Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara menyampaikan bahwa Bonus Hari Raya (BHR) harus dipastikan diterima oleh pekerja transportasi online yang meliputi pengemudi ojek dan kurir online.

Prabowo menyampaikan rasa syukurnya bahwa pekerja di sektor transportasi online mendapatkan BHR mulai dari Rp400.000 hingga Rp1,6 juta baru terjadi pada era pemerintahannya.

Dalam rapat tersebut, Prabowo awalnya meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Keuangan (Menkeu), dan Menteri Investasi memastikan tunjangan hari raya bagi semua aparatur sipil negara (ASN) agar tepat waktu serta tidak ada kendala. Presiden kemudian menyinggung BHR untuk mitra transportasi online.

"Yakinkan yang kita tentukan harus sampai ke mereka. Antara Rp400.000 sampai Rp1,6 juta per orang. Kita juga bersyukur baru di pemerintahan kita, pengemudi online dapat tunjangan hari raya," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026). SKP tersebut membahas terkait dengan kesiapan pemerintah dalam menghadapi Lebaran.

Sebelumnya, pemerintah telah resmi menerbitkan aturan terkait dengan pemberian BHR Keagamaan tahun 2026 bagi pengemudi ojek online dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemberian BHR ojek online senilai total Rp220 miliar pada tahun ini. Pemerintah juga mendorong agar aplikator transportasi daring untuk mencairkan BHR mulai H-14 lebaran Idulfitri 2026.

“Jumlah yang diberikan BHR tahun 2026 bisa mencakup kepada sekitar 850.000 mitra penerima atau pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar, dan ini [nilainya] dua kali dari tahun lalu,” kata Airlangga.

Menurut Airlangga, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan aplikator terkait pemberian BHR kepada mitra pengemudi, kendati hanya berupa imbauan.

Dia lantas memerinci bahwa aplikator seperti Gojek dan Grab masing-masing akan memberikan BHR senilai total Rp100 miliar hingga Rp200 miliar kepada sekitar 400.000 mitra pengemudi.

Sisanya akan diberikan oleh aplikator lainnya seperti Maxim, yang mencanangkan pemberian BHR kepada 51.000 mitra pengemudi, serta InDrive kepada sekitar 500 mitra pengemudi. “Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal H-14 atau paling lambat H-7 sebelum Idulfitri,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengemudi ojek online (ojol) akan kembali mendapat bonus hari raya (BHR) untuk Lebaran Idulfitri 2026.

BHR tersebut nominalnya ditetapkan sebesar 25% dari rerata pendapatan yang didapatkan pengemudi selama 1 tahun terakhir.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa ketentuan itu termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menaker No. M/4/HK.04.00/3/2026 tentang Pemberian BHR Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pengemudi dan Kurir Pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

“BHR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir,” kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari ini, Selasa (3/3/2026).

Kemudian ketentuan lainnya yakni pengemudi dan kurir online harus terdaftar secara resmi dalam jangka waktu 12 bulan terakhir untuk mendapatkan BHR.

Pemerintah juga mengimbau agar perusahaan aplikasi dapat transparan dalam perhitungan besaran BHR keagamaan kepada para pengemudi dan kurir platform daring.

“BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari, tetapi kami mengimbau untuk bisa dibayarkan lebih cepat dari batas waktu itu,” lanjut Yassierli.

Di samping itu, dia menegaskan bahwa pemberian BHR ojol bersifat imbauan kepada perusahaan. Yassierli juga menginstruksikan kepada gubernur dan dinas ketenagakerjaan di daerah untuk turut memantau pelaksanaan pemberian BHR ini di wilayah masing-masing.

Besaran BHR Ojol Lebaran 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemberian BHR tahun ini dapat menjangkau 850.000 mitra pengemudi dengan nilai total Rp220 miliar.

“Dan ini [nilainya] dua kali lipat dari tahun lalu,” kata Airlangga.

Airlangga menjabarkan bahwa Grab dan Gojek menyiapkan dana agregat senilai Rp100 miliar—110 miliar untuk BHR 2026. Jumlah itu naik dua kali lipat dibandingkan dana BHR 2025 masing-masing platform sekitar Rp50 miliar.

Apabila dihitung berdasarkan dana agregat dan jumlah pengemudi aktif, maka rata-rata BHR 2026 yang akan diterima setiap driver Gojek dan Grab adalah sekitar Rp250.000—275.000.

Sementara itu, nilai BHR 2026 dari Maxim dan InDrive belum bisa dihitung karena Airlangga tidak mengumumkan nilai dana agregat dari kedua perusahaan tersebut.

Ibadah Ramadan sudah berlangsung sepekan, selanjutnya masyarakat akan dihadapkan pada momentum lebaran dan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR). Momentum pembagian THR dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk pengemudi ojek online alias ojol. Lalu, kapan THR Ojol 2026 cair?

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan pengemudi ojol akan kembali menerima Bonus Hari Raya (BHR) di Lebaran Idulfitri 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mengatakan telah berdiskusi dengan pihak operator ojol dan memastikan mereka telah menyetujui pemberian BHR untuk pengemudinya sama seperti tahun sebelumnya.

"Kita sudah melakukan diskusi. Alhamdulillah respons mereka baik, mereka komitmen," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Gedung Kemenaker, Rabu (25/2).

Pemerintah saat ini sedang menyusut aturan atau surat edaran (SE) terkait kepastian pemberian BHR tersebut. Yassierli pun berharap Surat Edaran (SE) dapat segera rampung dan diumumkan.

"Tinggal nanti dalam bentuk SE (surat ederan)-nya ataupun nanti dalam bentuk launching-nya, yang tadi, kita masih tunggu koordinasi dengan Kementerian Setneg, nanti kita umumkan bersama-sama," jelasnya.

Pada lebaran Idulfitri 2025, BHR pertama kali diatur melalui Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan No. M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi, yang diterbitkan pada Maret 2025.

Dalam SE tersebut, bonus diberikan kepada ojol secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Adapun perhitungannya sebesar 20 persen dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir kepada mitra pengemudi yang berkinerja baik.

Selain itu, pencairan BHR juga mengikuti aturan yang ada, yakni perusahaan harus memberikan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri.

Sayangnya, tahun lalu BHR tidak diberikan kepada semua pengemudi, tetapi hanya mereka yang memenuhi kriteria.

Misalnya, tahun lalu Grab menetapkan kriteria penerima bonus BHR berdasarkan keaktifan Mitra Pengemudi. Itu dilihat dari jumlah pesanan yang diselesaikan, tingkat penyelesaian pesanan, jumlah hari dan jam online, serta rating pengemudi.

Program bonus kinerja khusus ini merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas dedikasi dan kontribusi para Mitra dalam menyambut Hari Idulfitri. Bonus ini merupakan bentuk dukungan tambahan, yang pada dasarnya tidak termasuk dalam manfaat rutin yang diterima oleh pekerja sektor ekonomi informal, seperti mitra pengemudi platform digital (gig worker).

IDXChannel – Perusahaan aplikasi harus bersikap transparan dalam menghitung dan mencairkan besaran Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online dan kurir online.

“Perusahaan aplikasi diharapkan dapat bersikap transparan dalam menghitung dan menyampaikan besaran BHR keagamaan kepada pengemudi dan kurir online,” kata Koordinator Pelaksana Bidang Hubungan Kerja di Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan, Kementerian Ketenagakerjaan, Lisadarti, Rabu (25/2/2026).

Dia menambahkan, BHR Keagamaan diperuntukkan bagi pengemudi dan kurir yang terdaftar resmi pada perusahaan aplikator, serta aktif dalam satu tahun terakhir.

"Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi penyempurnaan agar polemik tahun sebelumnya seperti sebagian mitra hanya menerima Rp50 ribu, tidak terulang kembali," kata dia.

Lisadarti melanjutkan, BHR ini sebuah bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mitra terhadap ekosistem transportasi digital.

Tak hanya itu, dia juga meminta agar BHR tidak dicairkan mepet hari raya. Hal ini berkaca dari tahun sebelumnya yang pencairan dilaksanakan minimal tijuh hari sebelum lebaran, kini didorong untuk cair minimal 14 hari sebelum hari raya.

"Keputusan akhir masih menunggu rapat lanjutan bersama Menteri Ketenagakerjaan serta para aplikator," katanya.

"Pertimbangan lain untuk membantu mitra menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok serta memberikan ruang perencanaan keuangan sebelum mudik," kata dia.

(Eugenia Siregar)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan aplikator transportasi online seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Grab Indonesia hingga Maxim memastikan keberlanjutan program Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (Ojol) pada Lebaran tahun ini.

Akan tetapi, hingga saat ini pihak aplikator dan pemerintah masih menyusun terkait dengan skema, kriteria dan besaran nominal BHR yang akan diberikan kepada pengemudi atau driver ojol.

CEO GOTO, Hans Patuwo menyatakan manajemen GOTO saat ini tengah menyusun skema secara lebih spesifik, termasuk besaran nominal yang akan diberikan, sehingga belum dapat diumumkan ke publik.

“Skema BHR pasti akan kami jalankan lagi tahun ini. Kami lagi susun spesifiknya, nominalnya berapa. Jadi saat ini masih belum bisa di-share, karena masih dalam tahap perumusan. Sesudah kami ada informasi, pasti akan kami terbitkan dan kami share,” kata Hans dalam konferensi pers di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026)

Kendati demikian, Hans memastikan GOTO akan kembali menjalankan skema BHR pada tahun ini. Adapun, perusahaan akan memberikan BHR kepada mitra yang memiliki kinerja baik sebagai bentuk apresiasi.

“Yang kita lakukan tahun lalu, tahun ini juga akan dijalankan. Jadi untuk mitra-mitra yang kinerjanya baik, kami akan memberi bonus hari raya, untuk agar teman-teman mitra saat merayakan hari raya bisa lebih tenang, lebih nyaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hans menilai masih terdapat jeda waktu sekitar satu bulan menjelang Ramadan dan sekitar satu hingga satu setengah bulan sebelum Lebaran 2026.

“Sekarang kan masih ada jeda waktu sebulan ya, sebelum mulai Ramadan, dan satu bulan setengah bulan sebelum lebaran. Jadi nanti kita susun. Kalau udah jelas, pasti akan kami info,” ujarnya.

Senada, Grab Indonesia juga menyatakan siap melanjutkan pemberian BHR bagi mitra pengemudi ojek online pada Lebaran 2026.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy mengatakan skema serta kriteria penerima BHR 2026 akan diumumkan pada waktu mendatang. Dia menyebut, keberlanjutan BHR merupakan bentuk apresiasi perusahaan sekaligus dukungan terhadap penguatan perlindungan sosial di ekosistem ekonomi digital.

“Dalam implementasinya, Grab menerapkan pendekatan yang proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas, kualitas layanan, serta konsistensi Mitra dalam periode tertentu. BHR merupakan itikad baik Grab, bukan merupakan tunjangan rutin maupun kewajiban upah,” kata Tirza kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Untuk itu, Grab menegaskan bahwa skema BHR tetap disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan dijalankan dengan menjunjung prinsip kemitraan agar dapat berkelanjutan. Tirza menjelaskan pendekatan dan skema tersebut telah dirancang secara seksama.

“Rincian teknis skema dan kriteria penerima BHR Grab akan diumumkan di waktu mendatang,” ujarnya.

Namun, Grab menyatakan siap terlibat dalam pembahasan kebijakan terkait BHR 2026 bersama pemerintah.

“Grab senantiasa menghormati proses yang dilakukan oleh pemerintah dan pada prinsipnya siap untuk berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif yang diperlukan agar kebijakan yang dibuat dapat menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem transportasi online di Indonesia,” ujarnya.

Adapun, Tirza menyampaikan bahwa Grab telah menyiapkan alokasi khusus untuk mendukung mitra pengemudi melalui Program Komitmen Rp100 Miliar yang dilaksanakan dalam tiga tahap.

Dalam program ini, BHR 2026 ditempatkan sebagai bagian dari babak kedua, yang dirancang sebagai bentuk apresiasi khusus bagi mitra pengemudi berprestasi agar dapat merasakan kebersamaan dan suasana hangat perayaan Hari Raya.

“Bonus Hari Raya 2026 menjadi bagian dari Babak Kedua yang merupakan bentuk apresiasi istimewa bagi Mitra Pengemudi Berprestasi dalam hangatnya kebersamaan di Hari Raya,” terangnya.

Kepastian terkait dengan keberlanjutan pemberian BHR Ojol pada Lebaran 2026 juga disampaikan PT Maxim Indonesia.

Government Relations Manager Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengatakan dalam memasuki Ramadan 2026, Maxim telah menyiapkan berbagai program sosial sebagai bentuk kepedulian kepada mitra pengemudi, pengguna, serta masyarakat yang membutuhkan.

“Salah satu inisiatif yang sedang dipersiapkan adalah penyaluran Bonus Hari Raya [BHR] kepada mitra pengemudi aktif, yang diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus tetap menjaga keseimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Rafi kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Rafi menyampaikan Maxim juga memastikan kebijakan BHR 2026 berjalan secara objektif, proporsional, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, sambung dia, Maxim menerapkan pendekatan berbasis tata kelola internal dalam menetapkan skema BHR.

“Hal ini mencakup kriteria dan nominal penyaluran BHR kepada mitra pengemudi ditentukan berdasarkan tingkat keaktifan, performa layanan dan ulasan pengguna, serta kepatuhan terhadap ketentuan kemitraan tanpa pelanggaran serius,” ujarnya.

Namun, Rafi menyampaikan bahwa pembahasan mengenai kebijakan BHR 2026 saat ini masih berada dalam proses diskusi di tingkat pemerintah, yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kendati demikian, Maxim menyatakan siap untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam proses tersebut.

“… berharap kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keberlanjutan platform digital, serta stabilitas ekosistem transportasi secara keseluruhan,” tuturnya.

Pembahasan Skema BHR

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menyampaikan bahwa skema BHR ojol 2026 masih akan dibahas lebih lanjut.

Hal ini disampaikan Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (21/1/2026).

“Insyaallah. Insyaallah [BRH lanjut],” kata Indah.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah terdapat perubahan skema dari pemberian BHR pada 2025, Indah tak bicara banyak. Menurutnya, pembahasan akan dilakukan terlebih dahulu oleh Kemnaker.

“Nanti dibahas. Ramadan aja kan belum,” ujarnya singkat.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kemnaker pada tahun lalu mengimbau perusahaan layanan transportasi online untuk memberikan bantuan hari raya dalam bentuk tunai ke pengemudi ojol hingga kurir.

Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Dalam imbauan tersebut, pengemudi dan kurir daring yang produktif dan berkinerja baik dinyatakan berhak mendapat bonus secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Besaran bantuan dihitung sebanyak 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Sementara itu, pengemudi dan kurir di luar kategori tersebut diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Skema pemberian juga diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Usulan Asosiasi Ojol

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mengusulkan agar setiap pengemudi menerima BHR sebesar Rp500.000 pada Lebaran 2026.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menuturkan BHR bagi pengemudi ojol masih dibutuhkan untuk membantu meringankan beban ekonomi menjelang Lebaran 2026.

Igun mengatakan bahwa mayoritas pengemudi ojol mengharapkan skema BHR yang lebih adil. Pasalnya, skema lama dianggap menimbulkan ketimpangan karena hanya mengandalkan algoritma dan kebijakan sepihak platform.

“Garda mengusulkan skema BHR yang bersifat flat dan merata, misalnya setiap pengemudi ojol yang aktif mendapatkan BHR sebesar Rp500.000 per orang,” ujar Igun kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, besaran BHR tersebut wajar dan proporsional sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para pengemudi sepanjang tahun. “Yang secara nyata telah menyumbang margin dan gross profit ratusan miliar hingga triliunan rupiah bagi platform digital,” pungkasnya.

Sementara itu, Asosiasi Driver Online (ADO) meminta agar BHR ojol dihitung secara pro rata, menyesuaikan dengan penghasilan driver selama setahun.

Ketua Umum ADO Taha Syafariel menilai skema BHR saat ini masih abu-abu sebab berbeda jauh dengan Tunjangan Hari Raya atau THR yang memiliki dasar hukum jelas.

“Kalau THR ada UU-nya, BHR dasarnya apa? Rasanya ini akan jadi imbauan saja tanpa sanksi karena antara THR dan BHR itu jauh sekali bedanya dan dasar hukumnya,” kata Taha kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).

Terlebih, Taha menambahkan, perusahaan aplikasi tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar THR lantaran pengemudi diklasifikasikan sebagai mitra, bukan karyawan. Dengan demikian, besar BHR akan sangat tergantung kebijakan masing-masing perusahaan aplikasi.

Meski begitu, ADO berharap pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dapat membuat regulasi yang mengatur status hukum driver dan kurir online sebagai pekerja atau pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi.

“Aturan itu akan mengikat perusahaan aplikasi untuk bisa berkewajiban memberikan kompensasi dan perlindungan yang layak kepada pengemudi platform di Indonesia,” ujarnya.

Taha menilai, jika pemerintah hanya mengatur BHR tanpa memberikan regulasi yang kuat mengenai status hukum ojol, taksol, dan kurir online, maka bonus tetap akan bersifat abu-abu.

Menurutnya, penghasilan driver selama setahun bisa dihitung dan dibagi rata untuk mendapatkan estimasi penerimaan per bulan, sehingga lebih adil dibandingkan skema tahun sebelumnya.

“Perusahaan aplikasi bisa menghitung dari pendapatan masing-masing mitranya. Tahun lalu sebagian besar hanya menerima Rp50.000, terlalu kecil bila mereka bekerja full selama setahun sebelumnya,” ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan perjuangan pengemudi ojek online (ojol) tidak hanya berhenti pada tuntutan potongan aplikasi maksimal 10 persen, tetapi juga menuntut penghapusan skema berbayar (paid priority/paid order) yang diterapkan sejumlah perusahaan aplikasi ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan pihaknya menerima berbagai aduan serius dari para pengemudi ojol di sejumlah daerah.

“Para pengemudi mengeluhkan pendapatan yang terus menurun secara signifikan, sehingga semakin menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarga,” ujar Igun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Igun menyebut pengemudi ojol merupakan tulang punggung ekonomi sektor transportasi digital. Menurut dia, tekanan tersebut berpotensi berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga pengemudi ojol.

“Asosiasi menilai praktik potongan aplikasi yang tinggi dan penerapan skema berbayar telah menimbulkan dampak ekonomi berantai,” lanjut Igun.

Ia memaparkan sejumlah dampak yang muncul, antara lain penurunan daya beli jutaan keluarga pengemudi ojol yang berimbas langsung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pasar tradisional, serta ekonomi lokal. Selain itu, ketidakstabilan pendapatan sektor informal juga semakin menguat, mengingat pengemudi ojol merupakan bagian signifikan dari ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja nasional.

“Risiko kemiskinan baru pun meningkat, terutama bagi pengemudi yang menggantungkan penghasilan harian tanpa jaminan pendapatan tetap,” sambung Igun.

Padahal menurut Igun, sektor ojek online selama ini dikenal sebagai penyangga ekonomi nasional, terutama pascapandemi, dengan menyerap jutaan tenaga kerja serta menggerakkan sektor logistik, kuliner, dan jasa harian. Ia menegaskan, meskipun perusahaan aplikasi berdalih skema tersebut merupakan hak bisnis platform, secara regulasi kebijakan itu bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022 yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi mitra pengemudi.

Garda Indonesia, lanjut Igun, menilai penerapan skema berbayar sebagai bom waktu yang berpotensi memicu kecemburuan sosial di antara sesama mitra pengemudi. Pasalnya, hanya pengemudi yang mampu membayar yang mendapatkan prioritas order, sementara mayoritas lainnya tersingkir secara sistematis.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, potensi aksi protes dan demonstrasi di berbagai kota, termasuk Jakarta, sangat terbuka. Ini bukan ancaman, tetapi konsekuensi sosial dari ketidakadilan ekonomi,” kata Igun.

Asosiasi juga menyoroti sikap pemerintah yang selama ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan iklim bisnis aplikator, namun mengorbankan kesejahteraan rakyat kecil. Menurut Igun, pembiaran tersebut berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem ojek online, mempertanyakan legitimasi pemerintah sebagai pelindung rakyat, serta memicu konflik berkepanjangan antara pengemudi dan aplikator.

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan akan tetap konsisten dan tidak mundur dalam memperjuangkan hak pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Igun menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain penetapan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen serta penghapusan total skema berbayar untuk menjamin keadilan distribusi order bagi seluruh mitra pengemudi.

“Keadilan ekonomi adalah fondasi stabilitas sosial. Jika pengemudi ojol sejahtera, ekonomi rakyat bergerak, dan negara diuntungkan. Garda Indonesia akan terus berdiri di garis depan membela hak pengemudi,” ujar Igun.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad guna membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kami (20/11/2025)

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa Presiden Ke-8 RI itu bersama Dasco membahas berbagai isu yang menjadi perhatian publik, termasuk upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan sosial bagi profesi pengemudi ojek online (ojol).

“Di dalam pertemuan dibahas berbagai hal, mulai dari upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, reforma agraria dan redistribusi lahan yang berpihak kepada masyarakat, hingga penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026,” tulis Teddy dikutip melalui akun instagram @sekretariat.kabinet.

Selain isu kesejahteraan dan pelayanan publik, Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).

Teddy menjelaskan bahwa para kepala desa berharap agar program-program unggulan pemerintah dapat lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Selain itu, Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa,” tandas Teddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maxim menyoroti rencana penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur sektor transportasi daring.

Dalam rancangan aturan tersebut, terdapat wacana perubahan status pengemudi dari mitra menjadi pekerja atau buruh, serta pembatasan komisi maksimal sebesar 10 persen.

Government Relation Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf, menilai kebijakan tersebut berpotensi membawa efek domino yang dapat merugikan para pengemudi dan mengganggu stabilitas industri transportasi online yang telah berkembang selama bertahun-tahun.

Salah satu perhatian utama Maxim adalah pengalihan status pengemudi dari mitra menjadi pekerja formal.

Langkah itu dinilai akan mengubah secara fundamental ekosistem digital yang selama ini berjalan berbasis fleksibilitas.

“Fleksibilitas yang menjadi keunggulan utama bagi para pengemudi akan hilang. Mereka yang menjadikan ojek online sebagai penghasilan tambahan kemungkinan besar tidak lagi dapat bertahan,” katanya dalam keterangan tertulis pada, Kamis (13/11/2025).

Rafi memperkirakan kebijakan tersebut dapat memangkas 70–80 persen mitra aktif. Akibatnya, ratusan ribu pengemudi berisiko kehilangan pekerjaan dan menambah angka pengangguran secara signifikan.

Selain itu, kewajiban bagi perusahaan untuk membayar gaji tetap, jaminan sosial penuh, serta perlindungan ketenagakerjaan formal akan meningkatkan biaya operasional secara besar-besaran.

Kondisi ini, menurutnya, dapat berdampak pada keberlanjutan bisnis platform, terutama bagi perusahaan yang masih fokus pada pengembangan sistem dan inovasi layanan.

Kenaikan biaya operasional tersebut juga diperkirakan akan berimbas pada tarif layanan transportasi daring, yang pada akhirnya bisa memberatkan konsumen dan menurunkan permintaan.

Maxim menilai model hubungan kerja formal tidak sesuai dengan karakter industri digital yang mengedepankan kemitraan fleksibel dan sistem kerja otonom berbasis algoritma.

"Sebagai alternatif, perusahaan mendorong agar mitra pengemudi diakui sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," jelasnya.

Lebih jauh, Maxim menilai penguatan status mitra sebagai pelaku UMKM juga membuka peluang integrasi data pengemudi dalam basis data nasional UMKM, sehingga mereka bisa memperoleh akses terhadap bantuan sosial dan pembiayaan produktif.

Terkait rencana pembatasan komisi, Maxim menilai kebijakan potongan maksimal 10 persen perlu dikaji ulang.

Menurut perusahaan, aturan “satu ukuran untuk semua” tidak mencerminkan realitas lapangan karena tiap platform memiliki struktur bisnis yang berbeda.

“Skema potongan komisi 15 persen ditambah 5 persen yang saat ini diterapkan masih relevan dan realistis. Model ini menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional perusahaan dan kelayakan pendapatan mitra,” jelas pihak Maxim.

Ke depan, Maxim berharap kebijakan pemerintah dapat dirancang secara kolaboratif, dengan tetap mengedepankan fleksibilitas dan keberlanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Grab Indonesia memberikan respons soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti peningkatan taraf hidup pengemudi ojek online (ojol) dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (20/10/2025).

Chief Executive Officer (CEO) Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan bahwa langkah Presiden untuk berdiskusi langsung dengan perusahaan platform transportasi online merupakan sinyal positif bagi penguatan keberdayaan pekerja di sektor ekonomi digital.

"Ini juga bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, di mana Grab Indonesia memberikan apresiasi atas berbagai upaya pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi digital, mendorong efisiensi sektor transportasi, serta membuka lebih banyak peluang bagi pekerja informal dan pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia," ujar Neneng dalam keterangan resmi pada Selasa (21/10/2025).

“Grab Indonesia mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap pengemudi sebagai bagian penting dari ekonomi digital nasional. Di momen satu tahun pemerintahan ini, arah kebijakan pemerintah yang menyeimbangkan pertumbuhan industri dengan peningkatan taraf hidup pekerja lapangan menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku ekosistem digital untuk berkolaborasi lebih erat,” jelasnya.

Neneng mengungkapkan bahwa kontribusi industri transportasi online terhadap perekonomian nasional semakin nyata.

Berdasarkan studi ITB (2023), sektor ini menyumbang Rp 382,62 triliun atau sekitar 2 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Data Oxford Economics pada 2024 menunjukkan Grab berkontribusi sekitar 50 persen terhadap industri transportasi online.

Capaian ini memperlihatkan bagaimana teknologi digital mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus penyerap tenaga kerja baru di berbagai daerah.

Selain berperan sebagai motor ekonomi, Grab juga menjadi bantalan sosial yang membantu masyarakat tetap produktif.

Sekitar 50 persen mitra pengemudi Grab roda dua merupakan mantan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) atau tidak memiliki pekerjaan atau tanpa sumber penghasilan sama sekali.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan soal efisiensi yang rencananya akan dilakukan pemerintah untuk mengatasi persaingan bisnis di bidang transportasi online, khususnya yang menyangkut dua perusahaan terbesar penyedia transportasi online di Indonesia.

Presiden bilang, rencana itu bertujuan menciptakan iklim lapangan kerja yang lebih baik bagi para pengemudi ojek online (ojol).

"Sekarang kita sedang diskusi terus sama perusahaan-perusahaan terbesar ojol untuk cari pelayanan terbaik untuk pengemudi ojol ini. Kemudian efisiensi. Sehingga tidak terjadi suatu persaingan yang saling merugikan," ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, yang disiarkan daring, Senin (20/10/2025).

"Tapi kita ingin supaya lapangan kerja ojol ini, pengemudi ojol ini terjamin," tegasnya.

Kepala Negara tidak menyebut secara pasti nama dua perusahaan terbesar penyedia transportasi online yang dimaksud.

Presiden hanya menyebutkan bahwa saat ini jumlah driver ojol di Indonesia di dua perusahaan besar tersebut sudah sekitar 4 juta orang.

Di sisi lain, ada 2 juta pengusaha UMKM yang kini memakai jasa ojol sebagai dukungan untuk aktivitas jual beli.

"Jadi 6 juta orang hidup dari masalah ini (transportasi online)," tutur Prabowo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kapolri Listyo Sigit Prabowo meminta aplikasi Gojek dan Grab untuk menyediakan fitur khusus yang bisa digunakan oleh pengemudi ojek online (ojol) untuk melaporkan gangguan keamanan atau tindak kejahatan ke pihak kepolisian.

Fitur tersebut adalah bagian dari program Ojol Kamtibnas yang digulirkan oleh Polri.

Sigit mengatakan ada 400.000 orang yang telah mendaftar mengikuti program Ojol Kamtibnas di wilayah Jadetabek.

"Saya juga mendapatkan laporan bahwa yang ikut total sebenarnya hampir 400 ribu. Demikian nanti akan kita atur secara bertahap oleh Polda ataupun Polres Polres jajaran. Tentunya kami Polri menyambut baik Ojol Kamtibmas ini sebagai bentuk sinergitas antara Polri dan teman-teman komunitas ojol dalam menciptakan stabilitas Kamtibmas," katanya di Monas, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), seperti dikutip olehdetikcom.

Berikutnya, Kapolri akan berkoordinasi dengan pengelola aplikasi ojol seperti Grab, Gojek, dan Maxim untuk memasang fitur keamanan. Lewat fitur itu, pengemudi ojol bisa melaporkan dengan cepat ketika menyaksikan kejahatan atau peristiwa lainnya di jalan.

"Polri akan bekerja sama dengan aplikator transportasi online untuk memasang aplikasi keamanan ke dalam sistem, sehingga rekan-rekan pengundi ojek online dapat segera menghubungi personel Polri atau kantor polisi terdekat ketika menemukan dan mengalami permasalahan yang terjadi atau mungkin peristiwa tindak pidana di jalan serta membutuhkan pelayanan kepolisian dan kantor pelayanan kepolisian terdekat," jelasnya.

Sigit mengatakan pengemudi ojol berperan besar menjaga keamanan dan ketertiban karena selalu berdampingan dengan masyarakat. Melalui program Ojol Kamtibmas, dia meminta agar driver ojol untuk melapor ke polisi jika mendapati kejahatan.

Lebih lanjut, Jenderal Sigit menegaskan keamanan dan ketertiban menjadi tanggung jawab bersama. Dia yakin driver ojol bisa membantu pihak kepolisian dalam merespons cepat setiap peristiwa yang terjadi.

"Dengan kekuatan teman-teman komunitas Ojol yang ada di mana-mana kami sangat meyakini bahwa peran Ojol dalam membantu menciptakan stabilitas Kamtibmas, melakukan pencegahan-pencegahan terjadinya kejahatan akan sangat membantu kepolisian," pungkasnya.