Jakarta (ANTARA) - Gejolak global kembali menguji ketahanan ekonomi Indonesia, bukan hanya dalam hitungan angka, tetapi juga dalam kemampuan negara membaca arah risiko dan meresponsnya dengan strategi yang tepat.

Konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, sejak akhir Februari 2026 telah menjalar jauh melampaui batas geografisnya.

Disrupsi energi di Selat Hormuz mendorong harga minyak mentah Brent mendekati 120 dolar AS per barel, sementara tekanan terhadap nilai tukar rupiah bergerak ke kisaran Rp16.900, hingga Rp17.058 per dolar AS.

Situasi ini bukan sekadar episode volatilitas biasa, melainkan peringatan serius tentang rapuhnya fondasi yang selama ini sudah dianggap cukup kokoh.

Dalam konteks ini, langkah awal pemerintah patut diapresiasi. Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara, efisiensi mobilitas dan perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian dan lembaga, optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) lima hari, hingga penguatan agenda efisiensi energi menunjukkan bahwa respons tidak lagi bersifat reaktif, tetapi mulai mengarah pada pengelolaan risiko yang terukur.

Pendekatan ini menjadi sinyal penting bahwa negara hadir dengan kesadaran penuh atas kompleksitas tantangan yang dihadapi.

Hanya saja, fase ini baru permulaan. Tantangan yang sesungguhnya terletak pada daya tahan kebijakan tersebut jika tekanan global berlangsung lebih lama dan lebih dalam.

Pertanyaan kuncinya, bukan lagi apakah pemerintah telah bertindak, melainkan apakah paket kebijakan yang ada cukup untuk menjaga stabilitas APBN, mengendalikan inflasi, dan mempertahankan kepercayaan pasar.

Di sinilah persoalan struktural yang selama ini sering terabaikan mulai terlihat. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan bantalan fiskal yang relatif sempit, sementara ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi.

Kombinasi ini menciptakan kerentanan ganda. Ketika harga minyak dunia melonjak, dampaknya tidak hanya terasa pada sektor energi, tetapi juga merembet ke fiskal, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketahanan energi, dalam perspektif ini, bukan lagi isu teknis sektoral, melainkan inti dari kedaulatan ekonomi.

Arah risiko

Simulasi dan riset yang dilakukan GREAT Institute memberikan gambaran yang semakin memperjelas arah risiko.

Dalam skenario moderat, ketika harga minyak berada di kisaran USD 93 hingga 97 per barel, defisit fiskal diperkirakan masih dapat dijaga pada rentang 3,25 hingga 3,55 persen dari PDB.

Ketika tekanan meningkat dan harga minyak bergerak ke rentang USD 105 hingga 120 per barel, defisit berpotensi melebar, hingga 3,80 sampai 4,30 persen dari PDB. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan dari ruang fiskal yang semakin tertekan.

Peneliti ekonomi GREAT Institute Adrian Nalendra Perwira juga telah menekankan bahwa setiap skenario membutuhkan respons kebijakan yang berbeda.

Pada tahap awal, negara masih memiliki ruang untuk mengandalkan disiplin fiskal, reprioritisasi belanja, serta efisiensi program dengan multiplier rendah.

Kebijakan bekerja dari semua tempat (WFA) dan pengaturan program Makan Bergizi Gratis, bahkan berpotensi menghasilkan penghematan signifikan, mencapai puluhan triliun rupiah.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi strategi untuk menjaga stabilitas, tanpa harus mengambil keputusan yang mahal secara politik.

Ketika tekanan memasuki fase yang lebih berat, pilihan kebijakan menjadi semakin kompleks. Kenaikan harga BBM subsidi, misalnya, mulai muncul sebagai opsi yang tidak terhindarkan.

Kebijakan ini tentu membawa implikasi sosial yang besar, sehingga harus diiringi dengan skema kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok rentan.

Pada saat yang sama, kebutuhan efisiensi anggaran juga meningkat tajam, hingga mencapai lebih dari Rp125 triliun untuk menjaga defisit tetap terkendali.

Tiga satgas

Di tengah dinamika tersebut, usulan pembentukan tiga satuan tugas (satgas) strategis menjadi langkah yang patut dipertimbangkan secara serius.

Satgas Reformasi Utang diperlukan untuk mengelola risiko pembiayaan negara, mulai dari tenor, hingga biaya bunga.

Satgas Reformasi Penerimaan Negara menjadi kunci untuk menggali potensi penerimaan yang selama ini belum optimal, termasuk dari aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat.

Sementara itu, Satgas Credit Rating berperan menjaga komunikasi yang kredibel dengan investor dan lembaga pemeringkat, agar setiap kebijakan yang diambil tidak disalahartikan sebagai pelemahan disiplin fiskal.

Kredibilitas fiskal memang tidak cukup dijaga melalui angka semata. Maka yang harus diyakinkan kepada pasar adalah adanya peta jalan yang jelas dan masuk akal dalam mengelola utang, meningkatkan penerimaan, serta mengembalikan fiskal ke jalur konsolidasi.

Transparansi, konsistensi, dan keberanian untuk mengambil keputusan strategis menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan tersebut.

Lebih jauh lagi, krisis ini seharusnya menjadi momentum untuk melakukan lompatan kebijakan yang lebih mendasar. Ketahanan energi tidak bisa lagi dipandang sebagai agenda jangka pendek.

Penguatan kapasitas penyimpanan energi, reformasi subsidi yang adaptif terhadap fluktuasi harga minyak, pengembangan biofuel, hingga diversifikasi energi primer harus menjadi bagian integral dari strategi fiskal nasional.

Tanpa itu, Indonesia akan terus berada dalam siklus kerentanan yang sama setiap kali terjadi gejolak global.

Dalam perspektif yang lebih luas, konflik global ini memberikan pelajaran penting bahwa kedaulatan energi dan kesehatan fiskal adalah dua sisi dari mata uang yang sama.

Negara yang bergantung pada impor energi dan memiliki ruang fiskal terbatas akan selalu berada pada posisi paling rentan.

Oleh karena itu, respons terhadap krisis hari ini tidak boleh berhenti pada upaya stabilisasi jangka pendek, tetapi harus menjadi fondasi bagi reformasi struktural yang berkelanjutan.

Di titik inilah optimisme menemukan pijakannya. Indonesia memiliki kapasitas, pengalaman, dan sumber daya untuk melakukan transformasi tersebut.

Hal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melihat krisis bukan sebagai ancaman semata, melainkan sebagai peluang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Ketika kebijakan jangka pendek dan reformasi jangka panjang berjalan beriringan, maka setiap guncangan global tidak lagi menjadi sumber ketidakpastian, melainkan momentum untuk melompat lebih jauh menuju kemandirian dan ketahanan ekonomi yang sesungguhnya.

*) Yossi Martino adalah peneliti ekonomi GREAT Institute

Copyright © ANTARA 2026

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah signifikan dengan mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2 triliun, guna menyelamatkan proyek infrastruktur strategis di tengah merosotnya kapasitas fiskal provinsi hingga Rp3 triliun.

Langkah gali lubang ini terpaksa ditempuh agar proyek besar seperti Jalur Puncak II, serta underpass dan jembatan layang (flyover) di berbagai daerah tidak mangkrak akibat terbatasnya ruang gerak APBD reguler tahun 2026.

"Terus terang saja untuk mewujudkan itu, karena Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun, saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun," ujar Dedi di Gedung Sate Bandung, Kamis.

Dedi menegaskan bahwa pinjaman ini bukan cek kosong yang akan membebani anak cucu. Ia menjamin skema cicilan akan tuntas pada tahun 2030 dan hanya berlaku selama masa kepemimpinannya demi menuntaskan pembangunan fisik yang mendesak.

"Tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar. Itu cicilannya sampai 2030. Selama saya memimpin, jadi tidak boleh lebih," ujarnya.

Dana segar tersebut dikatakan Dedi, akan bersumber dari skema kredit sindikasi antara PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Bank BJB. Penggunaan sindikasi ini sengaja dipilih untuk menjaga stabilitas likuiditas bank pembangunan daerah tersebut.

DPRD Jawa Barat mengonfirmasi telah menerima dan menandatangani surat pernyataan resmi dari gubernur terkait rencana tersebut. Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, menyebut opsi pinjaman adalah jalur realistis jika pendapatan daerah tidak mampu menutup kegiatan yang telah disepakati.

"Surat Pak Gubernur sudah disampaikan ke DPRD. Jika dalam perjalanannya pendapatan tidak memenuhi kegiatan yang sudah disepakati bersama, akan melakukan pinjaman daerah," kata Iswara.

Iswara menambahkan, poin dalam surat tersebut juga menegaskan kepatuhan Pemprov Jabar terhadap arahan Kemendagri terkait penyusunan APBD 2026 di tengah kondisi likuiditas yang menantang.

Saat ini, diinformasikan rencana pinjaman Rp2 triliun tersebut masih dalam tahap pernyataan komitmen resmi antara eksekutif dan legislatif sebelum melangkah ke realisasi teknis pencairan dana.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

sejauh ini ia masih menyampaikan komitmen untuk tetap berpegang pada batas defisit 3 persen. Jadi untuk saat ini, saya akan berpegang pada itu

Jakarta (ANTARA) - Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist sekaligus ASEAN Economist HSBC Global Pranjul Bhandari memproyeksikan defisit fiskal Indonesia tetap terjaga berada di bawah batas maksimal 3 persen pada tahun 2026.

Indonesia mencatatkan defisit fiskal sebesar 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025, atau hampir menyentuh ambang batas yang ditetapkan undang-undang (UU) sebesar 3 persen.

“Saya mendengar langsung konferensi pers Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) dan sejauh ini ia masih menyampaikan komitmen untuk tetap berpegang pada batas defisit 3 persen. Jadi untuk saat ini, saya akan berpegang pada itu,” ujar Pranjul dalam acara bertajuk “Outlook Makro Ekonomi dan Prospek Investasi Indonesia 2026” di Jakarta, Senin.

Di sisi lain, Pranjul ​​​​tidak memungkiri bahwa terdapat kekhawatiran dari pelaku pasar global terkait potensi dilanggarnya batas defisit fiskal Indonesia sebesar 3 persen pada tahun 2026.

“Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pada tahun 2026, target atau batas (defisit) 3 persen tersebut mungkin akan terlampaui,” ujar Pranjul

Menurut dia, melebarnya defisit fiskal Indonesia pada 2025 dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan PDB nominal yang berdampak terhadap penerimaan pajak, bersamaan dengan meningkatnya belanja pemerintah, salah satunya imbas dari peluncuran skema bantuan sosial seperti program pangan gratis.

“Jadi, pendapatan yang rendah dan pengeluaran yang tinggi telah meningkatkan defisit fiskal,” ujar Pranjul.

Namun demikian, Ia menilai kondisi akan berpotensi berbeda, seiring peluang membaiknya pertumbuhan ekonomi nominal dan penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2026.

Selain itu, Ia juga menyinggung pengalaman berbagai negara dalam menjalankan skema bantuan sosial khususnya program pangan gratis yang umumnya tidak langsung membebani fiskal secara berlebihan.

“Saya telah melihat itu di banyak negara di Asia, seperti misalnya, India, Amerika Selatan, Brasil, bahkan di Eropa. Katakanlah Prancis, di mana skema makanan gratis ada, tetapi itu bukanlah sesuatu yang benar-benar, dalam arti tertentu, menyebabkan defisit fiskal yang sangat, sangat berlebihan,” ujar Pranjul.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Jumat, bergerak melemah 31 poin atau 0,18 persen menjadi Rp16.829 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.798 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai pelemahan rupiah dipicu realisasi anggaran negara 2025 yang menunjukkan defisit fiskal melebar.

"Defisit fiskal melebar menjadi 2,92 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto), di atas perkiraan resmi sebesar 2,78 persen dari PDB," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi sementara defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 sebesar Rp695,1 triliun per 31 Desember 2025.

Realisasi defisit itu melebar dari target awal 2,53 persen pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan hampir menyentuh ambang batas defisit yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3 persen.

Melihat sentimen global, Challenger, Gray & Christmas melaporkan pemutusan hubungan kerja menurun sebesar 8,3 persen year on year (yoy) pada Desember 2025 menjadi 35.553, level terendah sejak Juli 2024.

Sementara itu, US Initial Jobless Claims untuk pekan yang berakhir 3 Januari 2025 naik menjadi 208 ribu dari 200 ribu pada pekan sebelumnya, tetapi tetap di bawah ekspektasi pasar sebesar 212 ribu.

"Di sisi eksternal, neraca perdagangan AS pada Oktober 2025 mencatat defisit terkecil sejak 2009, menyempit menjadi 29,4 miliar dolar AS di tengah impor yang lebih lemah," ungkap Josua.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat kredit global, S&P Global menurunkan peringkat Prancis menjadi A+/A-1 dari AA-/A-1+. Hal itu cukup mengejutkan karena Perancis merupakan negara ekonomi terbesar kedua di zona euro.

Padahal, lembaga pemeringkat kredit jarang menurunkan peringkat di luar jadwal yang diatur untuk pembaruan. Artinya, ketidakstabilan politik cukup mempengaruhi risiko keuangan.

Penurunan peringkat dilakukan setelah pekan yang penuh dengan ketegangan di mana Perdana Menteri Sebastien Lecornu berjanji untuk menangguhkan reformasi pensiun tahun 2023 dan menghadapi dua mosi tidak percaya.

"Kami memperkirakan ketidakpastian kebijakan akan mempengaruhi perekonomian Prancis dengan menyeret aktivitas investasi dan konsumsi swasta, dan oleh karena itu pada pertumbuhan ekonomi," kata lembaga pemeringkat kredit tersebut dalam sebuah pernyataan mengutip Reuters, Sabtu (18/10).

Diketahui, Mantan Perdana Menteri Perancis Sebatien Lecornu selamat dari dua mosi tidak percaya di parlemen, tetapi penangguhan hukuman untuk pemerintahannya yang baru berumur beberapa hari harus dibayar dengan mengorbankan reformasi pensiun yang ditandatangani oleh Presiden Emmanuel Macron untuk memenangkan dukungan dari anggota parlemen Sosialis.

Jeda apa pun akan terbukti berumur pendek karena anggaran 2026 Lecornu, yang dia presentasikan pekan ini, menghadapi perjalanan yang sulit di parlemen Prancis yang terpecah belah ketika mereka mulai meninjau Rancangan Undang-Undang.

Sebagai reaksi atas penurunan peringkat tersebut, Menteri Keuangan Roland Lescure mengatakan bahwa saat ini adalah tanggung jawab kolektif pemerintah dan parlemen untuk meloloskan anggaran pada akhir tahun, memastikan defisit fiskal berada di jalur yang sesuai dengan batas atas Uni Eropa yaitu 3% dari PDB pada tahun 2029.

Menurut S&P, pengesahan anggaran pada akhir tahun ini akan membantu memberikan kejelasan yang lebih baik mengenai bagaimana Perancis akan mengelola beban utangnya yang meningkat, yang diproyeksikan akan naik menjadi 121% dari PDB pada tahun 2028 dibandingkan 112% dari PDB pada akhir tahun 2024.

"Namun demikian, dalam pandangan kami, ketidakpastian pada keuangan publik tetap meningkat menjelang pemilihan presiden 2027," kata S&P.

Lembaga pemeringkat ini merevisi prospek negara ini dari 'negatif' menjadi 'stabil', dengan mengatakan bahwa prospek 'stabil' menyeimbangkan kenaikan utang pemerintah dan konsensus politik yang lemah pada laju konsolidasi anggaran dengan kekuatan kredit Prancis.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang dirundung masalah besar dimulai dari penutupan (shutdown) pemerintahan federal yang diperkirakan merugikan perekonomian AS senilai US$15 miliar per minggu atau sekitar Rp248 triliun hingga ancaman kebangkrutan.

Dengan shutdown yang telah berjalan selama 2 minggu, maka kerugian ekonomi AS menjadi sekitar sekitar Rp496 triliun.

Angka kerugian ini diumumkan pada Rabu (15/12/2025) malam waktu setempat, mengoreksi pernyataan sebelumnya dari Menteri Keuangan Scott Bessent yang sempat menyebutkan biaya penutupan bisa mencapai US$15 miliar per hari. Bessent dalam konferensi pers menegaskan bahwa penutupan tersebut mulai "mengiris ke otot" ekonomi AS.

"Gelombang investasi ke dalam perekonomian AS, termasuk ke kecerdasan buatan, berkelanjutan dan baru saja dimulai, tetapi penutupan pemerintah federal menjadi hambatan yang semakin besar," ujar Bessent, dilansir Reuters. "Satu-satunya hal yang memperlambat kita di sini adalah penutupan pemerintah ini."

Selain isu shutdown, Bessent juga menyoroti kondisi defisit AS. Ia mengatakan defisit AS untuk tahun fiskal 2025 yang berakhir 30 September lebih kecil dibandingkan US$1,833 triliun (Rp29.328 triliun) yang tercatat pada tahun fiskal sebelumnya.

Kantor Anggaran Kongres (CBO) sendiri memperkirakan defisit fiskal AS tahun 2025 sedikit turun menjadi US$1,817 triliun (Rp 29.072 triliun). Meskipun defisit terlihat mengecil, Bessent menyoroti angka rasio utang terhadap PDB yang kini mencapai angka lima di depannya.

"Defisit-terhadap-PDB, yang merupakan angka penting, sekarang memiliki angka lima di depannya," kata Bessent.

Ketika ditanya apakah ia ingin melihat angka tiga di awal rasio defisit-terhadap-PDB, Bessent menjawab, "Ya, itu masih mungkin." Ia menambahkan bahwa rasio tersebut akan turun jika AS dapat "tumbuh lebih banyak, belanja lebih sedikit, dan membatasi pengeluaran."

Bessent juga menyatakan optimisme terhadap prospek pertumbuhan jangka panjang ekonomi AS, menghubungkannya dengan kebijakan mantan Presiden Donald Trump.

"Ada permintaan yang terpendam, tetapi kemudian Presiden [Donald] Trump telah melepaskan ledakan ini dengan kebijakannya," kata Bessent.

Ia juga berpendapat bahwa insentif dalam undang-undang pajak Partai Republik dan tarif era Trump akan menjaga ledakan investasi terus berjalan dan memicu pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Saya pikir kita bisa berada dalam periode seperti akhir tahun 1800-an ketika kereta api masuk, seperti tahun 1990-an ketika kita mendapatkan internet dan ledakan teknologi perkantoran," tutup Bessent, seraya mendesak politisi Demokrat untuk "menjadi pahlawan" dan berpihak pada Republik untuk mengakhiri penutupan pemerintah.

Ancaman Kebangkrutan

Di sisi lain, Kepala strategi global J.P. Morgan Asset Management, David Kelly mengungkapkan bahwa AS sedang menuju kebangkrutan. Dalam sebuah catatan minggu ini, ia mengatakan belum ada yang panik meski secara data yang ada pemerintah AS sedang menuju kebangkrutan secara perlahan.

Mengutip Fortune, Kelly menguraikan bahwa meskipun perekonomian menghadapi serangkaian masalah (geopolitik, perang dagang, perubahan penegakan hukum imigrasi, dan penutupan pemerintah, sebagai contoh), salah satu masalah jangka panjang utama adalah bagaimana pemerintah AS akan membayar utangnya.

Dalam upaya untuk mengurangi utang federal AS dan kontribusinya terhadap utang nasional yang lebih luas, Trump awalnya meminta CEO Tesla Elon Musk untuk membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dengan tujuan memangkas US$ 2 triliun dari anggaran federal.

Namun, keduanya kemudian berselisih paham terkait Undang-Undang One Big Beautiful Bill, yang diperkirakan oleh CBO akan menambah utang nasional sebesar US$3,4 triliun selama dekade mendatang. Gedung Putih membalas dengan menyatakan bahwa rezim tarifnya akan mengimbangi pengeluaran dan penurunan pendapatan akibat pemotongan pajak.

CBO pun memperkirakan bahwa tarif akan mengurangi total defisit sebesar US$4 triliun pada tahun 2035.

Adapun utang nasional Amerika Serikat terus melonjak setiap detiknya. Bahkan, per 14 Oktober 2025, utang tersebut mencapai lebih dari US$37,8 triliun, dan terdapat pembayaran bunga sebesar US$1,2 triliun untuk melunasi pinjaman tersebut.

CEO JPMorgan Jamie Dimon dan Ketua The Fed Jerome Powell juga telah menyatakan kekhawatirannya akan hal ini meskipun ada sedikit nada positif dalam catatannya.

"Walaupun kita bangkrut, kita bangkrut secara perlahan. Pasar obligasi global sangat menyadari perkembangan utang AS. Fakta bahwa bahkan saat ini, pemerintah AS dapat meminjam uang selama 30 tahun dengan imbal hasil hanya 4,6% menunjukkan keyakinan bahwa masih ada ruang bagi pemerintah untuk meminjam lebih banyak," tulis Kelly.

Ekonom tersebut menulis bahwa dalam jangka pendek, para spekulan kasual mungkin memiliki alasan untuk optimistis. Misalnya, ia merujuk pada pendapatan tarif yang meraup jumlah yang signifikan (US$31 miliar pada bulan Agustus, menurut Gedung Putih) dan perkiraan terbaru dari CBO dan Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab bahwa defisit untuk tahun fiskal 2025 akan mencapai 6% dari PDB, turun dari 6,3% tahun lalu.