Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) telah menyelesaikan audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2025. Meski kembali memeroleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), auditor negara masih menyoroti transformasi BUMN pasca Undang-Undang (UU) No.1/2025 dan program pemerintah yang belum tepat sasaran.

LKPP 2025 diserahkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun kepada Ketua DPR Puan Maharani pada Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V, Selasa (30/6/2026).

Proses audit tahunan ini diawali dengan penyerahan LKPP 2025 yang belum diaudit (unaudited) kepada BPK 31 Maret 2026. Selang sekitar dua bulan, hasil pemeriksaanya telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara," terang Isma di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memeroleh opini Wajar dengan Pengecualian. Meski demikian, opini yang berbeda dengan keseluruhan laporan keuangan kementerian/lembaga serta Bendahara Umum Negara (BUN) tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2025 secara keseluruhan.

Isma lalu menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPP ini menyoroti sejumlah area yang dinilai masih memerlukan penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan. Hal krusial yang pertama adalah menyangkut transformasi kelembagaan BUMN seiring dengan UU No.1/2025 dan UU No.16/2025.

"Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai, agar tetap selaras dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, serta pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab," lanjutnya.

Kedua, terkait dengan peningkatan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah. BPK menilai masih diperlukan penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.

"DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," terangnya.

Terakhir, Isma berpesan bahwa pemerintah dituntut untuk mengelola APBN dengan tingkat kecermatan yang lebih tinggi seiring dengan naiknya kebutuhan belanja. Sebab, hal ini memicu ruang fiskal negara semakin terbatas.

"Sebab keberhasilan pembangunan bangsa ini tidak lagi diukur dari seberapa besar anggaran yang mampu kita serap, melainkan dari seberapa berkualitas tata kelolanya dan seberapa nyata dampaknya bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Adapun pada pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkap defisit APBN akhir 2025 versi LKPP mengecil dari estimasi 2,93% terhadap PDB (Rp695,1 triliun). Berdasarkan laporan yang sudah diaudit, defisit APBN ternyata berada di level 2,81% terhadap PDB.

"Untuk 2025 kami bisa tekan di bawah 3% di 2,81% [terhadap PDB]. Sebelumnya kami umumkan 2,9%, ternyata lebih bagus daripada 2,9% ke 2,81%," terangnya pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengusulkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengelola aset hasil rampasan negara dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan aset yang disita dari tindak pidana dapat dikelola secara optimal dan memberikan manfaat bagi negara.

Menurut Benny, persoalan utama yang selama ini terjadi bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada lemahnya tata kelola aset yang telah disita atau dirampas oleh negara. Ia menilai banyak aset bernilai besar yang justru tidak jelas keberlanjutannya setelah proses hukum selesai.

“Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026), dikutip dari laman resmi DPR RI.

Dia mencontohkan sejumlah aset seperti lahan sawit hingga konsesi tambang yang nilainya sangat besar. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, aset tersebut berpotensi kehilangan nilai ekonomi atau bahkan tidak memberikan manfaat optimal bagi negara.

Untuk itu, Benny mendorong pembentukan lembaga khusus yang menangani pengelolaan aset rampasan secara profesional. Lembaga tersebut, menurutnya, sebaiknya bersifat independen dan tidak berada di bawah institusi penegak hukum agar pengelolaannya lebih objektif dan akuntabel.

Dia juga menilai pengelolaan aset seharusnya dilakukan sejak tahap awal penyitaan, bukan hanya setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dengan pengelolaan yang baik sejak awal, nilai ekonomi aset dapat dipertahankan dan tidak menurun selama proses hukum berlangsung.

Selain itu, Benny menekankan bahwa pengelolaan aset rampasan harus dilakukan secara transparan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan baru dalam pengelolaan aset negara.

Di sisi lain, dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, Benny juga menekankan pentingnya memperjelas kewenangan negara dalam proses perampasan aset. Menurutnya, aturan tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus tetap melindungi hak-hak warga negara.

“Siapa yang merampas, apa yang dirampas, dan siapa yang mengawasi? Ini harus jelas. Kalau tidak, berpotensi terjadi abuse of power,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.

Ia menilai sebagian pihak masih salah memahami tujuan RUU tersebut. Padahal, regulasi itu tidak dimaksudkan untuk memperluas kewenangan aparat penegak hukum dalam merampas aset, melainkan untuk menghadirkan kepastian hukum dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Benny berharap kehadiran RUU Perampasan Aset nantinya mampu menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel sehingga aset hasil tindak pidana dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mengusulkan ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit restitusi pajak. Ini sejalan dengan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ditargetkan tuntas sekitar kuartal II/2026.

Pada rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026), Purbaya melaporkan sudah meminta BPKP untuk ikut mengaudit restitusi atau pengembalian lebih bayar pajak dalam kurun waktu 2020—2025. Di sisi lain, internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga dilibatkan untuk mengaudit khusus restitusi 2025 yang tembus Rp361 triliun.

Purbaya mengeklaim BPKP seharusnya sudah bisa menuntaskan audit tersebut pada kuartal II/2026. Sebab, dia menyebut auditor pemerintah itu menargetkan audit tuntas dalam satu sampai dua bulan lamanya. Laporan ini turut ditunggu oleh Komisi XI DPR.

"Kapan selesai [auditnya]? Triwulan kedua sudah ya, Pak?," tanya Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP kepada Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip pada Selasa (7/4/2026).

Purbaya menyebut kemungkinan proses tengah berjalan. Dia mengeklaim hasil audit seharusnya bisa didapatkan dalam waktu depan dan turut dilaporkan ke DPR.

"Harusnya sudah [selesai di kuartal II/2026] Pak. Mereka bilang mau cepat, akan kami laporkan Pak, karena itu sumber kebocoran yang seharusnya kami bisa selesaikan," tuturnya.

Adapun anggota Komisi XI DPR lainnya justru menyarankan pelibatan sampai dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, audit disarankan untuk bermuatan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Untuk diketahui, audit PDTT fokus menilai kepatuhan terhadap peraturan, sistem pengendalian intern (SPI) atau investigasi. PDTT bertujuan memberikan simpulan atas hal pokok tertentu, seperti proyek khusus atau dugaan penyalahgunaan anggaran.

"Kalau boleh yang sedang diaudit oleh BPKP itu, sekalian kita meminta ke BPK untuk dilakukan PDTT aja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu," ujar Anggota Komisi XI DPR Bertu Merlas.

Wajib Pajak di Sektor SDA jadi Sorotan

Purbaya mengungkap audit terhadap restitusi itu dilakukan terhadap wajib pajak (WP) yang salah satunya bergerak di sektor sumber daya alam (SDA). Dia menduga ada kebocoran lantaran tak seharusnya restitusi bisa sebesar itu.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu memastikan bahwa langkahnya untuk memperketat pengawasan restitusi bukan untuk menghalangi hak WP. Namun, dia ingin memastikan agar restitusi bisa didapatkan bagi mereka yang berhak.

Salah satu contoh yang kembali diuraikannya adalah pengusaha sektor batu bara. Hal ini tidak lepas dari penetapan batu bara sebagai barang kena pajak (BKP) akibat Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja.

Dengan mendapatkan status BKP, maka WP atau pengusaha kena pajak (PKP) batu bara berhak mengkreditkan pajak masukan yang terkait dengan eksportasi batu bara. Untuk itu, mereka bisa memeroleh restitusi atau pengembalian pendahuluan yang kini mekanismenya telah dipercepat apabila status pajak masukannya lebih besar dari pajak pengeluaran.

"Contoh untuk industri batu bara, PPN-nya saya 'subsidi' Rp25 triliun. Gimana hitungannya? Dengan restitusi ya, saya mengeluarkan Rp25 triliun dibandingkan income untuk PPN. Itu kan udah enggak benar. Katanya hitungannya ini, ini, filosofinya kan enggak gitu. Kalau PPN kan kalau lebih dibalikin, kalau saya bisa lebih bayar dibanding yang dia serahkan, saya rugi abis," tuturnya.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu pun berjanji memberikan tindakan tegas. Apabila ada pihak yang diduga kongkalikong dalam manajemen restitusi, maka bisa diganjar hukuman pidana.

"Kalau yang main-main, kami kurangi, kami audit kan. Kami masukin penjara, baik eksternal maupun internal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Polemik tentang kredit macet alias non-performing loan di Himbara masuk dalam kategori kerugian negara (korupsi) atau risiko korporasi masih menjadi diskusi belakangan ini.

Apalagi, setelah implementasi Undang-undang No.16/2025 tentang BUMN, yang mengadopsi prinsip business judgement rule. Adopsi prinsip hukum ini memungkinkan bahwa setiap kerugian yang ditimbulkan dari keputusan direksi BUMN dianggap sebagai risiko bisnis dan tidak serta merta dianggap sebagai kerugian negara.

Selain itu, dalam Pasal 4B undang-undang tersebut juga telah secara tegas menekankan bahwa: “setiap keuntungan dan kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan dan kerugian negara.”

Adapun khusus soal kredit macet, Bisnis telah mencatat bahwa sebelum beleid ini berlaku, sejumlah penegak hukum pernah mengusut kasus korupsi yang menyeret nama direksi bank BUMN maupun bank daerah. Sebagian ada yang telah diputus bersalah dan dipidana penjara. Namun sebagian lagi, tidak jelas kelanjutannya.

Di sisi lain, Badan Pusat Keuangan (BPK) sendiri juga masih mencatat adanya kasus kredit macet yang berpotensi membebani keuangan bank tersebut senilai Rp303,86 miliar.

Sejauh ini aparat penegak hukum masih berpegang bahwa, kendati ada prinsip-prinsip baru dalam UU BUMN, mereka tetap bisa melakukan penyidikan terhadap setiap kasus yang terjadi di BUMN. Keberadaan substansi baru dalam UU BUMN justru semakin membuat proses hukum berjalan secara presisi.

Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menuturkan bahwa dalam konteks kredit macet, penegak hukum selalu akan memperhatikan sejumlah aspek sebelum menilai itu masuk dalam kategori korupsi atau tidak. Kuncinya adalah ada atau tidaknya perbuatan seseorang yang bisa merugikan negara dalam kasus kredit macet.

“Perbuatannya tidak menyebabkan macet, maka itu belum merupakan tindak pidana korupsi,” ujar Agus.

Tetapi, lanjut Agus, ketika perbuatan seseorang menyebabkan kredit macet, terus ada perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan negara bisa masuk kategori pidana. Apalagi jika ada konflik kepentingan dalam pemberian kredit, maka sangat mudah membuktikan ada atau tidaknya niat jahat alias mens rea dalam kasus kredit macet.

“Unsur conflict of interest-nya sudah bisa dibuktikan bagi hakim cukup sudah. Di banyak kasus ini adalah peristiwa pidana.”

Tidak Semua Masuk Pidana

Sementara itu, BPK menegaskan bahwa tidak semua kasus kredit macet dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan merugikan keuangan negara.

“Kita sepakati semua bahwa tidak seluruh kredit macet pasti pidana dan kerugian negara,” kata Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Pranoto, Kamis (22/1/2026).

Pranoto mengatakan, proses hukum baru dapat ditempuh apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, business judgment rule (BJR) tidak dijalankan, serta ditemukan konflik kepentingan.

Di sinilah BPK mulai menjalankan perannya sebagai salah satu pintu masuk untuk mengidentifikasi, menetapkan, dan memberikan informasi awal apakah suatu tindakan dinyatakan pidana atau tidak.

“BPK ataupun nanti mungkin juga BPKP bisa menjadi salah satu langkah penting yang bisa menjadi alat untuk absorber, tidak menjadi sesuatu yang dampaknya luar biasa ke Bapak-Ibu pelaku di sektor industri,” tutur Pranoto.

Untuk memberikan hasil pemeriksaan yang objektif, dia mengungkapkan bahwa BPK akan terus mengembangkan metodologi pemeriksaan. Dengan begitu, BPK dapat memberikan kesimpulan yang lebih objektif. Selain itu, melihat kompleksitas yang ada dari objek pemeriksaan BPK, Pranoto mengungkapkan pihaknya mengembangkan integrated risk-based audit.

Melalui metode ini, BPK mengkombinasi berbagai jenis audit yang ada, termasuk semua hal yang mencakup pengambilan keputusan oleh pelaku usaha, dalam hal ini di industri perbankan. “...sehingga memberikan simpulan yang lebih lengkap, disertai dengan pemahaman entitas pemeriksaan dan ekosistem yang berbasis risiko yang secara komprehensif,” tukasnya.

Kredit Macet UMKM Tinggi

Sementara itu, sebelumnya OJK mengungkapkan rasio NPL UMKM tertinggi dibandingkan dengan kategori kredit lain, meski menunjukkan sinyal perbaikan dari sisi kredit berisiko (loan at risk/LaR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan rasio NPL UMKM pada Juli 2025 mengalami peningkatan menjadi 4,43%. Angka ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 4,41% maupun periode yang sama tahun lalu sebesar 4,05%.

“Kualitas kredit UMKM pada Juli 2025 mengalami peningkatan rasio NPL menjadi 4,43%,” ungkap Dian dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (18/9/2025).

Namun, Dian menyebut bahwa rasio kredit berisiko atau LaR justru mencatat perbaikan. Pada Juli 2025, LaR UMKM turun ke level 12,70%, lebih rendah dibanding posisi sebelum pandemi sebesar 12,74%. Angka itu juga lebih rendah dibanding Juni 2025 sebesar 12,82%.

Menurutnya, perkembangan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas kredit UMKM, meski masih ada tantangan pada rasio NPL UMKM yang relatif tinggi. “Rasio loan at risk atau LaR UMKM menurun secara bulanan, menunjukkan adanya perbaikan kualitas kredit,” ujarnya.

Adapun, Dian mengungkap bahwa kredit korporasi menjadi kredit dengan NPL terendah yakni sebesar 1,44%, sedangkan kredit konsumtif memiliki LaR terendah yaitu 8,29% pada Juli 2025.

Kendati memiliki LaR terendah, Dian mengatakan bahwa rasio kredit bermasalah pada kategori ini dalam tren meningkat utamanya sejak 2025. Tercatat pada Juli 2025, NPL kredit konsumtif meningkat menjadi 2,31%. Angka ini meningkat dibanding bulan lalu 2,25% dan Juli 2024 yang berada pada level 1,87%.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pendapatan negara pada tahun berjalan 2026 mendapatkan sorotan dari berbagai institusi, mulai dari lembaga pemeringkat utang hingga auditor negara. Efektivitas pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan hingga pengelolaan pendapatan dikhawatirkan semakin menantang.

Berbagai lembaga pemeringkat seperti Fitch, S&P, dan Moody's dalam laporannya telah menyoroti kinerja penerimaan negara khususnya pajak. Poin kekhawatiran yang sama-sama menjadi keprihatinan para analis yaitu besarnya rasio pembayaran utang pemerintah terhadap pendapatan (interest payment to revenue ratio).