangannya itu secara global atau harus per masing-masing OPD atau jauh-jauhnya per masing-masing bidang. Nah, ini nanti masalah teknis, tapi kita pasti menghormati apa yang menjadi arahan pusat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Emil menyatakan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah tersebut tidak akan mereduksi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur kepada masyarakat luas.

"Kita juga memastikan, di saat yang sama, bahwa kita jangan kemudian salah menentukan titik efisiensi di tingkat provinsi, tapi kemudian layanan kepada publik terganggu. Layanan rumah sakit, layanan pendidikan, layanan perizinan itu tidak boleh sampai mandek ya," tegasnya.

Selain itu, mantan Bupati Trenggalek juga berharap kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan pemerintah pusat hingga daerah tidak berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Jawa Timur.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sepanjang tahun 2025 mencapai 5,33%, di mana capaian tersebut mampu melebihi angka pertumbuhan ekonomi secara nasional pada tahun yang sama, yaitu sebesar 5,11%.

Sementara untuk triwulan IV/2025, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,89%, di mana angka tersebut jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, sebesar 5,39%.

"Kalau kita berbicara soal pertumbuhan ekonomi, memang kita perlu memastikan bahwa roda perekonomian tetap berjalan lancar di tengah efisiensi. Ya ini contohnya, kita pastikan bahwa penyaluran energi bagi masyarakat luas lancar, transportasi lancar," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Khofifah Indar Parawansa yang resmi menetapkan skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jawa Timur setiap hari Rabu mulai 1 April 2026 mendatang menuai tanggapan dari kalangan legislatif.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Yordan M. Batara-Goa menyebut kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan sifat kontraproduktif, dan justru tidak sejalan dengan arah kebijakan dan keadaan nasional yang saat ini diisukan.

Dirinya menilai bahwa kebijakan WFH setiap hari Rabu tersebut belum sepenuhnya berbasis kajian yang komprehensif, khususnya mengenai pola mobilitas dari masing-masing birokrat serta efektivitas efisiensi bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau tujuannya efisiensi BBM, secara logika harus melihat puncak mobilitas. Secara umum, beban lalu lintas itu terjadi di awal atau akhir pekan kerja, seperti Senin atau Jumat, bukan di tengah minggu," ungkap Yordan, Kamis (26/3/2026).

Selain itu, Yordan juga menilai keputusan untuk menetapkan WFH setiap hari Rabu tersebut justru berisiko memecah ritme kerja birokrasi. Dirinya khawatir pola kerja ASN akan menjadi tidak efektif karena alur koordinasi antarperangkat daerah terputus di tengah minggu sehingga berpotensi mengganggu kontinuitas pelayanan publik.

“Ritme kerja jadi terputus. Senin sampai Selasa kerja normal, Rabu WFH, lalu Kamis mulai lagi. Koordinasi bisa tertunda, bahkan harus diulang,” tegasnya.

Lebih lanjut Yordan juga menyoroti potensi ketidaksinkronan dari kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi ini dinilai dapat menghambat koordinasi program maupun agenda lintas pemerintahan.

"Misalnya, saat pemerintah pusat menggelar kegiatan atau inspeksi mendadak pada hari Rabu, justru di provinsi sedang WFH," bebernya.

Tak hanya menyoroti sektor birokrasi, Yordan juga memperingatkan dampak pada sektor sosial-ekonomi yang perlu dikaji secara holistik. Menurutnya, berbagai sektor yang berpotensi terimbas di antaranya transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar kawasan perkantoran pemerintah.

“Kalau tidak dihitung dengan cermat, ini bukan hanya soal ASN bekerja dari rumah. Ada ekosistem ekonomi di sekitar perkantoran yang ikut terdampak. Warung makan, transportasi, hingga jasa lainnya bisa mengalami penurunan aktivitas di hari tersebut," paparnya.

Selain itu, Yordan juga mengkritik dasar kebijakan Pemprov Jawa Timur yang beralasan menetapkan hari Rabu sebagai waktu WFH guna menghindari long weekend. Menurutnya, pengawasan kinerja ASN dapat dilakukan melalui kecanggihan teknologi, seperti sistem pelaporan berbasis geotagging.

“Kalau alasannya menghindari libur panjang, berarti fokusnya bukan lagi efisiensi. Ini menunjukkan kebijakan belum sepenuhnya berbasis tujuan yang jelas,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Yordan pun mendesak Pemprov Jawa Timur untuk segera mengevaluasi kebijakan WFH tersebut secara komprehensif, berbasis data mobilitas dan konsumsi energi, serta diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Kita tidak menolak WFH, tapi jangan sampai kebijakan yang niatnya baik justru tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Harus ada kajian kuat dan sinkron dengan pusat,” pungkasnya.