Jakarta (ANTARA) - Praktisi perdagangan aset kripto mengingatkan masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi bahkan riset mandiri dalam mencerna informasi sebelum mengambil keputusan terkait aset digital.

Menurut Chief Information Security Officer (CISO) Indodax Ledy, perkembangan teknologi keamanan telah mengubah pola ancaman di ekosistem aset kripto, sebelumnya pelaku lebih banyak berupaya mengeksploitasi kelemahan sistem.

Kini, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa berbagai insiden terjadi justru karena pelaku menyasar aspek psikologis pengguna yang dirancang untuk memengaruhi cara seseorang mengambil keputusan.

“Banyak orang masih menganggap ancaman terbesar berasal dari peretasan sistem pada exchange. Padahal, dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan, pelaku justru memperoleh akses karena korban secara tidak sadar memberikan informasi penting atau mengklik tautan berbahaya yang menyerupai layanan resmi," katanya.

Dikatakannya, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial inteligence (AI) membuat berbagai modus penipuan tampil semakin meyakinkan.

Selain deepfake dan voice cloning, pelaku kini juga memanfaatkan iklan palsu di media sosial seperti Facebook, manipulasi hasil pencarian (AI search engine repositioning), hingga penyamaran sebagai Customer Support (CS) resmi melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp.

Oleh karena itu, Ledy menyatakan membangun security atau cyber hygiene melalui kebiasaan memverifikasi informasi, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta mengenali berbagai format manipulasi menjadi esensial dalam memperkuat perlindungan pengguna.

"Platform dapat menyediakan berbagai sistem lapisan keamanan. Namun pada akhirnya, setiap keputusan tetap berada di tangan pengguna.
Karena itu, kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi ataupun mengambil keputusan terkait aset digital," ujarnya.

Dia menilai peningkatan literasi keamanan digital perlu berjalan seiring dengan penguatan teknologi. Seiring berkembangnya berbagai modus penipuan berbasis AI, edukasi mengenai cara mengenali social engineering, phishing, deepfake, hingga penyalahgunaan identitas digital menjadi semakin penting untuk memperkuat perlindungan pengguna.

Pewarta: Subagyo
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Administrasi Presiden Donald Trump mulai melonggarkan kebijakan pembatasan teknologi kecerdasan buatan (AI) tingkat tinggi dengan mengizinkan Anthropic menyalurkan kembali model AI orientasi keamanan siber besutannya, Claude Mythos 5, kepada lebih dari 100 instansi pemerintah dan korporasi terpilih di Amerika Serikat.

Pelunakan ini diambil hanya selang dua minggu setelah pemerintah memberlakukan sanksi tegas yang sempat memaksa Anthropic menarik dua produk andalannya, Mythos 5 dan Fable 5, dari pasar komersial.

Dilansir dri Techcrunch, Sabtu (27/6/2026) keputusan terbaru ini juga memberikan dispensasi akses bagi pekerja asing non-AS yang berada di bawah naungan organisasi mitra tersebut, termasuk para staf internal milik Anthropic sendiri yang sebelumnya terkena imbas pemblokiran akses.

Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyatakan pelonggaran operasional ini diberikan setelah meninjau protokol pengamanan data berlapis yang diajukan oleh pengembang teknologi tersebut.

“Saya telah menetapkan bahwa langkah-langkah pengamanan yang tepat telah diterapkan guna mengizinkan mitra tepercaya tertentu untuk mengakses Model Claude Mythos 5,” tulis Lutnick dalam surat resmi yang ditujukan kepada Chief Compute Officer Anthropic, Tom Brown.

Kendati demikian, surat arahan dari Departemen Perdagangan tersebut terpantau belum memberikan ruang pelonggaran bagi model komplementer lainnya, yaitu Fable 5.

Sebagai informasi, Fable 5 merupakan varian pengembangan dari Mythos 5 yang sempat diluncurkan beberapa hari sebelum pelarangan total karena diklaim memiliki sistem pertahanan internal yang lebih kokoh.

Kedua model AI mutakhir tersebut sebelumnya terpaksa ditarik dari peredaran massal setelah sejumlah peneliti keamanan siber eksternal dilaporkan berhasil membobol pagar pembatas (guardrails) dan protokol keselamatan sistem tersebut dengan relatif mudah.

Melalui pernyataan resminya di media sosial X, manajemen Anthropic menyambut baik keputusan pelonggaran ini dan berkomitmen untuk mempercepat proses integrasi sistem dengan instansi-instansi strategis penopang infrastruktur penting negara.

“Sejak 12 Juni, kami telah bekerja sama secara erat dengan pemerintah AS untuk memulihkan akses ke Claude Mythos 5 dan Fable 5. Hari ini, pemerintah memberi tahu kami bahwa Mythos 5, model keamanan siber terkuat kami, dapat diterapkan kembali ke sekumpulan organisasi AS yang mengoperasikan dan membela infrastruktur kritis," tulis pihak Anthropic.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia melemah ke level sebelum pecahnya perang Iran di tengah meredanya kekhawatiran pasar terhadap gangguan pasokan energi global.

Meski demikian, pelaku pasar masih mencermati risiko baru setelah Iran kembali mengancam keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Berdasarkan harga OilPrice.com, harga minyak mentah global Brent melemah 4,34% atau 3,27 poin ke level US$71,99 per barel pada akhir perdagangan Jumat (26/6/2026).

Sementara itu, harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) melemah 3,74% atau 2,69 poin ke level US$69,23 per barel.

Melansir New York Times, Sabtu (27/6/2026), harga minyak Brent turun ke level terendah sejak sebelum konflik Iran pecah pada akhir Februari. Penurunan tersebut menghapus lonjakan harga yang sempat membawa Brent menyentuh US$118 per barel ketika ketegangan militer memuncak dan arus pelayaran di Selat Hormuz terganggu.

Selama fase awal konflik, Iran secara efektif menghambat lalu lintas kapal di Selat Hormuz, jalur pelayaran yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi krisis pasokan energi dan mendorong harga minyak melonjak tajam.

Tekanan terhadap harga mulai mereda setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan pada pertengahan Juni untuk kembali membuka Selat Hormuz. Upaya tersebut memungkinkan kapal-kapal yang sempat tertahan di Teluk Persia kembali beroperasi.

Perusahaan data maritim Kpler mencatat lebih dari 330 kapal telah melintasi Selat Hormuz sejak Amerika Serikat mencabut blokade angkatan lautnya pekan lalu. Arus pelayaran meningkat signifikan dibandingkan masa puncak konflik ketika hanya segelintir kapal yang berani melintas setiap hari. Meski begitu, volume tersebut masih sekitar separuh dari kondisi normal sebelum perang.

Normalisasi lalu lintas kapal menjadi salah satu faktor utama yang menekan harga minyak. Pasar memperkirakan pasokan minyak yang sempat tertahan akan kembali masuk ke pasar global dalam waktu bersamaan sehingga meningkatkan pasokan dan menekan harga.

Namun, situasi keamanan di kawasan belum sepenuhnya stabil. Militer Iran menyerang sebuah kapal kontainer di Selat Hormuz pada Kamis yang memicu kembali kekhawatiran pelaku pasar. Amerika Serikat kemudian melancarkan serangan balasan terhadap Iran pada Jumat.

Insiden tersebut kembali mengingatkan pelaku industri pelayaran bahwa risiko keamanan di kawasan Teluk Persia masih tinggi. Sejumlah operator kapal juga masih berhati-hati setelah Iran beberapa kali meminta kapal mengikuti jalur pelayaran yang ditentukan dan memperoleh izin dari Teheran sebelum melintasi selat tersebut.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kapal-kapal tidak akan dikenakan tarif maupun biaya tambahan untuk melintasi Selat Hormuz. Namun, Kementerian Luar Negeri Iran pada Jumat kembali menegaskan bahwa jalur pelayaran tersebut tidak menjamin keamanan bagi kapal yang tidak memperoleh otorisasi dari pemerintah Iran.

Meski demikian, pasar tampaknya lebih optimistis terhadap prospek stabilisasi kawasan. Allen Good, Direktur Equity Research Morningstar, menilai diperlukan eskalasi yang jauh lebih besar dibandingkan serangan terhadap satu kapal untuk kembali mendorong reli harga minyak secara berkelanjutan.

”Pasar masih meyakini pemerintahan Donald Trump dan Iran memiliki kepentingan untuk mempertahankan kesepakatan jangka pendek mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz,” ungkap Good seperti dikutip New York Times.

Di sisi lain, dampak ekonomi akibat gejolak energi diperkirakan belum sepenuhnya berakhir. Wakil Presiden Global Economics S&P Global Market Intelligence Ken Wattret mengatakan tekanan inflasi akibat lonjakan harga energi selama konflik masih memerlukan waktu beberapa bulan untuk mereda.

Menurutnya, kembalinya harga minyak ke level sebelum perang tidak serta-merta menghapus dampak yang telah ditimbulkan terhadap perekonomian global. Bank-bank sentral masih harus menghadapi konsekuensi inflasi yang muncul selama periode kenaikan harga energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Aplikasi investasi saham Stockbit menilai lonjakan jumlah investor saham di Indonesia yang mencapai 9,73 juta per Mei 2026 membutuhkan sistem keamanan digital kuat untk mencegah risiko serangan siber.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor saham mencapai 9,73 juta pada akhir Mei 2026. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan dengan 5,2 juta investor pada akhir 2023 dan 6,3 juta investor pada akhir 2024.

Adapun, hampir 80% investor saham saat ini berasal dari kelompok usia di bawah 40 tahun. Seiring bertambahnya jumlah investor, keamanan akun menjadi salah satu aspek yang semakin penting dalam aktivitas investasi digital.

Stockbit turut memperkuat sistem perlindungan melalui teknologi 3 Factor Authentication (3FA) yang terdiri atas Face Recognition, Trusted Device, dan Freeze Account.

Head of PR & Corporate Communication Stockbit William mengatakan sistem tersebut dirancang untuk memastikan hanya pemilik akun yang dapat mengakses dan melakukan transaksi pada akun investasi mereka.

"Sistem 3 Factor Authentication dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap akses akun pengguna melalui tiga lapisan verifikasi yang ketat. Selain itu, Stockbit juga memiliki tim Cybersecurity yang standby 24/7," kata William dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, fitur Face Recognition menjadi lapisan autentikasi tambahan untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses akun maupun melakukan transaksi. Pengguna juga akan menerima notifikasi apabila terdeteksi adanya upaya login yang tidak sah.

Di sisi lain, lanjutnya, fitur Trusted Device secara otomatis menolak setiap percobaan login dari perangkat yang belum dikenali. Sistem Multiple Verification juga diterapkan untuk memberikan verifikasi tambahan pada setiap aktivitas penting di dalam akun sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan.

Stockbit turut menyediakan fitur Freeze Account yang memungkinkan investor membekukan akun secara sementara apabila menemukan indikasi aktivitas mencurigakan.

Selain memperkuat aspek keamanan, Stockbit juga terus mengembangkan fitur pendukung investasi berbasis data. Salah satunya melalui peluncuran Stockbit AI Reports yang merangkum keterbukaan informasi emiten menjadi analisis yang lebih ringkas sehingga memudahkan investor memahami informasi penting dalam waktu lebih cepat.

William menuturkan aplikasi tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan investor pemula maupun investor berpengalaman yang membutuhkan keamanan, kecepatan eksekusi transaksi, serta data pasar secara real time.

"Para investor berinvestasi dengan cerdas dengan tidak hanya fokus pada kemudahan penggunaan aplikasi, tetapi juga memastikan adanya sistem keamanan yang kuat dan tepercaya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan memastikan perseroan terus melakukan monitoring terkait perkembangan kapal tanker very large crude carrier (VLCC) Pertamina Pride yang masih tertahan di Selat Hormuz.

Iriawan mengatakan pemantauan perkembangan kapal milik PT Pertamina International Shipping (PIS) tersebut secara real time dan penuh kehati-hatian.

“Sementara untuk armada lain seperti VLCC Pertamina Pride di Teluk Arab, saat ini sedang dalam persiapan bergerak dengan terus mengevaluasi perkembangan risiko serta rekomendasi internasional,” ujar Iriawan saat ditemui di Jakarta, Jumat (26/6/2026)/

Berdasarkan informasi PT PIS, Kapal VLCC Pertamina Pride saat ini sedang dalam tahap persiapan untuk bergerak dengan tetap mengevaluasi perkembangan keamanan, kondisi lalu lintas, kepadatan, dan risiko lainnya serta mempertimbangkan rekomendasi internasional.

Iriawan menambahkan, tim crisis center dari PT PIS juga terus memonitor situasi secara penuh selama 24 jam dengan berkoordinasi erat bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) serta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Iran.

“Semoga kapal VLCC Pertamina Pride juga bisa segera bisa lepas dan bisa datang ke Indonesia,” katanya.

Di sisi lain, Iriawan memastikan Kapal Gamsunoro telah berhasil melintasi Selat Hormuz pada Rabu (24/6) waktu setempat.

“Alhamdulillah, Gamsunoro sudah lepas dari Selat Hormuz. Sudah kami lihat, sudah keluar, dan telah mencapai titik aman,” ujar Iriawan.

PT PIS sebelumnya melaporkan, Kapal Gamsunoro yang menempuh perjalanan selama 16 jam mulai beranjak dari Teluk Arab, Rabu (24/6), mulai pukul 01.06 waktu Dubai atau sekitar pukul 04.06 WIB.

Kapal melaju dengan kecepatan 7,5 knot dan tiba di mulut Selat Hormuz sekitar pukul 13.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB. Lalu empat jam kemudian, kapal dinyatakan berhasil melintasi selat dan mencapai titik aman.

Keberhasilan Gamsunoro melintasi Selat Hormuz pun dinilai menjadi bagian dari upaya PIS menjaga operasional pelayaran di tengah ketidakpastian geopolitik global, khususnya di salah satu jalur distribusi energi paling strategis di dunia, ujar Iriawan.

JAKARTA - Angka 5,16 miliar bukan jumlah transaksi e-commerce. Itu jumlah anomali trafik siber yang dicatat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sepanjang 2025 di Indonesia.

Artinya: rata-rata 14 juta potensi insiden per hari. Dan sebagian besar organisasi belum siap meresponsnya.

Untuk mengubah kesadaran jadi kesiapan nyata, PT ITSEC Asia Tbk (IDX: CYBR) bersama Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) menggelar Roadshow Gerakan Nasional Ketahanan Siber (GNKS) di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, 25 Juni 2026.

Peserta tidak hanya mendengar paparan. Mereka menjalani Executive Tabletop Exercise dalam lima tahapan: memahami konteks ancaman, menyusun mitigasi, menjalani simulasi krisis, mempresentasikan keputusan, lalu evaluasi bersama.

Tiga output konkret dibawa pulang peserta:

Security Flow — matriks risiko berdasarkan dampak dan probabilitas insiden

Security Design Concept — gambaran penerapan keamanan pada alur data, batas kepercayaan, dan mekanisme autentikasi

Security Skills Assessment & Recognition — ukuran peningkatan kompetensi menghadapi insiden siber

Patrick Dannacher, President Director ITSEC Asia, menegaskan bahwa krisis siber bukan lagi urusan tim IT semata:

"Ketika sebuah insiden terjadi, dampaknya bisa meluas ke operasional bisnis, layanan kepada pelanggan, hingga reputasi organisasi. Para pengambil keputusan juga perlu memahami bagaimana merespons situasi tersebut dengan cepat dan tepat. Kami ingin peserta pulang dengan sesuatu yang dapat langsung digunakan."

Slamet Aji Pamungkas, Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, menekankan bahwa penguatan kapasitas adalah syarat keberlanjutan ekonomi digital nasional:

"Pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam menghadapi berbagai risiko siber," katanya.

Firlie Ganinduto, Ketua Umum ADIGSI, menambahkan bahwa Makassar dipilih karena posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur—kawasan yang digitalisasinya makin cepat, tapi kesiapan siber masih tertinggal:



"Banyak organisasi sudah menyadari pentingnya keamanan siber, namun tantangan berikutnya adalah bagaimana menerjemahkan kesadaran tersebut menjadi tindakan nyata."

GNKS bukan acara tunggal. Ini rangkaian roadshow nasional yang sudah dan akan menyambangi:

Banten — 30 April 2026

Makassar — 25 Juni 2026

Pontianak, Bali, Yogyakarta, Medan — menyusul

ITSEC Asia adalah perusahaan keamanan siber yang didukung lebih dari 400 ahli tersebar di Indonesia, Singapura, Australia, Mauritius, dan Dubai.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di berbagai wilayah Indonesia serta kesiapan Polri dalam menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2026.

Keterangan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Kamis.

Dalam pertemuan itu, Kapolri melaporkan kondisi terkini keamanan nasional dan berbagai langkah yang terus dilakukan Kepolisian Republik Indonesia guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional.

“Kapolri melaporkan perkembangan terkini mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Laporan tersebut mencakup kondisi kamtibmas nasional serta berbagai langkah yang terus dilakukan Polri untuk menjaga stabilitas dan mendukung kelancaran agenda pembangunan nasional,” tulis Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Selain menyampaikan laporan situasi kamtibmas, Kapolri juga melaporkan kesiapan jajaran Polri dalam menyambut Hari Bhayangkara Tahun 2026 yang akan diperingati dalam waktu dekat.

“Kapolri juga menyampaikan kesiapan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebentar lagi akan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Bhayangkara Tahun 2026,” lanjut Teddy.

Menurutnya, berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan telah dipersiapkan Polri untuk memeriahkan peringatan tersebut sekaligus mempererat hubungan institusi kepolisian dengan masyarakat.

“Berbagai kegiatan bhakti sosial dan kemasyarakatan di seluruh Indonesia telah dipersiapkan untuk memperingati momentum pengabdian Polri kepada bangsa dan negara, sekaligus memperkuat kedekatan institusi kepolisian dengan masyarakat,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Waka BGN Sony Sonjaya menyatakan masih memperjuangkan status Justice Collaborator (JC) ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meski sebelumnya sudah ditolak Kejagung.

Pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti mengatakan pihaknya sudah melengkapi berkas serta syarat yang diperlukan untuk permohonan pengajuan JC ke LPSK.

"Kan kita tetap ngajuin JC kan ke LPSK gitu. Sekarang sedang dikaji, seluruh persyaratan sudah kita lengkapi," ujar Krisna saat dihubungi, Rabu (24/6/2026).

Selain permohonan JC, Krisna juga mengajukan perlindungan dirinya dan keluarganya ke LPSK. Sebab, kliennya itu sudah berkomitmen membongkar kasus MBG.

Oleh karenanya, jaminan perlindungan dari LPSK dinilai penting lantaran telah menyinggung tokoh-tokoh besar yang diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi tata kelola program MBG.

"Mengingat tidak adanya jaminan keamanan, keselamatan bagi Soni Sonjaya maupun keluarganya ketika bersaksi untuk mengungkap nama-nama yang diduga terlibat dalam skandal korupsi MBG ini," imbuhnya.

Adapun, dia juga berharap agar LPSK dapat melakukan analisis secara objektif sebelum memutuskan menerima atau menolak permohonan JC dan perlindungan saksi yang diajukan Sony Sonjaya.

"Kami berharap LPSK memberikan keputusan seobjektif mungkin tanpa intervensi, mengingat seluruh nama yang akan diungkap oleh Sony merupakan orang-orang penting," tuturnya.

Di lain sisi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi mengatakan saat ini permohonan JC dari Sony masih dikaji sebelum nantinya dikabulkan atau tidak

"Ya, ada yang mengajukan permohonan kepada LPSK. Dan masih dalam penelaahan. Udah intinya itu aja. Jadi ada yang mengajukan permohonan," ujar Achmadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan baru Kementerian Hukum yang mewajibkan seluruh Perseroan Terbatas (PT), melaporkan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan secara elektronik, dikhawatirkan menambah beban baru bagi pelaku usaha hingga menciptakan kebocoran data.

Diketahui, melalui Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, seluruh PT diwajibkan menyerahkan akta notaris persetujuan RUPS Tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Dokumen yang dilaporkan mencakup laporan keuangan lengkap, susunan dan remunerasi direksi maupun komisaris, hingga laporan kegiatan perusahaan yang selama ini bersifat rahasia.

Kewajiban yang sama diberlakukan tanpa membedakan antara Perseroan Terbuka dan Tertutup. Penyamarataan inilah yang dipertanyakan oleh pelaku usaha dan para akademisi.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyebut, terdapat tiga isu utama yang perlu dijawab pemerintah sebelum aturan tersebut diterapkan secara penuh. Pertama, kepastian perlindungan terhadap kerahasiaan data sensitif perusahaan.

Kedua, jaminan keamanan sistem SABH dari potensi kebocoran data. Ketiga, pembatasan akses terhadap informasi yang disampaikan perusahaan. Tanpa kepastian mengenai tiga aspek tersebut, Apindo menilai kewajiban pelaporan berpotensi menjadi tambahan beban administratif tanpa memberikan manfaat yang proporsional.

“Terkait implementasinya, dunia usaha melihat adanya sejumlah aspek yang perlu dipastikan terlebih dahulu agar kebijakan ini tidak menambah beban kepatuhan secara berlebihan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Bisnis, Kamis (18/6/2026).

Selain itu, asosiasi juga menyoroti potensi duplikasi kewajiban administrasi. Apindo mendorong agar sistem pelaporan melalui SABH diintegrasikan dengan sistem pelaporan pada kementerian dan lembaga lainnya sehingga tidak menciptakan lapisan birokrasi baru yang meningkatkan biaya kepatuhan (cost of compliance) perusahaan.

Di sisi lain, Apindo katanya meminta penerapan kebijakan dilakukan secara proporsional berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko perusahaan. Untuk pelaku usaha kecil dan menengah, asosiasi mengusulkan mekanisme pelaporan yang lebih sederhana, masa transisi yang lebih panjang, serta pendekatan pembinaan sebelum pemberlakuan sanksi administratif.

"Fokus awal kami mencakup isu-isu strategis yang secara langsung mempengaruhi cost structure, operational certainty, dan daya saing industri nasional," tuturnya.

Oleh karena itu, Shinta menyebut bahwa Apindo akan membentuk Task Force Debottlenecking yang bertugas mengidentifikasi hambatan regulasi, memetakan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan dampak ekonomi, serta menyusun rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Menjelang batas waktu implementasi pada 30 Juni 2026, Apindo juga berencana mengundang Kementerian Hukum untuk memberikan sosialisasi langsung kepada pelaku usaha mengenai ruang lingkup kewajiban pelaporan, tata cara penyampaian dokumen, jaminan keamanan data, serta konsekuensi administratif dari kebijakan tersebut.

Pelaku usaha menegaskan tidak menolak penerapan Permenkum Nomor 49 Tahun 2025. Namun, mereka menilai berbagai aspek implementasi yang belum memperoleh kepastian berpotensi membuat kebijakan tersebut justru memunculkan persoalan baru apabila diterapkan tanpa penyempurnaan.

Wajib Ada Tanggung Jawab Kebocoran Data

Sementara itu, akademisi Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai, persoalan utama dalam implementasi Permenkum tersebut bukan hanya aspek teknis, melainkan kesiapan negara mengelola risiko apabila terjadi kebocoran data perusahaan.

"Jadi ada tanggung jawab negara, notaris. Bagaimana kalau terjadi kebocoran data, itu masalahnya," sebut Trubus.

Dia mempertanyakan belum adanya kejelasan mengenai mekanisme pertanggungjawaban apabila data perusahaan yang disampaikan melalui SABH mengalami kebocoran, termasuk bentuk kompensasi yang akan diberikan kepada perusahaan terdampak.

"Ini berkaitan dengan manajemen risiko. Bagaimana risiko itu bisa diminimalkan atau bahkan dinolkan. Tapi kenyataannya kita belum sampai ke situ," tutur Trubus.

Selain itu, dia menilai penyamarataan kewajiban pelaporan antara perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup tidak mempertimbangkan karakter hukum kedua jenis badan usaha tersebut.

Menurutnya, perusahaan terbuka memang memiliki kewajiban keterbukaan informasi karena sahamnya diperdagangkan kepada publik. Sebaliknya, perusahaan tertutup tidak memiliki kewajiban serupa sehingga tidak semestinya diperlakukan sama.

“Saya melihatnya jadi malah rumit juga. Ujung-ujungnya perusahaan tertutup seperti dipaksa untuk melaporkan itu semua," singgung Trubus.

Di samping substansi aturan, dia juga menilai masa transisi sekitar enam bulan sejak regulasi diterbitkan terlalu singkat. Menurutnya, pemerintah masih perlu memperkuat sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada pelaku usaha sebelum kebijakan diterapkan secara efektif.

"Jadi ada informasi publik yang utuh, ada komunikasi publik yang utuh juga, dan akhirnya edukasi publiknya. Sehingga nanti tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru. Mungkin perlu dikaji ulang dulu," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eksekusi pengosongan lahan Blok 15 Gelora Bung Karno eks Hotel Sultan yang berlangsung pada Kamis. (18/6/2026) berjalan ricuh.

Berdasarkan pantauan Bisnis pukul 10.00 WIB, massa mulai melakukan melempari aparat dengan benda-benda keras seperti bambu hingga batu. Massa mendesak untuk masuk ke hotel.

Aparat yang berada di lokasi berusaha menangkis dan berlindung di balik tameng. Selain itu polisi juga menembakan water canon ke massa untuk meredam pergerakan mereka.

“Siaga siaga, mundur mundur,” kata aparat polisi yang berada di lokasi.

Diketahui, aparat kepolisian mengerahkan sebanyak 3.161 personel gabungan untuk mengamankan jalannya eksekusi pengosongan lahan Blok 15 Gelora Bung Karno eks Hotel Sultan.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri menjelaskan pengerahan pasukan berskala besar ini dilakukan guna memastikan seluruh proses eksekusi fisik bangunan dan lahan di kawasan strategis tersebut berjalan kondusif. Langkah pengamanan ini melibatkan sinergi lintas instansi di wilayah DKI Jakarta.

"Untuk pengamanan eksekusi eks Hotel Sultan, jumlah pam 3.161 personel," ujar Erlyn dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Erlyn merinci kekuatan pengamanan tersebut merupakan gabungan personel yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah (Pemda). Kehadiran aparat ini disiagakan di sejumlah titik krusial di sekitar objek eksekusi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama proses pengosongan berlangsung.

Sebelumnya, pihak internal Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) juga telah menyiapkan 300 personel gabungan secara mandiri menjelang pelaksanaan eksekusi Blok 15 GBK eks Hotel Sultan.

Ketua Tim Transisi Blok 15 GBK Hendry Arisandi menyebutkan personel internal itu terdiri dari perwakilan PPKGBK, Kementerian Sekretariat Negara, tim kuasa hukum, serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Koordinasi intensif dan persiapan teknis di lapangan bahkan sudah digelar sejak Senin (15/6).

Melalui persiapan yang matang tersebut, manajemen PPKGBK berharap pelaksanaan eksekusi Blok 15 GBK eks Hotel Sultan dapat berlangsung lancar, tertib, aman, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak mana pun.

Langkah eksekusi ini merupakan tindak lanjut dari berkekuatan hukumnya sengketa lahan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya menolak gugatan PT Indobuildco melawan Menteri Sekretaris Negara casu quo (c.q.) PPKGBK terkait pengelolaan Hotel Sultan melalui putusan e-court.

Dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst., majelis hakim menyimpulkan negara melalui Hak Pengelolaan Lahan Nomor 1/Gelora merupakan pemilik sah dari kawasan tersebut.

Hak guna bangunan Hotel Sultan dinyatakan telah dihapus demi hukum sejak 2023. Atas dasar itu, tindakan negara dinilai sah dan PT Indobuildco wajib mengosongkan seluruh kawasan Hotel Sultan, termasuk tanah dan bangunan. Putusan hukum tersebut bersifat uitvoerbaar bij voorraad atau dapat segera dilaksanakan di lapangan.