Bisnis.com, GARUT- Metode demplot KSP mulai diperkenalkan kepada petani di Kabupaten Garut, Jawa Barat sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan produktivitas padi.

Namun, di tengah berbagai klaim efisiensi dan peningkatan hasil, efektivitas metode ini masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait dampaknya secara nyata di tingkat petani.

Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Dedi, menyatakan sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Ia mengaitkan program demplot dengan upaya peningkatan produktivitas yang diharapkan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

“Metode ini diharapkan menjadi contoh praktik langsung bagi petani, khususnya generasi muda, agar mampu meningkatkan hasil produksi secara lebih efisien,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Meski demikian, kata Dedi, hingga kini belum tersedia data komprehensif yang menunjukkan sejauh mana metode demplot KSP mampu meningkatkan hasil panen secara signifikan.

Tidak ada rincian terkait perbandingan produktivitas sebelum dan sesudah penerapan metode tersebut, baik dalam ukuran ton per hektare maupun efisiensi biaya produksi.

“Demplot sering berhasil karena pengawasannya ketat dan inputnya optimal. Tantangannya justru saat diterapkan oleh petani secara mandiri dengan keterbatasan modal dan akses,” ujarnya.

Di tingkat petani, respons terhadap program ini cenderung beragam. Sebagian melihatnya sebagai peluang untuk belajar teknik baru, namun tidak sedikit yang masih menunggu bukti konkret sebelum mengadopsinya secara penuh.

Faktor biaya produksi, ketersediaan pupuk, serta kondisi iklim menjadi pertimbangan utama.

Seorang petani di wilayah Tarogong Kaler mengungkapkan, metode baru kerap menjanjikan hasil lebih tinggi, tetapi tidak selalu sesuai dengan kondisi lapangan.

"Kalau memang hasilnya terbukti naik, pasti petani ikut. Tapi biasanya di contoh bagus, pas di sawah sendiri belum tentu sama,” kata Supriatna, petani di Taragong Kaler.

Ketua Perserikatan Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia Jawa Barat, Suciati mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengembangkan program demplot sebagai bagian dari sinergi dengan pemerintah. Ia menyebutkan perluasan program ke Garut dilakukan setelah implementasi di daerah lain.

Namun, tanpa evaluasi terbuka terkait capaian program sebelumnya, sulit mengukur efektivitas sebenarnya dari metode yang ditawarkan. Transparansi data menjadi kunci untuk memastikan bahwa program tidak berhenti pada tataran konsep.

"Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh hasil di lahan percontohan, tetapi juga kemampuannya menjawab persoalan riil petani. Tanpa dukungan data yang kuat dan implementasi yang konsisten, klaim peningkatan produktivitas berisiko menjadi sekadar harapan," katanya.

Bisnis.com, GARUT — Luas areal tanaman tembakau di Kabupaten Garut menunjukkan peningkatan pada 2025. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat luas lahan tembakau rakyat di daerah tersebut mencapai 3.782,15 hektare, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 3.244,89 hektare.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut, Sidik Edi Sutopo, mengatakan kenaikan luas areal tersebut menunjukkan bahwa komoditas tembakau masih menjadi salah satu tanaman perkebunan rakyat yang cukup penting bagi perekonomian petani di wilayah Garut.

Menurut Sidik, peningkatan luasan lahan tersebut juga menggambarkan adanya minat petani untuk mempertahankan bahkan memperluas budidaya tembakau, terutama di wilayah yang memiliki kondisi agroklimat yang cocok untuk tanaman tersebut.

“Data yang kami himpun menunjukkan adanya kenaikan luas areal tembakau di Kabupaten Garut pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas tembakau masih menjadi salah satu pilihan usaha tani masyarakat,” ujarnya, Senin (9/3/2026).

Dia menjelaskan, komoditas tembakau di Garut umumnya dibudidayakan oleh petani perkebunan rakyat yang tersebar di berbagai kecamatan, terutama di wilayah dataran tinggi dengan kondisi tanah yang subur dan suhu relatif sejuk.

Berdasarkan data tersebut, beberapa kecamatan tercatat memiliki areal tembakau cukup luas. Kecamatan Selaawi menjadi salah satu wilayah dengan lahan tembakau terbesar dengan luas mencapai sekitar 323,90 hektare pada 2025, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 323,87 hektare.

Selain Selaawi, kecamatan lain yang juga memiliki areal tembakau cukup besar antara lain Banyuresmi dengan luas sekitar 305,90 hektare, Sukawening sekitar 284,75 hektare, serta Cibatu yang mencapai 277,35 hektare.

Di wilayah lain, Kecamatan Samarang tercatat memiliki luas areal tembakau sekitar 161,60 hektare, sementara Pasirwangi sekitar 149,30 hektare dan Wanaraja sekitar 145,85 hektare. Kecamatan Sucinaraja juga tercatat memiliki areal tembakau yang cukup luas dengan total sekitar 127,20 hektare.

Adapun Kecamatan Cisurupan memiliki luas lahan tembakau sekitar 129,45 hektare, sedangkan Sukaresmi tercatat sekitar 163,35 hektare.

Sidik menjelaskan, persebaran lahan tembakau di Garut sebagian besar berada di kawasan yang memiliki karakteristik tanah vulkanik yang subur. Kondisi tersebut dinilai sangat mendukung pertumbuhan tanaman tembakau yang membutuhkan struktur tanah gembur serta iklim yang relatif sejuk.

Selain wilayah dengan lahan besar, sejumlah kecamatan lainnya memiliki luasan tembakau dalam skala menengah. Kecamatan Leuwigoong misalnya tercatat memiliki luas sekitar 79,50 hektare, sementara Cilawu sekitar 71,75 hektare.

Beberapa kecamatan lain seperti Kersamanah, Cibiuk, dan Cigedug juga tercatat memiliki areal tembakau meskipun dalam luasan yang lebih terbatas.

Sementara itu, sejumlah kecamatan memiliki luas lahan tembakau relatif kecil. Di antaranya Pangatikan dengan luas sekitar 13,18 hektare, Malangbong sekitar 12,26 hektare, serta Kadungora yang tercatat sekitar 9,65 hektare pada 2025.

Kecamatan Cikelet dan Mekarmukti juga tercatat memiliki areal tembakau yang sangat terbatas, masing-masing sekitar 4,30 hektare dan 1,55 hektare.

Sidik menambahkan bahwa perbedaan luas areal tembakau antar kecamatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi lahan, ketinggian wilayah, hingga preferensi petani terhadap jenis komoditas yang dibudidayakan.

“Tidak semua wilayah memiliki karakteristik lahan yang sama. Ada daerah yang lebih cocok untuk tembakau, sementara wilayah lain lebih fokus pada komoditas pertanian lain seperti padi, hortikultura, atau tanaman perkebunan lainnya,” katanya.

Dia juga menyebutkan, data luas areal tanaman perkebunan rakyat seperti tembakau menjadi salah satu indikator penting dalam melihat dinamika sektor pertanian daerah.

Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan komoditas pertanian.

Menurut Sidik, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian di Kabupaten Garut. Selain tembakau, daerah ini juga dikenal sebagai sentra berbagai komoditas perkebunan dan hortikultura yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di pedesaan.

Bisnis.com, CIREBON- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Garut, Jawa Barat sepanjang 2025 tercatat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, penurunan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan membaiknya kondisi pasar kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut menilai turunnya angka pengangguran lebih dipengaruhi oleh menyusutnya angkatan kerja, bukan karena bertambahnya kesempatan kerja baru.

Berdasarkan rilis resmi BPS, TPT Kabupaten Garut pada Desember 2025 tercatat sebesar 6,54%, turun 0,42% poin dibandingkan Desember 2024 yang berada di level 6,96%. Secara tren jangka menengah, angka pengangguran Garut relatif stagnan dan masih berada di kisaran 7% dalam empat tahun terakhir.

Kepala BPS Kabupaten Garut Nevi Hendri menjelaskan bahwa penurunan pengangguran tersebut terjadi bersamaan dengan berkurangnya jumlah angkatan kerja. “Pada Desember 2025, jumlah angkatan kerja Garut tercatat sekitar 1,4 juta orang, turun sekitar 40.000 orang dibandingkan Desember 2025,” ujarnya, Jumat (30/1/2026).

Penurunan angkatan kerja itu tercermin dari melemahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang turun cukup tajam. TPAK Garut pada Agustus 2025 tercatat 68,29%, turun 3,05% poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 71,34%.

“Turunnya TPAK menunjukkan tidak semua penduduk usia kerja masuk ke pasar kerja. Sebagian memilih menunda bekerja, kembali ke pendidikan, atau tidak aktif secara ekonomi,” kata Nevi.

Data BPS juga menunjukkan jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Garut pada Desember 2025 mencapai 1,31 juta orang, atau turun sekira 30 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penurunan pengangguran tidak didorong oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, struktur kualitas pekerjaan menunjukkan perbaikan terbatas. BPS mencatat jumlah penduduk bekerja di sektor formal mencapai 0,41 juta orang atau 31,37% dari total pekerja. Angka ini naik 3,50 persen poin dibandingkan Desember 2025 yang masih berada di level 27,87%.

Meski demikian, Nevi menegaskan peningkatan proporsi pekerja formal belum cukup untuk mengimbangi menyempitnya pasar kerja secara keseluruhan. “Secara kualitas ada pergeseran ke formal, tetapi secara kuantitas kesempatan kerja belum berkembang signifikan,” ujarnya.

Dari sisi lapangan usaha, ketenagakerjaan Garut masih sangat didominasi sektor pertanian. Sekitar 70,81 persen penduduk bekerja berada di sektor pertanian, diikuti sektor jasa sebesar 23,08%, dan sektor industri hanya 6,11%.

Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian dinilai membuat pasar kerja Garut rentan terhadap faktor musiman dan fluktuasi harga komoditas. Sementara itu, sektor industri yang diharapkan menjadi mesin penciptaan lapangan kerja justru menunjukkan kecenderungan melemah dalam beberapa tahun terakhir.

“Sektor jasa memang tumbuh, tetapi lajunya belum cukup cepat untuk menyerap tambahan tenaga kerja, terutama dari kelompok usia muda,” kata Nevi.

BPS menilai kondisi ini menjadi tantangan serius bagi transformasi ekonomi daerah. Tanpa perluasan basis industri dan jasa produktif, penurunan pengangguran berpotensi bersifat semu karena terjadi akibat keluarnya penduduk dari pasar kerja, bukan karena tersedianya pekerjaan yang memadai.

“Angka pengangguran yang turun perlu dibaca bersama indikator lain, seperti TPAK dan jumlah penduduk bekerja. Di situlah gambaran pasar kerja Garut yang sebenarnya,” pungkas Nevi.

Bisnis.com, BANDUNG— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Garut memperkuat komitmen untuk meningkatkan akses keuangan yang aman, terjangkau, dan berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih merata.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026.

Kepala OJK Provinsi Jawa Barat Darwisman mengatakan program kerja ini bertujuan untuk memberikan dampak tinggi pada perekonomian lokal.

"Penyusunan Program Kerja Tahun 2026 ini akan mendorong TPAKD bekerja lebih terarah, terstruktur, dan terukur, serta berdampak tinggi [high impact] terhadap perekonomian daerah,” ujar Darwisman dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Senin (8/12/2025).

Darwisman menambahkan, perekonomian Kabupaten Garut diyakini memiliki potensi besar yang masih bisa dioptimalkan, terutama dari tiga aspek utama.

Pertama, papar dia Kabupaten Garut memiliki bonus demografi yang didominasi oleh Generasi Z 28,40% dan Generasi Milenial 23,30% yang berada di usia produktif, serta Generasi Alpha 22,62% yang perlu dipersiapkan kualitas SDM-nya menjelang usia produktif.

Kedua, daerah yang terkenal dengan Domba dan Dodolnya ini kata dia memiliki sumber daya di sektor pertanian yang bernilai ekonomi tinggi.

Komoditas unggulan daerah tersebut di antaranya yakni Domba Garut, Sapi Perah, Jagung, Pisang, Cabai Merah, Kentang, Kapulaga dan Jahe. Komoditas ini menurutnya bisa diolah lebih lanjut menjadi produk industri, seperti kerajinan kulit, tenun sutra dan kripik pisang.

Ketiga, lanjut dia, Garut memiliki keunggulan geografis karena memiliki dataran rendah dan tinggi. Dengan luas wilayah mencapai 3.101 kilometer persegi, masih memungkinkan perluasan areal untuk pengembangan komoditas unggulan daerah.

Terkait hal itu, Darwisman menekankan pentingnya penetapan fokus yang jelas dalam program TPAKD.

“Pemerintah kabupaten dapat menentukan komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi dan sesuai dengan kekhasan masing-masing wilayah, dan penetapan targetnya untuk menjadi program kerja TPAKD tahun depan. Tentu saja program kerja TPAKD ini selaras dengan rencana pembangunan nasional dan daerah termasuk RPJMN dan RPJMD, sehingga setiap program TPAKD berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran strategis pemerintah,” tegasnya.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin memastikan pihaknya juga telah menginventarisasi seluruh potensi daerah. Namun, ia mengakui tantangan utama yang dihadapi masyarakat adalah permodalan.

“Saat saya temui di lapangan, masyarakat mengaku ada keterbatasan permodalan untuk mengimplementasikan program pengembangan ekonomi daerahnya,” ungkap Bupati.

Ia mencontohkan, pengembangan pisang varietas Cavendish didorong tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga diolah menjadi produk olahan agar dapat meningkatkan nilai produk dan membuka lapangan kerja baru.

Untuk mengatasi keterbatasan modal, Bupati mendorong masyarakat mengakses permodalan dari pinjaman perbankan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Di sisi lain, Bupati berharap OJK dapat mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan penyaluran KUR bagi masyarakat Garut.

Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut mendorong Bank BJB agar memperluas dan mempermudah akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha di sektor pertanian dan pelaku UMKM.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan, penguatan akses keuangan menjadi langkah penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di wilayah yang masih didominasi oleh kegiatan pertanian.

Menurutnya, sistem pembiayaan yang inklusif dapat membantu petani dan pelaku usaha kecil untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan produktivitas.

“Peningkatan mobilitas dan penggunaan teknologi membutuhkan dukungan biaya. Karena itu, kehadiran lembaga keuangan seperti Bank BJB di Samarang diharapkan bisa menjadi mitra yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses permodalan,” ujar Syakur, Rabu (22/10/2025).

Ia menilai Kecamatan Samarang memiliki potensi besar di sektor pertanian dan hortikultura, yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian Garut.

Pemerintah daerah, kata dia, ingin sektor tersebut tidak hanya berhenti pada kegiatan produksi, tetapi juga berkembang melalui proses hilirisasi.

“Kita ingin Garut tidak hanya dikenal sebagai penghasil cabe atau sayuran, tetapi juga bisa mengolahnya menjadi produk dengan nilai tambah. Dengan begitu, harga komoditas lebih stabil dan petani mendapatkan keuntungan lebih baik,” jelasnya.

Imron menambahkan, saat ini pertumbuhan ekonomi Garut menunjukkan tren positif dengan capaian di atas enam persen pada triwulan kedua tahun ini, melampaui rata-rata nasional.

Namun, keberlanjutan pertumbuhan tersebut bergantung pada sejauh mana akses pembiayaan dan inovasi ekonomi mampu menyentuh masyarakat di tingkat bawah.

Sementara itu, Direktur Konsumer dan Ritel sekaligus Pembina Kantor Wilayah 3 Bank BJB, Nunung Suhartini, menyebutkan pengembangan KCP Samarang merupakan bagian dari strategi Bank BJB untuk memperkuat jaringan layanan di daerah produktif.

Ia mengatakan desain gedung baru dibuat lebih fungsional agar mendukung kenyamanan nasabah dan efisiensi kerja pegawai.

“Langkah ini merupakan wujud komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Nunung.

Menurutnya, Bank BJB sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan. Saat ini, Bank BJB mencatatkan aset senilai Rp216 triliun dan memiliki 23 jaringan kantor serta 43 terminal elektronik di wilayah Garut.

Nunung mengatakan, saat ini pihaknya menyiapkan strategi khusus untuk memperkuat penetrasi layanan di kawasan Samarang yang dikenal memiliki potensi ekonomi dan wisata cukup tinggi.

Ia menyebutkan, KCP Samarang kini dilengkapi sistem antrian digital dan ruang pelayanan prima agar interaksi nasabah lebih efisien.

“Kami ingin memastikan pelayanan lebih cepat dan nyaman. Selain itu, kami juga menyiapkan tim khusus yang fokus membantu pelaku UMKM dengan pendekatan jemput bola. Kalau akses pembiayaan semakin terbuka, maka kegiatan ekonomi di tingkat lokal juga akan lebih bergerak. Ini yang kita dorong bersama,” tutupnya.