Bisnis.com, CIREBON- Pemerintah Kabupaten Cirebon bersiap menerapkan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA).

Kebijakan ini direncanakan berlaku dalam waktu dekat dengan pembatasan maksimal 20% dari total ASN yang diperbolehkan bekerja dari luar kantor.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Agung Firmansyah, mengatakan penerapan WFH dan WFA ini mengacu pada kebijakan pemerintah pusat, termasuk surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang memberi ruang fleksibilitas kerja bagi ASN di daerah.

“Pada dasarnya Kabupaten Cirebon akan menerapkan WFA maupun WFH, dengan komposisi maksimal 20% dari total ASN. Ini mengikuti pola yang sudah diterapkan di kementerian maupun beberapa daerah,” ujar Agung, Rabu (1/4/2026).

Menurut dia, skema ini tidak berarti ASN bebas menentukan waktu kerja. Pemerintah daerah tetap mengatur agar hari kerja efektif tetap terpenuhi, yakni empat hari kerja dalam sepekan. Sementara satu hari lainnya dapat dialokasikan sebagai hari kerja fleksibel, tergantung pengaturan masing-masing perangkat daerah.

“Bisa saja tidak di hari Jumat, mungkin di Selasa atau Rabu. Yang penting empat hari kerja tetap berjalan dengan komposisi yang sudah ditentukan,” katanya.

Meski memberi kelonggaran lokasi kerja, Agung menegaskan WFH dan WFA bukan bentuk pelonggaran kewajiban kerja. ASN tetap diwajibkan menjalankan tugas secara penuh serta melakukan absensi berbasis lokasi untuk memastikan keberadaan mereka.

Dalam kebijakan tersebut, sistem absensi akan dibatasi menggunakan radius wilayah tertentu. ASN hanya diperbolehkan melakukan presensi di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan kerja fleksibel.

“Kalau dia tinggal di Losari, misalnya, bisa absen di sana. Tapi kalau keluar daerah, itu tidak bisa. Jadi titik absensinya dibatasi hanya di wilayah Cirebon,” jelas Agung.

Kebijakan ini sekaligus menjadi instrumen pengawasan terhadap ASN agar tetap berada dalam kendali pemerintah daerah meskipun tidak bekerja dari kantor. Sistem ini juga diharapkan mampu menjaga disiplin kerja di tengah fleksibilitas yang diberikan.

Namun demikian, tidak semua ASN mendapatkan kesempatan yang sama untuk bekerja secara fleksibel. Pejabat struktural tertentu tetap diwajibkan hadir di kantor guna memastikan jalannya pelayanan publik.

“Untuk kepala dinas, pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, itu tetap masuk kantor. Sementara pengawas, pelaksana, dan jabatan fungsional bisa menerapkan WFA atau WFH,” ujarnya.

Agung mengatakan, penerapan WFH dan WFA ini dinilai sebagai langkah adaptif pemerintah daerah dalam merespons perubahan pola kerja birokrasi. Namun, efektivitasnya masih akan menjadi catatan, terutama terkait pengawasan kinerja ASN dan potensi penurunan kualitas pelayanan publik jika tidak dikontrol secara ketat.

Bisnis.com, PALEMBANG— Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tengah mengkaji penerapan sistemwork from anywhere(WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah meningkatnya eskalasi geopolitik global.

Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait kewenangan daerah dalam menentukan hari pelaksanaan WFA.

“Kalau diberikan kewenangan ke provinsi untuk menentukan hari, jadi ini sudah bukan soal iya (setuju) atau tidak, kalau iya, iya sudah. Tapi kita kaji dulu harinya,” ujar Deru, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, penentuan hari pelaksanaan WFA menjadi aspek penting agar implementasi kebijakan tersebut tetap proporsional.

Dia mencontohkan, apabila kebijakan itu diterapkan pada Selasa atau Kamis, dikhawatirkan pegawai yang tidak disiplin akan memanfaatkan Senin dan Jumat sebagaiharpitnas(hari kejepit nasional).

Sementara itu, jika diterapkan pada Senin, kebijakan tersebut dinilai berpotensi membuat masa libur pegawai menjadi terlalu panjang.

“Maka apa yang paling proporsional, sementara ini mungkin Rabu. Tapi belum tahu ini masih dikaji,” jelasnya.

Deru menambahkan, dari sisi efisiensi anggaran, kebijakan WFA dinilai cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan sementara, penerapan WFA selama empat hari dalam satu bulan dapat menghemat sekitar 18% belanja operasional BBM.

“Lumayan itu, tapi ada dua yang tidak boleh berkurang, yaitu produk atau kinerja, dan juga ekosistem ekonomi di lapangan. Ini yang perlu dikaji lebih dalam,” tutupnya

Penerapan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS setelah Lebaran 2026 sampai kapan? Pemerintah menetapkan ASN WFA selama lima hari pada periode mudik tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan WFA bukanlah hari libur tambahan, melainkan pengaturan fleksibilitas kerja guna membantu masyarakat merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

Ia menjelaskan skema WFA tersebut berlaku selama lima hari, yang terbagi menjadi dua hari sebelum Lebaran dan tiga hari setelah hari raya.

Setelah libur Hari Suci Nyepi dan Lebaran, ASN masih diizinkan WFA selama tiga hari pada tanggal 25 Maret, 26 Maret, dan 27 Maret 2026. Hal itu ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026.

Skema kerja fleksibel ini diterapkan pemerintah untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

"Kami sudah mengeluarkan surat edaran terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel, yaitu dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Nyepi, serta tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri," Menteri PANRB Rini Widyantini dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Februari lalu (10/2).

Dalam pelaksanaannya, Rini menegaskan pengaturan WFA diserahkan kepada pimpinan instansi pusat dan daerah dengan pendekatan selektif. Setiap instansi diminta menyesuaikan kebutuhan organisasi tanpa mengganggu pelayanan publik yang bersifat esensial.

"Kami mengimbau para pimpinan instansi agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara mandiri dan selektif, serta tetap memastikan layanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat berjalan optimal," ujarnya.

Rini menyebut layanan strategis seperti kesehatan, transportasi, keamanan, dan sektor vital lainnya tetap harus berjalan normal selama periode WFA.

Pimpinan instansi juga diminta melakukan pengawasan berkelanjutan dan membagi proporsi ASN yang bekerja di kantor maupun secara fleksibel sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja pada periode libur Idulfitri 2026. Kebijakan ini berlaku bagi aparatur sipil negara maupun pekerja di sektor swasta sebagai bentuk fleksibilitas kerja selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat mengatur perjalanan tanpa harus mengambil cuti tambahan.

“Untuk mengoptimalkan mobilitas masyarakat dan memudahkan masyarakat merencanakan perjalanan selama libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri, diberikan fleksibilitas dalam penetapan hari kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2/2026), dikutip dari Antaranews.

Meski memberikan kelonggaran lokasi bekerja, WFA bukan berarti hari libur. Pegawai tetap menjalankan tugas seperti biasa, hanya saja diperbolehkan bekerja dari tempat selain kantor, seperti rumah atau kampung halaman.

Hal ini juga ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang meminta perusahaan tidak menghitung WFA sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja.

“Pekerja atau buruh yang melaksanakan WFA tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Oleh karena itu, pelaksanaan WFA tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan,” ujar Yassierli.

Selain itu, pekerja yang menjalankan WFA tetap berhak menerima upah sebagaimana ketika bekerja di kantor. Perusahaan juga diminta mengatur jam kerja serta mekanisme pengawasan agar produktivitas tetap terjaga selama sistem kerja fleksibel diterapkan.

Kebijakan ini diatur melalui Surat Edaran dari pemerintah, yakni Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 untuk ASN serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/11/2026 bagi pekerja swasta.

Namun tidak semua sektor dapat menerapkan sistem kerja dari mana saja. Beberapa bidang yang berkaitan dengan layanan langsung kepada masyarakat atau proses produksi tetap diwajibkan bekerja secara normal di tempat kerja. Sektor tersebut antara lain layanan kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya yang berkaitan dengan kelangsungan produksi.

Jadwal WFA Lebaran 2026

Untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama masa mudik dan arus balik, berikut jadwal penerapan WFA yang telah ditetapkan pemerintah:

Sebelum libur panjang (periode mudik):

• Senin, 16 Maret 2026
• Selasa, 17 Maret 2026

Setelah libur panjang (periode arus balik):

• Rabu, 25 Maret 2026
• Kamis, 26 Maret 2026
• Jumat, 27 Maret 2026

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap perjalanan mudik dapat dilakukan lebih fleksibel. Dengan adanya pilihan bekerja dari lokasi mana pun, masyarakat dapat mengatur waktu perjalanan lebih awal atau lebih lambat sehingga kepadatan lalu lintas saat puncak arus mudik maupun arus balik dapat berkurang.

KOMPAS.com – Pemerintah menetapkan kebijakan WFA ASN Lebaran 2026 atau work from anywhere bagi aparatur sipil negara menjelang dan sesudah libur Hari Raya.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebelum dan setelah hari libur keagamaan.

Tujuannya jelas, yakni menjaga kelancaran pelayanan publik sekaligus mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat Lebaran 2026.

Menteri PANRB Rini Widyantini menjelaskan, fleksibilitas kerja diterapkan agar birokrasi tetap produktif di tengah periode libur panjang.

“Saya sudah menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel,” ujar Rini, dikutip dari KompasTV, Selasa (10/2/2026).

Lantas, kapan ASN bisa WFA saat Lebaran 2026? Simak penjelasannya di sini.

Jadwal WFA ASN Lebaran 2026

Dalam aturan tersebut, ASN diberikan fleksibilitas bekerja selama lima hari kerja pada Maret 2026. Namun perlu digarisbawahi, ini bukan tambahan hari libur, melainkan perubahan lokasi dan pola kerja.

Berikut jadwal WFA ASN Lebaran 2026:

• 16–17 Maret 2026: Dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi
• 25–27 Maret 2026: Tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri

Artinya, dalam satu bulan ASN memiliki lima hari kerja dengan skema fleksibel.

Kebijakan ini dirancang untuk meredam kepadatan perjalanan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama periode padat arus mudik dan balik Lebaran 2026.

(Shutterstock) Ilustrasi ASN. Jadwal WFA Lebaran 2026. WFA ASN Lebaran 2026.

Pengaturan WFA diserahkan ke pimpinan instansi

Pelaksanaan WFA tidak berlaku otomatis untuk seluruh ASN. Pimpinan instansi pusat maupun daerah diminta mengatur pembagian pegawai yang bekerja dari kantor dan yang bekerja secara fleksibel.

Penyesuaian tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, karakteristik layanan, prinsip akuntabilitas, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ASN juga diimbau memaksimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar pekerjaan tetap efektif meski tidak seluruhnya dilakukan dari kantor.

Layanan publik esensial wajib tetap berjalan

Meski ada fleksibilitas kerja, pemerintah menegaskan layanan publik yang bersifat vital tidak boleh terganggu.

Beberapa sektor yang harus tetap beroperasi optimal antara lain:

• Kesehatan
• Transportasi
• Keamanan
• Layanan strategis lainnya yang berdampak langsung ke masyarakat

Pimpinan instansi diminta melakukan pengawasan berkelanjutan agar penerapan WFA tetap tertib.

Akses pengaduan masyarakat juga harus tetap tersedia, baik melalui tatap muka maupun kanal digital seperti SP4N-LAPOR di lapor.go.id. Survei kepuasan masyarakat pun tetap didorong berjalan, termasuk melalui pemanfaatan QR code.

Pemerintah menegaskan, ASN dan pimpinan instansi diminta untuk tetap menjaga integritas, dengan tidak memberi maupun menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, terutama menjelang dan setelah Lebaran.

Selain WFA ASN, pemerintah juga mengimbau perusahaan memberikan fleksibilitas kerja bagi pekerja atau buruh melalui skema WFA buruh menjelang Lebaran 2026.

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangah masing-masing perusahaan.

SHUTTERSTOCK Daftar hari libur dan cuti bersama Maret 2026. Kalender Maret 2026. WFA ASN Lebaran 2026. WFA ASN 2026.

Libur dan cuti bersama Lebaran 2026

Berdasarkan keputusan resmi pemerintah, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada:

• Sabtu, 21 Maret 2026
• Minggu, 22 Maret 2026

Selain itu, pemerintah menetapkan cuti bersama Lebaran 2026 selama tiga hari:

• Jumat, 20 Maret 2026
• Senin, 23 Maret 2026
• Selasa, 24 Maret 2026

Menariknya, dalam kalender Maret 2026, periode Lebaran berdekatan dengan Hari Suci Nyepi yang jatuh pada Kamis, 19 Maret 2026, dengan cuti bersama pada Rabu, 18 Maret 2026.

Jika melihat susunan kalender Maret 2026 Lebaran, masyarakat berpotensi menikmati libur panjang sebagai berikut:

• Rabu, 18 Maret 2026: Cuti Bersama Nyepi
• Kamis, 19 Maret 2026: Hari Suci Nyepi
• Jumat, 20 Maret 2026: Cuti Bersama Lebaran
• Sabtu, 21 Maret 2026: Idul Fitri
• Minggu, 22 Maret 2026: Idul Fitri
• Senin, 23 Maret 2026: Cuti Bersama Lebaran
• Selasa, 24 Maret 2026: Cuti Bersama Lebaran

Rangkaian libur Lebaran 2026 ini diprediksi menjadi periode dengan mobilitas tinggi.

Dengan kebijakan WFA ASN Lebaran 2026, pemerintah berharap birokrasi tetap adaptif menghadapi lonjakan perjalanan saat Lebaran 2026, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menggulirkan sejumlah stimulus ekonomi jelang libur Idulfitri 2026 guna mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai target 5,6%, apabila berdasarkan versi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun menyatakan optimistis berbagai stimulus khususnya untuk mendorong mobilitas masyarakat pada libur panjang nanti bisa mendorong ekonomi tumbuh sesuai target.

"[Perkiraan pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026] 5,6%," jelas Purbaya saat ditemui usai acara Economic Outlook 2026, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Secara terpisah, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (DJSEF Kemenkeu) menyampaikan bahwa paket kebijakan stimulus ekonomi ini guna menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Paket kebijakan ini mencakup stimulus untuk mobilitas masyarakat pada momen Idulfitri 1447 Hijriah atau 2026 melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi, diskon tiket, serta skema Flexible Working Arrangement (FWA) bagi ASN dan pekerja swasta.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng bagi 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan pada awal Ramadan.

Daftar Stimulus Transportasi

Secara terperinci, insentif PPN DTP atas tiket pesawat domestik kelas ekonomi berlaku untuk seluruh rute domestik dengan periode penerbangan 14 hingga 29 Maret 2026. Periode pembelian tiket dimulai pada 10 Februari sampai dengan 29 Maret 2026, dengan besaran PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 11% atau keseluruhan.

Selain insentif PPN DTP, pemerintah memberikan potongan 30% untuk harga tiket kereta api pada periode 14 hingga 29 Maret 2026, dan 30% untuk tiket dasar angkutan laut Pelni pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026.

Untuk angkutan penyeberangan, pemerintah membebaskan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada periode 12 hingga 31 Maret 2026. Bagi masyarakat yang menggunakan pesawat udara, insentif juga disalurkan melalui diskon tarif 17% hingga 18% untuk rute domestik kelas ekonomi pada periode 14 hingga 29 Maret 2026.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa berbagai insentif itu diharapkan bisa menekan biaya perjalanan masyarakat. Stimulus juga diharapkan menjaga momentum aktivitas ekonomi selama periode permintaan tinggi.

Febrio menyampaikan bahwa paket stimulus ini merupakan intervensi fiskal yang terukur dan tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat mobilitas pada periode Ramadan dan Idulfitri.

"Melalui insentif transportasi lintas moda dan pengaturan pola kerja yang lebih fleksibel, pemerintah mendorong aktivitas ekonomi tetap terjaga, khususnya pada sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa pendukungnya. Kebijakan ini adalah wujud hadirnya pemerintah agar masyarakat dapat mengakses tiket dengan harga yang lebih terjangkau dan memiliki kesempatan untuk berkumpul serta merayakan hari besar bersama keluarga," terang Febrio melalui siaran pers.

Fokus pemberian insentif ke mobilitas ini dilandasi oleh kinerja sektor transportasi yang sepanjang 2025 tumbuh 8,78%.

WFA dan Bansos

Untuk semakin mengoptimalkan dampak lonjakan mobilitas terhadap perekonomian, pemerintah juga menerapkan skema Flexible Working Arrangement (FWA) bagi ASN dan pekerja swasta yang berlaku selama lima hari, yaitu pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026.

Selain stimulus mobilitas, pemerintah turut menyalurkan bantuan pangan berupa beras ke desil 1 sampai dengan desil 4. Bentuknya yakni beras 10 kilogram dan dua liter minyak goreng per bulan kepada sekitar 35,04 juta KPM.

Bantuan tersebut direncanakan disalurkan untuk dua bulan sekaligus pada awal bulan Ramadan untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga sekaligus mendukung pengendalian inflasi pangan pada periode meningkatnya permintaan.

Melalui paket stimulus awal 2026 ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat momentum pertumbuhan yang berkelanjutan.

Implementasi kebijakan akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, disertai evaluasi berkala guna memastikan efektivitas stimulus dalam menjaga stabilitas dan mendorong kinerja perekonomian nasional.

KOMPAS.com – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFA Lebaran 2026 sebagai upaya mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat libur panjang Hari Raya Idul Fitri.

Skema work from anywhere (WFA) ini berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan diimbau untuk diterapkan pula oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh.

Kebijakan WFA Lebaran 2026 diharapkan mampu menjaga kelancaran pelayanan publik, mempertahankan produktivitas kerja, sekaligus mengurangi kepadatan arus mudik dan balik.

WFA ASN Lebaran 2026

Penerapan WFA ASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebelum dan sesudah hari libur keagamaan.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, kebijakan ini bukan merupakan tambahan libur, melainkan penyesuaian pola kerja agar ASN tetap produktif di tengah tingginya mobilitas masyarakat.

“Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel dilakukan untuk menjaga kinerja pemerintahan dan pelayanan publik,” ujar Rini, Selasa (10/2/2026).

Tanggal WFA Lebaran 2026

Berdasarkan surat edaran tersebut, ASN diperbolehkan menjalankan tugas secara fleksibel selama lima hari kerja pada Maret 2026. Rincian WFA Lebaran 2026 sebagai berikut:

• 16–17 Maret 2026, dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi
• 25–27 Maret 2026, tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Idul Fitri

Total, ASN mendapatkan lima hari WFA dalam satu bulan sebagai bagian dari kebijakan WFA Lebaran.

Unsplash/Towfiqu barbhuiya Ilustrasi kalender 2026. Cuti bersama 2026. WFA Lebaran 2026. WFA ASN. Libur Lebaran 2026.

Pengaturan WFA ASN diserahkan ke pimpinan instansi

Pelaksanaan WFA tidak bersifat otomatis bagi seluruh ASN. Pemerintah menyerahkan pengaturan teknis kepada pimpinan instansi pusat dan daerah.

Pimpinan diminta membagi jumlah ASN yang bekerja dari kantor dan dari lokasi lain secara selektif, sesuai kebutuhan organisasi dan tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas.

ASN juga didorong mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar pekerjaan tetap berjalan efektif meski tidak dilakukan dari kantor.

Meski menerapkan WFA Lebaran 2026, pemerintah menegaskan layanan publik esensial wajib tetap beroperasi optimal.

Layanan yang dimaksud meliputi sektor kesehatan, transportasi, keamanan, dan layanan strategis lain yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Instansi pemerintah juga diminta tetap membuka kanal pengaduan, baik secara langsung maupun digital melalui SP4N-LAPOR, serta terus melakukan survei kepuasan masyarakat.

Selain pengaturan kerja fleksibel, pemerintah mengingatkan ASN untuk menjaga integritas, termasuk tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan selama periode libur keagamaan.

Imbauan ini disampaikan mengingat meningkatnya potensi pemberian hadiah menjelang dan setelah Lebaran.

WFA Lebaran 2026 untuk Buruh

Selain ASN, pemerintah juga mengimbau perusahaan memberikan fleksibilitas kerja bagi pekerja atau buruh melalui skema wfa buruh menjelang Lebaran 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 tanpa mengorbankan produktivitas tenaga kerja.

Jadwal WFA buruh Lebaran 2026

Pemerintah meminta kepala daerah mengimbau perusahaan agar menerapkan WFA pada periode:

• 16–17 Maret 2026, menjelang puncak arus mudik
• 25–27 Maret 2026, setelah Lebaran untuk mengantisipasi arus balik

Namun, penerapan WFA bagi buruh tetap bersifat imbauan. Keputusan akhir berada di tangan masing-masing perusahaan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi kalender 2026. WFA Lebaran 2025. WFA ASN. Libur Lebaran 2026. Lebaran 2026.

Upah dan hak cuti buruh tetap aman

Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan, pekerja yang menjalankan WFA Lebaran tetap menerima upah penuh dan tidak kehilangan hak cuti tahunan.

Upah selama WFA dibayarkan sesuai dengan upah yang diterima saat bekerja di lokasi biasa, dan perusahaan tidak boleh menjadikan WFA sebagai alasan pemotongan gaji.

WFA juga bukan hari libur tambahan. Pekerja tetap wajib menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, dengan mekanisme pengawasan yang diatur perusahaan.

Meski begitu, kebijakan WFA tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik atau berkaitan langsung dengan layanan masyarakat dan proses produksi dikecualikan.

Beberapa sektor yang berpotensi tidak menerapkan WFA antara lain kesehatan, manufaktur, perhotelan, pusat perbelanjaan, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya.

Libur Lebaran 2026

Sebelumnya, libur Lebaran dan cuti bersama 2026 telah ditetapkan secara resmi. Libur Lebaran 2026 berdekatan dengan Hari Suci Nyepi.

Berdasarkan ketetapan pemerintah, masyarakat berpotensi menikmati libur panjang Lebaran 2026 pada:

• Rabu, 18 Maret 2026: Cuti bersama Nyepi
• Kamis, 19 Maret 2026: Hari Suci Nyepi
• Jumat, 20 Maret 2026: Cuti bersama Lebaran
• Sabtu–Minggu, 21–22 Maret 2026: Idul Fitri
• Senin–Selasa, 23–24 Maret 2026: Cuti bersama Lebaran

Dengan susunan libur dan kebijakan WFA Lebaran 2026, pemerintah berharap mobilitas masyarakat lebih merata, pelayanan publik tetap berjalan, dan aktivitas ekonomi tidak terhenti selama periode Lebaran.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode Lebaran 2026. Skema ini berlaku lima hari dan ditegaskan bukan sebagai tambahan hari libur atau cuti bersama.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penerapan Work From Anywhere bagi ASN.

Rini menegaskan bahwa meskipun kebijakan WFA diterapkan, instansi pemerintah tetap wajib menjaga keberlangsungan pelayanan publik yang bersifat esensial.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan kebijakan ini dirancang untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama arus mudik dan arus balik, tanpa mengurangi kewajiban kerja ASN.

“Kami berharap instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal, seperti layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya, meskipun berada dalam periode libur nasional,” ujar Rini dalam konferensi pers Stimulus Ekonomi Idulfitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026), dikutip dari Bisnis.com.

Jadwal WFA ASN 2026 Selama Periode Lebaran

Berdasarkan SE Nomor 2 Tahun 2026, pelaksanaan WFA mencakup dua hari sebelum libur nasional dan tiga hari setelah Lebaran, dengan rincian sebagai berikut:

Periode Sebelum Lebaran

• Senin, 16 Maret 2026
• Selasa, 17 Maret 2026

Periode Setelah Lebaran

• Rabu, 25 Maret 2026
• Kamis, 26 Maret 2026
• Jumat, 27 Maret 2026

Dengan demikian, total pelaksanaan WFA bagi ASN pada momentum Lebaran 2026 mencapai lima hari, yang terbagi dalam dua hari pra-libur dan tiga hari pasca-libur nasional.

WFA ASN Tidak Termasuk Libur Tambahan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa WFA tidak termasuk hari libur nasional maupun cuti bersama. ASN tetap menjalankan tugas serta memenuhi target kinerja sesuai ketentuan instansi masing-masing; hanya lokasi kerja bersifat fleksibel.

Dengan demikian, periode WFA tidak mengurangi jatah cuti tahunan dan tidak dikategorikan sebagai hari libur resmi, karena kewajiban kerja tetap berjalan sebagaimana hari kerja biasa.

Pemerintah juga menekankan bahwa instansi yang memberikan layanan publik esensial tetap wajib memastikan operasional berjalan optimal selama periode tersebut.

KOMPAS.com - Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) menjelang dan setelah Lebaran 2026.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebelum dan sesudah hari libur keagamaan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, kebijakan WFA diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat saat libur panjang, tanpa mengganggu kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

“Saat ini saya sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 terkait kebijakan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel,” ujar Rini dikutip dari KompasTV, Selasa (10/2/2026).

Tanggal WFA ASN Lebaran 2026

Dalam surat edaran tersebut, ASN diperbolehkan menjalankan tugas secara fleksibel selama lima hari kerja pada Maret 2026. Rinciannya, WFA ASN berlaku pada:

• 16 dan 17 Maret 2026, atau dua hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi
• 25, 26, dan 27 Maret 2026, yakni tiga hari setelah libur nasional dan cuti bersama Idulfitri.

Dengan demikian, ASN memperoleh total lima hari kerja fleksibel dalam satu bulan.

Pemerintah menegaskan, kebijakan ini bukan tambahan libur, melainkan penyesuaian cara bekerja agar tetap produktif di tengah tingginya mobilitas masyarakat.

Pengaturan diserahkan ke pimpinan instansi

Rini mengimbau para pimpinan instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatur pelaksanaan WFA secara mandiri dan selektif. Tidak semua ASN otomatis bekerja dari luar kantor.

“Pimpinan instansi agar membagi jumlah ASN yang akan melaksanakan tugas kedinasan baik di kantor maupun di luar kantor secara fleksibel,” papar Rini.

Pengaturan tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, serta prinsip akuntabilitas.

ASN juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar pekerjaan tetap berjalan efektif.

(Shutterstock) Ilustrasi ASN, PNS. ASN boleh WFA saat Lebaran 2026. WFA ASN Lebaran 2026. WFA Lebaran 2026.

Layanan publik esensial tetap berjalan

Pemerintah menekankan, meski ASN diperbolehkan WFA, pelayanan publik yang bersifat esensial wajib tetap beroperasi secara optimal.

Layanan yang dimaksud antara lain sektor kesehatan, transportasi, keamanan, serta berbagai layanan strategis lain yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Para pimpinan instansi diharapkan terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan agar penerapan fleksibilitas kerja tetap tertib dan tidak mengganggu pelayanan publik,” papar Rini.

Selain itu, instansi pemerintah diminta tetap membuka akses pengaduan masyarakat, baik melalui layanan tatap muka maupun kanal digital seperti SP4N-LAPOR di lapor.go.id. Survei kepuasan masyarakat juga didorong tetap berjalan, termasuk melalui pemanfaatan kode QR.

ASN diingatkan jaga integritas

Dalam kesempatan yang sama, Rini juga mengingatkan seluruh ASN dan pimpinan instansi agar tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan, terutama selama periode libur keagamaan.

Peringatan ini dinilai penting mengingat meningkatnya aktivitas pemberian hadiah menjelang dan sesudah Lebaran.

Pemerintah berharap, kebijakan WFA saat Lebaran 2026 dapat membuat birokrasi lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap optimal.

Libur Lebaran 2026

Pemerintah telah menetapkan daftar hari libur nasional dan cuti bersama 2026. Berdasarkan jadwal resmi, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026 dan Minggu, 22 Maret 2026.

Selain libur nasional, pemerintah juga menetapkan cuti bersama Lebaran 2026 selama tiga hari, yaitu Jumat, 20 Maret 2026, Senin, 23 Maret 2026, dan Selasa, 24 Maret 2026.

Momen libur Lebaran 2026 ini berdekatan dengan Hari Suci Nyepi yang jatuh pada Kamis, 19 Maret 2026. Pemerintah juga menetapkan cuti bersama Hari Suci Nyepi sehari sebelumnya, yakni Rabu, 18 Maret 2026.

Dengan susunan tersebut, masyarakat berpotensi menikmati libur panjang atau long weekend pada Maret 2026 dengan rincian sebagai berikut:

• Rabu, 18 Maret 2026: Cuti Bersama Hari Suci Nyepi
• Kamis, 19 Maret 2026: Hari Suci Nyepi
• Jumat, 20 Maret 2026: Cuti Bersama Lebaran
• Sabtu, 21 Maret 2026: Hari Raya Idul Fitri
• Minggu, 22 Maret 2026: Hari Raya Idul Fitri
• Senin, 23 Maret 2026: Cuti Bersama Lebaran
• Selasa, 24 Maret 2026: Cuti Bersama Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan program work from anywhere (WFA) atau kerja dari mana saja pada pertengahan dan akhir Maret 2026 untuk pekerja swasta maupun aparatur sipil negara (ASN).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengimbau pelaku usaha untuk menerapkan sistem kerja fleksibel tersebut.

Yassierli mengungkapkan imbauan tersebut akan segera dituangkan dalam Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Kepala daerah diminta mendorong perusahaan di wilayahnya agar memberikan fleksibilitas kerja bagi buruh.

"Pelaksanaan WFA tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I/2026 dengan tetap menjaga produktivitas kerja," ujar Yassierli dalam konferensi pers Stimulus Ekonomi Idulfitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Secara teknis, dia membagi periode WFA menjadi dua termin. Pertama, perusahaan diimbau memberikan kesempatan WFA pada tanggal 16 dan 17 Maret 2026 atau dua hari sebelum libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi.

Kedua, perusahaan diharapkan kembali memberlakukan WFA pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026. Periode kedua ini dirancang khusus dengan mempertimbangkan potensi lonjakan mobilitas arus balik pemudik pasca-Hari Raya Idulfitri.

Status Upah dan Cuti

Yassierli menegaskan bahwa pelaksanaan WFA tidak memengaruhi hak normatif pekerja. Dia menekankan bahwa hari-hari WFA tersebut tidak diperhitungkan sebagai cuti tahunan.

Dari sisi pengupahan, pengusaha wajib membayarkan upah penuh sesuai dengan nominal yang biasa diterima pekerja saat bekerja di kantor atau sesuai perjanjian kerja yang berlaku.

"Upah selama WFA diberikan sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang diperjanjikan," tegasnya.

Terkait teknis pengawasan, Yassierli menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen perusahaan untuk mengatur jam kerja dan mekanisme kontrol agar target produktivitas tetap tercapai.

Sektor yang Dikecualikan

Kendati demikian, Kementerian Ketenagakerjaan memahami karakteristik industri yang tidak memungkinkan penerapan kerja jarak jauh. Oleh karena itu, pelaksanaan WFA dikecualikan bagi sektor esensial dan yang berkaitan langsung dengan kelangsungan produksi.

Sektor yang dikecualikan meliputi bidang kesehatan, perhotelan (hospitality), pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lainnya yang berbasis operasional pabrik.

"Hal-hal tersebut di atas selanjutnya akan kami sampaikan melalui surat edaran kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota," ungkap Yassierli.

ASN Juga WFA

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengaku telah menerbitkan SE No. 2/2026 terkait WFA untuk ASN pada 16, 17, 25, 26, 27 Maret 2026.

Oleh sebab itu, Rini meminta kepada para pimpinan instansi pemerintah daerah agar mengatur penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN secara mandiri dan selektif.

"Kemudian juga kami berharap para instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik yang bersifat esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat secara optimal seperti layanan kesehatan, layanan transportasi, keamanan, dan layanan strategis lainnya meskipun berada di dalam periode libur nasional," sambungnya.

Dia pun mengingatkan agar para pimpinan instansi membagi jumlah ASN yang akan melaksanakan tugas kedinasan baik di kantor maupun di luar kantor yang akan melaksanakan secara fleksibel yang akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rini juga mewanti-wanti agar para pimpinan instansi terus melakukan pemantauan dan pengawasan secara berkelanjutan agar penerapan WFA tugas kedinasan ini dapat dilangsungkan secara tertib dan tetap di dalam koridor penyelenggaraan layanan publik.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal kembali menerapkan kerja dari mana saja atau work form anywhere (WFA) guna mendorong perekonomian kuartal I/2026.

Penerapan WFA itu merupakan satu dari beberapa stimulus ekonomi yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk memacu konsumsi pada awal tahun ini. Kendati belum diperinci kapan pelaksanaannya, namun WFA ditargetkan berlaku di antara periode libur panjang Idulfitri.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait yang memungkinkan baik aparatur sipil negara (ASN) serta swasta bisa melaksanakan WFA.

"WFA itu yang kerja di kantoran, nanti ASN juga termasuk dan regulasinya disiapkan baik itu untuk ASN nanti oleh Menpan RB, sedangkan pihak swasta atau pegawai kantoran itu dikeluarkan oleh Menaker," terang Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Airlangga belum mengungkap kapan tepatnya stimulus itu akan digulirkan kepada masyarakat. Namun, dia mengatakan bakal mengumumkannya jelang masuk bulan Ramadan.

"Stimulus kami siapkan mungkin menjelang di bulan puasa nanti kami akan dorong," terang Menko Perekonomian sejak 2019 itu.

Selain WFA, pemerintah menyiapkan diskon tiket transportasi sekaligus bantuan sosial (bansos). Airlangga mengatakan pemerintah bakal fokus memanfaatkan momentum mobilitas masyarakat guna memacu pertumbuhan ekonomi.

"Karena di bulan Desember mobilitas itu mendorong konsumsi dan ini suatu hal yang bisa kami tarik pelajaran dari sana,".

Apabila dibandingkan dengan 2024, terang Airlangga, pertumbuhan ekonomi 2025 banyak didorong oleh peran pemerintah. Selain stimulus-stimulus yang sebelumnya disebutkan, pemerintah turut membebaskan sejumlah pajak guna memberi keleluasaan ke pemerintah.

Contohnya, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti, transportasi (untuk pesawat), serta pembebasan pajak penghasilan (PPh) dengan gaji di bawah Rp10 juta.

"Jadi banyak kami memberikan stimulus jadi tentu itu yang membedakan dibandingkan tahun lalu," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11% (YoY) dari sisi pengeluaran. Distribusi dari konsumsi rumah tangga terhadap PDB yakni 53,88%.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa kinerja perekonomian sepanjang 2025 dari seluruh sisi pengeluaran tumbuh positif, dengan distribusi terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga. Pertumbuhannya mencapai 4,96% secara c-to-c.

"Seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif di tahun 2025. Komponen dengan distribusi terbesar adalah konsumsi rumah tangga dengan distribusi atau kontribusi 53,88% dan pertumbuhannya pada 2025 sebesar 4,98%," terang Amalia pada konferensi pers, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menurut Amalia, konsumsi sepanjang 2025 didorong oleh aktivitas dan mobilitas masyarakat. Kelompok konsumsi yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, yang mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya kegiatan wisata selama libur akhir tahun.

Hal ini yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 sebesar 5,39% (YoY).

"Yang ini tercermin pada peningkatan perjalanan wisata nusantara, kemudian juga konsumsi transportasi dan komunikasi yang juga tumbuh tinggi," papar Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — ASN diperbolehkan menjalankan tugas kedinasan dengan skema work from anywhere (WFA) pada 29 hingga 31 Desember 2025.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/531/M.KT.02/2025 tentang Penerapan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah, yang ditetapkan pada Kamis, (18/12/2025).

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kebijakan WFA merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KP.15/360/M.EKON/12/2025 tertanggal 17 Desember 2025 terkait permohonan dasar pelaksanaan WFA selama periode Nataru.

“Pimpinan instansi pemerintah dapat menerapkan kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan secara fleksibel bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan instansi masing-masing selama tiga hari kerja, mulai Senin, 29 Desember hingga Rabu, 31 Desember 2025,” demikian kutipan surat Menpan-RB, Jumat (26/12/2025).

Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan instansi pemerintah, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, hingga gubernur serta bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.

Menpan-RB menegaskan bahwa pelaksanaan WFA harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN, serta Peraturan Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel. (Angela Keraf)