Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) merupakan program khusus yang ditujukan bagi mereka yang secara finansial berada dalam kategori fakir miskin atau tidak mampu.

Program ini memberikan jaminan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan, karena biaya iuran ditanggung langsung oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, sebelum dapat menikmati manfaat ini, ada beberapa syarat dan langkah yang perlu diikuti.

Syarat Daftar BPJS Kesehatan PBI

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI. Berikut adalah syarat-syarat tersebut:

Orang yang Sama Sekali Tidak Memiliki Sumber Mata Pencaharian
Mempunyai Sumber Mata Pencaharian Tetapi Tidak Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar
Orang yang Memiliki Sumber Mata Pencaharian Tetapi Tidak Mampu Membayar Iuran
Warga Negara Indonesia (WNI)
Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang Terdaftar
Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos

Cara Daftar BPJS Kesehatan PBI

• Bawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ke kantor desa atau kelurahan sesuai domisili.
• Perangkat desa atau kelurahan akan mengadakan musyawarah untuk membahas usulan pendaftaran PBI Jaminan Kesehatan.
• Jika usulan disetujui dalam musyawarah, akan diteruskan ke kepala desa atau lurah.
• Dinas Sosial akan menerima usulan dari tingkat desa atau kelurahan dan meneruskannya ke tingkat yang lebih tinggi.
• Bupati/wali kota akan memeriksa dan menyetujui usulan sebelum meneruskannya ke tingkat provinsi.
• Gubernur akan memberikan rekomendasi atau menolak usulan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.
• Data yang masuk akan diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan kebenaran informasi.
• Menteri Sosial akan menetapkan anggota DTKS dan mendaftarkannya sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI.
• Setelah ditetapkan sebagai peserta, BPJS Kesehatan akan memproses pendaftaran Anda.
• Informasi mengenai kepesertaan Anda akan diteruskan kepada peserta. Kini, Anda sudah resmi menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI.

Cara Daftar BPJS Kesehatan PBI Online Lewat Hp

Jangan khawatir jika tidak memiliki waktu untuk datang ke kantor desa atau kelurahan. BPJS Kesehatan juga menyediakan cara pendaftaran secara online. Berikut langkah-langkahnya:

• Unduh aplikasi “Cek Bansos” melalui toko aplikasi di ponsel.
• Buat akun baru dengan mengisi informasi yang diperlukan, termasuk Nomor KK, NIK, Alamat, Nomor HP, dan lainnya.
• Unggah foto KTP dan swafoto dengan KTP Anda sebagai dokumen pendukung.
• Setelah berhasil registrasi, pilih opsi “Daftar Usulan” dan masukkan data diri dengan benar.
• Tunggu hasil verifikasi dari pemerintah daerah setempat. Proses ini memastikan bahwa data yang diberikan valid.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyerukan peningkatan transparansi terkait kebijakan publik dan harga komoditas-komoditas strategis pada Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 yang diperingati setiap 20 April.

“YLKI menyoroti praktik kenaikan tarif layanan di sektor strategis seperti transportasi, energi, dan air minum yang sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, akibat minimnya transparansi dalam pengambilan berbagai kebijakan publik tersebut, masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling terdampak tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan atau masukan.

Padahal, lanjut dia, kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan dan perlindungan konsumen, bukan semata-mata kepentingan bisnis atau fiskal.

“Oleh karena itu, YLKI menuntut adanya transparansi dalam penetapan tarif dan kebijakan publik, termasuk keterbukaan komponen biaya serta pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan publik yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena menimbulkan dampak yang luas di masyarakat adalah terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan, dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026, baru 2,1 juta di antaranya yang diaktifkan kembali kepesertaannya per 15 April lalu.

Niti menyatakan layanan kesehatan dan perlindungan dari produk berisiko adalah hak dasar konsumen yang harus dijamin negara, sehingga percepatan reaktivasi peserta PBI yang dinonaktifkan menjadi langkah mendesak guna memastikan tak ada masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

Selain akses terhadap layanan kesehatan, pihaknya juga menyoroti terkait produk makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Ia pun meminta pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap produk yang membahayakan kesehatan, termasuk produk adiktif serta pangan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), melalui regulasi yang tegas, pembatasan iklan, serta pengawasan yang efektif.

“Tanpa intervensi negara yang kuat, konsumen akan terus terekspos risiko kesehatan yang sistemik,” ucapnya.

Tidak hanya perbaikan terhadap tata kelola PBI BPJS Kesehatan, YLKI juga memandang pentingnya penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Niti mengatakan, MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Ia juga menekankan agar implementasi program tersebut tidak menggerus alokasi wajib belanja negara di sektor pendidikan, sehingga diperlukan transparansi dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Di samping itu, identifikasi ulang penerima manfaat penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran.

Ia juga meminta pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dalam setiap tahapan implementasi program, dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) atas setiap risiko, termasuk potensi keracunan makanan.

“Tanpa jaminan keamanan dan akuntabilitas, program (MBG) ini justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok paling rentan,” ujar Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Cara cek penerima BPJS PBI penting diketahui masyarakat agar bisa memastikan apakah terdaftar sebagai peserta bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah.

Program BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Melalui skema ini, peserta tidak perlu membayar iuran bulanan karena seluruh biaya ditanggung negara.

Lalu, bagaimana cara cek penerima PBI BPJS secara online di 2026? Berikut penjelasannya, mulai dari pengertian hingga pengecekannya.

Apa itu BPJS PBI?

BPJS PBI atau PBI-JK adalah program bantuan iuran dari pemerintah untuk peserta bpjs jkn yang masuk kategori fakir miskin atau tidak mampu.

Peserta yang terdaftar tetap mendapatkan layanan kesehatan seperti peserta BPJS pada umumnya, tetapi iurannya dibayarkan penuh oleh pemerintah melalui anggaran negara.

Data penerima bantuan ini mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Kementerian Sosial sebagai basis penyaluran bantuan sosial.

Cara cek penerima BPJS PBI 2026

Ada beberapa cara cek penerima BPJS PBI yang bisa dilakukan secara online tanpa perlu datang ke kantor kelurahan. Salah satunya melalui layanan cek bansos kemensos.

1. Cara cek PBI-JK lewat situs cek bansos Kemensos

• Buka situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK KTP
• Isi kode captcha yang muncul
• Klik tombol “Cari Data”

Jika terdaftar, sistem akan menampilkan informasi berupa nama, kelompok desil, status bansos penerima PBI JK, dan periode pencairannya.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar hasil pencarian cek bansos 2026 di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos online di aplikasi Cek Bansos. Cara cek penerima PBI-JK. Cara cek penerima BPJS PBI.

2. Cara cek penerima BPJS PBI lewat aplikasi Cek Bansos

Cara cek penerima BPJS PBI juga bisa dilakukan melalui aplikasi resmi Cek Bansos Kemensos sebagai berikut:

• Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos”
• Masukkan NIK KTP
• Masukkan jumlah perhitungan yang muncul
• Klik “Cari Data”

Apabila terdaftar, akan muncul status “YA” pada kolom bantuan PBI-JK beserta periode pencairannya.

Syarat menjadi penerima BPJS PBI

Tidak semua peserta bpjs jkn otomatis masuk dalam kategori PBI. Berikut syarat utama agar terdaftar sebagai penerima:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Memiliki NIK yang valid
• Termasuk kategori fakir miskin atau tidak mampu
• Terdaftar dalam DTSEN Kemensos (Diprioritaskan desil 1-5)

Peserta yang memenuhi syarat berhak mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rujukan lanjutan sesuai ketentuan.

Apa yang harus dilakukan jika tidak terdaftar?

Jika setelah melakukan cara cek penerima PBI BPJS nama Anda tidak muncul, padahal merasa memenuhi kriteria, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan:

• Mengajukan pembaruan data ke dinas sosial setempat
• Melaporkan kondisi ekonomi terbaru untuk diverifikasi ulang
• Mengajukan reaktivasi kepesertaan jika sebelumnya pernah terdaftar

Selain itu, masyarakat juga bisa mengusulkan secara online melalui aplikasi Cek Bansos dengan memenuhi persyaratan dan mengikuti langkah yang ada.

Masyarakat diimbau untuk rutin melakukan pengecekan melalui layanan cek bansos kemensos agar status kepesertaan tetap aktif.

Panduan cara cek status kepesertaan BPJS PBI aktif atau tidak bisa diakses di sini: Cara Cek Status Kepesertaan BPJS PBI.

Dengan memahami cara cek penerima PBI BPJS, masyarakat bisa memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin tanpa terkendala iuran.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah update iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3 terbaru April 2026.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah dikabarkan sedang mengkaji delapan skenario kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Akan tetapi hingga bulan April 2026 ini, belum ada tanda-tanda perubahan signifikan pada skema iuran BPJS Kesehatan.

Mengutip laman resmi BPJS Kesehatan pada Sabtu (4/4/2026), besaran iuran masih mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, dengan nominal berbeda sesuai kelas dan segmen kepesertaan.

Pada laman tersebut juga dijelaskan bahwa pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Disebutkan pula tidak ada denda keterlambatan pembayaran iuran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016.

“Denda dikenakan apabila dalam waktu 45 hari sejak status kepersetaan diaktifkan kembali, peserta yang bersangkutan memperoleh pelayanan kesehatan rawat inap,” tulis laman itu.

Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru April 2026

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

• Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan
• Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan
• Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan
• Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp 42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan oleh pemerintah.

Iuran BPJS Kesehatan Pensiuan dan TNI, lanjut halaman 2...

Iuran BPJS Kesehatan yang Lain

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Itulah update iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2, 3 terbaru April 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Berikut adalah cara mudah reaktivasi atau mengaktifkan kembali BPJS Kesehatan 2026.

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan perkembangan terkini terkait proses verifikasi lapangan dan validasi terhadap 11 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah mencapai 98%.

Gus Ipul mengatakan per hari Rabu (1/4/2026), hasil verifikasi lapangan tahap pertama terhadap 106 ribu peserta PBI-JK penderita penyakit katastropik menunjukkan lebih dari 89 ribu penerima manfaat teridentifikasi dan dipastikan benar mengidap penyakit katastropik.

“Jadi 89 ribu itu sudah bisa diidentifikasi dengan baik, sudah bisa bertemu, sudah bisa diwawancarai. Yang kemudian bisa dipastikan memang benar penerima manfaat tersebut adalah masuk bagian dari yang menjadi sama dengan data yang kita miliki, yaitu memiliki penyakit katastropik,” katanya di Kantor Kemensos Jakarta, sebagaimana dikutip dari rilis resmi pada Sabtu (4/4/2026).

Sementara itu, lanjutnya, 3 ribu jiwa penerima manfaat teridentifikasi sudah meninggal dunia, lebih dari 9 ribu jiwa belum ditemukan, dan 2 ribu lainnya tidak dapat ditemui sampai akhir pendataan.

“9 ribu lebih belum ditemukan, artinya belum diketahui mungkin karena alamatnya pindah, atau juga belum mau ditemui atau seperti apa ini masih perlu waktu untuk menjawabnya,” tegasnya.

Gus Ipul menegaskan semua penerima manfaat yang diverifikasi itu otomatis direaktivasi kepesertaannya. Sementara itu, untuk penerima manfaat yang meninggal dunia otomatis akan dialihkan kepada penerima manfaat yang lain.

Lebih jauh, dia turut menambahkan dari 11 juta jiwa yang diverifikasi pada tahap kedua per April ini, 800 ribu penerima manfaat sudah berhasil direaktivasi, baik kembali ke PBI, dibiayai pemerintah daerah (Pemda), maupun menjadi peserta mandiri.

“Jadi ada 3, dari 800 ribu itu ada yang aktif kembali sebagai penerima manfaat PBI, kemudian yang kedua dibiayai oleh Pemda, dan yang ketiga adalah beralih ke segmen mandiri,” pungkasnya.

Berikut 3 Cara Cepat Reaktivasi BPJS PBI JKN

1. Daftar Kembali Sebagai peserta PBI

Jika masih termasuk dalam kategori peserta PBI yang dinonaktifkan pada Januari 2026, masyarakat miskin atau rentan miskin, dan sedang mengidap penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis, peserta dapat mengaktifkan kembali BPJS Kesehatannya dengan melapor ke Dinas Sosial.

2. Beralih ke Peserta PBPU (Peserta Mandiri)

Jika tergolong mampu, peserta bisa beralih menjadi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang biasa disebut Peserta Mandiri. Dengan begitu, BPJS Kesehatan bisa aktif lagi dan bisa memilih kelas rawat inap sesuai dengan kemampuan.

Cara daftar peserta mandiri BPJS Kesehatan:

• Chat ke WA Pandawa BPJS Kesehatan (08118165165)
• Pilih menu administrasi
• Klik tautan yang dikirimkan, lalu pilih fitur pengaktifan kembali status kepesertaan
• Lampirkan dokumen yang diminta seperti swa foto dengan KTP, Kartu Keluarga (KK), dan buku tabungan
• Jika proses pendaftaran selesai, kepesertaan BPJS Kesehatan akan segera aktif setelah iuran dibayarkan tanpa dikenakan masa tunggu 14 hari

3. Beralih ke Peserta PPU (Peserta Pekerja)

Jika peserta adalah pekerja atau anggota keluarga dari seorang pekerja (istri/suami/anak), bisa beralih kepesertaan menjadi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU). Iuran BPJS Kesehatan otomatis akan terdaftar dan dibayarkan oleh perusahaan tempat peserta atau anggota keluarga peserta bekerja, serta status BPJS Kesehatan dapat kembali aktif.

Cara daftar peserta PPU BPJS Kesehatan:

A. Jika peserta adalah seorang pekerja, cukup melaporkan diri ke HRD atau bagian kepegawaian di perusahaan untuk mendaftarkan peserta beserta keluarga sebagai peserta PPU yang ditanggung oleh perusahaan.

B. Jika peserta adalah anggota keluarga dari seorang pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta PPU, maka peserta dapat mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dengan cara:

• Chat ke WA Pandawa BPJS Kesehatan (08118165165)
• Pilih menu Administrasi
• Klik tautan yang dikirimkan, lalu pilih fitur Penambahan Anggota Keluarga
• Lampirkan dokumen yang diminta, seperti Kartu Keluarga
• Proses pendaftaran selesai, kepesertaan BPJS Kesehatan akan segera aktif setelah iuran dibayarkan oleh perusahaan

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yakin kenaikan iuran BPJS Kesehatan tak akan berpengaruh terhadap warga miskin.

Budi menegaskan apabila iuran dikerek, masyarakat miskin yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tak akan terpengaruh.

Pasalnya, iuran mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

"Kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah," ujar Budi di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (25/2).

Budi menjelaskan konsep BPJS Kesehatan adalah orang yang kaya mensubsidi yang miskin. Sama seperti pajak, di mana orang kaya membayar pajak lebih banyak, tetapi dapat akses jalan raya sama seperti orang miskin.

Ia menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh kepada masyarakat menengah ke atas. Saat ini iuran BPJS kelas III sebesar Rp42 ribu per bulan, di mana peserta hanya membayar Rp35 ribu, sedangkan sisanya ditanggung negara.

"Yang memang bayarnya kan Rp42 ribu sebulan. Menengah ke atas kaya wartawan, Rp42 ribu sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu," ujar Budi.

Menurutnya, saat ini BPJS Kesehatan menanggung defisit Rp20 triliun - Rp30 triliun. Pemerintah akan menambal defisit tersebut melalui APBN sebesar Rp20 triliun. Namun, Budi mengingatkan defisit masih akan terjadi setiap tahun.

"Nah, itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho mengatakan wacana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dapat meningkatkan peserta nonaktif.

"Jika iuran naik, banyak keluarga akan melakukan penyesuaian pengeluaran. Risiko yang muncul adalah meningkatnya tunggakan dan kepesertaan nonaktif. Pada akhirnya, mereka bisa kehilangan jaminan kesehatan saat justru paling dibutuhkan," ujarnya.

Kelompok miskin, katanya, relatif terlindungi oleh skema PBI JKN, sementara kelompok berpenghasilan tinggi cenderung mampu menyerap kenaikan biaya.

Namun kelas menengah, khususnya pekerja sektor informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat, berada dalam posisi rentan.

Karenanya, Agung menilai wacana itu harus dikaji secara komprehensif karena kebijakan tersebut berpotensi memperlemah daya jangkau sistem jaminan kesehatan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi perhatian banyak pihak setelah adanya penonaktifan 11 juta peserta PBI dan terpilihnya Direktur Utama berlatar belakang Jenderal TNI. Berikut updateiuran BPJS Kesehatan Februari 2026.

Penonaktifan sejumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tanpa pemberitahuan itu membuat banyak orang tidak bisa mengakses layanan kesehatan, mereka mengetahuinya saat ditolak berobat karena kepesertaan BPJS sudah nonaktif. Pencabutan itu juga dialami oleh 120.472 peserta PBI yang menderita penyakit katastropik, seperti penyakit gagal ginjal, jantung, kanker, dan strok.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Sosial 3/HUK/2026 Januari 2026 yang berlaku sejak 1 Februari 2026, Kementerian Sosial (Kemensos), berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), melakukan pemutakhiran data yang berakhir pada penonaktifan 11.085.286 peserta PBI.

Dari perkembangan itu, pemerintah memutuskan pada Senin (9/2/2026) bahwa 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan tersebut akan tetap bisa dilayani di berbagai layanan kesehatan selama tiga bulan ke depan dan pengobatan penyakitnya akan dibayarkan oleh pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga mengatakan akan mereaktivasi lebih dari 100.000 kepesertaan PBI bagi masyarakat dengan penyakit kronis katastropik.

Selain perubahan dalam segmen PBI, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga mengkaji penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Kemungkinan adanya perubahan iuran tersebut muncul setelah biaya layanan kesehatan dan tren defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan terus meningkat.

Ketua DJSN Nunung Nuryartono mengatakan iuran BPJS Kesehatan terakhir kali diubah pemerintah pada 2020 dengan terbitnya Peraturan presiden (Perpres) 64/2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Terbaru, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito, SpJP(K), MMRS sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta tujuh orang direksi lainnya untuk periode 2026—2031.

Prihati Pujowaskito menggantikan Ali Ghufron Mukti yang menjabat sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan pada periode 2021—2026.

Pemilihan Direksi BPJS Kesehatan melalui mekanisme seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Setelah itu, Pansel memberikan daftar nama kandidat ke meja presiden, untuk kemudian dipilih langsung oleh Prabowo.

Berikut tarif BPJS Kesehatan yang berlaku saat ini, Februari 2026:

1. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)

Bagi masyarakat yang bukan penerima upah, bukan pekerja, dan kerabat lain dari pekerja penerima upah.

• Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan
• Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan
• Kelas III: Rp35.000 per orang per bulan

Iuran Kelas III sebenarnya sebesar Rp42.000, tetapi pemerintah memberikan bantuan Rp7.000 semenjak 1 Januari 2021, sehingga peserta hanya membayar Rp35.000.

2. Pekerja Penerima Upah (PPU)

Bagi pegawai negeri sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pejabat negara, pegawai pemerintah nonpegawai negeri, pekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pekerja di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pekerja di sektor swasta.

Iuran BPJS Kesehatan pada kategori ini adalah sebesar 5% dari gaji atau upah per bulan, dengan 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% dibayar oleh peserta.

3. Keluarga Tambahan dari PPU

Bagi anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua dari PPU.

Iuran BPJS Kesehatan pada kategori ini adalah sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan dan dibayar oleh pekerja penerima upah.

4. Veteran

Bagi para veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan.

Iuran BPJS Kesehatan pada kategori ini adalah 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan. Iuran dalam kategori ini dibayar oleh pemerintah.

5. Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Bagi fakir miskin dan orang tidak mampu. Iuran BPJS Kesehatan bagi PBI dibayar oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD.

Meski saat ini pemerintah dan lembaga-lembaga negara terus melakukan analisis mengenai sistem jaminan kesehatan Indonesia dan perubahan yang mungkin terjadi di dalamnya, tetapi iuran BPJS kesehatan yang ditanggung oleh masyarakat masih sama seperti sebelumnya.

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah

Berikut beberapa opsi pembayaran iuran BPJS Kesehatan:

1. Melalui ATM dan Mobile Banking

Bank seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN menyediakan menu pembayaran BPJS.

• Masuk ke menu pembayaran
• Pilih BPJS Kesehatan
• Masukkan nomor virtual account
• Konfirmasi dan selesaikan transaksi.
  

2. Lewat Minimarket

Alfamart, Indomaret, dan mitranya menyediakan layanan bayar Iuran BPJS Kesehatan.

• Datang ke kasir
• Sebutkan ingin membayar BPJS Kesehatan
• Berikan nomor kartu BPJS atau VA.
  

3. Melalui E-Wallet

Dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja juga mendukung pembayaran.

• Pilih menu BPJS di aplikasi e-wallet.
• Masukkan nomor VA.
• Bayar sesuai jumlah tagihan.

(Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengumumkan hasil kesepakatan pemerintah terkait dengan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-14 Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025—2026, Puan memaparkan bahwa pemerintah harus memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara tepat sasaran dengan data yang akurat.

“DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan terkait permasalahan penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran atau PBI dan menghasilkan kesepakatan antara lain, satu, pemerintah agar memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBN secara tepat sasaran dengan data yang akurat,” ujar Puan pada Kamis (19/2/2026).

Selanjutnya, Puan mengatakan pemerintah juga harus melakukan pengecekan dan pemutakhiran data desil dengan data pembanding terbaru. Selain itu, dalam tiga bulan ke depan, pemerintah harus tetap memberikan seluruh layanan kesehatan.

“Dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap untuk dilayani dan iuran penerima bantuan dibayarkan oleh pemerintah,” terang Puan.

Sebagai informasi, pemerintah telah menonaktifkan 11 juta orang peserta PBI. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan bahwa terdapat 11.085.286 peserta PBI yang dinonaktifkan berdasarkan SK 3/HUK/2026 Januari 2026 TMT 1 Februari 2026.

Kemensos mengeluarkan 11 juta orang itu dari daftar masyarakat yang berhak menjadi peserta PBI, berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pembaruan data dalam DTSEN membuat banyak tidak lagi terdaftar sebagai peserta PBI, tetapi ada pula orang miskin yang semula tidak terdaftar dan kini menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan.

Terdapat 19 latar belakang dari penonaktifan PBI JK tersebut, seperti pindah segmen, meninggal dunia, individu tidak ditemukan, dan bantuan sosial atau bansos tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Namun, penonaktifan kepesertaan itu paling banyak dilakukan sebagai hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga, yaitu sebanyak 10.703.364 orang.

Penonaktifan PBI JK ini sempat menuai kontroversi karena para peserta yang dinonaktifkan tidak diberitahu terlebih dahulu. Selain itu, terdapat juga peserta-peserta yang tidak tahu cara melakukan reaktivasi kepesertaan program ini.

Salah satu kasus yang mencuat di publik adalah ketika pasien-pasien cuci darah tidak lagi bisa menjalankan cuci darah karena ternyata kepesertaan mereka telah dinonaktifkan. Padahal, ketidakhadiran pasien dalam pengobatan cuci darah selama beberapa waktu bisa berakibat fatal bagi para pasien tersebut. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, CIREBON — Sejumlah warga rentan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kehilangan akses layanan kesehatan setelah status kepesertaan PBIBPJS Kesehatan dinonaktifkan secara mendadak. Pencoretan ini terjadi menyusul pemutakhiran data sosial ekonomi nasional, yang menilai sebagian warga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan, meski kondisi ekonomi mereka belum stabil.

Salah satunya dialami AS (41), warga Kecamatan Klangenan. Pria yang sehari-hari bekerja serabutan ini mendapati status BPJS Kesehatan PBI miliknya nonaktif saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, awal Februari 2026. AS selama ini bergantung pada BPJS PBI untuk mengakses layanan kesehatan karena tidak memiliki penghasilan tetap.

“Waktu dicek di puskesmas, katanya BPJS saya sudah tidak aktif. Alasannya dianggap sudah mampu,” kata AS, Selasa (9/2/2026).

Menurut AS, pencoretan itu tidak pernah diberitahukan sebelumnya. Dia baru mengetahui statusnya berubah ketika membutuhkan layanan kesehatan. Padahal, kondisi ekonominya tidak mengalami perbaikan signifikan. Usaha kecil yang sempat dijalani beberapa tahun lalu sudah lama tutup, sementara sepeda motor yang tercatat sebagai aset masih dalam status kredit macet.

Kasus serupa tidak hanya dialami AS. Beberapa warga lain di wilayah timur dan barat Kabupaten Cirebon mengeluhkan hal yang sama. Mereka dicoret dari kepesertaan PBI karena dinilai “mampu” berdasarkan data administrasi, meski realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Mayoritas bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak menentu dan tanpa jaminan sosial lain.

Penonaktifan ini diduga berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diberlakukan pemerintah pusat. Dalam skema tersebut, kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor, riwayat usaha, atau status kependudukan tertentu menjadi indikator penilaian kesejahteraan.

Di tingkat akar rumput, indikator tersebut kerap tidak mencerminkan kondisi ekonomi aktual. Banyak warga yang tercatat pernah memiliki usaha atau aset, tetapi kini sudah kehilangan sumber penghasilan. Data yang bersifat statis dinilai belum mampu menangkap dinamika kemiskinan yang berubah cepat akibat faktor ekonomi dan sosial.

Kondisi ini berdampak langsung pada akses layanan kesehatan. Warga yang sebelumnya terlindungi PBI harus menunda berobat atau membayar secara mandiri. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, biaya layanan kesehatan menjadi beban tambahan yang sulit dipenuhi.

Di sisi lain, fasilitas kesehatan juga berada dalam posisi dilematis. Puskesmas dan rumah sakit harus mematuhi ketentuan administrasi BPJS, meski dihadapkan pada pasien yang secara kasat mata tergolong tidak mampu. Tanpa status kepesertaan aktif, layanan tidak dapat diklaim melalui BPJS.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan, pemerintah daerah mengakui adanya perubahan data penerima PBI dan menyebut proses pemutakhiran masih berlangsung. Warga yang merasa berhak kembali masuk PBI diarahkan untuk mengajukan usulan melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat agar dapat diverifikasi ulang.

Proses tersebut, lanjutnya, memerlukan waktu dan kelengkapan administrasi, sementara kebutuhan layanan kesehatan bersifat mendesak. Bagi pekerja rentan, jeda waktu antara pencoretan dan reaktivasi kepesertaan berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang serius.

"Tanpa mekanisme pemberitahuan langsung menjadi persoalan utama. Warga tidak memiliki kesempatan mempersiapkan diri atau mengajukan keberatan sebelum statusnya dinonaktifkan. Akibatnya, mereka baru menyadari kehilangan perlindungan negara saat berada dalam kondisi sakit," ujar Imron.

Hingga kini, warga yang terdampak berharap ada solusi cepat agar kepesertaan PBI dapat diaktifkan kembali tanpa proses berbelit. Mereka menilai akses kesehatan seharusnya tidak terputus hanya karena perbedaan antara data administrasi dan realitas hidup sehari-hari.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) membuka opsi reaktivasi otomatis bagi peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBIBPJS Kesehatan yang menderita penyakit kronis atau katastropik.

Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/2026 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, khusus dalam kondisi bencana, orang terlantar, kondisi yang mengancam keselamatan jiwa atau ada kebijakan pemerintah maka seseorang dapat menerima bantuan PBI meskipun berada di luar desil yang ditentukan.

“Maka itu selain reaktivasi reguler Permensos membuka opsi untuk mereaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI nonaktif yang menderita sakit kronis dan katastropik,” ungkapnya dalam rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Untuk mempercepat reaktivasi, Gus Ipul menyarankan agar desa atau kelurahan bisa menjadi tempat untuk peserta mereaktivasi. Pasalnya, selama ini reaktivasi hanya berada di Dinas Sosial (Dinsos). Kemudian, BPJS, Kemensos, dan Kemnakes harus berkolaborasi agar proses reaktviasi bisa cepat.

“Yang ketiga, reaktivasi otomatis kepada 106.000 penderita penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius, mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal yang dinonaktifkan agar layanan kesehatan tidak terganggu dan dapat melakukan reaktivasi menyusul,” jelasnya.

Kemudian yang terakhir, imbuhnya, Kementerian Sosial terus mendorong Pemda untuk aktif dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pengusulan, ataupun reaktivasi bantuan sosial (bansos).

“Perlu kami laporkan bahwa seluruh Penerima Bantuan Iuran yang kami tandatangani itu merupakan usulan dari Bupati dan Wali Kota. Kemudian kita verifikasi validasi ulang sesuai dengan alokasi yang ada,” ucap Gus Ipul.

Lebih jauh, dia memaparkan bahwa pada 2025 pihaknya telah menonaktifkan 13,5 juta PBI JKN. Dari jumlah itu, 87.591 melakukan deaktivasi. Kemudian, 13 juta lain berpindah ke segmen mandiri atau ada yang langsung diambil alih oleh pemerintah daerah (Pemda) yang sudah termasuk universal health coverage (UHC).

“Jadi, saya ulang lagi 13 juta lebih yang kita nonaktifkan, 87.000 lebih diantaranya melakukan reaktivasi dan sebagian lagi berpindah menjadi peserta mandiri dan sebagian lagi dibiayai oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Sebagai informasi, dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/2026 dirincikan bahwa dalam hal kondisi situasi kebencanaan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak tertangani, kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan, dan/atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan/atau arahan Presiden/Wakil Presiden.

“Dapat menjadi dasar sebagai PBI Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis pasal tersebut sebagaimana dikutip pada Senin (9/2/2026).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kericuhan penonaktifan jutaan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sebagai masalah serius yang merugikan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun citra.

Ia menyinggung kasus peserta dengan penyakit berat, seperti gagal ginjal, yang mendadak tidak bisa menjalani cuci darah karena status kepesertaannya berubah menjadi tidak eligible.

"Karena tiba-tiba ketika ada yang mau cuci darah tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak, kan itu kayanya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama," ujar Purbaya dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI di Jakarta, Senin (9/2).

"Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini," ujarnya menambahkan.

Purbaya menilai kericuhan terjadi lantaran banyak peserta yang tidak mengetahui telah terdepak sebagai peserta JKN.

"Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10 persen, kalau 1 persen enggak ribut orang-orang" ujar Purbaya.

Menurutnya, penonaktifan peserta PBI secara massal seharusnya dilakukan bertahap, misalnya melalui mekanisme transisi selama tiga hingga lima bulan, agar masyarakat tidak terkejut.

"Ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di-smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu," tegas Purbaya.

Untuk jangka pendek, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pembiayaan darurat agar peserta PBI yang terdampak tetap mendapatkan layanan kesehatan selama masa perbaikan data.

Meski demikian, Purbaya menekankan solusi jangka panjang membutuhkan koordinasi yang lebih solid antara BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan agar kericuhan serupa tidak terulang.

Ia juga menegaskan bahwa instansi terkait harus duduk bersama, bukan saling menyalahkan di ruang publik, untuk mencegah kerugian pemerintah akibat buruknya manajemen data.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengakui salah sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) BPJS Kesehatan masih terjadi.

Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 54 juta penduduk miskin belum tercatat sebagai penerima bantuan, sementara 15 juta warga yang tergolong mampu justru menerima iuran BPJS Kesehatan.

"Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima," ujar Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Ia merinci, jumlah penduduk miskin yang belum mendapatkan PBI-JK dari kelompok desil 1 hingga 5 mencapai lebih dari 54 juta jiwa.

Sementara itu, kelompok desil 6 hingga 10 serta non-desil yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan justru masih tercatat sebagai penerima, dengan jumlah mencapai lebih dari 15 juta orang.

Gus Ipul menjelaskan data tersebut merupakan hasil pemutakhiran pada 2025.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menggunakan pendekatan pembagian desil sebagai dasar perbaikan penyaluran bantuan sosial, termasuk PBI-JK.

Namun, ia mengakui proses verifikasi dan validasi data belum optimal. Sepanjang 2025, pemerintah baru mampu melakukan pencocokan data terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga, dari total kebutuhan lebih dari 35 juta kepala keluarga.

"Kita masih perlu melakukan cross-check yang jauh lebih luas. Karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," ujarnya.

Meski demikian, Gus Ipul menilai upaya tersebut masih belum cukup dan diperlukan langkah yang lebih nyata agar akurasi data penerima bantuan terus membaik dari tahun ke tahun.

"Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat," sambung Gus Ipul.

Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan pengalihan penerima PBI-JK secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Langkah tersebut diklaim mampu menekan kesalahan sasaran, baik inclusion error maupun exclusion error, secara signifikan.

"Sebenarnya, kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK," pungkasnya.