REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maxim resmi menyalurkan Bonus Hari Raya (BHR) kepada 51 ribu mitra pengemudi yang tersebar di lebih dari 100 kota di Indonesia. Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan jumlah penerima BHR yang meningkat 5.000 persen dari tahun lalu menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi dan dedikasi mitra pengemudi dalam mendukung layanan transportasi berbasis aplikasi.

“Penyerahan BHR ini merupakan wujud apresiasi kami kepada mitra pengemudi yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan dan perkembangan Maxim di Indonesia,” ujar Dirhamsyah dalam acara penyerahan BHR yang berlangsung di Kantor Pusat Maxim, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Dirhamsyah berharap dukungan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi sekaligus memperkuat hubungan baik yang telah terjalin selama ini. Ia menyampaikan jumlah penerima BHR tahun ini meningkat secara signifikan seiring dengan pesatnya perkembangan perusahaan di berbagai wilayah Indonesia.

“Dalam beberapa waktu terakhir, Maxim melakukan pembukaan cabang baru secara masif dengan total mencapai lebih dari 350 cabang di seluruh Indonesia. Perkembangan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengemudi aktif di berbagai kota,” ucap Dirhamsyah.

Dirhamsyah mengatakan pemberian BHR ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dalam aplikasi, kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna, serta kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Pendekatan ini dilakukan secara individual dengan mempertimbangkan kinerja dan tingkat aktivitas masing-masing pengemudi sehingga proses penyaluran dapat berjalan secara objektif dan tepat sasaran.

“Selain pemberian BHR, Maxim juga menjalankan berbagai program dukungan bagi mitra pengemudi selama Ramadan.”

Dirhamsyah menyampaikan perusahaan menghadirkan program potongan aplikator sebesar nol persen bagi mitra pengemudi penyandang disabilitas sebagai bentuk dukungan terhadap kesempatan kerja yang lebih inklusif. Ia mengatakan Maxim juga menyalurkan bantuan sembako serta hampers Lebaran kepada mitra pengemudi di lebih dari 55 kota di Indonesia sepanjang bulan Ramadan.

“Program ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam memberikan dukungan kepada mitra pengemudi serta mempererat hubungan kemitraan yang telah terjalin.”

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan aplikator transportasi online seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Grab Indonesia, dan Maxim memastikan program Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) tetap berjalan pada Lebaran 2026. Program ini menjadi bentuk apresiasi bagi mitra driver yang telah berkontribusi sepanjang tahun.

Meski demikian, hingga saat ini pihak aplikator dan pemerintah masih menyusun skema, kriteria, serta besaran nominal BHR yang akan diberikan kepada pengemudi. Hal ini menandakan bahwa detail terkait pencairan dan jumlah bonus masih menunggu pengumuman resmi dari perusahaan dan otoritas terkait.

CEO GOTO, Hans Patuwo mengatakan manajemen sedang menyusun skema secara lebih spesifik, termasuk besaran nominal yang akan diberikan.

“Skema BHR pasti akan kami jalankan lagi tahun ini. Kami lagi susun spesifiknya, nominalnya berapa. Jadi saat ini masih belum bisa di-share, karena masih dalam tahap perumusan. Sesudah kami ada informasi, pasti akan kami terbitkan dan kami share,” ujarnya dalam konferensi pers di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Syarat Mitra Ojol Mendapatkan BHR

Berdasarkan aturan pemerintah dan rilis resmi Gojek, tidak semua driver akan otomatis menerima BHR. Tiga kriteria utama yang menjadi syarat penerima bonus adalah:

• Waktu Aktif

Mitra yang berhak menerima BHR adalah yang aktif dan menyelesaikan order dalam periode tertentu. Bukan sekadar terdaftar di aplikasi.

• Tingkat Kinerja

Konsistensi dan performa dalam menyelesaikan trip menjadi pertimbangan utama. Semakin tinggi rasio penyelesaian order, semakin besar peluang mendapat bonus.

• Kepatuhan

Mitra harus mematuhi Tata Tertib Gojek (TarTibJek) dan tidak memiliki catatan pelanggaran. Hal ini memastikan bonus tepat sasaran bagi mitra yang berkontribusi positif.

Besaran BHR Ojol 2026 dan Mekanisme Pembayaran

Meski nominal pasti BHR 2026 belum diumumkan, pemerintah menyarankan dua skema bagi perusahaan yang tertuang dalam Surat Edaran No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

• Bonus Proporsional

Untuk mitra produktif, bonus diberikan 20% dari rata-rata penghasilan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

• Bonus Sesuai Kemampuan Perusahaan

Mitra di luar kategori produktif tetap bisa menerima BHR, namun nominalnya disesuaikan kapasitas finansial perusahaan aplikator.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan aplikator transportasi online seperti PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), Grab Indonesia hingga Maxim memastikan keberlanjutan program Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (Ojol) pada Lebaran tahun ini.

Akan tetapi, hingga saat ini pihak aplikator dan pemerintah masih menyusun terkait dengan skema, kriteria dan besaran nominal BHR yang akan diberikan kepada pengemudi atau driver ojol.

CEO GOTO, Hans Patuwo menyatakan manajemen GOTO saat ini tengah menyusun skema secara lebih spesifik, termasuk besaran nominal yang akan diberikan, sehingga belum dapat diumumkan ke publik.

“Skema BHR pasti akan kami jalankan lagi tahun ini. Kami lagi susun spesifiknya, nominalnya berapa. Jadi saat ini masih belum bisa di-share, karena masih dalam tahap perumusan. Sesudah kami ada informasi, pasti akan kami terbitkan dan kami share,” kata Hans dalam konferensi pers di Graha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026)

Kendati demikian, Hans memastikan GOTO akan kembali menjalankan skema BHR pada tahun ini. Adapun, perusahaan akan memberikan BHR kepada mitra yang memiliki kinerja baik sebagai bentuk apresiasi.

“Yang kita lakukan tahun lalu, tahun ini juga akan dijalankan. Jadi untuk mitra-mitra yang kinerjanya baik, kami akan memberi bonus hari raya, untuk agar teman-teman mitra saat merayakan hari raya bisa lebih tenang, lebih nyaman,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hans menilai masih terdapat jeda waktu sekitar satu bulan menjelang Ramadan dan sekitar satu hingga satu setengah bulan sebelum Lebaran 2026.

“Sekarang kan masih ada jeda waktu sebulan ya, sebelum mulai Ramadan, dan satu bulan setengah bulan sebelum lebaran. Jadi nanti kita susun. Kalau udah jelas, pasti akan kami info,” ujarnya.

Senada, Grab Indonesia juga menyatakan siap melanjutkan pemberian BHR bagi mitra pengemudi ojek online pada Lebaran 2026.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia, Tirza Munusamy mengatakan skema serta kriteria penerima BHR 2026 akan diumumkan pada waktu mendatang. Dia menyebut, keberlanjutan BHR merupakan bentuk apresiasi perusahaan sekaligus dukungan terhadap penguatan perlindungan sosial di ekosistem ekonomi digital.

“Dalam implementasinya, Grab menerapkan pendekatan yang proporsional, dengan mempertimbangkan tingkat aktivitas, kualitas layanan, serta konsistensi Mitra dalam periode tertentu. BHR merupakan itikad baik Grab, bukan merupakan tunjangan rutin maupun kewajiban upah,” kata Tirza kepada Bisnis, Rabu (28/1/2026).

Untuk itu, Grab menegaskan bahwa skema BHR tetap disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan dijalankan dengan menjunjung prinsip kemitraan agar dapat berkelanjutan. Tirza menjelaskan pendekatan dan skema tersebut telah dirancang secara seksama.

“Rincian teknis skema dan kriteria penerima BHR Grab akan diumumkan di waktu mendatang,” ujarnya.

Namun, Grab menyatakan siap terlibat dalam pembahasan kebijakan terkait BHR 2026 bersama pemerintah.

“Grab senantiasa menghormati proses yang dilakukan oleh pemerintah dan pada prinsipnya siap untuk berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif yang diperlukan agar kebijakan yang dibuat dapat menjaga keseimbangan dan keberlangsungan ekosistem transportasi online di Indonesia,” ujarnya.

Adapun, Tirza menyampaikan bahwa Grab telah menyiapkan alokasi khusus untuk mendukung mitra pengemudi melalui Program Komitmen Rp100 Miliar yang dilaksanakan dalam tiga tahap.

Dalam program ini, BHR 2026 ditempatkan sebagai bagian dari babak kedua, yang dirancang sebagai bentuk apresiasi khusus bagi mitra pengemudi berprestasi agar dapat merasakan kebersamaan dan suasana hangat perayaan Hari Raya.

“Bonus Hari Raya 2026 menjadi bagian dari Babak Kedua yang merupakan bentuk apresiasi istimewa bagi Mitra Pengemudi Berprestasi dalam hangatnya kebersamaan di Hari Raya,” terangnya.

Kepastian terkait dengan keberlanjutan pemberian BHR Ojol pada Lebaran 2026 juga disampaikan PT Maxim Indonesia.

Government Relations Manager Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengatakan dalam memasuki Ramadan 2026, Maxim telah menyiapkan berbagai program sosial sebagai bentuk kepedulian kepada mitra pengemudi, pengguna, serta masyarakat yang membutuhkan.

“Salah satu inisiatif yang sedang dipersiapkan adalah penyaluran Bonus Hari Raya [BHR] kepada mitra pengemudi aktif, yang diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus tetap menjaga keseimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Rafi kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Rafi menyampaikan Maxim juga memastikan kebijakan BHR 2026 berjalan secara objektif, proporsional, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, sambung dia, Maxim menerapkan pendekatan berbasis tata kelola internal dalam menetapkan skema BHR.

“Hal ini mencakup kriteria dan nominal penyaluran BHR kepada mitra pengemudi ditentukan berdasarkan tingkat keaktifan, performa layanan dan ulasan pengguna, serta kepatuhan terhadap ketentuan kemitraan tanpa pelanggaran serius,” ujarnya.

Namun, Rafi menyampaikan bahwa pembahasan mengenai kebijakan BHR 2026 saat ini masih berada dalam proses diskusi di tingkat pemerintah, yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kendati demikian, Maxim menyatakan siap untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam proses tersebut.

“… berharap kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keberlanjutan platform digital, serta stabilitas ekosistem transportasi secara keseluruhan,” tuturnya.

Pembahasan Skema BHR

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebelumnya menyampaikan bahwa skema BHR ojol 2026 masih akan dibahas lebih lanjut.

Hal ini disampaikan Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (21/1/2026).

“Insyaallah. Insyaallah [BRH lanjut],” kata Indah.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah terdapat perubahan skema dari pemberian BHR pada 2025, Indah tak bicara banyak. Menurutnya, pembahasan akan dilakukan terlebih dahulu oleh Kemnaker.

“Nanti dibahas. Ramadan aja kan belum,” ujarnya singkat.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kemnaker pada tahun lalu mengimbau perusahaan layanan transportasi online untuk memberikan bantuan hari raya dalam bentuk tunai ke pengemudi ojol hingga kurir.

Imbauan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/3/HK.04.00/III/2025 tentang Pemberian Bonus Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pengemudi dan Kurir pada Layanan Angkutan Berbasis Aplikasi.

Dalam imbauan tersebut, pengemudi dan kurir daring yang produktif dan berkinerja baik dinyatakan berhak mendapat bonus secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai. Besaran bantuan dihitung sebanyak 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir.

Sementara itu, pengemudi dan kurir di luar kategori tersebut diberikan bonus hari raya keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Skema pemberian juga diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Usulan Asosiasi Ojol

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mengusulkan agar setiap pengemudi menerima BHR sebesar Rp500.000 pada Lebaran 2026.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menuturkan BHR bagi pengemudi ojol masih dibutuhkan untuk membantu meringankan beban ekonomi menjelang Lebaran 2026.

Igun mengatakan bahwa mayoritas pengemudi ojol mengharapkan skema BHR yang lebih adil. Pasalnya, skema lama dianggap menimbulkan ketimpangan karena hanya mengandalkan algoritma dan kebijakan sepihak platform.

“Garda mengusulkan skema BHR yang bersifat flat dan merata, misalnya setiap pengemudi ojol yang aktif mendapatkan BHR sebesar Rp500.000 per orang,” ujar Igun kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, besaran BHR tersebut wajar dan proporsional sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para pengemudi sepanjang tahun. “Yang secara nyata telah menyumbang margin dan gross profit ratusan miliar hingga triliunan rupiah bagi platform digital,” pungkasnya.

Sementara itu, Asosiasi Driver Online (ADO) meminta agar BHR ojol dihitung secara pro rata, menyesuaikan dengan penghasilan driver selama setahun.

Ketua Umum ADO Taha Syafariel menilai skema BHR saat ini masih abu-abu sebab berbeda jauh dengan Tunjangan Hari Raya atau THR yang memiliki dasar hukum jelas.

“Kalau THR ada UU-nya, BHR dasarnya apa? Rasanya ini akan jadi imbauan saja tanpa sanksi karena antara THR dan BHR itu jauh sekali bedanya dan dasar hukumnya,” kata Taha kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).

Terlebih, Taha menambahkan, perusahaan aplikasi tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar THR lantaran pengemudi diklasifikasikan sebagai mitra, bukan karyawan. Dengan demikian, besar BHR akan sangat tergantung kebijakan masing-masing perusahaan aplikasi.

Meski begitu, ADO berharap pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dapat membuat regulasi yang mengatur status hukum driver dan kurir online sebagai pekerja atau pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi.

“Aturan itu akan mengikat perusahaan aplikasi untuk bisa berkewajiban memberikan kompensasi dan perlindungan yang layak kepada pengemudi platform di Indonesia,” ujarnya.

Taha menilai, jika pemerintah hanya mengatur BHR tanpa memberikan regulasi yang kuat mengenai status hukum ojol, taksol, dan kurir online, maka bonus tetap akan bersifat abu-abu.

Menurutnya, penghasilan driver selama setahun bisa dihitung dan dibagi rata untuk mendapatkan estimasi penerimaan per bulan, sehingga lebih adil dibandingkan skema tahun sebelumnya.

“Perusahaan aplikasi bisa menghitung dari pendapatan masing-masing mitranya. Tahun lalu sebagian besar hanya menerima Rp50.000, terlalu kecil bila mereka bekerja full selama setahun sebelumnya,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan layanan transportasi (ride-hailing), PT Maxim Indonesia buka suara ihwal bonus hari raya (BHR) untuk pengemudi ojek online (ojol) pada Lebaran 2026. Hal ini seiring sinyal berlanjutnya BHR 2026.

Government Relations Manager Maxim Indonesia Muhammad Rafi Assagaf mengatakan dalam memasuki Ramadan 2026, Maxim telah menyiapkan berbagai program sosial sebagai bentuk kepedulian kepada mitra pengemudi, pengguna, serta masyarakat yang membutuhkan.

“Salah satu inisiatif yang sedang dipersiapkan adalah penyaluran Bonus Hari Raya [BHR] kepada mitra pengemudi aktif, yang diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus tetap menjaga keseimbangan bagi seluruh pemangku kepentingan,” kata Rafi kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Rafi menyampaikan Maxim juga memastikan kebijakan BHR 2026 berjalan secara objektif, proporsional, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, sambung dia, Maxim menerapkan pendekatan berbasis tata kelola internal dalam menetapkan skema BHR.

“Hal ini mencakup kriteria dan nominal penyaluran BHR kepada mitra pengemudi ditentukan berdasarkan tingkat keaktifan, performa layanan dan ulasan pengguna, serta kepatuhan terhadap ketentuan kemitraan tanpa pelanggaran serius,” ujarnya.

Namun, Rafi menyampaikan bahwa pembahasan mengenai kebijakan BHR 2026 saat ini masih berada dalam proses diskusi di tingkat pemerintah, yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kendati demikian, Maxim menyatakan siap untuk berpartisipasi secara konstruktif dalam proses tersebut.

“… berharap kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi, keberlanjutan platform digital, serta stabilitas ekosistem transportasi secara keseluruhan,” tuturnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia mengusulkan agar setiap pengemudi ojek online (ojol) menerima BHR sebesar Rp500.000 per orang pada Lebaran 2026.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menuturkan BHR bagi pengemudi ojol masih dibutuhkan untuk membantu meringankan beban ekonomi menjelang Lebaran 2026.

“Pada prinsipnya mempersilakan dan tidak keberatan apabila program Bonus Hari Raya (BHR) untuk pengemudi ojol dilanjutkan pada Lebaran 2026, sepanjang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para mitra pengemudi,” kata Igun kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).

Dia juga menyampaikan bahwa mayoritas pengemudi ojol mengharapkan skema BHR yang lebih adil. Sebab, skema lama dianggap menimbulkan ketimpangan karena hanya mengandalkan algoritma dan kebijakan sepihak platform.

“Garda mengusulkan skema BHR yang bersifat flat dan merata, misalnya setiap pengemudi ojol yang aktif mendapatkan BHR sebesar Rp500.000 per orang,” tuturnya.

Menurutnya, besaran BHR tersebut wajar dan proporsional sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi para pengemudi sepanjang tahun. “Yang secara nyata telah menyumbang margin dan gross profit ratusan miliar hingga triliunan rupiah bagi platform digital,” lanjutnya.

Senada, Asosiasi Driver Online (ADO) juga meminta agar BHR 2026 bagi pengemudi ojol dihitung secara pro rata, menyesuaikan dengan penghasilan driver selama setahun.

Ketua Umum ADO Taha Syafariel menilai skema BHR saat ini masih abu-abu sebab berbeda jauh dengan Tunjangan Hari Raya (THR) yang memiliki dasar hukum jelas.

“Kalau THR ada UU-nya, BHR dasarnya apa? Rasanya ini akan jadi imbauan saja tanpa sanksi karena antara THR dan BHR itu jauh sekali bedanya dan dasar hukumnya,” ujar Taha kepada Bisnis, Minggu (25/1/2026).

Taha menyampaikan perusahaan aplikasi tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar THR lantaran pengemudi diklasifikasikan sebagai mitra, bukan karyawan. Dengan demikian, besar BHR akan sangat tergantung kebijakan masing-masing perusahaan aplikasi.

Meski begitu, ADO berharap pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dapat membuat regulasi yang mengatur status hukum driver dan kurir online sebagai pekerja atau pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi.

“Aturan itu akan mengikat perusahaan aplikasi untuk bisa berkewajiban memberikan kompensasi dan perlindungan yang layak kepada pengemudi platform di Indonesia,” pungkasnya.