Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan pembangunan lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih hanya dilakukan di atas lahan berstatus bebas sengketa (clear and clean). Hal ini menyusul munculnya konflik tanah ulayat di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sekretaris Kemenkop Ahmad Zabadi mengatakan konflik yang terjadi tidak berkaitan dengan program KopDes/Kel Merah Putih. Dia menjelaskan, konflik tersebut merupakan persoalan lama antarwarga antara Desa Waiburak dan Desa Narasaosina di Kecamatan Adonara, Flores Timur, yang dipicu sengketa tanah ulayat yang sudah terjadi turun-temurun.

Dia juga memastikan hingga saat ini belum ada pembangunan fisik, gerai, maupun pergudangan KopDes Merah Putih di lokasi yang terdampak konflik tersebut.

“Jadi sekali lagi belum ada proses pembangunan dari fisik, gerai, dan pergudangan di Koperasi Desa Merah Putih di lokasi tersebut,” kata Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Kemenkop menegaskan, seluruh pembangunan KopDes Merah Putih yang ditargetkan mencapai lebih dari 80.000 KopDes/Kel Merah Putih hanya akan menggunakan lahan yang bebas sengketa.

Terlebih, Ahmad menjelaskan ketentuan tersebut telah ditegaskan sejak awal melalui Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah Dan/Bangunan Untuk Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Untuk itu, dia menegaskan pemerintah tidak akan menggunakan lahan bermasalah dalam program strategis tersebut. Dengan demikian, lahan yang masih bermasalah tidak dapat digunakan.

Adapun hingga saat ini, pembangunan fisik KopDes Merah Putih baru berjalan di sekitar 30.000–32.000 lokasi dari total lebih dari 83.000 koperasi yang telah dibentuk di seluruh Indonesia. Hal ini salah satunya disebabkan oleh proses verifikasi status lahan.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan sejumlah upaya telah dan akan terus dilakukan untuk menangani konflik lahan tersebut, antara lain melalui mediasi antara pihak yang bersengketa guna meredam situasi dan mendorong penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sesuai nilai yang dianut masyarakat.

Selain itu, pendekatan juga dilakukan melalui tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pemerintah setempat, disertai pengamanan oleh aparat kepolisian yang dibantu TNI untuk mencegah konflik susulan.

Kendati demikian, Kemenkop memastikan pembangunan KopDes Merah Putih tetap akan dilakukan di kedua desa tersebut, namun hanya setelah tersedia lahan yang berstatus bebas sengketa.

“Apakah di kedua desa akan dibangun [KopDes Merah Putih], mestinya iya. Cuman tentu nanti akan dibangunnya pasti di atas lahan yang sudah statusnya clearand clean. Nah karena belum terdapat lahan yang clear and clean, maka hingga saat ini di kedua desa ini belum dibangun fisik, gerai, dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih di desa setempat,” tandasnya.

pembangunan gerai ini dilaksanakan dalam kurun waktu dua minggu sejak mendapat pencairan anggaran dari Danantara Indonesia

Jakarta (ANTARA) - PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) mencatat sebanyak 15.788 titik telah dibangun Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) atau sekitar 16,44 persen dari total 80.000 gerai yang ditargetkan.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Saosa Mota mengatakan pembangunan gerai ini dilaksanakan dalam kurun waktu dua minggu sejak mendapat pencairan anggaran dari Danantara Indonesia.

"Kita bisa hitung, kurang lebih kami baru mulai persisnya dengan anggaran yang dari Danantara itu sekitar tanggal 3 (November). Jadi sampai hari ini, 15 hari dan yang sudah terbangun 15.788 titik," ujar Joao di Jakarta, Selasa.

Joao menyampaikan awalnya Agrinas memiliki target dapat membangun sekitar 2.930 titik gerai per hari. Namun, sampai hari ini baru mampu membangun 1.200 gerai per hari.

Agrinas menggandeng unsur terdepan dari TNI atau Babinsa sebagai penggerak untuk berinteraksi langsung bersama para pekerja di desa.

Menurut dia, pembangunan gerai tersebut telah membuka peluang kerja bagi masyarakat di sekitar gerai Kopdes.

Keterlibatan TNI juga berfungsi untuk mendistribusikan logistik, mengingat terdapat beberapa daerah memerlukan dukungan helikopter untuk membawa bahan bangunan.

Selain itu, progres percepatan pembangunan juga didukung oleh pengawasan berbasis teknologi.

Agrinas mengoperasikan command center yang memantau seluruh titik pembangunan secara real time melalui unggahan foto pagi dan sore dari lapangan.

Sistem ini terhubung dengan jaringan perguruan tinggi untuk melibatkan mahasiswa teknik semester akhir dalam proses monitoring.

"Kami terus berprogres dan terus mengejar bagaimana supaya tiap hari bisa kita mulai, seperti yang kami rencanakan yaitu sekitar 2.930 titik per hari," kata Joao.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) Joao Angelo De Saosa Mota menyebut pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) dilakukan dengan standar bangunan seragam dengan anggaran Rp1,65 miliar per unit.

Joao menjelaskan penyeragaman desain ini menjadi kunci dalam menjaga efisiensi anggaran dan mempercepat proses pembangunan 80.000 koperasi desa yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Satu gedung KMP (Koperasi Merah Putih) ini kita menganggarkan Rp1.658.000.000, kurang lebih sekitar Rp2.938.000 per meter persegi untuk seluruh Indonesia. Desain ini kami lakukan dan harga yang kami desainkan ini, menurut kami itu harga yang sangat rasional karena melihat bahwa kemarin sempat ada yang melakukan untuk melakukan indeks," ujar Joao dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Ia memaparkan standar desain yang sama untuk seluruh wilayah dapat menekan disparitas biaya antardaerah.

Menurutnya, penyesuaian desain baru akan dilakukan pada tahap selanjutnya untuk lokasi yang memiliki kondisi tanah atau geografis khusus.

"Untuk tanah-tanah yang memang sudah siap nanti ketika Januari, Februari, kita akan menyesuaikan dengan kondisi desa masing-masing. Tapi kalau yang sekarang standarnya, memang kita percepatannya dengan standar yang sama dulu, dikejar dulu, nanti yang berikutnya baru kita sesuaikan," terangnya.

Gedung Koperasi Merah Putih berukuran 20 x 30 meter ini memiliki sejumlah fasilitas terpadu, mulai dari gerai toko, klinik desa, gudang pupuk, gudang kebutuhan pokok, hingga ruang penyimpanan gas subsidi. Setiap koperasi juga dilengkapi satu truk, satu mobil pickup 4x4, dan dua motor roda tiga sebagai fasilitas operasional.

Joao menambahkan, pendekatan standar ini juga mendukung target percepatan pembangunan yang ditetapkan secara harian. Meskipun target awal sebesar 2.930 titik per hari belum tercapai, Agrinas mencatat progres signifikan.

Dalam dua pekan terakhir, sebanyak 15.788 titik telah mulai dibangun, atau 16,44 persen dari total lokasi.

Lebih lanjut, Joao mengatakan Agrinas mengoperasikan command center untuk memantau penggunaan anggaran dan progres pembangunan di setiap titik secara real time melalui unggahan foto pagi dan sore dari lapangan.

Sistem ini juga terhubung dengan jaringan perguruan tinggi yang melibatkan mahasiswa teknik semester akhir dalam proses monitoring.

Joao memastikan bahwa efisiensi biaya tidak mengurangi kualitas layanan yang akan dinikmati masyarakat desa.

"Jadi kami melakukan beberapa strategi sehingga kita bisa segera mencapai target-target yang sudah kita siapkan dan kami setiap hari selalu melakukan mitigasi dan mengambil alih setiap masalah yang terjadi di lapangan," imbuh Joao.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, mencatat terdapat 104 unit Koperasi Desa Merah Putih belum memulai pembangunan gerai yang menjadi konsen usaha yang dijalani.

Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan alasan 104 kopdes ini belum bisa memulai membangun gerai karena lahan yang belum tersedia. Persoalan ini, mintanya, harusnya bisa dikebut oleh pengurus kopdes yang telah dibentuk.

“Pengurus kopdes sudah terbentuk, harus membangun koordinasi dengan lurah, camat, dan dinas terkait agar lahan pembangunan gerai sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” katanya, Senin (3/11/2025).

Dia menyampaikan dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa lahan yang harus disediakan adalah seluas 1.000 meter. Solusi untuk percepatan pembangunan gerai itu, ujar Maigus, kopdes diarahkan untuk memanfaatkan lahan milik Pemkot, hingga Pemprov dan bahkan milik TNI.

“Koordinasi harus jalan. Kalau lahan sudah ada, tinggal memulai pembangunan gerai. Langkah ini perlu dikebut, agar manfaat dari hadirnya koperasi desa benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya pengebutan penyediaan lahan untuk pembangunan gerai sebagai pusat usaha masing-masing koperasi desa ini merupakan bentuk komitmen bersama, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Presiden Prabowo untuk hadirnya Koperasi Desa Merah Putih di tengah-tengah masyarakat, bisa terealisasi dengan baik.

Tidak hanya ketersediaan lahan, hal yang tidak kalah penting adalah lokasi dari lahan tersebut.

"Karena usahanya nanti adalah swalayan modern. Gerai kopdesnya harus jadi tempat pemasaran dari produk-produk UMKM. Jadi tempatnya juga harus strategis," ucapnya.

Oleh karena, itu, keberadaan kopdes dalam pengembangan UMKM, harus sejalan dengan Program Unggul (Progul) Pemko Padang, yaitu UMKM Naik Kelas. Dia meminta kepada semua pihak untuk saling mendukung agar 105 kopdes yang ada di Padang bisa segera dimulai.

"Ini kerja teamwork semua dinas. Bagaimana koperasi ini sejalan dengan Progul UMKM Naik Kelas, sehingga perekonomian masyarakat menjadi semakin hidup dan terus bergerak ke arah lebih baik," sebutnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi menerangkan bahwa pihaknya akan menunjuk satu kopdes percontohan di setiap kecamatan. Dimana untuk usaha-usaha dasar adalah penyalur sembako subsidi, dan kopdes ini didorong jadi ritel modern di masing-masing kelurahan.

"Kopdes ini harus menjadi harapan masyarakat dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Koperasi jadi distributor tingkat kelurahan yang mengisi warung-warung di kelurahan," tutupnya.