Dalam sejarah perkembangan demokrasi Indonesia, aksi protes mahasiswa hampir selalu hadir di setiap periode kepemimpinan nasional. Mahasiswa menempati posisi strategis di antara negara dan masyarakat atau sebagai “Agen Of Change”, sehingga sering berfungsi sebagai agen perubahan dalam sistem demokrasi.

Dalam banyak catatan politik, gerakan mahasiswa telah terbukti mampu memengaruhi bahkan mengubah lanskap politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Belum pudar ingatan publik terhadap dinamika demonstrasi pada Agustus 2025, kini gelombang demonstrasi mahasiswa kembali terjadi pada Juni 2026 di berbagai kota. Aksi yang berpusat di Jakarta dan meluas ke sejumlah daerah ini menandai meningkatnya ketegangan sosial-politik di tengah masyarakat.

Dengan mengusung narasi besar seperti “Indonesia di Ambang Krisis” hingga “Menuju Kebangkrutan”, gerakan ini menjadi respons terhadap situasi ekonomi dan kebijakan publik yang dinilai semakin menekan daya hidup masyarakat.

Dalam aksi kali ini, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan ekonomi yang dianggap menjadi pemicu utama keresahan publik. Di antaranya adalah melemahnya nilai tukar rupiah yang mendekati angka Rp18.000 per dolar AS, meningkatnya harga bahan bakar minyak nonsubsidi, serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat luas.

Program-program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih juga tidak luput dari kritik karena masih menyisakan berbagai persoalan dalam implementasinya.

Kemudian, demonstrasi ini tidak hanya berhenti pada isu ekonomi, tetapi juga merambah pada kritik terhadap arah kebijakan negara yang dinilai paradoks. Di satu sisi, pemerintah disebut melakukan pembatasan subsidi dengan alasan efisiensi fiskal di tengah tekanan global.

Di sisi lain, anggaran negara tetap dialokasikan untuk proyek-proyek besar yang dipersepsikan kurang menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Kondisi ini memunculkan anggapan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas pembangunan nasional.

Selain itu, muncul pula sorotan terhadap aspek demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan aparat terhadap aksi unjuk rasa yang cenderung represif, mulai dari pengamanan ketat di titik-titik strategis hingga narasi adanya penyusup dalam aksi, kembali menjadi perdebatan publik.

Bagi sebagian kalangan, pola ini menunjukkan masih kuatnya pendekatan keamanan dalam merespons ekspresi kritik warga negara, ketimbang membuka ruang dialog yang lebih substantif.

Isu lain yang turut mengemuka adalah kekhawatiran terhadap perluasan peran militer dalam ranah sipil yang oleh sebagian pengamat dipandang sebagai indikasi kemunduran agenda reformasi. Dalam konteks ini, demokrasi dinilai menghadapi tantangan serius karena berpotensi bergeser ke arah yang lebih oligarkis dan militeristik jika tidak diimbangi dengan kontrol publik yang kuat.

Situasi tersebut diperparah dengan ketiadaan oposisi politik di tingkat institusional yang membuat melemahnya mekanisme check and balance. Secara teoritis, dalam sistem demokrasi yang sehat, oposisi diperlukan sebagai fungsi pengawas kekuasaan dan muncul alternatif kebijakan.

Namun ketika fungsi ini melemah, ruang kritik tidak hilang, melainkan bergeser dan diperkuat oleh masyarakat sipil. Akibatnya, terbentuk apa yang dapat disebut sebagai penguatan koalisi sipil, yaitu konsolidasi aktor-aktor non-negara seperti mahasiswa, akademisi, media, dan kelompok masyarakat yang mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi jalannya kekuasaan negara.

Akhirnya mahasiswa kembali memposisikan diri sebagai bagian penting dari ruang publik yang kritis. Mereka berperan sebagai watchdog sosial yang menjaga agar suara masyarakat tetap terdengar.

Gerakan ini juga menunjukkan karakter kolektif dan egaliter, tanpa ketergantungan pada figur tunggal, sehingga mencerminkan kesadaran bersama yang lahir dari keresahan publik. Absennya tokoh sentral dalam aksi ini justru memperkuat pesan bahwa gerakan tersebut bukan sekadar ekspresi politik individu, melainkan representasi dari keresahan sosial yang lebih luas.

Dalam perspektif teori komunikasi politik digital, fenomena ini dapat dijelaskan melalui Connective Action Theory (Bennett & Segerberg, 2012). Teori ini menekankan bahwa gerakan sosial modern tidak lagi selalu bergantung pada organisasi formal atau struktur kepemimpinan yang hierarkis, melainkan terbentuk melalui keterhubungan individu yang difasilitasi oleh media digital.

Setiap individu berpartisipasi berdasarkan identitas personal dan narasi yang mereka bagikan secara daring. Dengan begitu, aksi kolektif dapat muncul secara spontan melalui proses self-motivated sharing di media sosial.

Dalam konteks demonstrasi Juni 2026, media sosial berperan sebagai ruang penghubung yang memungkinkan mahasiswa dari berbagai wilayah untuk membangun kesadaran kolektif tanpa harus melalui rapat fisik sebelumnya.

Informasi, isu, dan framing yang viral di platform digital seperti X, Instagram, dan WhatsApp menciptakan pola mobilisasi yang cepat, cair, dan terdesentralisasi. Dengan demikian, gerakan mahasiswa tidak hanya dapat dipahami sebagai aksi fisik di jalanan, tetapi juga sebagai hasil dari konstruksi jaringan komunikasi digital yang saling terhubung.

Dengan dinamika yang terus berkembang, gelombang demonstrasi ini dapat dibaca sebagai sinyal penting bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk lebih serius merespons aspirasi publik. Tanpa adanya perbaikan dalam aspek ekonomi, kebijakan publik, dan penguatan demokrasi, ketegangan sosial berpotensi terus berulang dan meluas di masa mendatang.

BRUSSELS - Media asing menyoroti berita tentang Indonesia yang didominasi demonstrasi mahasiswa yang semakin meluas di seluruh negeri. Brussels Morning melaporkan, para demonstran menantang kebijakan ekonomi pemerintah dan prioritas pengeluaran publik dengan slogan “Menuju Indonesia Bangkrut.”

Gerakan ini telah menarik perhatian nasional, memicu perdebatan di antara para pembuat kebijakan, ekonom, investor, dan warga negara tentang arah fiskal negara dan prospek ekonomi jangka panjang.

Kelompok mahasiswa mengatakan protes tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan ekonomi dan mendorong pengawasan publik yang lebih besar terhadap keputusan pemerintah.

“Para demonstran berpendapat prioritas pengeluaran, pengelolaan utang, dan program pembangunan harus dievaluasi dengan cermat untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas keuangan,” ungkap laporan itu.

Protes tersebut telah menjadi salah satu diskusi publik paling signifikan seputar ekonomi Indonesia pada tahun 2026.

Kebijakan Ekonomi Menjadi Fokus Debat Publik

Brussels Morning menyebut, berita ekonomi Indonesia terbaru berpusat pada kekhawatiran yang diangkat mahasiswa di berbagai universitas mengenai pengelolaan fiskal dan pengeluaran pemerintah.

Para demonstran mempertanyakan apakah kebijakan saat ini secara efektif menyeimbangkan tujuan pembangunan dengan keberlanjutan keuangan jangka panjang.

Para penyelenggara berpendapat keputusan ekonomi yang dibuat hari ini akan secara langsung memengaruhi generasi mendatang.

Mereka menyerukan transparansi yang lebih besar terkait pengeluaran publik dan prioritas anggaran sambil mendorong diskusi publik yang lebih luas tentang perencanaan ekonomi nasional.

Para pejabat pemerintah telah membela pendekatan mereka, dengan menyatakan investasi dalam infrastruktur, proyek pembangunan, dan layanan publik dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Demonstrasi Menyebar ke Berbagai Kota

Apa yang dimulai sebagai protes lokal telah meluas menjadi gerakan nasional yang lebih luas yang melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia.

Demonstrasi telah dilaporkan di beberapa kota besar, mencerminkan meningkatnya minat publik terhadap isu-isu ekonomi.

Para pengamat politik mencatat aktivisme mahasiswa secara historis memainkan peran utama dalam kehidupan publik Indonesia. Gerakan universitas seringkali berfungsi sebagai katalisator untuk percakapan nasional tentang tata kelola, akuntabilitas, dan reformasi kebijakan.

Demonstrasi saat ini melanjutkan tradisi tersebut dengan menempatkan manajemen ekonomi di pusat diskusi publik.

Pemerintah Membela Strategi Pembangunan

Para pejabat terus menekankan kebijakan ekonomi saat ini dimaksudkan untuk memperkuat daya saing Indonesia di masa depan.

Pendukung pemerintah berpendapat investasi strategis di bidang infrastruktur, industri, dan layanan publik dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Perwakilan pemerintah juga menyoroti posisi Indonesia sebagai salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menunjukkan upaya yang bertujuan menarik investasi dan memperluas peluang pembangunan.

Meskipun perdebatan terus berlanjut, pihak berwenang tetap yakin dengan arah ekonomi negara.

Investor Memantau Perkembangan Politik

Protes tersebut juga menarik perhatian investor dan pemimpin bisnis. Perkembangan politik dapat memengaruhi sentimen pasar, terutama ketika diskusi berfokus pada pengeluaran pemerintah dan prioritas ekonomi.

Para analis mencatat debat publik yang damai adalah ciri normal masyarakat demokratis dan tidak selalu menandakan ketidakstabilan ekonomi. Namun, skala demonstrasi telah memastikan diskusi kebijakan ekonomi tetap menjadi sorotan nasional.

Berbicara tentang pentingnya akuntabilitas ekonomi, seorang analis kebijakan Indonesia mengatakan,

“Diskusi publik tentang prioritas fiskal merupakan bagian penting dalam memastikan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas keuangan jangka panjang.”

Seiring berlanjutnya demonstrasi, berita ekonomi Indonesia kemungkinan akan tetap berfokus pada hubungan antara kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik, dan pertumbuhan ekonomi.

Debat yang sedang berlangsung menyoroti pentingnya manajemen fiskal dan menunjukkan bagaimana aktivisme mahasiswa dapat memengaruhi percakapan nasional tentang masa depan negara.

NEW DELHI - Saurav Kushwaha, 17 tahun, hanya membawa pakaian ganti dan menaiki kereta malam bersama kakak laki-lakinya untuk sampai ke New Delhi pada Sabtu pagi dari desa mereka di Madhya Pradesh, India tengah. Kedua bersaudara itu beristirahat di trotoar, menunggu Abhijeet Dipke tiba dari Amerika Serikat.

Kemarahan di kalangan pemuda India – di mana setengah dari 1,4 miliar penduduk negara itu berusia di bawah 25 tahun – telah membara selama beberapa waktu. Situasi itu diperparah oleh kebocoran soal ujian dan perbedaan pendapat di dewan sekolah terbesar di negara itu.

Dan kemarahan itu tampaknya telah menemukan jalan keluar yang tak terduga dalam satu partai politik satir, yang disebut Partai Janata Kecoak (Partai Rakyat Kecoak, atau CJP), yang lahir dari ejekan dan lelucon.

Komentar ketua hakim India bulan lalu yang menyamakan kaum muda dengan kecoak menuai kemarahan luas. Kemudian, Dipke, seorang lulusan baru Universitas Boston, merenungkan hal itu pada saat itu, “Bagaimana jika semua kecoak berkumpul?”

Hal itu menjadi sensasi di internet India, membuka jalan bagi peluncuran CJP, plesetan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) milik Perdana Menteri Narendra Modi.

Lelucon santai Dipke menarik lebih dari 22 juta pengikut di Instagram, dua kali lipat dari partai Modi, yang telah berkuasa sejak 2014.

Namun Dipke dan ratusan orang lainnya yang muncul di New Delhi pada hari Sabtu, menuntut agar menteri pendidikan Modi mengundurkan diri, tidak lagi bercanda.

“Peringatan kepada pemerintah Modi sederhana: suruh menteri pendidikan mengundurkan diri,” tegas Dipke, berbicara kepada kerumunan yang semakin besar. “Atau kami tidak akan pergi dari sini.”

“Semua Kecoak, Berkumpul!”

Bagian dari gerakan ini adalah Kushwaha, siswi dari Madhya Pradesh, yang baru saja lulus ujian kelulusan sekolah menengah atas kelas 12 dari Dewan Pusat Pendidikan Menengah India.

Proses tersebut diwarnai kontroversi karena beberapa ketidaksesuaian, termasuk penilaian digital pada lembar jawaban.

Ia tidak yakin apakah mampu melanjutkan pendidikan tinggi, tetapi Kushwaha lebih marah kepada pemerintah “yang acuh tak acuh terhadap rakyat yang memilih mereka”.

Kegagalan dewan sekolah terjadi hanya seminggu setelah ujian kedokteran tingkat atas untuk lulusan dibatalkan setelah soal ujian bocor.

Peristiwa seperti itu, kata para siswa yang putus asa, adalah kejadian tahunan, tanpa pertanggungjawaban politik.

Setelah mendapatkan perhatian daring, Ketua Mahkamah Agung Dipke pertama kali memanfaatkan kemarahan kaum muda untuk menggalang dukungan bagi gerakan tersebut.

Partai tersebut menyerukan agar “semua kecoak berkumpul” di Jantar Mantar, New Delhi, lokasi protes yang telah ditetapkan di ibu kota, untuk menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan.

“Saya mengikuti mereka di Instagram hanya untuk bersenang-senang,” kata Kushwaha di tengah kerumunan. “Tetapi ada kemungkinan kita benar-benar bisa membuat menteri itu mengundurkan diri.”

Itu akan menjadi yang pertama dalam 12 tahun kekuasaan Modi, jika dan ketika itu terjadi.

Populasi Generasi Z India – kelompok terbesar di dunia – hanya pernah menyaksikan pemerintahan BJP nasionalis Hindu pimpinan Modi.

Para kritikus mengatakan pemerintah telah mengkriminalisasi perbedaan pendapat, dengan India mengalami penurunan dalam berbagai indeks demokrasi sejak Modi berkuasa pada tahun 2014.

Musim yang telah Berlalu

Masih mengenakan pakaian untuk cuaca dingin yang ditinggalkannya di AS, Dipke melangkah ke tengah terik dan panas New Delhi dengan jaket hoodie hitam berresleting, dan topi yang ditarik rendah menutupi wajahnya.

Menerobos kerumunan kamera yang berebut untuk mengabadikan momen tersebut, Dipke meraih mikrofon dan memberi isyarat kepada kerumunan untuk meneriakkan slogan-slogan. Basah kuyup oleh keringat, ia melepas tudung jaketnya.

Dalam kata-kata pembukaannya, Dipke mengenang penerbangan malam yang penuh kecemasan, mengatakan keluarganya khawatir ia akan ditangkap setelah mendarat di New Delhi.

“Tapi ini bukan hanya ketakutan ibu saya,” katanya, saat kerumunan berteriak, “Memalukan!”

“Setiap ibu di negara ini takut jika anaknya berbicara tentang politik, berbicara menentang pemerintah ini, [mereka] akan ditangkap,” tambahnya.

Pemerintah Modi telah memenjarakan beberapa aktivis hak asasi manusia dan mahasiswa selama beberapa tahun terakhir, yang oleh oposisi dan kritikus pemerintah disebut sebagai kemerosotan menuju pemerintahan otoriter.

BJP dan pemerintah Modi menolak tuduhan ini, bersikeras mereka telah mengikuti hukum negara dan konstitusi.

Bagi Dipke, 30 tahun, yang berangkat ke AS dua tahun lalu untuk melanjutkan studi di bidang hubungan masyarakat, ini merupakan perubahan peristiwa yang cepat karena ia mendapati dirinya memimpin gerakan politik dari ketiadaan.

Dalam wawancaranya dengan Al Jazeera bulan lalu, Dipke mengatakan ia merasa bertanggung jawab atas respons luar biasa yang diterima inisiatifnya.

Berdiri kelelahan karena panas, Dipke menyerahkan mikrofon dan bersandar ke dinding untuk minum air, melemparkan botolnya yang tersisa ke arah kerumunan. “Aku mencintaimu, Abhijeet,” teriak seorang demonstran muda.

Beberapa demonstran, mengenakan topeng kecoak, muncul dengan mawar atau buket bunga di tangan mereka dan membawa buku, seperti yang diminta partai Dipke di media sosial.

“Kepada semua orang yang percaya bahwa pemuda India hanya mengunggah di media sosial, datanglah ke sini dan lihat ini,” kata Dipke.

"Katanya kemudian, kini mengenakan jersey biru tim kriket India. "Dan kepada mereka yang berpikir kami akan pergi setelah berteriak, saya ingin mengatakan: kami adalah kecoak dan kami akan tetap di sini sampai menteri mengundurkan diri."

Bisnis.com, JAKARTA — Alex Pretti, seorang perawat unit perawatan intensif (ICU) yang selama bertahun-tahun merawat para veteran Amerika Serikat, tewas ditembak agen imigrasi federal di Minneapolis.

Kematian warga negara AS berusia 37 tahun itu memicu gelombang protes publik serta sorotan tajam terhadap kebijakan penegakan imigrasi pemerintahan Presiden Donald Trump.

Dilansir dari BBC, Senin (26/1/2026), insiden penembakan terjadi pada Sabtu (24/1/26) pagi waktu setempat di kawasan Nicollet Avenue (Eat Street), salah satu pusat aktivitas multikultural di Minneapolis.

Peristiwa ini menjadi kasus kematian kedua dalam sebulan yang melibatkan aparat federal di wilayah Twin Cities, setelah sebelumnya seorang warga AS juga tewas dalam operasi penegakan hukum imigrasi.

Kronologi Penembakan

Dikutip dari CNN, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) menyatakan agen federal saat itu tengah melakukan operasi terhadap seorang imigran tanpa dokumen yang disebut buronan kasus kekerasan. Dalam situasi tersebut, DHS mengklaim seorang individu mendekati petugas sambil membawa pistol semi-otomatis kaliber 9 mm.

Namun, rekaman video dan kesaksian warga menghadirkan gambaran berbeda. Dalam video yang beredar luas, Pretti terlihat merekam aktivitas aparat sebelum didorong, disemprot cairan kimia, dan dijatuhkan ke tanah.

Beberapa detik kemudian terdengar teriakan “dia membawa senjata”, diikuti rentetan tembakan. Sedikitnya sembilan tembakan terdengar dalam rekaman tersebut. Komandan Patroli Perbatasan AS, Gregory Bovino, menuding Pretti berniat menyerang aparat.

“Ini tampak seperti situasi di mana seseorang ingin menyebabkan kerusakan maksimal dan membantai aparat penegak hukum,” kata Bavino.

Pernyataan tersebut ditepis oleh Gubernur Minnesota, Tim Walz, yang menilai penjelasan DHS tidak sejalan dengan bukti visual.

“Apa yang saya lihat dengan mata saya sendiri sangat sulit dipercaya. Video dari berbagai sudut itu benar-benar mengerikan,”bantah Walz.

Kematian Pretti memicu aksi protes besar-besaran di lokasi kejadian. Massa menuntut penghentian operasi agen federal di Minneapolis serta transparansi penyelidikan.

Pemerintah negara bagian Minnesota kemudian mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump. Seorang hakim mengeluarkan perintah pembatasan sementara yang melarang agen federal mengubah atau menghilangkan barang bukti terkait insiden penembakan.

Langkah hukum tersebut diambil setelah aparat negara bagian mengaku sempat dilarang mengakses lokasi kejadian oleh agen federal, meskipun telah mengantongi surat perintah penggeledahan.

Bagi keluarga dan koleganya, Alex Pretti bukan sekadar korban penembakan. Ia dikenal sebagai tenaga medis yang penuh empati dan berdedikasi tinggi. Universitas Minnesota, almamater Pretti pun turut menyampaikan duka mendalam.

Gubernur Minnesota pun mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan orang tua Alex Pretti setelah peristiwa penembakan tersebut. Walz menyebut ayah Pretti, Michael Pretti, secara khusus menitipkan pesan agar publik tidak melupakan siapa Alex sebenarnya dan nilai-nilai yang ia perjuangkan sepanjang hidupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan perjuangan pengemudi ojek online (ojol) tidak hanya berhenti pada tuntutan potongan aplikasi maksimal 10 persen, tetapi juga menuntut penghapusan skema berbayar (paid priority/paid order) yang diterapkan sejumlah perusahaan aplikasi ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan pihaknya menerima berbagai aduan serius dari para pengemudi ojol di sejumlah daerah.

“Para pengemudi mengeluhkan pendapatan yang terus menurun secara signifikan, sehingga semakin menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarga,” ujar Igun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Igun menyebut pengemudi ojol merupakan tulang punggung ekonomi sektor transportasi digital. Menurut dia, tekanan tersebut berpotensi berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga pengemudi ojol.

“Asosiasi menilai praktik potongan aplikasi yang tinggi dan penerapan skema berbayar telah menimbulkan dampak ekonomi berantai,” lanjut Igun.

Ia memaparkan sejumlah dampak yang muncul, antara lain penurunan daya beli jutaan keluarga pengemudi ojol yang berimbas langsung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pasar tradisional, serta ekonomi lokal. Selain itu, ketidakstabilan pendapatan sektor informal juga semakin menguat, mengingat pengemudi ojol merupakan bagian signifikan dari ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja nasional.

“Risiko kemiskinan baru pun meningkat, terutama bagi pengemudi yang menggantungkan penghasilan harian tanpa jaminan pendapatan tetap,” sambung Igun.

Padahal menurut Igun, sektor ojek online selama ini dikenal sebagai penyangga ekonomi nasional, terutama pascapandemi, dengan menyerap jutaan tenaga kerja serta menggerakkan sektor logistik, kuliner, dan jasa harian. Ia menegaskan, meskipun perusahaan aplikasi berdalih skema tersebut merupakan hak bisnis platform, secara regulasi kebijakan itu bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022 yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi mitra pengemudi.

Garda Indonesia, lanjut Igun, menilai penerapan skema berbayar sebagai bom waktu yang berpotensi memicu kecemburuan sosial di antara sesama mitra pengemudi. Pasalnya, hanya pengemudi yang mampu membayar yang mendapatkan prioritas order, sementara mayoritas lainnya tersingkir secara sistematis.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan, potensi aksi protes dan demonstrasi di berbagai kota, termasuk Jakarta, sangat terbuka. Ini bukan ancaman, tetapi konsekuensi sosial dari ketidakadilan ekonomi,” kata Igun.

Asosiasi juga menyoroti sikap pemerintah yang selama ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan iklim bisnis aplikator, namun mengorbankan kesejahteraan rakyat kecil. Menurut Igun, pembiaran tersebut berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem ojek online, mempertanyakan legitimasi pemerintah sebagai pelindung rakyat, serta memicu konflik berkepanjangan antara pengemudi dan aplikator.

Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan akan tetap konsisten dan tidak mundur dalam memperjuangkan hak pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Igun menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain penetapan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen serta penghapusan total skema berbayar untuk menjamin keadilan distribusi order bagi seluruh mitra pengemudi.

“Keadilan ekonomi adalah fondasi stabilitas sosial. Jika pengemudi ojol sejahtera, ekonomi rakyat bergerak, dan negara diuntungkan. Garda Indonesia akan terus berdiri di garis depan membela hak pengemudi,” ujar Igun.

LONDON - Di berbagai benua dan budaya, kaum muda menghadapi realitas sehari-hari yang sangat berbeda, mulai dari mengalami ketidakamanan di Lima hingga hidup dengan pemadaman listrik bergilir di Antananarivo. Namun pada tahun 2025, satu pengalaman menyatukan mereka: protes. Generasi Z – lahir antara akhir tahun 1990-an dan awal 2010-an – berbagi rasa frustrasi dan kemarahan terhadap elit yang dianggap tidak peka, dan tekad untuk didengar.

Di berbagai negara yang terpisah ribuan kilometer, pemandangan serupa terjadi, menampilkan kerumunan anak muda, plakat yang dilukis tangan, slogan viral yang lahir di platform seperti TikTok atau Discord, dan tuntutan sederhana.

Melansir Nezar Data, gerakan protes Gen Z sepanjang 2025 menyebar hingga 22 negara di seluruh dunia. Di banyak negara, gerakan tersebut masih berlangsung seperti di Meksiko, Italia, Prancis, hingga Serbia. Selain itu, ada yang mampu menggulingkan pemerintahan, seperti di Nepal. Tetapi banyak juga yang dinilai gagal, seperti Iran dan Mozambik. Tapi, Gen Z diprediksi akan menjadi gerakan global yang akan terus berlangsung.

"Ini adalah generasi yang tidak hanya bertindak untuk dirinya sendiri, tetapi agar setiap orang memiliki akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan, serta untuk mengakhiri korupsi dalam kekuasaan," kata sosiolog Michel Wieviorka, direktur studi di Sekolah Studi Lanjutan Ilmu Sosial (EHESS), dilansir DW. "Ini adalah protes yang didorong oleh nilai-nilai universal."

Ada yang Sukses, Banyak juga yang Gagal! Protes Gen Z Menyebar ke 22 Negara pada 2025

1. Mengusung Gagasan One Piece yang Diawali di Indonesia

Gerakan ini dimulai di Indonesia pada akhir musim panas. Di Jakarta, pengumuman tunjangan perumahan untuk anggota parlemen – hampir sepuluh kali lipat upah minimum – menjadi pemicu, mendorong mahasiswa untuk turun ke jalan.

Satu simbol dengan cepat muncul dari demonstrasi tersebut: bendera bajak laut dari manga terlaris di dunia, "One Piece", yang menjadi lambang pemberontakan Generasi Z.

Pada bulan September, gerakan tersebut mendapatkan momentum dramatis di Nepal. Video viral di Instagram dan TikTok mengungkap gaya hidup mewah "anak-anak nepotisme", sementara pemerintah memblokir sekitar dua puluh platform digital.

Kemarahan meletus di Kathmandu, di mana gedung parlemen dibakar. Selama dua hari, negara itu dilanda kerusuhan hebat.

2. Menuntut Reformasi hingga Keadilan Sosial

Gelombang kejut kemudian mencapai Afrika. Di ibu kota Madagaskar, Antananarivo, protes yang dipimpin kaum muda tidak lagi hanya mengecam pemadaman air dan listrik tetapi juga menuntut pengunduran diri presiden.

"Kami tidak meminta kemewahan, hanya sarana untuk hidup bermartabat," teriak para demonstran, banyak di antara mereka adalah mahasiswa atau pekerja muda yang rentan.

Di Maroko, mobilisasi mengambil bentuk yang berbeda. Kolektif Gen Z 212 – merujuk pada kode telepon negara tersebut – berorganisasi di Discord, mengoordinasikan seruan untuk berdemonstrasi dan mendorong prioritasnya, termasuk reformasi sekolah, akses ke layanan kesehatan, dan keadilan sosial.

Di benua Amerika, pemuda Peru melakukan mobilisasi dari Lima hingga Cusco melawan ketidakstabilan politik, korupsi, dan tingkat ketidakamanan yang mencapai rekor tertinggi.

3. Tuntutan Berbeda, tetapi Konteksnya Serupa

Meskipun tuntutannya berbeda, konteks yang lebih luas serupa.

"Ini adalah negara-negara di mana demokrasi, jika ada, tetap tidak liberal atau liberal yang lemah," kata Wieviorka. "Mereka juga merupakan rezim yang kurang lebih otoriter, di mana kekuasaan merespons dengan represi, yang memicu spiral kekerasan."

Korban jiwa sangat besar: selusin orang tewas di Indonesia, setidaknya tiga orang di Maroko dan lima orang di Madagaskar. Di Nepal, setidaknya 76 orang tewas dan lebih dari 2.000 orang terluka, menurut polisi.

4. Ditindas, tapi Raih Kemajuan

Meskipun ada penindasan, Generasi Z meraih kemajuan. Di Nepal, gerakan protes menyebabkan jatuhnya pemerintah.

Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, seorang perdana menteri sementara – mantan ketua Mahkamah Agung Sushila Karki – diangkat setelah pemungutan suara yang diselenggarakan di Discord.

Sebuah komisi penyelidikan ditugaskan untuk mengungkap penyebab kematian para demonstran.

Bagi kaum muda Nepal, ini menandai sebuah kemenangan: untuk pertama kalinya, mobilisasi yang lahir secara daring dan di jalanan menghasilkan transisi politik yang nyata.

Di Madagaskar, hasilnya meninggalkan rasa pahit. Setelah beberapa minggu demonstrasi, Presiden Andry Rajoelina digulingkan dalam kudeta militer.

Namun, pemerintahan yang berkuasa selanjutnya tetap berada di tangan aktor yang sudah dikenal dalam kehidupan politik negara itu: militer.

"Militer membajak protes yang gagal membentuk dirinya sebagai kekuatan politik," kata Wieviorka.

Di Maroko, protes tersebut tidak mengguncang monarki tetapi memaksa pihak berwenang untuk merespons.

Kabinet kerajaan mengumumkan langkah-langkah modernisasi dan investasi di rumah sakit dan sekolah, secara implisit mengakui legitimasi tuntutan tersebut.

5. Ribuan Anak Muda Masih Ditahan

Namun demikian, represi meredam momentum tersebut. Menurut angka resmi, 1.473 anak muda masih ditahan, termasuk 330 anak di bawah umur.

Momentum yang bertahan lama atau gelombang yang cepat berlalu?

Di Nepal, mobilisasi belum mereda. Pemilihan legislatif dini dijadwalkan pada Maret 2026.

"Kami berada di fase kedua gerakan ini," kata demonstran Yujan Rajbhandari kepada AFP.

Fokus telah bergeser ke pendaftaran pemilih dan pemberantasan korupsi.

"Kami tidak akan berhenti," katanya.

Setelah menggulingkan pemerintahan, kaum muda Nepal mendorong gelombang baru pemilih dan kandidat

Di tempat lain, masa depan tetap tidak pasti.

"Gerakan ini dapat bertahan dan menghasilkan dampak yang langgeng, atau sebaliknya, memudar secara keseluruhan," kata Wieviorka. "Tidak ada aturan."

6. Menciptakan Sejarah Baru

Sejarah baru-baru ini mendesak kehati-hatian. Dari Musim Semi Arab hingga "indignados" Spanyol, dari Occupy Wall Street hingga Nuit debout Prancis, berbagai gerakan telah muncul, kehilangan momentum, dan terkadang meninggalkan jejak yang abadi, terkadang tidak.

"Gerakan sosial bukanlah sesuatu yang abadi," kata Wieviorka.

Namun, satu ciri yang membedakan Generasi Z adalah kemampuannya untuk berorganisasi, memaksakan tema-temanya, dan mendapatkan konsesi tanpa langsung berupaya merebut kekuasaan.

"Mereka tidak memiliki platform politik yang sepenuhnya terbentuk," kata Wieviorka. "Tetapi mereka memiliki cakrawala yang jelas: yaitu perubahan yang mendalam."