Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan bahwa jumlah tunggakan iuranBPJS Kesehatan mencapai Rp26,47 triliun.

Dia merincikan bahwa hingga Februari 2026 jumlah peserta non aktif mencapai 63,4 juta jiwa dari total peserta yang sebanyak 284,5 juta jiwa. Sementara itu, jumlah peserta non aktif pada 2025 ada 49,2 juta jiwa.

“Total piutangnya, kalau di perbankan kita ini bilangnya utang yang tidak tertagih, itu ada Rp26,47 triliun,” ucapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Budi menjelaskan, bila ditilik secara dalam dari sisi jumlah peserta, kategori yang menunggak paling banyak terletak di peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 16,9 juta jiwa atau sebesar Rp84 miliar.

“Dari sisi jumlah rupiah ternyata yang besar yang PBPU mandiri sebesar Rp22,29 triliun. Jadi, kalau yang sering melihat angka itu bisa melihat, pasti yang enggak bayar tuh banyak yang kelas-kelasnya tinggi ya,” jelasnya.

Menilik pemaparannya, jumlah tunggakan pada kategori Pekerja Penerima Upah penyelenggara Negara (PPU PN) mencapai Rp1.474 miliar. Kemudian, tunggakan di kategori PBPU Pemda menyentuh Rp1.025 miliar, kategori bantuan pemerintah untuk PBPU kelas 3 sebesar Rp804 miliar, kategori PPU BU sebesar Rp792 miliar.

Sementara itu, jumlah peserta yang menunggak di kategori BP PN (pensiunan) sebesar 0,3 juta jiwa, PBPU-BP (peserta mandiri) ada 13,9 juta jiwa dan 1,7 juta jiwa. Kemudian, PPU PN (ASN/TNI/Polri) sebesar 0,7 juta jiwa. PPU BU (Pekerja Formal) mencapai 7,8 juta jiwa, PBPU Pemda (PBI APBD) mencapai 7,9 juta jiwa, dan PBI ada 16,9 juta jiwa.

Lebih jauh, Budi menjelaskan peserta non aktif itu terbagi menjadi dua kategori. Pertama, tidak aktif karena menunggak iuran. Yang kedua adalah karena mereka mutasi atau keluar dari kategori awal.

“Jadi misalnya yang PBI, 16,9 juta jiwa itu tidak aktif kenapa? Karena dia dimutasi keluar dari PBI bisa ke kategori-kategori PBPU mandiri atau yang lain, sehingga dia tidak bayar iurannya. Itu perbedaannya antara yang tidak aktif menunggak. Kalau tidak aktif menunggak itu benar-benar misalnya PBPU mandiri 13,8 juta itu memang statusnya dia dari dulu di situ kemudian dia berhenti bayar. Kalau PBPU mandiri yang 1,7 nah artinya dia pindah keluar dari kategori itu, sehingga dia berhenti membayar,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah sedang mematangkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapus piutang iuran dan denda bagi peserta BPJS Kesehatan segmen pekerja mandiri alias Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR perihal polemik penonaktifan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terjadi belakangan.

"Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional," ujar Purbaya dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, Perpres penghapusan piutang iuran dan denda BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri dan BP Kelas 3 akan terbit dalam waktu dekat. Peserta yang tergolong penduduk miskin dan telah mendapatkan penghapusan piutang iuran dapat didaftarkan menjadi peserta PBI.

Adapun, peserta yang mendapatkan penghapusan piutang dan denda juga diberikan waktu untuk melakukan reaktivasi, sehingga bisa kembali aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan dan mendapatkan perlindungan dari program JKN.

Di tengah upaya pembersihan neraca piutang tersebut, bendahara negara menjelaskan alokasi anggaran kesehatan pada APBN 2026 tetap ekspansif. Tahun ini, sambungnya, pemerintah mematok anggaran kesehatan senilai Rp247,3 triliun atau naik 13,2% dibandingkan dengan pagu tahun sebelumnya.

Dari total belanja tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencakup 96,8 juta jiwa. Secara total, intervensi pemerintah melalui program makan bergizi gratis (MBG), subsidi, hingga bantuan sosial mencapai Rp897,6 triliun, di mana 59% menyasar masyarakat desil 1—5.

Kendati demikian, Purbaya menyoroti adanya anomali data pada PBI JKN. Berdasarkan catatan otoritas fiskal, sekitar 41% masyarakat PBI justru berada pada desil 6—10, yang secara profil ekonomi seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan.

Selain soal piutang, Purbaya memberikan catatan keras terkait manajemen pemutakhiran data PBI yang sempat memicu kegaduhan di masyarakat pada awal tahun ini. Dia mensinyalir adanya lonjakan drastis pada jumlah peserta yang dihapus atau diganti.

Purbaya mencontohkan, jumlah penghapusan dan penggantian PBI JK mencapai 11 juta orang, atau hampir 10% dari total peserta. Padahal, sebelumnya hanya sekitar 1 jutaan.

"Jadi, ini yang menimbulkan kejutan. Kenapa tiba-tiba ramai di Februari tahun ini menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi, sehingga ya kerasa lah itu," jelasnya.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu meminta agar ke depan, proses pembersihan data dilakukan secara moderat atau melalui mekanisme perataan dalam kurun 3—5 bulan guna menghindari guncangan sosial.

Dia pun mengusulkan masa transisi atau grace period selama 2—3 bulan sebelum penonaktifan peserta PBI JK benar-benar berlaku. Selama masa tersebut, lanjutnya, sosialisasi harus dilakukan secara masif agar peserta yang tidak lagi masuk daftar dapat mengambil langkah antisipasi.

"Jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ; uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," kata Purbaya. (Wibi Pangestu Pratama)