Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan sebanyak 3.135 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih telah menerima importasi kendaraan pikap asal India untuk mendukung operasional logistik di tingkat desa/kelurahan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan hingga saat ini sebanyak 3.135 unit telah rampung secara fisik mulai dari gudang, gerai, serta berbagai kelengkapan bagi Koperasi Desa Merah Putih dan kini memasuki tahap operasional.

“Yang selesai dibangun 100% [ada] 3.135 [KopDes/Kel Merah Putih] yang sudah 100% yang sudah selesai dibangun,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dia menjelaskan, koperasi yang telah selesai dibangun sepenuhnya saat ini tengah memasuki fase persiapan operasional, termasuk pemanfaatan sarana pendukung seperti kendaraan angkut logistik.

“Sudah [3.135 KopDes/Kel Merah Putih menerima fasilitas impor mobil pikap], bisa langsung dicek,” ujarnya.

Adapun, sebaran 3.135 KopDes Merah Putih yang telah beroperasi tersebut tidak hanya berada di Pulau Jawa, melainkan juga mencakup wilayah luar Jawa.

Lebih lanjut, Kemenkop membidik sekitar 34.000 bangunan fisik KopDes/Kel Merah Putih yang tengah dibangun dapat rampung dalam 1–2 bulan ke depan. Tahap berikutnya, puluhan ribu KopDes tersebut akan mulai beroperasi.

Menurut Ferry, tahap operasional menjadi fase krusial dalam implementasi KopDes/Kel Merah Putih. Pasalnya, ungkap dia, fase ini akan sangat menentukan keberhasilan program agar dapat berjalan optimal sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menuturkan, fokus utama Kemenkop saat ini adalah mengonsolidasikan seluruh sumber daya untuk memastikan tahap operasional berjalan maksimal, baik untuk koperasi yang sudah selesai dibangun maupun yang masih dalam proses penyelesaian.

Di sisi lain, Ferry menyampaikan progres pembangunan KopDes/Kel Merah Putih mulai terlihat langsung oleh masyarakat di berbagai daerah.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, sejumlah unit telah rampung sepenuhnya, sementara lainnya masih dalam tahap penyelesaian dengan progres bervariasi.

“Jadi artinya sekarang masyarakat sudah bisa melihat fisik dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jadi ya Alhamdulillah mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penanda bagaimana kerja keras kita semua itu bisa terlihat oleh masyarakat,” ujarnya.

Seperti diketahui, PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit pikap dari India senilai Rp24,66 triliun untuk program KopDes/Kel Merah Putih. Importasi ini seiring adanya ruang dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025).

Inpres yang diterbitkan pada 22 Oktober 2025 itu menugaskan Agrinas untuk melaksanakan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes Merah Putih.

Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengklaim pengadaan pikap untuk Kopdes Merah Putih telah dilaksanakan melalui seleksi terbuka.

Dalam hal ini, Agrinas mengajak sederet produsen kendaraan niaga dalam negeri untuk ikut tender, sebelum akhirnya memutuskan untuk impor 105.000 unit pikap asal India.

Joao menjelaskan, sejumlah pabrikan yang telah diajak ikut tender pengadaan kendaraan untuk Kopdes Merah Putih itu meliputi merek Jepang hingga China. Namun demikian, dalam implementasinya, Agrinas Pangan tidak mencapai kesepakatan dengan sejumlah produsen kendaraan niaga lokal, terutama terkait aspek harga dan kapasitas pasokan.

Dia menuturkan, untuk di segmen pikap berpenggerak dua roda (4x2), Agrinas sudah mengundang sejumlah pabrikan, seperti Daihatsu dengan model Gran Max, maupun Suzuki dengan model Carry andalannya. Namun, harga yang ditawarkan menurutnya hampir setara dengan pikap 4x4 yang diimpor dari India.

Joao menambahkan, isu utama lainnya adalah Agrinas melakukan pembelian dalam jumlah besar sehingga skema yang ditawarkan dilakukan secara bulk atau gelondongan. Namun, menurutnya pabrikan pikap lokal itu tidak memberikan harga khusus sehingga Agrinas terpaksa memilih mendatangkan dari India.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pembangunan fisik 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Purbaya menjelaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) akan menjadi pelaksana pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih. Adapun, dana pembangunan akan dikucurkan oleh bank-bank BUMN alias Himbara sebagai pinjaman

Kendati demikian, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan Himbara tidak perlu khawatir Agrinas gagal bayar karena akan dijamin oleh APBN.

"Agrinas pinjem ke Himbara, nanti setiap tahun pemerintah cicil Rp40 triliun atau lebih untuk pembayaran pinjaman tadi, setiap tahun selama 6 tahun ke depan. Jadi pinjamannya secure [terjamin], perbankan enggak menghadapi risiko yang signifikan," kata Purbaya kepada wartawan, Minggu (16/11/2025).

Artinya, jika pemerintah menyicil Rp40 triliun ke Himbara selama enam tahun maka total dana APBN yang akan dipakai untuk pembangunan 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih mencapai Rp240 triliun.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan pihaknya akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur selama baru pendanaan pembangunan Kopdes/Kel Merah Putih tersebut. "Itu gampang kok [penerbitan PMK-nya], cuma coret 1-2 baris, selesai," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan skema pendanaan pembangunan fisik Kopdes/Kel Merah Putih diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 (Inpres 17/2025) tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Mengacu beleid tersebut, pendanaan untuk pelaksanaan Inpres bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ya dari sumber itu, APBN, keuangan [untuk membangun gerai fisik KopDes/Kel Merah Putih]. APBN-nya dari negara, itu tanya Menteri Keuangan [Purbaya Yudhi Sadewa]. Tapi kan ini Himbara, [kemudian] Himbara ke PT Agrinas,” kata Ferry saat ditemui di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Ferry menyampaikan plafon maksimal Rp3 miliar per Kopdes/Kel Merah Putih itu akan masuk sebagai modal investasi berupa pembangunan gudang gerai dan sarana pendukung lainnya. Sisanya, lanjut dia, akan digunakan untuk modal kerja.

Dia juga memastikan setiap Kopdes/Kel Merah Putih akan mendapatkan kemudahan penilaian kredit dari Himbara. Hal ini lantaran Kopdes/Kel Merah Putih masuk ke dalam program unggulan pemerintah atau program strategis nasional.

Adapun, hingga saat ini, Ferry mengatakan, Agrinas Pangan tengah membangun 7.923 titik untuk gerai fisik Kopdes/Kel Merah Putih dengan pembayaran muka sekitar Rp600 miliar dari Himbara.

“Kali Rp3 miliar. Itu sebagian dipakai untuk investasi. Ya rata-rata sih gitu, kan plafonnya Rp3 miliar. Tidak semua [dipakai], sebagian ada yang itu [untuk investasi], sebagian ada [untuk modal kerja],” jelasnya.

Ke depan, Ferry membidik inventarisasi tanah untuk membangun Kopdes/Kel Merah Putih yang akan masuk mencapai 40.000 titik pada November 2025. Sebab, hingga saat ini, baru ada sekitar 11.000 titik yang sudah terdata.

“Kemudian yang akan dibangun itu bisa 20.000, itu November. Desember kemudian kami akan bangun 40.000–50.000 [titik gerai],” imbuhnya.

Lebih lanjut, Ferry menambahkan Agrinas akan membangun 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih sehingga dapat beroperasi pada Maret 2025. ”Kami perkirakan insyaallah bulan Maret itu bisa selesai bangunan fisik gudang-gudang, gerai, dan sarana pendukung selesai,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyesuaikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Aturan yang akan disesuaikan itu guna mendukung pembiayaan pembangunan fisik Kopdes.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa pihaknya akan menyesuaikan PMK yang sudah ada guna melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) No.17/2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, Kopdes Merah Putih.

Namun, Prima enggan memerinci lebih lanjut dalam bentuk apa regulasi yang akan diterbitkan oleh pihaknya ke depan. Untuk diketahui, sebelumnya Kemenkeu telah menerbitkan PMK No.49/2025 yang mengatur ihwal Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Jadi kami akan melakukan penyesuaian PMK. Ya nanti bentuknya bisa macam-macam," terang Prima kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Prima menyebut pemerintah melalui himpunan bank milik negara (himbara) menyediakan kredit untuk setiap kopdes dengan plafon masing-masing Rp3 miliar. Masyarakat yang ingin membangun kopdes bisa memanfaatkan dana yang sudah ada di himbara itu.

Pejabat eselon I Kemenkeu itu menyebut plafon kredit Rp3 miliar untuk setiap kopdes itu sudah termasuk pembiayaan bagi pembangunan fisik. Nantinya, sebagaimana amanat Inpres No.17/2025, BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara yang ditugaskan untuk menyiapkan bangunan gudang hingga gerai kopdes.

Akan tetapi, Prima belum memerinci lagi berapa besaran pendanaan yang disiapkan melalui plafon kredit untuk diteruskan ke Agrinas guna pembangunan Kopdes.

"Itu masih early process [proses awal], yang jelas kami menyiapkan duitnya. PMK lagi dikerjakan teman-teman, mudah-mudahan enggak terlalu lama [selesai]," tuturnya.

Adapun pemerintah telah menyiapkan dana Rp240 triliun dalam bentuk kredit via himbara untuk pembiayaan kopdes. Sebagian adalah dana pemerintah yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI), kemudian ditempatkan di himbara.

Dana itu sudah bisa diakses setelah Kemenkeu resmi menandatangani penjaminan pinjaman perbankan dimaksud dengan APBN, melalui Dana Desa.

"Kalau semuanya disiapkan Rp240 triliun untuk berapa tahun, tetapi tergantung seberapa siapnya koperasi. Jadi uangnya cukup," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut pihaknya juga akan menerbitkan aturan mengikuti PMK sebagai aturan turunan apabila dibutuhkan.

"Kita tunggu dulu detailnya bagaimana, nah dari Peraturan Menteri Keuangan nanti, kalau itu ada menyangkut dengan Kemendes ya tentu kami akan follow-up melalui Peraturan Menteri Desa," terang Yandri usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, jakarta, Senin (27/10/2025).