Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menegaskan pentingnya penguatan peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.

Friderica mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% menjadi momentum penting untuk memperkuat sektor jasa keuangan sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan tepat sasaran, khususnya pada sektor unggulan berbasis potensi lokal.

“Kita membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi yang baru, ditunjang dengan basis pembiayaan yang semakin dalam dan beragam, serta terus menjaga kepercayaan konsumen dan masyarakat,” ujar Friderica dalam acara Konferensi Nasional Pengembangan Daerah.

Dia menambahkan, sektor jasa keuangan tidak lagi hanya dipandang sebagai sarana investasi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK mencatat intermediasi sektor perbankan masih tumbuh positif. Kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh 9,49% secara tahunan menjadi Rp8.659 triliun, sementara dana pihak ketiga meningkat 13,5% menjadi Rp10.231 triliun. Di sektor lain, premi asuransi, aset dana pensiun, serta pembiayaan multifinance juga terus mencatat pertumbuhan dengan profil risiko yang tetap terjaga.

Menurut Friderica, OJK juga terus memperkuat berbagai program strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya melalui penguatan ekosistem dan pembiayaan UMKM dengan pembentukan direktorat baru khusus pengembangan UMKM di OJK.

Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, termasuk pengembangan obligasi daerah untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis di daerah.

“Dengan target pertumbuhan ekonomi ke depan, kebutuhan pembiayaan Indonesia sangat besar dan tidak bisa hanya disupport sektor perbankan. Karena itu sumber pembiayaan lain seperti pasar modal juga harus diperkuat,” katanya.

Friderica juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi hijau, keuangan digital yang aman dan berintegritas, serta penguatan sektor jasa keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Dia menyebut program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang telah berjalan di 40 kabupaten dan kota di Indonesia menunjukkan hasil positif dalam mengoptimalkan potensi unggulan daerah, mulai dari sektor pertanian, ekonomi kreatif, hingga pariwisata.

“OJK bersama pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi unggulan di masing-masing wilayah, lalu mengorkestrasi pembiayaan agar tepat sasaran, feasible, bankable, dan berdampak,” ujar Friderica.

PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) menyebut arah bisnisnya yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan, termasuk dalam mendorong kredit usaha berkelanjutan melalui pembiayaan UMKM, inovasi digital, serta implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Bank digital bagian dari BRI Group ini menyatakan sepanjang 2025, total kredit usaha berkelanjutan mencapai Rp3,6 triliun atau sebesar 47,49% dari porsi total kredit.

Dalam keterangan tertulisnya, Bank Raya menyebut jumlah ini lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 41,69%.

Capaian ini mencerminkan peran aktif Bank Raya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan pembiayaan UMKM, transformasi digital perbankan, serta penerapan prinsip ESG secara konsisten.

Komitmen ini juga turut menjadi pendorong pertumbuhan bisnis digital. Pada akhir tahun 2025 Bank Raya mencatatkan realisasi digital saving sebesar Rp2,20 triliun atau tumbuh signifikan sebesar 66,7% (yoy).

Sejalan dengan strategi green banking melalui optimalisasi layanan digital, Bank Raya juga memperkuat portofolio investasinya melalui kepemilikan green bond. Selain itu, Bank Raya juga mendorong penerapan prinsip green banking pada sisi pembiayaan maupun operasional, antara lain melalui kebijakan kredit yang lebih selektif dan berorientasi pada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, peningkatan efisiensi energi dan penggunaan sumber daya, serta penguatan pengelolaan dampak lingkungan dari aktivitas perbankan.

"Kami meyakini bahwa pertumbuhan bisnis yang berkualitas harus berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Melalui penguatan pembiayaan UMKM, inovasi digital, serta implementasi prinsip ESG, Bank Raya berkomitmen untuk terus menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan," kata Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Sumber Daya Manusia Bank Raya Danar Widyantoro.

Dari sisi lingkungan, pada tahun 2025 Bank Raya berhasil menurunkan konsumsi energi listrik menjadi 748.156 kWh atau turun sebesar 40,41% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, Bank Raya juga berhasil menurunkan penggunaan air menjadi 5.599 m3 atau turun sebesar 9,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Bank Raya juga telah meluncurkan Pantura Greenbelt Program untuk penanaman 3.500 bibit pohon bakau dari setiap transaksi keuangan nasabah di Aplikasi Raya. Sabuk hijau ini diharapkan mampu berkontribusi pada lingkungan sekitar dan menyerap karbon sebanyak 28 tCO2/tahun.

Dalam aspek sosial, Bank Raya meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia melalui sertifikasi dan pelatihan ESG, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia di lingkungan kerja. Selain itu, program literasi keuangan melalui kanal media sosial telah dilakukan sebanyak 36 kali atau rata-rata tiga kali per bulan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mencatatkan realisasi pembiayaan inklusif senilai Rp122,21 miliar sepanjang kuartal I/2026, dengan menyasar lebih dari 3.500 debitur UMKM di kawasan Kalimantan bagian timur.

Pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi antara OJK, Bank Indonesia Kalimantan Timur, dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui tiga skema pembiayaan strategis yang dijalankan secara bersamaan di berbagai wilayah.

Kepala OJK Kaltim-Kaltara, Misran Pasaribu menyatakan program unggulan TPAKD Provinsi Kalimantan Timur, KURKaltim.com, berhasil memfasilitasi pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari 726 debitur dengan total nominal Rp69,49 miliar hingga Maret 2026.

Sementara itu, skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang digulirkan di tingkat kabupaten/kota menunjukkan implementasi yang lebih konkret.

Program Kredit Kukar Idaman (KKI) yang diinisiasi TPAKD Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat realisasi plafon penyaluran senilai Rp39,35 miliar kepada 1.891 debitur dari sektor pertanian, perikanan, pengolahan, perdagangan, dan jasa.

"Provinsi Kalimantan Timur memiliki 1 TPAKD tingkat Provinsi dan 10 TPAKD tingkat Kabupaten/Kota," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Di Kota Samarinda, program Kredit Berusaha, Beruntung, Berkah (Bertuah) yang dikelola TPAKD setempat telah menyalurkan Rp12,86 miliar kepada 611 pelaku usaha produktif.

Selain itu, Misran menyebutkan pihaknya turut menjalankan inisiatif business matching Pembiayaan serta Edukasi dan Literasi Keuangan UMKM (BIMA ETAM) yang telah terselenggara dalam sebelas seri kegiatan di tujuh wilayah, meliputi Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu.

Pelaksanaan terakhir pada 31 Maret 2026 di Desa Wisata Kampung Tenun, Kota Samarinda, mendapat dukungan pemerintah daerah serta antusiasme tinggi dari pelaku ekonomi kreatif.

Dari rangkaian kegiatan ini, terealisasi pembiayaan kepada 354 debitur dengan total plafon Rp12,51 miliar.

Dia melanjutkan, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan sektor keuangan di Kaltim dan Kaltara melaksanakan 10 kegiatan edukasi keuangan dan 3 kegiatan GENCARKAN (Gerakan Nasional Cerdas Keuangan) yang berhasil menjangkau lebih dari 1.500 peserta di 5 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan 2 kabupaten/kota di Kalimantan Utara sepanjang kuartal I/2026.

Pendekatan edukasi dilakukan melalui metode tatap muka dan digital, mencakup seminar, pelatihan Training of Trainers (ToT) Duta Literasi Keuangan, webinar, lokakarya, podcast, talkshow radio, hingga publikasi melalui media sosial dan platform digital lainnya, dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang aman serta sesuai kebutuhan.

Pada aspek perlindungan konsumen, OJK mencatat 114 pengaduan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sepanjang kuartal I/2026.

Adapun, dia menuturkan lembaga ini juga memberikan 814 layanan konsumen secara walk-in serta melayani 1.350 permintaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) secara daring.

"Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen OJK Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam mewujudkan ekosistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta memastikan masyarakat memperoleh akses informasi dan perlindungan yang optimal di sektor jasa keuangan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Resiliensi ekonomi Indonesia di tengah dinamika global terus terjaga baik ditopang solidnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Aktivitas ekonomi ini secara konsisten menjadi ”bantalan pelindung” yang efektif dalam meredam guncangan eksternal. Namun, untuk menjaga motor penggerak utama ini, penguatan kualitas lapangan kerja bagi kelompok masyarakat di zona transisi dinilai mendesak.

Tujuannya, mendorong mobilitas ekonomi lebih tinggi dan berkelanjutan. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan akselerasi yang bertumbuh secara inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Hasil analisis Tim Ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute menunjukkan, struktur demografi ekonomi Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan.

Tercatat, 86 juta orang atau 1 dari 3 penduduk Indonesia tergolong ke dalam kelompok Kelas Menengah Transisi atau Transitional Middle Class. Kelompok yang mencakup Upper Aspiring Middle Class (AMC) dan Lower Middle Class (MC) ini punya karakteristik mobilitas yang sangat dinamis namun rentan.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan, dinamika di kelompok transisi ini menjadi tantangan bagi penguatan struktur ekonomi nasional.

Data periode 2019 hingga 2025 menunjukkan, kelompok Lower MC mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 11 juta orang, sementara kelompok Upper AMC cenderung stagnan di bawah ambang batas kelas menengah.

Di sisi lain, kelompok menengah atas (Middle MC dan Upper MC) justru mencatat kenaikan sebesar 416 ribu orang.

“Tantangan berikutnya memastikan masyarakat di zona transisi memiliki daya dorong cukup untuk terus naik ke level ekonomi yang lebih mapan secara berkelanjutan,” ujar Asmo, sapaan akrab Andry Asmoro, dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (9/4/2026).

Dalam kajian Mandiri Institute, kualitas pekerjaan menjadi pembeda utama antara kelas menengah transisi dengan kelompok di atasnya.

Meskipun lebih dari 50 persen kelompok transisi telah terserap di sektor formal, angka ini masih terpaut jauh dengan selisih 28 poin persentase dibandingkan kelompok kelas menengah yang lebih mapan. Disparitas ini membatasi kemampuan masyarakat dalam melakukan akumulasi aset dan memperlebar kerentanan jika terjadi guncangan ekonomi.

Rendahnya kualitas pendapatan ini tecermin dari struktur pengeluaran kelompok Upper AMC dan Lower MC yang masih didominasi kebutuhan primer. Alokasi terbesar untuk mobilitas (20 persen), perumahan (13 persen), dan tagihan rutin (10 persen).

Sementara itu, porsi untuk peningkatan kesejahteraan (well-being) seperti kesehatan dan pendidikan mencapai 15 persen. Kondisi ini menyisakan ruang konsumsi sekunder seperti lifestyle, barang elektronik, dan barang tahan lama yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 18 persen.

Keterbatasan ruang finansial ini berdampak pada minimnya kepemilikan aset cadangan (buffer asset). Hanya 21 persen dari rumah tangga Upper AMC yang punya aset likuid seperti emas, jauh dibandingkan kelompok Upper MC yang mencapai 69 persen.

Tanpa aset cadangan yang memadai, kelompok transisi sangat rentan terhadap risiko inflasi maupun kehilangan pendapatan.

Asmo menekankan pentingnya memusatkan langkah strategis pada penguatan kualitas lapangan kerja melalui keunggulan berkelanjutan di sektor-sektor produktif.

Upaya tersebut perlu didorong melalui perbaikan daya saing investasi dan kemudahan berusaha yang didukung oleh stimulus fiskal untuk mendorong ekspansi sektor riil serta menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas atau good jobs.

Hasil estimasi Mandiri Institute menunjukkan, terdapat lebih dari 2 juta penduduk dari kelompok transisi yang sebenarnya sudah siap naik menjadi kelas menengah.

Didukung oleh kualitas pekerjaan yang relatif stabil, daya beli yang tangguh, dan kepemilikan buffer asset yang baik, mereka memiliki resiliensi dan potensi yang lebih tinggi.

“Namun, perluasan lapangan kerja ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja, yang menjadi kunci utama untuk menaikkan pendapatan secara riil dan berkelanjutan,” pungkas Asmo.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri berkomitmen mendukung penguatan daya saing kelas menengah melalui sinergi yang terintegrasi antara penyediaan akses pembiayaan yang inklusif serta program literasi keuangan.

Inisiatif ini diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat transisi dalam mengelola keuangan serta mendorong akumulasi aset yang lebih produktif demi masa depan ekonomi yang lebih kokoh.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI mencatatkan realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) sebesar Rp2,30 triliun kepada 17.443 debitur sepanjang Januari hingga akhir Februari 2026. Realisasi tersebut setara dengan 28,75% dari target penyaluran KPP perseroan tahun ini yang sebesar Rp8 triliun.

Capaian tersebut menempatkan BRI sebagai bank dengan kontribusi terbesar dalam penyaluran KPP secara nasional, dengan porsi sekitar 52,2% dari total penyaluran KPP di Indonesia. Peran tersebut mempertegas posisi perseroan sebagai salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembiayaan perumahan rakyat.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan optimalisasi penyaluran KPP merupakan bagian dari strategi perseroan untuk memperluas akses pembiayaan yang inklusif sekaligus mendukung pembangunan sektor perumahan nasional.

“Target penyaluran KPP sebesar Rp8 triliun pada tahun 2026 didukung oleh kekuatan fundamental BRI, mulai dari basis nasabah yang besar hingga jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia. Dengan demikian, pembiayaan sektor perumahan, termasuk bagi pelaku UMKM di rantai pasok konstruksi, dapat tersalurkan secara lebih merata dan efektif,” ujar Hery dalam keterangannya, dikutip Senin (9/3/2026).

Dia menambahkan bahwa dukungan pembiayaan pada sektor perumahan tidak hanya menyasar sisi konsumsi masyarakat yang membutuhkan hunian, tetapi juga sisi produksi. Pembiayaan tersebut diharapkan mampu memperkuat pelaku usaha bahan bangunan, kontraktor skala kecil, hingga distributor di daerah sehingga terbentuk ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan mendorong aktivitas ekonomi lokal.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai dukungan perbankan, khususnya BRI, sangat penting dalam mendorong keberhasilan program perumahan rakyat yang dijalankan pemerintah.

“Hingga saat ini, BRI merupakan bank penyalur terbesar KUR Perumahan. Peran dan dukungan BRI tentu sangat strategis dalam memperkuat program perumahan rakyat. Terima kasih Pak Dirut, Pak Hery,” ujar Maruarar.

Sebagai informasi, KPP merupakan fasilitas pembiayaan investasi dan modal kerja yang mendapatkan subsidi pemerintah. Skema ini ditujukan untuk mendorong aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor bahan bangunan dan konstruksi, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah.

Ke depan, BRI menyatakan akan terus mengakselerasi penyaluran KPP dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko yang terukur. BRI juga optimistis dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin penyaluran KPP nasional sekaligus memperluas kontribusi dalam mendukung pembangunan ekonomi dan penyediaan hunian bagi masyarakat.

Surabaya: Berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menempatkan pemberdayaan sebagai langkah awal sebelum pembiayaan usaha diberikan.

Pendekatan ini memastikan setiap nasabah tidak hanya menerima modal, tetapi juga pendampingan menyeluruh sejak belum memiliki usaha hingga mampu menjalankan usaha yang stabil dan berkembang.

Bagi PNM, pemberdayaan perempuan prasejahtera bukan sekadar program, melainkan unique selling point yang menjadi pembeda utama PNM dalam menghadirkan layanan keuangan yang berdampak sosial.

Komitmen tersebut terus diwujudkan salah satunya melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar yang rutin digelar di berbagai cabang PNM di seluruh Indonesia.

Terbaru, PKU Akbar diselenggarakan di Surabaya dengan melibatkan sedikitnya 500 nasabah, bahkan pada beberapa kesempatan PKU Akbar ini dapat menjangkau hingga ribuan peserta.

Dalam cakupan layanan PNM Cabang Surabaya, kegiatan ini diperkuat oleh jaringan 166 kantor unit, yang terdiri dari 14 unit ULaMM dan 152 unit Mekaar, tersebar di 7 kabupaten/kota dan menjangkau 128 kecamatan.

Melalui kegiatan ini, nasabah memperoleh pelatihan literasi keuangan, penyusunan laporan keuangan sederhana, hingga berbagai keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan untuk mengembangkan usaha mereka, seluruhnya diberikan secara gratis.

PKU Akbar Surabaya diawali dengan rangkaian coaching clinic interaktif. Pada sesi sharing bersama Pendamping Usaha Mikro dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Provinsi Jawa Timur. Nasabah mendapatkan pemahaman mengenai legalitas usaha serta kesempatan berkonsultasi langsung untuk pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Kelas cooking dan handycraft juga digelar secara praktik langsung.

“Dulu saya hanya fokus jualan tanpa tahu cara mengurus izin atau menghitung untung-rugi dengan benar. Dari PKU Akbar, saya jadi lebih paham dan percaya diri mengembangkan usaha,” ujar salah satu peserta yang memiliki usaha Nastar Semanggi (NAGI).

Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa pemberdayaan adalah inti dari model bisnis PNM.

“Kami percaya pembiayaan akan jauh lebih berdampak jika didahului dan disertai pendampingan yang konsisten. Fokus kami pada pemberdayaan perempuan prasejahtera menjadikan PNM hadir bukan hanya sebagai lembaga pembiayaan, tetapi sebagai mitra tumbuh masyarakat dalam berusaha. Melalui PKU Akbar, nasabah tidak hanya belajar dari para ahli, tetapi juga dari sesama pelaku usaha yang telah lebih dulu berkembang. Inilah ekosistem belajar yang membuat mereka lebih siap naik kelas,” jelas Dodot.

Rangkaian kegiatan juga diperkuat dengan talkshow bersama Bank Indonesia dan OJK serta bazaar yang menghadirkan 20 UMKM binaan, membuka ruang promosi dan perluasan jejaring usaha bagi para nasabah.

(ANN)

Bank Mandiri memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kemandirian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai program strategis yang berfokus pada penguatan ekonomi kerakyatan.

Pendekatan yang dilakukan mencakup aspek pembiayaan, pendampingan usaha, hingga pengembangan ekosistem keuangan secara terintegrasi. Upaya ini bertujuan agar pelaku UMKM dapat tumbuh lebih produktif dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menyatakan bahwa penguatan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari mandat perseroan sebagai agen pembangunan. Dukungan komprehensif dan terukur diberikan untuk menghadirkan dampak nyata bagi pelaku usaha dan perekonomian masyarakat.

"UMKM merupakan pilar utama dalam menopang ekonomi kerakyatan. Untuk itu, Bank Mandiri mengintegrasikan pembiayaan inklusif, pendampingan usaha, dan penguatan ekosistem sebagai satu kesatuan pendekatan untuk memperluas kapasitas usaha para pelaku UMKM," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/1).

Guna memeratakan manfaat pembangunan, Bank Mandiri aktif berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan BUMDESMA. Sinergi ini juga mencakup dukungan pada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih serta Program Makan Bergizi Gratis.

Hingga saat ini, Bank Mandiri telah membuka lebih dari 3.700 rekening BUMDES dan mengelola 4.700 rekening koperasi desa. Perseroan juga menyalurkan kredit kepada 147 mitra pelaksana program makan bergizi untuk mendukung tata kelola keuangan desa.

Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan melalui program Mandiri Sahabat Desa yang fokus pada peningkatan literasi keuangan. Program ini telah menjangkau lebih dari 1.000 kepala keluarga di berbagai pelosok desa di Indonesia.

Implementasinya mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur desa.

Total penerima manfaat antara lain 800 orang pada program pemberdayaan masyarakat desa, 500 penerima manfaat penanggulangan stunting, 350 penerima manfaat peningkatan sarana desa tertinggal, serta 100 penerima manfaat pemberdayaan kelompok masyarakat perkebunan.

Dalam hal akses permodalan, penyaluran kredit UMKM Bank Mandiri tercatat mencapai Rp74,9 triliun hingga November 2025. Capaian ini didorong oleh strategi jemput bola untuk memperluas inklusivitas keuangan bagi masyarakat.

Optimalisasi layanan dilakukan melalui Mandiri Agen yang telah melayani lebih dari 3,5 juta nasabah dengan total 65 juta transaksi hingga Desember 2025.. Layanan laku pandai ini mempermudah transaksi masyarakat desa melalui aplikasi digital dan sarana EDC.

Untuk memfasilitasi transaksi harian, Bank Mandiri menyediakan aplikasi Livin' Merchant sebagai sistem enhanced point of sales (POS). Saat ini, lebih dari 3 juta pelaku usaha telah memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mengelola bisnis mereka.

Pembinaan berkelanjutan juga dijalankan melalui Rumah BUMN untuk mendorong digitalisasi dan modernisasi UMKM. Program ini telah membantu lebih dari 7.900 pelaku usaha memperluas pasar hingga ke kancah internasional.

Bank Mandiri juga mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui Mandiri Mikro Fest (MMF) dan Program UMKM Melangkah Menuju Pasar Global yang diikuti oleh total 561 pelaku usaha. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kualitas produk UMKM serta meningkatkan kapasitas dan kemampuan ekspor UMKM di Indonesia agar dapat bersaing di pasar internasional.

Komposisi peserta didominasi sektor Food & Beverage sebesar 55 persen dan Fashion & Craft sebesar 38 persen, sejalan dengan potensi unggulan ekonomi desa yang terus bertumbuh.

Riduan memastikan bahwa sinergi dengan pemerintah akan terus diperkuat agar pemberdayaan desa berjalan secara konsisten. Fokus utama tetap pada perluasan kapasitas UMKM untuk menciptakan ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

"Melalui sinergi yang terintegrasi dan penguatan ekosistem, Bank Mandiri memperluas kapasitas UMKM untuk terus tumbuh dan berdaya saing sekaligus menghadirkan keunggulan berkelanjutan bagi ekonomi kerakyatan. Hal ini menjadi wujud komitmen Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses ekonomi yang inklusif di Indonesia," pungkas dia.

Bank Mandiri memperkuat peran sebagai mitra strategis pemerintah melalui perluasan akses pembiayaan dan dukungan bagi pemerataan ekonomi di berbagai wilayah. Upaya ini dilakukan melalui akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong penguatan komoditas unggulan daerah.

Area Head Bank Mandiri Pontianak, Jimmy Vrayetno, menyampaikan bahwa Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang didukung oleh beragam komoditas lokal dan produk turunannya.

"Melalui pengelolaan yang tepat, bank Mandiri optimis dapat mendorong segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal serta menjadi penggerak ekonomi berbasis kerakyatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/11).

Kemitraan antara Bank Mandiri dan KADIN Kalbar diarahkan untuk memperluas pembiayaan produktif yang inklusif. Langkah ini bertujuan mendukung pelaku usaha di sektor prioritas dalam meningkatkan kapasitas usaha dan nilai tambah komoditas daerah.

Akselerasi penyaluran pembiayaan juga menjadi bagian dari komitmen Bank Mandiri untuk memperkuat ekosistem ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Bank Mandiri menyalurkan pembiayaan KUR kepada sejumlah pelaku usaha produktif dari berbagai sektor, seperti perdagangan elektronik, warung sembako, pedagang daging, dan jasa angkutan.

Penyaluran ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan workshop pengembangan ekspor UMKM berbasis komoditas daerah yang dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Pada kesempatan itu, Bank Mandiri menyalurkan lebih dari Rp570 juta KUR kepada lima pelaku UMKM di sektor elektronik, jasa angkutan, dan perdagangan.

"Langkah ini menegaskan komitmen perseroan dalam menyediakan pembiayaan yang tepat sasaran agar pelaku UMKM dapat terus tumbuh, naik kelas, dan memperluas kontribusi terhadap perekonomian daerah," imbuh Jimmy.

Di samping mendukung sektor produktif, Bank Mandiri juga memperluas akses pembiayaan perumahan melalui program KUR Kredit Program Perumahan (KPP) dengan total plafon Rp10 miliar di Kalimantan Barat.

Program ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem perumahan rakyat yang sesuai dengan program nasional pembangunan 3 juta rumah, sekaligus mendorong aktivitas sektor properti.

Jimmy menambahkan bahwa Bank Mandiri akan terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini difokuskan pada penguatan rantai nilai, peningkatan produktivitas komoditas lokal, serta perluasan lapangan kerja dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Dengan pendekatan yang lebih terukur dan berorientasi keberlanjutan, Bank Mandiri optimis Kalimantan Barat dapat menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan di Tanah Air," pungkas dia.

Sebagai informasi, hingga Oktober 2025 Bank Mandiri telah menyalurkan KUR senilai Rp681,1 miliar kepada 6.151 UMKM di Kalimantan Barat. Dari total tersebut, 75,71% disalurkan ke sektor produktif seperti pertanian, jasa produksi, industri pengolahan, dan perikanan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menegaskan komitmennya dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah konkret memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi perekonomian nasional.

Salah satu bentuk dukungan itu adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menjadi instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan kewirausahaan di berbagai daerah.

Melalui KUR, BRI terus memperkuat akses permodalan agar pelaku UMKM dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan.

Berdasarkan data, sampai Oktober 2025, bank plat merah dengan kode emiten BBRI ini telah menyalurkan KUR sebesar 147,2 triliun. KUR sebesar ini diberikan BRI kepada 3,2 juta debitur.

Angka penyaluran KUR ini sudah mencapai 83,2% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp177 triliun, yang sebelumnya ditetapkan Rp175 triliun namun dinaikkan akibat tingginya permintaan pembiayaan produktif. Kuota tersebut mencakup Rp160 triliun untuk KUR Mikro dan Rp17 triliun untuk KUR Kecil.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menjelaskan bahwa konsistensi BRI dalam menyalurkan KUR sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat UMKM, terutama pada sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

Ia menegaskan bahwa bank terus menjaga momentum pertumbuhan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

"BRI memastikan program KUR berjalan optimal dengan sisa kuota sebesar Rp29,8 triliun yang siap disalurkan hingga akhir tahun 2025 untuk mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia," ujar Hery.

Sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI menegaskan bahwa seluruh proses pemberian kredit dilakukan secara prudent, transparan, dan akuntabel, mengingat KUR merupakan pembiayaan yang 100% menggunakan dana perbankan dari penghimpunan masyarakat.

Dengan demikian, kualitas kredit harus tetap terjaga demi memastikan keberlanjutan pembiayaan dan manfaat bagi pelaku usaha.

Melalui langkah ini, BRI mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan inklusif yang tertuang dalam Asta Cita-khususnya melalui penguatan sektor riil dan peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melanjutkan komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan produktif bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam upaya menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Hingga September 2025, BNI mencatat pertumbuhan kredit segmen menengah sebesar 14,3 persen Year-on-Year (YoY) dan kredit UMKM non-KUR meningkat 13,9 persen (YoY) menjadi Rp46,3 triliun. Capaian ini mencerminkan konsistensi BNI dalam memperluas akses pembiayaan produktif di berbagai sektor prioritas.

Direktur Commercial Banking BNI, Muhammad Iqbal mengatakan, BNI masih terus memosisikan diri sebagai bank milik negara yang berperan aktif dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui dukungan terhadap UMKM.

"BNI terus memperkuat peran sebagai bank milik negara yang aktif mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran kredit produktif kepada UMKM, baik melalui program internal maupun dukungan terhadap program pemerintah," ujar Iqbal dalam keterangan tertulis.

Menurut Iqbal, potensi pertumbuhan kredit UMKM masih sangat besar. Untuk itu, BNI mengarahkan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas seperti industri padat karya, pembiayaan perumahan, serta program pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Melalui strategi ini, BNI mewujudkan dukungan terhadap pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, BNI juga mendorong pelaku UMKM naik kelas ke level global melalui program BNI Xpora dan Diaspora Loan, yang memfasilitasi pelaku usaha berorientasi ekspor dalam memperluas pasar dan memperkuat daya saing di luar negeri.

Sementara dalam upaya memastikan pembiayaan yang tepat sasaran, BNI telah menerapkan robust credit scoring tools sejak 2024 guna menilai kelayakan kredit secara akurat dan berkelanjutan. BNI juga mengimplementasikan Tactical Account Planning (TAP) untuk mengoptimalkan profitabilitas nasabah, baik dari sisi pembiayaan (lending) maupun non-pembiayaan (non-lending).

Sinergi antara Commercial Banking, Corporate Banking, dan Institutional Banking juga terus diperkuat untuk menangkap peluang pembiayaan dari rantai pasok (value chain) ekosistem bisnis nasabah korporasi.

Di sisi lain, BNI mendorong transformasi capability-enhanced outlets menjadi pusat layanan terpadu yang mampu memberikan solusi keuangan komprehensif bagi pelaku usaha di berbagai wilayah.

"Kami akan terus berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan UMKM yang tangguh, dengan kebijakan pembiayaan yang adaptif serta dukungan terhadap regulasi pemerintah," pungkas Iqbal.

Melalui strategi menyeluruh ini, BNI menegaskan perannya sebagai bank nasional yang berorientasi terhadap pertumbuhan bisnis, juga pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Pembiayaan yang produktif dan inklusif merupakan wujud upaya BNI menciptakan UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing global sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Jakarta berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp520,81 miliar atau tumbuh 1,46% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy) sebesar Rp513,23 miliar.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan pertumbuhan laba bersih ditopang pendapatan bunga bersih yang naik 6,35% (YoY) dari Rp2,03 triliun menjadi Rp2,16 triliun pada kuartal III/2025.

“Kinerja positif ini merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh insan Bank Jakarta untuk tumbuh sebagai BPD yang kuat, sehat, dan berkelas nasional. Kami terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan seluruh ekosistem ekonomi kota untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, total aset Bank Jakarta tercatat sebesar Rp90,72 triliun, tumbuh 12,37% secara tahunan (YoY) dibandingkan posisi triwulan III 2024 sebesar Rp80,74 triliun.

Agus mengungkapkan pertumbuhan aset tersebut didukung oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp74,23 triliun, tumbuh 16,90% (YoY) dari Rp63,50 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di tengah kompetisi penghimpunan dana yang masih ketat, lanjutnya, Bank Jakarta fokus memperkuat struktur pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA).

"Hasilnya, rasio CASA tumbuh signifikan sebesar 59,85% YoY sehingga menjadi fondasi penting bagi efisiensi biaya dana dan stabilitas likuiditas dalam mendukung ekspansi pembiayaan berkelanjutan," ucapnya.

Pada sisi pembiayaan, dia menegaskan penyaluran kredit dan pembiayaan Bank Jakarta tumbuh solid, terutama pada segmen UMKM yang meningkat 16,14% (YoY) menjadi Rp6,62 triliun dari Rp5,7 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini mencerminkan peran aktif Bank Jakarta dalam mendukung produktivitas ekonomi daerah melalui penyaluran pembiayaan yang inklusif dan berdampak luas.

Bank Jakarta terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha, terutama UMKM di berbagai sektor produktif, melalui pengembangan produk kredit yang lebih fleksibel dalam tenor, suku bunga, dan skema pembayaran sesuai kebutuhan pelaku usaha.

Direktur Keuangan & Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Juliana menambahkan perseroan secara konsisten menjalankan strategi penguatan fundamental.

"Hal ini dilakukan melalui pengelolaan risiko yang prudent, transformasi proses bisnis, dan optimalisasi teknologi digital untuk mendukung akselerasi bisnis yang sehat dan berdaya saing," imbuhnya.

Dari sisi efisiensi, dia mengatakan Bank Jakarta terus menjalankan berbagai inisiatif pengelolaan biaya bunga secara optimal, antara lain melalui peningkatan porsi CASA dan penyesuaian suku bunga deposito korporasi. Langkah ini berhasil menurunkan beban bunga sebesar 7,77% hingga September 2025.

Selain itu, pengelolaan operational expenditure (OPEX) juga terus dioptimalkan melalui efisiensi proses bisnis, peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan penyelarasan struktur biaya dengan prioritas strategis perusahaan.

"Upaya ini memperkuat efektivitas operasional sekaligus menjaga ruang untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan," jelasnya.

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mendorong Bank BJB agar memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor pertanian dan pelaku UMKM.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan, penguatan akses keuangan menjadi langkah penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di wilayah yang masih didominasi oleh kegiatan pertanian.

Menurutnya, sistem pembiayaan yang inklusif dapat membantu petani dan pelaku usaha kecil untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas.

“Peningkatan mobilitas dan penggunaan teknologi membutuhkan dukungan biaya. Karena itu, kehadiran lembaga keuangan seperti Bank BJB di Samarang diharapkan bisa menjadi mitra yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses permodalan,” ujar Syakur, Rabu (22/10/2025).

Ia menilai Kecamatan Samarang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan hortikultura, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Garut.

Pemerintah daerah, kata dia, ingin sektor tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan produksi, tetapi juga berkembang melalui proses hilirisasi.

“Kita ingin Garut tidak hanya dikenal sebagai penghasil cabe atau sayuran, tetapi juga bisa mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah. Dengan begitu, harga komoditas lebih stabil dan petani mendapatkan keuntungan lebih baik,” jelasnya.

Imron menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Garut menunjukkan tren positif dengan capaian di atas enam persen pada triwulan kedua tahun ini, melampaui rata-rata nasional.

Namun, keberlanjutan pertumbuhan tersebut bergantung pada sejauh mana akses pembiayaan dan inovasi ekonomi mampu menyentuh masyarakat di tingkat bawah.

Sementara itu, Direktur Konsumer dan Ritel sekaligus Pembina Kantor Wilayah 3 Bank BJB, Nunung Suhartini, menyebutkan pengembangan KCP Samarang merupakan bagian dari strategi Bank BJB untuk memperkuat jaringan layanan di daerah produktif.

Ia mengatakan desain gedung baru dibuat lebih fungsional agar mendukung kenyamanan nasabah dan efisiensi kerja pegawai.

“Langkah ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Nunung.

Menurutnya, Bank BJB sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan. Saat ini, Bank BJB mencatatkan aset senilai Rp216 triliun dan memiliki 23 jaringan kantor serta 43 terminal elektronik di wilayah Garut.

Nunung mengatakan, saat ini pihaknya menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat penetrasi layanan di kawasan Samarang yang dikenal memiliki potensi ekonomi dan wisata cukup tinggi.

Ia menyebutkan, KCP Samarang kini dilengkapi sistem antrian digital dan ruang pelayanan prima agar interaksi nasabah lebih efisien.

“Kami ingin memastikan pelayanan lebih cepat dan nyaman. Selain itu, kami juga menyiapkan tim khusus yang fokus membantu pelaku UMKM dengan pendekatan jemput bola. Kalau akses pembiayaan semakin terbuka, maka kegiatan ekonomi di tingkat lokal juga akan lebih bergerak. Ini yang kita dorong bersama,” tutupnya.