Bisnis.com, SEMARANG - Bertempat di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang, Kamis (18/6), Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn.) Ahmad Luthfi, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, serta 1000 petugas SE2026 yang akan menjadi garda terdepan pendataan lapangan.

Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dukungan yang diberikan terhadap pelaksanaan SE2026. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah menjadi modal penting dalam menghasilkan data berkualitas yang dibutuhkan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Apresiasi kepada Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur atas dukungan yang luar biasa untuk Sensus Ekonomi 2026. Dukungan ini turut menjelaskan bahwa pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan data berkualitas,” ujar Sonny.

Sonny menjelaskan bahwa Jawa Tengah merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang memiliki fondasi usaha yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan I-2025 hingga triwulan I-2026. Selain itu, provinsi ini juga menjadi salah satu primadona investasi dari luar negeri.

Sonny mengungkapkan, jumlah usaha di Jawa Tengah pada 2026 hampir mencapai 5 juta unit usaha atau setara dengan 25,76 persen dari seluruh usaha di Pulau Jawa dan 15,25 persen dari total usaha di Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, jumlah usaha di Jawa Tengah meningkat signifikan dari 3,69 juta unit usaha pada 2006 menjadi 4,93 juta unit usaha pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,8 juta diantaranya merupakan UMKM.

Besarnya skala dan dinamika perekonomian tersebut menjadikan pencanangan SE2026 di Jawa Tengah memiliki makna yang strategis. Hasil sensus nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur dan karakteristik usaha di salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional ini. Terlebih lagi, SE2026 untuk pertama kalinya juga mencakup sektor pertanian sehingga mampu menyajikan potret aktivitas ekonomi yang lebih utuh.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan SE2026. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

“Saya mengucapkan terima kasih dan mendukung BPS yang sudah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Sensus Ekonomi ini harus berhasil karena data yang dihasilkan akan menjadi roadmap seluruh pejabat kabupaten/kota,” tutur Ahmad Luthfi.

Ia juga mengajak seluruh bupati, walikota, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas BPS. Menurutnya, partisipasi seluruh pihak akan membantu menghasilkan peta perekonomian Jawa Tengah yang lebih faktual dan komprehensif.

Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus, Ahmad Luthfi mengalungkan tanda pengenal kepada petugas SE2026. Jawa tengah telah menerjunkan sebanyak 36.891 petugas pada pelaksanaan SE2026. Para petugas dibekali atribut resmi berupa tanda pengenal dengan QR code, rompi SE2026, dan surat tugas untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Tak lupa Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, partisipasi dan penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan SE2026 karena tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

“Tidak henti-hentinya saya mengajak untuk menjadikan SE2026 sebagai gerakan bersama. Data statistik bukan sekadar angka. Di balik statistik ada jutaan manusia yang berharap, jutaan pelaku usaha yang berharap, sehingga data statistik dimaknai sebagai kemanusiaan,” kata Sonny.

Pada kesempatan yang sama, Sonny didampingi oleh Walikota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan pada usaha besar di MG Setos Hotel Semarang. Director of Sales Marketing, Anto mewakili perusahaan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh petugas SE2026. Pendataan dilakukan melalui wawancara langsung untuk memperoleh gambaran lengkap karakteristik usaha, aktivitas ekonomi, serta tantangan yang dihadapi responden.

Bisnis.com, SEMARANG – Perayaan Tri Suci Waisak 2570 BE tahun 2026 diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi bagi koridor pariwisata Jawa Tengah.

Momentum keagamaan yang dipusatkan di Kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, diperkirakan akan menggerakkan perhotelan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Peningkatan aktivitas ekonomi ini dipicu oleh estimasi kedatangan puluhan ribu peserta ritual dan wisatawan dari berbagai penjuru dunia.

Hingga pertengahan Mei 2026, sekitar 23.000 peserta telah terverifikasi untuk mengikuti rangkaian ritual utama di Candi Borobudur. Namun, jumlah ini diprediksi akan mengalami peningkatan jelang puncak acara. Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Jawa Tengah, Tanto Soegito Harsono, menyatakan bahwa pada hari pelaksanaan, terutama saat sesi pelepasan lampion, total pengunjung diperkirakan bertambah hampir 10.000 orang lagi.

"Dampaknya tentu besar untuk masyarakat, mulai hotel, homestay, warung makan, restoran, semuanya akan ramai menjelang Waisak," ujar Tanto, dikutip Jumat (15/5/2026). Akumulasi massa yang mencapai lebih dari 33.000 orang ini menciptakan potensi serapan pasar yang luar biasa bagi pelaku usaha jasa dan barang. Persiapan akomodasi menjadi indikator awal dari kesiapan ekonomi kawasan dalam menyambut lonjakan ini.

Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Karuna Murdaya, menekankan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi kunci utama dalam memastikan kesiapan infrastruktur pendukung. Sinergi ini mencakup aspek keamanan, pengaturan lalu lintas, hingga pengelolaan logistik.

Strategi peningkatan ekonomi juga dilakukan melalui rangkaian kegiatan sosial yang digelar sejak awal Mei. Pada 23-24 Mei 2026, panitia akan menyelenggarakan bakti sosial kesehatan gratis di Borobudur dengan target layanan mencapai 10.000 pasien.

Daya tarik lain yang memperkuat branding pariwisata adalah perjalanan ritual Bhikkhu Thudong dari Bali sejauh 660 kilometer. Karuna menjelaskan bahwa tahun ini terdapat 60 bhikkhu yang berpartisipasi, terdiri dari 50 bhikkhu mancanegara dan 10 bhikkhu domestik. Kehadiran para bhikkhu ini menjadi instrumen promosi global yang meningkatkan daya tawar pariwisata Jawa Tengah di mata internasional.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan dukungannya terhadap penyelenggaraan Waisak Nasional 2026. Bagi pemerintah daerah, Waisak bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan simbol kuat toleransi dan moderasi beragama yang menjadi modal sosial pertumbuhan investasi. Luthfi juga memastikan kehadirannya dalam rangkaian puncak acara sebagai jaminan stabilitas keamanan wilayah.

Puncak perayaan jatuh pada 31 Mei 2026, tepat pada pukul 15.44 WIB. Jadwal ini telah diantisipasi dengan pengaturan alur prosesi dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur sejak pagi hari. Sesi pelepasan lampion yang dibagi dalam dua termin mulai pukul 18:30 WIB dirancang untuk mengoptimalkan durasi tinggal wisatawan di kawasan Borobudur.

Manajemen alur massa yang tepat diharapkan dapat meningkatkan potensi belanja rata-rata wisatawan). Dengan demikian, momentum Waisak 2026 tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga memberikan dampak multiplier yang luas bagi ekosistem UMKM di Jawa Tengah.

Bisnis.com, SEMARANG - Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Jawa Tengah mencatat 6.271 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah beroperasi di Jawa Tengah. Jumlah tersebut mencapai 73% dari total 8.523 KDKMP yang telah memiliki badan hukum.

Capaian tersebut melampaui target nasional yang dipatok di angka 60%, namun pemerintah daerah tetap membidik target ambisius untuk mengaktifkan seluruh unit yang tersisa sebelum pergantian tahun.

"Kami ingin tahun ini kalau bisa 100%, itu upaya kami. Tapi kami sudah biasa target nasional. Target nasional kan 60%, kita sudah 73%. Jadi kami akan terus optimalkan teman-teman pengurus yang belum [operasional], masih dalam progres untuk perencanaan. Masih ada 27%," jelas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Edhi Sulistyo Bramiyanto pada Rabu (6/5/2026).

Secara kumulatif, keberadaan KDKMP di Jawa Tengah kini menaungi sedikitnya 200.386 anggota. Kehadiran ribuan unit koperasi tersebut telah merambah ke sektor-sektor ekonomi produktif, seperti gerai sembako, apotek, klinik kesehatan, hingga unit simpan pinjam.

Infrastruktur pendukung seperti 22 unit gudang atau cold storage juga mulai dioperasikan guna menjaga stabilitas rantai pasok lokal.

Selain itu, terdapat 6.190 unit usaha lainnya yang mencakup sektor primer seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, serta layanan jasa strategis seperti gas LPG.

Keberlanjutan operasional ini turut didukung oleh penetrasi layanan keuangan melalui kolaborasi dengan perbankan nasional.

Integrasi tersebut mencakup pemanfaatan 4.772 agen Laku Pandai Bank Jateng, 200 agen Brilink BRI, dan 119 Agen 46 BNI. Sinergi ini bertujuan memastikan transaksi keuangan di tingkat akar rumput tetap akuntabel dan mudah diakses.

Di sektor ketahanan pangan, 219 KDKMP tercatat aktif bertransaksi dengan Perum BULOG melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan total nilai transaksi mencapai Rp15,19 miliar. Sebanyak 63 unit lainnya bahkan telah diposisikan sebagai pemasok bahan pangan nabati dan protein bagi Badan Gizi Nasional (SPPG).

Di balik pertumbuhan yang menjanjikan, aspek permodalan masih menjadi isu yang membayangi. Total modal yang terhimpun dari seluruh KDKMP mencapai Rp34.626.048.412. Meskipun secara terlihat besar, rerata modal tiap unit koperasi masih relatif terbatas.

Simpanan pokok dan wajib anggota dengan nilai yang sangat variatif masih menjadi sumber utama modal koperasi.

"Memang modal itu saat ini Rp34,6 miliar dari 8.523 [KDKMP]. Jadi dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok dan wajib itu beda-beda. Ada yang simpanan pokoknya Rp10.000, ada yang Rp5.000, ada yang simpanan wajibnya Rp20.000, ada yang Rp30.000, ada Rp10.000. Maka kami dorong teman-teman Koperasi Merah Putih ini, bergeraklah di bidang sektor produktif, sektor real. Karena sektor itu yang perputaran uangnya lebih cepat," jelas Edhi.

Tantangan strategis lainnya adalah potensi gesekan dengan badan usaha ekonomi desa yang sudah lebih dulu mapan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi konvensional.

Untuk memitigasi risiko kompetisi tidak sehat, Edhi menawarkan skema kolaborasi modal kerja. Dalam model ini, KDKMP diposisikan sebagai operator sektor riil bagi lembaga yang memiliki likuiditas berlebih namun minim unit usaha produktif.

"Kalau mereka punya likuiditas, mereka bisa modal kerja. Misal, masing-masing koperasi punya Rp25 juta. Kasih ke KDMP, mereka akan belikan produk-produk seperti beras, gula, produk-produk riil itu tadi. Setelah itu, labanya berapa? Misalnya 70% untuk KDMP. 30% untuk yang tadi memberikan modal," tambah Edhi.

Skema bagi hasil ini diharapkan mampu menjadi solusi integrasi ekonomi desa, sekaligus mempercepat aktivasi 2.252 unit KDKMP yang saat ini masih dalam tahap persiapan operasional.

Bisnis.com, SEMARANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menyatakan bahwa kondisi sektor jasa keuangan di wilayah Provinsi Jawa Tengah hingga akhir bulan Maret 2026 masih relatif stabil, di tengah pertumbuhan industri reksa dana nasional yang menunjukkan kinerja positif.

"Sektor jasa keuangan di Jawa Tengah awal tahun ini sampai dengan akhir bulan Maret relatif stabil dari segi status normal waspada, kemudian pertumbuhan kredit juga relatif baik di sekitar angka 9%, dan dari segi likuiditas juga mencukupi," kata Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo dalam acara sosialisasi reksa dana oleh APRDI, Kamis (10/04/2026).

Terkait situasi global saat ini, Hidayat menyebut bahwa OJK terus mencermati dinamika global yang berpotensi memengaruhi sektor perbankan di daerah.

"Kita terus mencermati itu terutama dari segi pengawasan, kita melihat bagaimana bank-bank kondisinya sekarang seperti apa, termasuk kualitas kredit yang memang memerlukan perhatian secara khusus," ucapnya.

Menurutnya, struktur ekonomi Jawa Tengah yang didominasi UMKM turut berdampak pada kualitas kredit perbankan.

"Di Jawa Tengah juga secara khusus kita cermati. Jawa Tengah ini ketergantungan atau fokusnya pada UMKM itu sangat tinggi. Tentu kondisi bisnis UMKM itu juga sangat berdampak terhadap kualitas perkreditan di bank-bank. Oleh karena itu, di tahun 2026 ini kami mempunyai strategi khusus untuk fokus pada bagaimana NPL ini dijaga agar tidak bertambah dan existing bisa dibangun lagi," jelas Hidayat.

Hidayat juga menambahkan bahwa tingginya Non Performing Loan (NPL) terutama di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tidak lepas dari dampak pandemi Covid-19.

"Dampak Covid-19 itu sangat dirasakan, terutama untuk UMKM yang sangat berat untuk pulih kembali, dan setelah relaksasi kondisi ini terlihat, sehingga memengaruhi fungsi intermediasi perbankan," kata Hidayat.

Di sisi lain, dari pasar modal, Hidayat menyebut bahwa reksa dana saat ini menjadi salah satu instrumen investasi yang banyak diminati masyarakat Jawa Tengah.

"SID (Single Investor Identification) di Jawa Tengah bertumbuh positif sebesar 105,29% (year-on-year/yoy) dengan porsi SID terbesar adalah SID reksa dana yaitu 2,16 juta atau sebesar 63,98% dari total SID, dan ini tumbuh sebesar 38,29% (yoy). Jadi, kita berikan apresiasi kepada pertumbuhan ini untuk seluruh masyarakat," terangnya.

Selain SID, nilai penjualan APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana) di Jawa Tengah disebut juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan per Januari 2026 sebesar 269% (yoy).

"Nilai penjualan APERD di Jawa Tengah menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan per Januari 2026 sebesar 269%. Pertumbuhan 269% itu artinya lebih dari 1,5 kali lipat," ucap Hidayat.

Mengenai peminat, Hidayat mengungkap bahwa saat ini pasar modal termasuk reksa dana ini semakin banyak diminati oleh generasi muda.

"Sekarang ini justru dari generasi muda itu sudah mulai banyak yang masuk ke pasar modal termasuk reksa dana. Jadi, ini reksa dana untuk di tahap maturitas yang awal untuk investor itu sangat baik, termasuk untuk proses pembelajaran," ungkap Hidayat.

Sementara itu, Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Tengah Fanny Rifqi El Fuad menyatakan bahwa reksa dana menjadi instrumen dominan di daerah.

"Pertumbuhan SID pasar modal di Jawa Tengah, 60%-nya disumbangkan oleh instrumen reksa dana. Di mana ini menunjukkan bahwa reksa dana ini juga ternyata diminati oleh masyarakat investor yang investasi di pasar modal," tutur Fanny.

Didominasi generasi muda sejak pandemi, Fanny menyebut bahwa alasan banyak orang saat ini lebih memilih reksa dana adalah karena risiko yang lebih rendah.

"Karena memang risikonya lebih rendah, kemudian juga pilihannya banyak, dan aksesnya untuk membeli itu sekarang bisa melalui channel. Kita bisa membeli lewat aplikasi perbankan, kita bisa beli lewat aplikasi Makmur, Bibit, dan lain sebagainya. Saat kita beli saham di sekuritas, mereka menjual reksa dana juga," ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, OJK menyatakan saat ini mereka sedang menggalakkan inklusi pasar modal termasuk dengan pasar modal syariah.

Sektor pasar modal ini disebut dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di regional. OJK akan mendorong sisi supply dan demand untuk terus tumbuh.

Pada sisi supply, OJK akan mendorong untuk memanfaatkan pasar modal sebagai salah satu sumber utama pembiayaan bisnis. Sementara itu, dari sisi demand, OJK akan terus mendorong masyarakat, investor, dan calon investor untuk semakin banyak menggunakan pasar modal sebagai alternatif investasi yang menjanjikan.

Bisnis.com, SEMARANG - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Tengah menginisiasi pembentukan Central Java Trade & Expo Centre (CJTEC) untuk memperkuat ekosistem ekspor daerah.

Bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Jawa Tengah, langkah tersebut menjadi bentuk kontribusi Kadin untuk ikut memacu geliat perekonomian di Jawa Tengah.

Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin menuturkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah pada 2024 sempat mengalami perlambatan dibanding tahun 2023.

Kondisi tersebut perlu diperkuat dengan memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki Jawa Tengah.

"Mudah-mudahan [CJTEC] ini menjadi pendorong ekonomi Jawa Tengah ke depan. Tantangan kita adalah persaingan ketat dengan kompetitor, perbedaan bahasa, hingga ketegangan geopolitik," kata Nawal Arafah Yasin usai menghadiri peresmian CJTEC pada Jumat (30/1/2026).

CJTEC diharapkan mampu mendampingi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah untuk berani menembus pasar global.

Ketua Kadin Jawa Tengah Harry Nuryanto Soediro menjelaskan bahwa CJTEC dirancang sebagai rumah besar bagi ekosistem ekspor di Jawa Tengah.

"Kita banyak tertinggal terkait digitalisasi dan tuntutan standar dari keberlanjutan produk. Karena itu UMKM kita masih mengalami kendala terkait akses pasar, informasi, pemenuhan standar, hingga sistem logistik dan pembiayaan yang efisien," tutur Harry.

Setidaknya ada 6 fungsi strategis yang coba dijalankan CJTEC, yaitu sebagai pusat intelijen data pasar global, rumah kurasi standar produk, hub jejaring dengan atase perdagangan luar negeri, pusat peningkatan kapasitas, fasilitas pembiayaan kompetitif, hingga advokasi kebijakan.

"Hadirnya CJTEC tidak hanya sebagai pusat informasi, melainkan sebagai penguatan ekosistem ekspor dan memperkuat Jawa Tengah sebagai basis UMKM yang berorientasi ekspor," tegas Harry.

Harry berharap inisiatif Kadin Jawa Tengah itu bisa menjadi pionir bagi pengembangan UMKM berorientasi ekspor.

Kolaborasi begitu diharapkan agar Jawa Tengah mampu melangkah lebih cepat dalam menembus pasar global.

Perancang busana sekaligus Anggota Komisi VII DPR-RI Samuel Wattimena, memberi apresiasi atas inisiatif yang dijalankan Kadin Jawa Tengah itu.

Menurutnya, UMKM kategori menengah di Jawa Tengah hanya berkisar di angka 1-2% atau sekitar 1.000-1.250 pelaku usaha.

Untuk bisa menembus pasar internasional, Samuel mengajak pelaku UMKM di Jawa Tengah untuk mulai melek dengan isu keberlanjutan yang jadi preferensi konsumen di negara maju.

Selain itu, narasi produk juga perlu diperkuat untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan produk lain.

"Tolong lengkapi dengan narasi yang tepat. Banyak barang tidak terpelihara di Kantor Atase Perdagangan Luar Negeri karena tidak ada data daerah, karakteristik, maupun bahan dasarnya," ujarnya melalui sambungan konferensi jarak jauh.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempererat kolaborasi dengan Bank Indonesia (BI).

"Di bawah arahan dan bimbingan dari BI yang merupakan mitra kami, mohon kiranya nanti tetap kita jadikan pedoman sehingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kita bisa naik kelas," ucap Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat pengukuhan Mohamad Noor Nugroho sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah yang baru pada Senin (22/12/2025).

Luthfi menyebut KPw BI Provinsi Jawa Tengah merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Kuartal III/2025 yang mencapai 5,35% (year-on-year/yoy). "Melalui perencanaan dan kolaborasi tersebut, seluruh potensi di Jawa Tengah dapat didorong secara maksimal termasuk dalam hal investasi dan pembinaan UMKM," ucapnya.

Lebih lanjut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama KPw BI Provinsi Jawa Tengah berhasil mencetak prestasi. Sejumlah penghargaan terkait pengendalian inflasi telah diraih.

Kolaborasi kedua pihak juga sukses menarik minat investasi melalui forum-forum bisnis yang diselenggarakan. "Sejauh ini, investasi yang masuk Jawa Tengah hingga kuartal III/2025 tahun 2025 sudah mencapai Rp66,8 triliun," jelas Luthfi.

Terkait kinerja pengendalian inflasi, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut TPID Jawa Tengah merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. "Karena mampu menjaga laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,37% (yoy) juga termasuk yang tinggi se-Indonesia," imbuhnya.

Bos BI itu berpesan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menjalin komunikasi aktif dengan Mohamad Noor Nugroho bersama jajarannya di KPw BI Provinsi Jawa Tengah. Harapannya, interaksi yang lebih intens itu dapat membuahkan hasil positif berupa pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah.

"Posisi Jawa Tengah saat ini menjadi tujuan investor, baik dari luar negeri dan dalam negeri. Hal itu tentu harus dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah," ujar Perry.

Bisnis.com, SEMARANG - Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 kembali digelar pada Minggu (16/11/2025) di Taman Lumbini, Kawasan Candi Borobudur Kabupaten Magelang. Acara itu berhasil menyedot 11.500 pelari dari dalam dan luar negeri, termasuk pelari-pelari mancanegara dari 38 negara.
Jumlah peserta pada gelaran Bank Jateng Borobudur Marathon kali ini bertambah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024 lalu, jumlah pesertanya berkisar di angka 10.500 orang.
Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, meyakini bahwa peningkatan jumlah peserta itu bakal ikut berdampak pada perputaran ekonomi di sekitar lokasi pelaksanaan. Prediksinya, angkanya bisa melampaui Rp73,9 miliar seperti tahun 2024 lalu. "Kami ingin mendorong lebih banyak perputaran ekonomi yang ada di kawasan ini," katanya.
Prediksi Sumarno tersebut didasarkan pada tren kenaikan perputaran ekonomi dari setiap pelaksanaan Bank Jateng Borobudur Marathon. Tercatat data perputaran ekonomi Borobudur Marathon 2017 mencapai Rp1,5 miliar. Pada 2018 meningkat Rp26,5 miliar. Kemudian 2019 bertambah menjadi Rp30,5 miliar. Data terakhir pada 2023 Rp61,6 miliar, dan 2024 meningkat menjadi Rp73,9 miliar.
"Tentu saja kami berharap pada tahun 2025 ini jauh lebih meningkat lagi karena dari sisi partisipasi juga meningkat," ucap Sumarno.
Irianto Harko Saputro, Direktur Utama Bank Jateng, menuturkan bahwa selama acara tersebut ada puluhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) asal Jawa Tengah yang ikut dilibatkan. Pelaku UMKM tersebut dibina dalam program Bank Jateng Pawone, untuk UMKM makanan dan minuman, serta Berdikari untuk UMKM kriya dan fesyen.
"Ada 46 UMKM Berdikari dan 20 UMKM Pawone menjadi satu. Kita ingin dampak bisa dirasakan selain untuk pelari, juga seluruh masyarakat Jawa Tengah khususnya di Magelang," ujar Irianto.
Harapan tersebut dirasakan langsung oleh pengelola homestay seperti Unfa Agustia. Pengelola homestay Sandyakala di Dusun Brongkol, Desa Tanjungsari Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang itu mengaku merasa diuntungkan dari penyelenggaraan Bank Jateng Borobudur Marathon.
"Saya pelaku usaha penginapan merasa diuntungkan. Karena dengan adanya event seperti ini, makin cuan," ungkap Unfa. Bank Jateng Borobudur Marathon juga ikut mendorong perkembangan usahanya secara langsung. Pada 2023 silam, penginapannya itu dikembangkan dan menambah tiga unit kamar baru.
Unfa mengungkapkan, penambahan kamar itu dilakukan lantaran banyaknya antrean pengunjung jelang penyelenggaraan Bank Jateng Borobudur Marathon 2023. Bahkan, kamar penginapannya sudah banyak dipesan sejak enam bulan sebelum pelaksanaan. "Itu yang memacu kami supaya homestay cepat jadi pembangunannya. Kalau enggak, mungkin saja belum jadi pada saat itu," katanya.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng terlibat sebagai co-host sekaligus sponsor tunggal dalam kegiatan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Debitur dan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (21/10/2025). Penyelenggaraan akad massal 800 debitur KUR di Jateng merupakan bagian dari program akad 800.000 debitur KUR yang digelar secara nasional.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Jawa Tengah Sudjarwanto Dwiatmoko, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah Zulkifli Gayo, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah Eddy S. Bramiyanto, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Agung Hariyadi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengapresiasi peran aktif Bank Jateng dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil di daerah. Menurut Luthfi, kebijakan KUR merupakan upaya nyata pemerintah dalam memperkuat sektor mikro dan menumbuhkan ekonomi rakyat.

“Dengan biaya bunga yang rendah, kemudian bank-bank ikut menggerakkan ekonomi di basis mikro, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah,” katanya dalam siaran pers, Rabu (22/10/2025).

Luthfi menambahkan, UMKM adalah salah satu tulang punggung ekonomi Jawa Tengah. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan seperti Bank Jateng harus terus diperkuat agar pelaku usaha di daerah semakin berkembang.

Direktur Utama Bank Jateng Irianto Harko Saputro menyampaikan bahwa hingga 18 Oktober 2025 Bank Jateng telah menyalurkan KUR sebesar Rp10,327 triliun kepada 83.913 debitur, dengan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap terjaga di level 1 persen. Dari total penyaluran tersebut, 32 persen di antaranya disalurkan ke sektor produksi.

Irianto menambahkan, Bank Jateng juga memperoleh tambahan alokasi Kredit Usaha Alsintan (KUA) sebesar Rp3,075 miliar pada 2025 karena tingginya minat petani di Jawa Tengah terhadap pembiayaan alat dan mesin pertanian.

“Pada kesempatan istimewa hari ini, Bank Jateng menghadirkan 800 debitur dengan total plafon pembiayaan sebesar Rp139,419 miliar, terdiri atas KUR konvensional sebanyak 575 debitur dengan plafon pembiayaan sebesar Rp100,889 miliar dan KUR Syariah sebanyak 225 debitur dengan plafon pembiayaan sebesar Rp38,530 miliar,” ujar Irianto.

Irianto menegaskan bahwa Bank Jateng akan terus konsisten memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Jawa Tengah. Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang perlu mendapatkan dukungan nyata agar semakin tumbuh dan berdaya saing.

“Bank Jateng meyakini bahwa dengan dukungan pembiayaan yang tepat, sektor UMKM akan semakin kuat dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun nasional,” ujar Irianto.

Sebagai co-host kegiatan KUR Massal 2025 di Provinsi Jawa Tengah, Bank Jateng juga menampilkan tujuh booth UMKM binaan unggulan dari berbagai daerah, antara lain kain dan baju lurik dari Surakarta, perlengkapan laundry/parfum dari Purwokerto, telur asin dari Tegal, jersey dan kaos kaki olahraga “Mova” dari Magelang, kerupuk ikan tengiri dan cumi dari Pati, minuman Khabkun dan roti sisir dari Semarang, serta minuman sari kacang hijau dari UMKM binaan Unit Usaha Syariah Bank Jateng.

Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima penghargaan Sebagai Pemimpin Percepatan Ekonomi Daerah 2025 dalam Malam Penganugerahan Radar Kudus Award pada Jumat (17/10/2025) di Pendopo Bupati Blora. Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi atas capaian kinerja makroekonomi di Jawa Tengah yang menunjukkan geliat yang signifikan, bahkan melampaui rerata nasional, di bawah kepemimpinan Luthfi.
Per kuartal II/2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai angka 5,28% secara year on year (yoy). Angka tersebut berhasil melampaui tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,12% (yoy).
Keberhasilan ini tidak terlepas dari dedikasi pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hingga kuartal III/2025, realisasi investasi di Jawa Tengah telah mencapai sekitar Rp57 triliun. Jumlah ini merupakan realisasi investasi tertinggi di Pulau Jawa, dengan porsi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai sekitar 65% dari total tersebut.
Tingginya realisasi investasi dan pertumbuhan ekonomi ini secara langsung berkorelasi positif terhadap pasar tenaga kerja. Investasi besar tersebut telah berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini. Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Pulau Jawa, menduduki peringkat keempat dengan sumbangan sebesar 14,43%.
Strategi percepatan ekonomi yang diterapkan oleh Gubernur Luthfi bersifat multi-sektor dan komprehensif. Upaya tersebut mencakup jaminan kemudahan berusaha, pengendalian inflasi yang ketat, serta penguatan daya saing dan nilai tambah pada sektor industri. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing kuat dan konsep aglomerasi ekonomi di wilayah eks karesidenan juga menjadi fokus utama.
Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi ditempatkan sebagai pilar fundamental dalam struktur ekonomi regional. Luthfi secara eksplisit mengakui peran vital sektor ini dalam menjaga stabilitas ekonomi. "UMKM ini urat nadi yang perlu dikembangkan, karena sektor ini tidak pernah mengenal krisis atau resesi," kata Luthfi.
Data menunjukkan vitalitas sektor ini. Hingga Kuartal III/2025, tercatat sebanyak 28.365 unit koperasi aktif di Jawa Tengah. Koperasi-koperasi tersebut berhasil menghimpun anggota hingga 7.001.282 orang dan menyerap 118.667 tenaga kerja. Total nilai aset koperasi tercatat mencapai Rp51,09 triliun, dengan akumulasi omzet sebesar Rp42,22 triliun.
Sementara itu, sektor UMKM yang berada di bawah pembinaan pemerintah provinsi mencakup 197.539 unit. Nilai aset gabungan UMKM ini mencapai Rp39,65 triliun, menghasilkan omzet sebesar Rp69,88 triliun. Serapan tenaga kerja pada sektor UMKM jauh lebih besar, mencapai 1.376.600 orang. Dimana kontribusi sektor koperasi dan UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada Kuartal II/2025 mencapai 8,36%.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi agenda prioritas untuk menopang geliat perekonomian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan hingga akhir tahun 2025, sebanyak 94% dari total panjang jalan provinsi akan berada dalam kondisi mantap. Selain itu, percepatan revitalisasi infrastruktur vital seperti Pelabuhan Tanjung Emas Semarang terus didorong. Upaya ini juga diikuti dengan akselerasi penambahan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) baru," ujarnya usai menerima penghargaan.
Luthfi menambahkan bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menuntut integrasi kerja dari berbagai pihak. Kolaborasi harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa. Selain itu, stakeholder terkait, potensi masyarakat, perguruan tinggi, dan media massa juga diposisikan sebagai mitra strategis dalam mengakselerasi kemajuan daerah.
Acara penganugerahan tersebut turut memberikan penghargaan kepada 35 tokoh lainnya. Di antara penerima penghargaan adalah para bupati di wilayah eks Karesidenan Pati, serta penghargaan khusus kepada tokoh Samin, Pramugi Prawiro Wijoyo, atas kontribusinya dalam mengembangkan Desa Wisata Samin di Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Komitmen terhadap pengembangan ekonomi daerah, baik dari sisi makro maupun mikro, menjadi benang merah utama dalam acara Malam Penganugerahan tersebut.