Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono saat melakukan koordinasi dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman pada Jumat (26/6/2026) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan.

Ferry mengatakan bahwa dirinya bersama Agrinas Pangan Nusantara berkoordinasi dengan KSP dan mendapatkan masukan terkait penyempurnaan serta perbaikan program KopDes Merah Putih.

Program tersebut saat ini sedang memasuki tahap pembangunan fisik serta memenuhi alat kelengkapannya.

"Salah satu rekomendasi hasil pertemuan tadi adalah perlu untuk dikeluarkannya Perpres, Peraturan Presiden yang untuk operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih," ujar Ferry pada Jumat (26/6/2026).

Rekomendasi lainnya adalah akan adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan pengecekan langsung, terutama pada 1.061 KopDes Merah Putih yang sudah diresmikan.

"Jadi, mudah-mudahan itu nantu Pak Dudung tadi juga janji akan turun bersama untuk melihat kesiapan di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Ferry juga mengatakan bahwa pemerintah telah memangkas target operasional KopDes Merah Putih dari 80.000 menjadi 40.000 unit hingga akhir 2026.

Pemerintah kini menempatkan operasionalisasi koperasi sebagai fokus utama agar KopDes Merah Putih tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi juga mampu menjalankan usaha secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Ferry mengatakan pendekatan tersebut juga akan disertai penguatan aspek kualitatif, termasuk melalui kajian kelayakan (feasibility study) guna memastikan model bisnis koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Dudung mengatakan bahwa sebagai Kepala Staf Kepresidenan dirinya memiliki tugas memastikan bahwa program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto salah satunya adalah KopDes Merah Putih bisa berjalan sesuai dan berdampak kepada masyarakat.

"Banyak hal-hal kendala di lapangan sudah kami komunikasikan, kami koordinasikan, baik dengan Agrinas maupun dengan Kementerian Koperasi, tentunya kami akan mendukung penuh bagaimana hambatan-hambatan di lapangan, sehingga proses pembangunan, proses optimalisasi, dan bahkan bagaimana mekanisme di lapangan ini nantii bisa berjalan dengan baik," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi (Kemenenkop) Republik Indonesia menyebutkan sedikitnya 7.000 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) telah selesai dibangun 100 persen.

Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia Panel Barus mengatakan jumlah tersebut merupakan bagian dari 35 ribu koperasi yang sedang dibangun.

"Yang sudah jadi per hari ini hampir 7.000, itu yang sudah jadi 100 persen di seluruh Indonesia," ujar Panel Barus usai memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Kamis (30/4/2026).

Ia mengatakan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih tersebut terus digencarkan di seluruh Indonesia. Panel mengatakan sedikitnya 30.000 pembangunan fisik dari program tersebut bakal dirampungkan pada Agustus 2026 di seluruh Indonesia.

"Harapan Bapak Presiden bulan Agustus, 30.000 fisik-nya harus selesai di seluruh Indonesia. Harapannya ini bisa berjalan bisnis-nya agar dirasakan oleh masyarakat," kata dia.

Oleh karena itu, Ia mengatakan pemerintah pusat mendorong seluruh wilayah untuk mempercepat proses pembangunan fisik guna mengoptimalkan program tersebut termasuk di Sumatera Utara.

"Sumatera Utara ini kan desa /kelurahan-nya hampir 6.110. Pembangunan fisik-nya terus berjalan. Kami juga sudah melakukan kunjungan di berbagai wilayah pembangunan sedang berjalan," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan anggaran untuk mendukung program koperasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, dari sisi APBN, negara menanggung cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun.

“Yang saya bayar ke koperasi hanya cicilan sekitar Rp40 triliun per tahun. Yang lain saya belum tahu, nanti saya pastikan,” ujarnya usai Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan di tengah mulai munculnya berbagai rincian program koperasi, termasuk kebutuhan operasional di lapangan dan sumber pembiayaannya.

Isu soal gaji manajer koperasi juga ikut mencuat. Namun, Purbaya belum memastikan apakah komponen tersebut akan ditanggung negara atau tidak.

Ia menegaskan, skema di luar cicilan masih akan dibahas lebih lanjut.

Di sisi lain, pemerintah tetap berhati-hati dalam mengelola anggaran. Program koperasi diharapkan bisa mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di tingkat bawah.

Namun, kejelasan skema pendanaan dinilai penting agar pelaksanaannya tidak menambah beban keuangan negara.

Bisnis.com, GARUT - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Garut masih berada pada tahap awal karena baru terealisasikan dalam jumlah sedikit.

Dari target pembentukan 442 koperasi desa, hingga akhir Januari 2026 baru 90 unit yang masuk tahap pembangunan, atau sekitar 20% dari target keseluruhan.

Artinya, lebih dari 350 desa masih menunggu giliran untuk merealisasikan koperasi yang digadang sebagai tulang punggung ekonomi daerah tersebut.

Data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut mencatat, salah satu unit yang telah masuk tahap pembangunan adalah KDMP Desa Mekarjaya, Kecamatan Tarogong Kaler, yang secara keseluruhan tercatat sebagai pembangunan KDMP ke-96 di Kabupaten Garut.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Hendra Siswara Gumilang mengatakan bahwa capaian tersebut menempatkan Garut sebagai salah satu daerah dengan ambisi besar dalam pengembangan koperasi desa, namun sekaligus memperlihatkan tantangan percepatan implementasi di lapangan.

KDMP merupakan bagian dari program strategis nasional yang dirancang untuk mendorong transformasi ekonomi desa berbasis koperasi.

"Model yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan sebagai pusat ekonomi dan layanan terpadu yang mengintegrasikan distribusi kebutuhan pokok, pengelolaan hasil produksi warga, hingga layanan dasar masyarakat," ujar Hendra, Senin (2/2/2026).

Dalam desain kebijakannya, kata Hendra, KDMP diarahkan menjadi simpul perputaran ekonomi lokal. Koperasi desa ini direncanakan memiliki fungsi ganda, mulai dari gerai sembako, pergudangan hasil bumi, kantor operasional koperasi, dan layanan kesehatan dasar.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu memangkas rantai distribusi, memperkuat posisi tawar petani dan peternak, serta menahan kebocoran ekonomi desa ke luar wilayah.

Namun, data capaian menunjukkan implementasi program masih menghadapi persoalan struktural. Dengan capaian pembangunan yang baru menyentuh 20%, percepatan menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah daerah.

"Kesenjangan antara target dan realisasi membuka ruang evaluasi, terutama terkait kesiapan desa, dukungan anggaran, serta kapasitas sumber daya manusia pengelola koperasi," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Garut menargetkan pembentukan KDMP di seluruh desa sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan.

Dengan jumlah desa yang besar dan karakteristik wilayah yang beragam, pengembangan KDMP dituntut untuk menyesuaikan dengan potensi lokal masing-masing desa.

Di wilayah dengan basis pertanian dan peternakan, koperasi desa diharapkan berperan dalam pengelolaan produksi, penyimpanan, hingga pemasaran hasil usaha warga.

Secara ekonomi, keberhasilan KDMP akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan operasional, bukan sekadar berdirinya bangunan fisik.

Tanpa manajemen yang profesional dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi berisiko menjadi aset mati yang tidak memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan desa.

"Dengan masih lebih dari 350 desa belum tersentuh pembangunan, tahun 2026 menjadi fase krusial bagi Kabupaten Garut untuk membuktikan keseriusan program KDMP. Kecepatan pembangunan, konsistensi pendampingan, serta integrasi dengan potensi ekonomi lokal akan menentukan apakah target 442 koperasi desa dapat tercapai, sekaligus apakah KDMP benar-benar mampu menjadi instrumen penggerak ekonomi desa, bukan sekadar proyek administratif berbasis angka," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota memaparkan sejumlah perkembangan terkait program pembangunan koperasi desa Merah Putih usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Ketika ditanya mengenai agenda pertemuannya dengan Presiden, Joao menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada masalah Kelautan dan Perikana serta pembangunan koperasi. Terkait peran Agrinas dalam program pembangunan koperasi, Joao menyampaikan pesan langsung yang dia terima dari Presiden.

“Beliau hanya menyampaikan kalau anda ragu-ragu, Anda ingat pertimbangan hanya satu anda berpihak pada rakyat, jangan takut jika Anda benar,” ujarnya.

Joao mengungkapkan bahwa pembangunan koperasi desa sudah berjalan masif hingga mencapai 16.770 titik atau 20,02% dari target yakni 83.762 desa.

“Kita sudah 16.770 titik yang sudah terbangun,” katanya.

Namun, dia meluruskan bahwa titik-titik tersebut belum selesai sepenuhnya.

“Baru 20 hari, lagi dibangun dulu,” jelasnya ketika ditanya apakah seluruh Koperasi Desa sudah rampung.

Menurutnya, seluruh koperasi yang dibangun merupakan wadah bagi masyarakat desa secara menyeluruh.

“Jadi koperasi itu semua masyarakat desa menjadi anggota koperasi, jadi bukan satu dua orang bikin koperasi kan nggak,” tegasnya.

Joao juga memastikan bahwa proyek besar ini tidak bersumber dari aset Agrinas, tetapi dari dana desa mengingat umur dari lembaga tersebut baru mencapai 9 bulan.

“Mana punya Agrinas aset umur aja baru 9 bulan. Ini dana desa,” ujarnya.

Meski begitu, dia menyebut Agrinas telah menerima komitmen modal besar hingga Rp210 triliun.

“Rp210 triliun dan sudah di tanda tangan dengan Agrinas kalau perlu tinggal pakai saja,” katanya.

Soal mekanisme pencairan, dia menambahkan bahwa keseluruhan dana memang akan disalurkan melalui Bank Himbara.

“Semuanya kan udah, itu kan namanya talangan, dananya sudah ada di bank-bank itu, ceknya sudah kepegang. Tinggal bangun bayar, bangun bayar,” ucapnya.

Mengingat, Joao menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan wajib melibatkan masyarakat desa.

“Jadi semua tukang di desa semua ini di desa dilibatkan untuk bangun, ada PT coret gak boleh, ada suplai dari badan usaha atau CV gak boleh, harus beli dari rakyat dari petani, beli langsung di toko material di desa itu,” ujarnya.

Di sisi lain, saat ditanya apakah target hingga akhir tahun bisa mencapai 50% atau mengejar 40.000 unit, dia menilai hal itu memungkinkan.

“Harusnya bisa. Maksudnya terbangun bukan jadi,” tandas Joao.

Jakarta (ANTARA) - Bank Negara Indonesia (BNI) menegaskan komitmen dalam mendukung program Koperasi Desa Merah Putih yang resmi diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

BNI meyakini program tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendorong kedaulatan ekonomi berbasis kerakyatan.

Selaku bagian dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BNI terlibat aktif melalui pengelolaan 22 dari 103 koperasi percontohan, termasuk Koperasi Desa Merah Putih Desa Bentangan, Klaten. BNI memberi dukungan dalam bentuk layanan keuangan digital serta penguatan kelembagaan koperasi.

Presiden Prabowo menyebut koperasi sebagai jalan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi rakyat melalui semangat gotong royong dan kekeluargaan.

"Koperasi mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Ini adalah jalan menuju kemerdekaan sejati, yakni kemampuan untuk menjamin kehidupan layak bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan pihaknya telah menyiapkan berbagai solusi keuangan untuk memperkuat koperasi desa, antara lain lewa platform BNIdirect, wondr by BNI, dan jaringan Agen46 yang menjangkau hingga pelosok negeri.

"BNI siap mendukung koperasi desa tumbuh sebagai pilar ekonomi lokal yang mandiri dan inklusif. Kami hadir tidak hanya dengan pembiayaan, tetapi juga dengan solusi digital dan penguatan kelembagaan," ujar Okki.

BNI meyakini inisiatif Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan visi pendiri BNI, R.M. Margono Djojohadikusumo, yang menekankan pentingnya membangun kekuatan ekonomi dari desa untuk mendukung pertumbuhan nasional yang merata.

"Dengan keterlibatan aktif BNI, program ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan dan kemandirian desa secara berkelanjutan," tutup Okki.

Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih turut dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, anggota DPR RI dan DPD RI, serta kepala daerah dari berbagai penjuru tanah air, baik secara langsung maupun daring. Turut hadir Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan bersama jajaran manajemen BNI.

Program Koperasi Desa Merah Putih diinisiasi untuk membentuk 80.000 unit koperasi di seluruh Indonesia yang bakal mengelola berbagai layanan strategis seperti outlet sembako, distribusi logistik, gudang, cold storage, apotek, klinik desa, hingga unit simpan pinjam.

Program ini meliputi pembentukan koperasi baru, revitalisasi koperasi lama, serta pengembangan koperasi yang telah berjalan.

Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2025