BPJS Kesehatan mengungkapkan saat ini mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan imbas pengeluaran klaim kesehatan yang jauh lebih besar dibandingkan penerimaan iuran peserta.

"Pembayaran (klaim kesehatan) Rp500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp16 triliun, kurang lebih Rp16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (9/6).

Ia menjelaskan BPJS Kesehatan saat ini melayani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari. Tingginya penggunaan layanan tersebut membuat rasio klaim BPJS Kesehatan mencapai 108,72 persen atau melampaui total penerimaan iuran.

"BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi Covid sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen," katanya.

Prihati menyebutkan BPJS Kesehatan berpotensi mengalami gagal bayar klaim mulai Juli 2027 apabila tidak ada intervensi tambahan dari pemerintah untuk memperkuat kondisi keuangannya.

"Kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu sekalian," ujarnya kepada anggota DPR.

Lantas, apa akar masalah yang terjadi dalam BPJS Kesehatan sehingga menjadi kasus berulang?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan defisit yang menerpa BPJS karena tingginya rasio klaim dibandingkan penerimaan iuran yang diterima. Rasio klaim tembus di atas 100 persen sejak 2023. Selain itu, biaya untuk membayarkan penyakit katastropik peserta juga besar, yakni mencapai 24 persen.

"Rasio klaim kan selalu di atas 100 persen sejak 2023. 2023 (rasio klaim) 106 persen. 2024 sama 2025 sebesar 111 persen, sekarang di April (2026) saja sudah 108 persen," ujar Timboel kepada CNNIndonesia.com, Kamis (11/6).

Artinya, pendapatan iuran tak mampu mengatasi pembiayaan. Timboel menyampaikan aset bersih BPJS Kesehatan terus tergerus yang menyebabkan pada Mei 2026 pembiayaan klaim berada di bawah 1,5 bulan penjaminan.

"Di bulan Mei (2026) ini sudah di bawah 1,5 bulan penjaminan, jadi nggak sehat. Kalau sehat, ada dana yang bisa menjamin 1,5 bulan ke atas pembiayaan klaim," tambahnya.

Penyebab tekor lainnya, kata Timboel, iuran belum dinaikkan selama enam tahun terakhir. Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 mengatur iuran BPJS Kesehatan dapat ditinjau paling lama dua tahun.

"Sudah 2020 sampai 2026 ini nggak naik-naik, padahal regulasi mengatakan iuran itu ditinjau paling lama 2 tahun. Sekarang udah 6 tahun," tuturnya.

Timboel menyinggung saat eks Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahas APBN 2026, telah dialokasikan cadangan Rp20 triliun untuk mendanai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Sementara, di era Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, cadangan tersebut baru turun ketika BPJS Kesehatan terjadi defisit total.

"Kan nggak lucu, masa ditungguin dulu defisit baru diturunkan? Kalau defisit itu 1 bulan aja BPJS gagal bayar ke rumah sakit, artinya nunggak 1 bulan, dia kena denda 1 persen. Rp100 miliar dia punya tanggung jawab biaya klaim, eh nunggak 1 bulan dia tambah 1 miliar. Jadi artinya beban itu nggak bisa diatasi dengan iuran yang saat ini, malah menggerus aset bersih," sambungnya.

Ia menyarankan pemerintah meninjau iuran BPJS Kesehatan untuk 6 bulan tersisa pada 2026 mengacu kepada Perpres tersebut. Setidaknya iuran yang dinaikan adalah kelompok PBI yang iurannya ditanggung negara.

"Memang Perpres itu kenaikan iurannya dilakukan saja. Misalnya tinggal 6 bulan ke belakang kan. Misalnya PBI JKN dinaikkan," kata Timboel.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet memandang solusi terkait tekor BPJS tidak bisa hanya fokus pada kenaikan iuran atau suntikan dana pemerintah. Kenaikan iuran hanya dapat memperbaiki likuiditas dalam jangka pendek.

"Peningkatan iuran PBI yang dibayarkan pemerintah dapat memperkuat posisi keuangan BPJS karena kelompok ini jumlahnya sangat besar dan tidak menghadapi risiko tunggakan. Namun, langkah tersebut pada dasarnya hanya memindahkan beban dari neraca BPJS ke APBN," kata Yusuf.

Yusuf menilai defisit tidak serta merta hilang, justru bergeser menjadi tanggungan fiskal pemerintah. Hal yang sama pun juga berlaku jika dilakukan bailout atau suntikan dana. Kebijakan itu penting untuk menjaga keberlangsungan layanan, tetapi tidak menyelesaikan akar persoalan.

Menurutnya, prioritas utama pemerintah seharusnya adalah perbaikan efisiensi sistem. Pengawasan terhadap fraud perlu diperkuat karena potensi kerugiannya sangat besar dan langsung menggerus dana jaminan kesehatan.

"Selain itu, layanan kesehatan primer harus diperkuat agar penyakit kronis dapat dideteksi dan dikendalikan lebih awal," ujar Yusuf.

Dari sisi ekonomi kesehatan, Yusuf menilai biaya pencegahan dan pengelolaan dini jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan ketika penyakit sudah memasuki tahap komplikasi.

Kemudian, pemerintah juga perlu membenahi data kepesertaan agar subsidi benar-benar diterima kelompok yang berhak sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan secara lebih efektif.

"Kenaikan iuran dan suntikan dana mungkin diperlukan sebagai langkah jangka pendek untuk menjaga keberlanjutan layanan, tetapi solusi jangka panjang tetap terletak pada pengurangan fraud, penguatan layanan primer, dan perbaikan tata kelola kepesertaan. Tanpa pembenahan di tiga area tersebut, risiko defisit yang sama akan terus berulang di masa mendatang," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menyerukan peningkatan transparansi terkait kebijakan publik dan harga komoditas-komoditas strategis pada Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026 yang diperingati setiap 20 April.

“YLKI menyoroti praktik kenaikan tarif layanan di sektor strategis seperti transportasi, energi, dan air minum yang sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan, akibat minimnya transparansi dalam pengambilan berbagai kebijakan publik tersebut, masyarakat sebagai konsumen menjadi pihak yang paling terdampak tanpa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan keberatan atau masukan.

Padahal, lanjut dia, kebijakan publik harus berorientasi pada keadilan dan perlindungan konsumen, bukan semata-mata kepentingan bisnis atau fiskal.

“Oleh karena itu, YLKI menuntut adanya transparansi dalam penetapan tarif dan kebijakan publik, termasuk keterbukaan komponen biaya serta pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan,” ujarnya.

Salah satu kebijakan publik yang akhir-akhir ini menjadi sorotan karena menimbulkan dampak yang luas di masyarakat adalah terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menuturkan, dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan pada Februari 2026, baru 2,1 juta di antaranya yang diaktifkan kembali kepesertaannya per 15 April lalu.

Niti menyatakan layanan kesehatan dan perlindungan dari produk berisiko adalah hak dasar konsumen yang harus dijamin negara, sehingga percepatan reaktivasi peserta PBI yang dinonaktifkan menjadi langkah mendesak guna memastikan tak ada masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan.

Selain akses terhadap layanan kesehatan, pihaknya juga menyoroti terkait produk makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Ia pun meminta pemerintah untuk memperkuat kontrol terhadap produk yang membahayakan kesehatan, termasuk produk adiktif serta pangan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL), melalui regulasi yang tegas, pembatasan iklan, serta pengawasan yang efektif.

“Tanpa intervensi negara yang kuat, konsumen akan terus terekspos risiko kesehatan yang sistemik,” ucapnya.

Tidak hanya perbaikan terhadap tata kelola PBI BPJS Kesehatan, YLKI juga memandang pentingnya penguatan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Niti mengatakan, MBG merupakan kebijakan strategis yang harus dijalankan secara akuntabel dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Ia juga menekankan agar implementasi program tersebut tidak menggerus alokasi wajib belanja negara di sektor pendidikan, sehingga diperlukan transparansi dan skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Di samping itu, identifikasi ulang penerima manfaat penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran.

Ia juga meminta pemerintah untuk menjamin keamanan pangan dalam setiap tahapan implementasi program, dengan menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) atas setiap risiko, termasuk potensi keracunan makanan.

“Tanpa jaminan keamanan dan akuntabilitas, program (MBG) ini justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok paling rentan,” ujar Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menemukan anomali dalam penyaluran bantuan Iuran BPJS Kesehatan, setelah integrasi data menunjukkan sebagian subsidi justru mengalir ke kelompok masyarakat mampu.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, konsolidasi data melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penyaluran bantuan skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang tidak tepat sasaran selama ini.

Dari total populasi Indonesia sebanyak 289,06 juta jiwa, sekitar 140,32 juta orang berada dalam kelompok 50% terbawah atau desil 1 hingga desil 5. Namun, jumlah peserta yang iurannya dibayarkan pemerintah mencapai 159,1 juta orang.

“Lebih dari 50% penduduk sudah dibayarkan preminya oleh pemerintah. Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50% orang termiskin,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, hasil pemadanan data tersebut menunjukkan adanya penerima subsidi dari kelompok ekonomi atas, termasuk sebagian kecil dari desil 10 atau 10% terkaya.

Dalam skema PBI yang dikelola Kemenkes, terdapat sekitar 47.000 peserta yang tidak tepat sasaran dari total sekitar 96 juta penerima. Sementara itu, pada skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBU) yang dikelola pemerintah daerah, terdapat sekitar 35 juta peserta yang dinilai tidak sesuai kriteria.

Adapun, pada segmen PBU-PP kelas 3, jumlah peserta yang tidak tepat sasaran mencapai 11 juta orang. Oleh karena itu, pemerintah disebutnya mencanangkan adanya penataan ulang kategorisasi tersebut.

Budi mengungkapkan gambaran rencana untuk mengurangi alokasi kelompok masyarakat mampu, khususnya dari desil 10, dan mengalihkannya kepada kelompok yang lebih membutuhkan seperti desil 5 yang selama ini belum terjangkau skema PBI.

“Lebih baik kita kurangi yang desil 10, yang 10% terkaya, kita hapus, lalu dialihkan ke desil 5 yang masih banyak belum masuk,” kata Budi.

Dengan rencana ini, dia menyebut bahwa pemerintah berharap alokasi anggaran kesehatan dapat lebih efektif menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut disampaikan Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto untuk menanggapi arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini yang menyatakan akan mengintegrasikan layanan BPJS pada Mal Pelayanan Publik (MPP) dan portal INAku melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sehingga bayi yang lahir dapat langsung aktif sebagai peserta JKN.

"Yang bisa kami sampaikan terkait skema pembiayaan, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN. Itu anaknya otomatis dia memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan," kata Akmal dilansir dari Antara.

Akmal menjelaskan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang mengatur tentang pendaftaran iuran terkait bayi yang baru dilahirkan.

Dalam pasal 36A menyebutkan, iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan saat pendaftaran, dan pendaftaran dilakukan paling lama 28 hari sejak bayi dilahirkan.

"Nah, di situ (Perpres) sudah tertera memang, kalau ini kan sebetulnya yang sedang ditingkatkan atau diperbaiki adalah mekanisme pendaftarannya," ujar dia.

Ia menambahkan, terkait skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir, saat ini memang BPJS Kesehatan sedang melakukan proses pendalaman, tetapi, apabila memang ke depan skema pembiayaan bagi bayi yang baru lahir otomatis ditanggung negara melalui JKN, maka BPJS Kesehatan akan sepenuhnya mendukung.

"Yang bisa saya sampaikan sih ini niatnya baik ya, artinya memang itu dalam rangka (pembiayaan JKN) yang lebih baik. Hanya yang bisa kami sampaikan untuk pembiayaan tadi, yang sudah pasti ter-cover adalah yang orang tuanya masuk dalam segmen peserta PBI JKN, itu anaknya otomatis memang ter-cover, tidak perlu mendaftarkan," paparnya.

Menurutnya, proses otomasi bayi baru lahir justru menjadi langkah yang lebih baik untuk pelayanan JKN yang lebih cepat dan luas.

"Jadi sebetulnya niat baiknya sangat bagus, ini kan masalah mempercepat saja yang tadinya perlu didaftarkan, menjadi otomatis masuk dalam sistem supaya terdata, begitu, termasuk yang kepesertaannya barangkali penerima upah, itu juga mengikuti status orang tuanya," tuturnya.

Dalam rangka mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto, JKN akan mewujudkan sistem layanan kesehatan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

"Pilar setelah Presiden bicara tentang Makan Bergizi Gratis, pendidikan bagi seluruh rakyat, yang ketiga kan seharusnya tentang kesehatan," kata Akmal.

Bisnis.com, PADANG — Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat menghimbau kepada 140.668 jiwa yang dinonaktifkan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan untuk melakukan reaktivasi ke masing-masing kantor Dinas Sosial kabupaten dan kota.

Kepala Dinsos Sumbar Syaifullah mengatakan sejauh ini dari 140.668 jiwa PBI JK yang dinonaktifkan itu telah dilakukan reaktivasi, di mana 6.177 jiwa di antaranya kini telah aktif kembali, setelah dilakukan verifikasi data di lapangan.

“6.177 jiwa PBI JK di Sumbar yang kini telah aktif kembali ini merupakan peserta yang dikategorikan kondisi kesehatan butuh penanganan khusus, seperti cuci darah hingga jenis penyakit lainnya yang membutuhkan layanan BPJS Kesehatan,” katanya, Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan dengan telah diaktifkannya kembali 6.177 jiwa PBI JK itu, artinya sisa 134.491 jiwa lagi diminta untuk melakukan reaktivasi PBI JK ke masing-masing kantor Dinas Sosial kabupaten dan kota. Namun, untuk masyarakat yang mengajukan reaktivasi ini, tidak otomatis seluruhnya bakal aktif kembali sebagai PBI JK.

“Jadi sekarang itu prosedurnya semakin ketat, setelah reaktivasi dilakukan ke kantor Dinas Sosial di masing-masing daerah, akan ada verifikasi langsung ke lapangan kepada masing-masing masyarakat yang mengajukan PBI JK, dimana Dinsos turut ke lapangan bersama BPS [Badan Pusat Statistik] serta Pendamping PKH [program keluarga harapan] yang dipercaya dari Kemensos,” ujarnya.

Menurutnya verifikasi secara ketat ini penting dilakukan, agar program PBI JK ini kedepannya benar-benar tepat sasaran realisasinya. Karena melihat pada kondisi PBI JK sebelum adanya keputusan Kemensos menonaktifkan PBI JK yang jumlahnya 11 juta jiwa itu, ternyata ditemukan adanya peserta PBI JK tergolong mampu dari sisi ekonomi.

Kemudian Syaifullah merinci dari 140.668 jiwa yang dinonaktifkan PBI JK nya itu, paling banyak yang masyarakat turut terdampak yakni berada di Kabupaten Agam sebanyak 26.000 jiwa, lalu di Kota Padang sebanyak 22.000 jiwa, dan paling sedikit itu di Kota Padang Panjang 510 jiwa, disusul Kota Sawahlunto 716 jiwa.

“Banyaknya masyarakat yang tercatat sebagai penerima PBI JK ini, dapat dikatakan sebagai salah satu gambaran tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Sumbar. Seperti di Kota Sawahlunto, tingkat kemiskinan terendah,” tegasnya.

Ketentuan Warga Tak Layak jadi Peserta PBI BPJS Kesehatan

Syaifullah menyampaikan seiring telah adanya kesempatan melakukan reaktivasi PBI JK ini, maka ada ketentuan supaya penerima PBI JK kedepan bisa lebih tepat sasaran. Penilaian verifikasi yang menjadi sorotan betul adalah soal kondisi ekonomi keluarga calon penerima PBI JK, yakni melihat aset/harta yang dimiliki, catatan pengajuan kredit, hingga identitas yang tercatat turut terlibat dalam judi online (judol).

“Untuk identitas yang terlibat judul juga bisa menyebabkan gagal sebagai penerima PBI JK. Begitupun yang punya kredit di perbankan, semakin besar nilai kredit, artinya dari sisi ekonomi masih mampu, dan yang demikian tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penerima PBI JK,” ungkapnya.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan juga adalah bagi orang tua yang mungkin seluruh anaknya telah berkeluarga, meskipun dari sisi pribadi orang tua kurang mampu, tapi apabila anak-anaknya tergolong ekonomi mampu, maka orang tua yang dimaksud juga tidak bisa menjadi peserta PBI JK.

“Sudah seharusnya seorang anak membayarkan iuran JKN orang tuanya, jadi orang tua itu harusnya jadi peserta JKN mandiri,” tegasnya.

Oleh karena itu, Syaifullah menyatakan bahwa dalam verifikasi penerima JBI JK ini benar-benar dilakukan secara ketat dan detail. Bahkan kepada petugas yang di lapangan melakukan verifikasi, apabila melakukan pelaporan data yang tidak benar, juga ada sanksi yang dikenakan.

“Kalau layak seperti kurang mampu masyarakatnya, ya harus menjadi PBI JK. Tapi kalau ada penilaian dengan alasan ada dikatakan keluarga dari petugas verifikasi di lapangan, padahal keluarga itu mampu, malah datanya dicatatkan diusulkan sebagai PBI JK, tindakan seperti itu sangatlah tidak benar. Siap-siap saja ada sanksi hukumnya, karena keinginan pemerintah pusat PBI JK diberikan secara tepat sasaran,” sebut dia.

Keluarga Kurang Mampu Segera Reaktivasi PBI ke Dinsos

Mengingat jumlah PBI JK di Sumbar yang telah diaktifkan kembali yakni 6.177 jiwa itu merupakan peserta PBI JK yang tergolong memiliki penyakit yang tergolong berat dan butuh layanan kesehatan, sementara untuk peserta yang benar-benar kurang mampu, belum dipastikan masuk atau tidak pada 6.177 jiwa yang telah diaktifkan kembali tersebut.

“Jadi, yang kurang mampu, segara masukan data ke Dinas Sosial, dan tunggu verifikasi datanya,” ucapnya.

Dikatakannya kini untuk yang penerima PBI JK dengan kondisi kesehatan butuh layanan kesehatan telah aktif lagi. Sementara bagi masyarakat kurang mampu, yang mungkin sebelumnya telah menjadi PBI JK dan kini dinonaktifkan, dan bagi masyarakat yang belum terdata atau belum masuk sebagai penerima PBI JK, harap segera lapor dan masukan data-data ke Dinas Sosial di masing-masing daerah.

“Dari sekarang sudah bisa ke kantor Dinas Sosial di masing-masing daerahnya. Layanan telah dibuka, dan belum diketahui sampai kapan reaktivasi PBI JK ini akan ditutup,” jelasnya.

Cara Reaktivasi PBI BPJS Kesehatan:

1. Pelaporan awal, peserta PBI-JK yang dinonaktifkan pada saat akan berobat, maka dapat meminta surat keterangan berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
2. Pengajuan ke Dinas Sosial, peserta PBI-JK melapor ke Dinas Sosial setempat untuk mengaktifkan kembali
3. Verifikasi Dinas Sosial, petugas Dinas Sosial memverifikasi data peserta.
4. Pembuatan surat dan input data, Dinas Sosial membuat surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG.
5. Verifikasi Kemensos, petugas Kemensos memverifikasi dokumen permintaan reaktivasi.
6. Pelaporan ke BPJS Kesehatan, dokumen yang telah diverifikasi dan disetujui Kemensos akan disampaikan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lebih lanjut.
7. Reaktivasi, apabila BPJS menyetujui permohonan, maka status kepesertaan akan diaktifkan kembali.

Bisnis.com, BANDUNG — Warga Jawa Barat Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan dari kepesertaan bantuan pusat mencapai 1,9 juta orang. Namun jumlah kepesertaan baru yang masuk justru bertambah.

Kepala Dinas Sosial Jawa Barat Noneng Komara Nengsih mengatakan warga Jabar yang masuk ke dalam daftar PBI JKN BPJS Kesehatan jumlahnya terbilang besar mencapai 15 juta jiwa.

“Warga Jabar yang mendapat PBI JKN itu mencapai 15 juta, kemudian yang keluar itu 1,9 juta,” katanya dihubungi di Bandung, Senin (8/2/2026).

Kemudian per tiga bulan, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial melakukan ground check atau proses verifikasi atau pengecekan langsung di lapangan untuk mencocokkan data. Groundcheck ini merupakan proses resmi pendampingan PKH yang dilaporkan ke Kemensos.

“Dari hasil groundcheck itu yang dikeluarkan yang dianggap tidak pantas memperoleh atau ada kekeliruan, banyak yang desil 6 ke atas itu masih menerima. Tapi yang dinonaktifkan itu jumlahnya kecil dibanding yang masuk,” kata Noneng.

Menurutnya dari hasil ground check pula didapatkan ada 2,1 juta warga Jabar yang kemudian tengah diproses masuk atau aktif menjadi PBI JKN. Hal ini menunjukkan jumlah PBI di provinsi tersebut terus meningkat.

“Dari 2025-2026 itu meningkat kurang lebih 145.000 penerima,” katanya.

Noneng memastikan proses pengeluaran dan memasukkan PBI akan berlangsung dinamis setiap 3 bulan. “Total PBI yang masuk lebih tinggi, akan terus berubah setiap 3 bulan, ada yang meninggal dan atau pindah,” katanya.

Pihaknya saat ini tengah membantu Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk menindaklanjuti arahan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang berencana mengambil alih 1,9 juta warga yang dihapus dari PBI JKN. “Nanti Dinkes Jabar yang menjadi leading sector-nya, Dinsos Jabar membantu,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan somasi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) imbas penonaktifan 11 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Ketua YLKI Niti Emiliana menyampaikan bahwa implementasi Surat Keputusan Menteri Sosial No. 3/HUK/2026 itu dinilai telah dilakukan secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa mekanisme keberatan yang jelas, hingga tanpa masa transisi yang manusiawi.

“Negara tidak boleh menghapus hak jaminan kesehatan kelompok rentan secara tiba-tiba hanya karena persoalan data atau prosedur birokrasi yang tidak transparan,” kata Niti dalam keterangan tertulis, Senin (9/2/2026).

Menurutnya, penonaktifan peserta PBI berpotensi kuat sebagai bentuk maladministrasi pelayanan publik, karena mengabaikan hak konsumen atas informasi serta kewajiban negara dalam menyediakan pelayanan publik yang layak.

Dia menyebut bahwa YLKI telah menerima 16 pengaduan konsumen dari penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, dan berpotensi bertambah. Oleh karena itu, somasi disampaikan dengan sejumlah tuntutan, yang pertama adalah agar penonaktifan mendadak peserta PBI tanpa pemberitahuan dapat disetop.

Tuntutan berikutnya adalah melakukan pemulihan dan menjamin reaktivasi peserta BPJS Kesehatan, mengawasi dan menjamin proses reaktivasi dilakukan maksimal 1x24 jam serta menyediakan posko dan kanal pengaduan yang mudah diakses, memastikan penyampaian penjelasan terbuka kepada publik seputar penonaktifan tersebut, hingga menerapkan prinsip kehati-hatian dan masa transisi minimal 3–6 bulan sebelum penonaktifan dilakukan secara total.

“Apabila dalam waktu tiga hari kerja sejak surat diterima tidak terdapat respons dan tindakan korektif yang nyata, YLKI akan menempuh langkah lanjutan melalui pengaduan resmi ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi pelayanan publik, serta mempertimbangkan upaya uji materiil terhadap regulasi terkait di Mahkamah Agung,” terang Niti.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi satu-satunya rujukan untuk penyaluran bantuan sosial dan subsidi, termasuk PBI BPJS Kesehatan.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyebut bahwa pemerintah melakukan perbaikan sistem agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

“DTSEN adalah data yang dikelola sepenuhnya oleh BPS. Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan kementerian lain bertugas membantu pemutakhiran data tersebut,” ujar Gus Ipul dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan pemerintah terkait Jaminan Sosial, Senin (9/2/2026).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk mengaktifkan kembali (reaktivasi) otomatis kepesertaan BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menderita penyakit katastropik atau kronis.

Usulan tersebut disampaikan Budi saat rapat kerja bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Skema reaktivasi otomatis ini dimaksudkan agar pasien tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan atau mengurus administrasi ulang, sehingga layanan medis tidak terhenti.

"Kalau ditanya biayanya berapa, kan tadi 120 ribu (penderita katastropik), kalau kali Rp42 ribu PBI sebulan, paling Rp5 miliar. Jadi kita minta kalau bisa ya Rp 15 miliar lah dikeluarkan untuk otomatis mereaktivasi yang tadi PBI-nya keluar," kata Budi.

Budi menekankan kelompok pasien yang paling banyak disorot publik adalah mereka yang menjalani cuci darah rutin. Namun, penyakit lain seperti kanker, penyakit jantung, dan thalassemia juga memiliki risiko tinggi jika layanan terhenti.

"Kalau (layanan) itu berhenti, itu (pasien) wafat. Ada juga misalnya penyakit jantung, itu penyakit jantung kita sama-sama tahu harus minum obat setiap hari. Kalau (layanan) itu dihentikan, itu juga wafat. Yang lebih sedih misalnya thalassemia. Itu untuk anak-anak yang kena thalassemia, itu harus diinfus, apa harus cuci darah juga anak-anak itu. Kalau kemudian mereka miss, wafat," ujar Budi.

Namun, Budi menyebut reaktivasi tetap harus menyesuaikan batas kuota penerima PBI, yakni maksimal 96,8 juta peserta sesuai ketentuan Undang-undang.

"Ada batas kuota yang ada di Undang-Undang 96,8 (juta peserta). Jadi pada saat kita reaktivasi ulang PBI, memang Kementerian Sosial itu dibatasi oleh Undang-Undang tidak boleh melebihi 96,8 juta jiwa," jelasnya.

Berdasarkan data Kemenkes, dari sekitar 200 ribu pasien cuci darah di Indonesia, hanya 12.262 yang keluar dari PBI. Meski jumlahnya relatif kecil, risiko kematian tetap tinggi jika layanan kesehatannya terganggu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menata ulang sistem pendataan bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya tersebar di DTKS, P3KE, dan Regsosek melalui pembentukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Data terpadu yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) ini kini menjadi acuan utama dalam menentukan penerima bansos, termasuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan dan Sekolah Rakyat.

“Saat ini kami sudah memberikan kepada ke empat menteri ini sesuai dengan amanat dari Inpres [Instruksi Presiden] Nomor 4 Tahun 2020 ini. Dan berbagai pemanfaatan dari DTSEN ini sudah dilakukan oleh berbagai kementerian. Lanjut, ini salah satu contoh kolaborasi ataupun pemanfaatan DTSEN untuk penyaluran bansos,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat daring Konsultasi Pimpinan Komisi DPR RI dengan Pemerintah Terkait Jaminan Sosial, Senin (9/2/2026).

Amalia memaparkan penyaluran bansos pertama kali menggunakan DTSEN dilakukan pada Kuartal II/2025. Pada 3 Februari 2025, DTSEN mencatat 285.579.122 individu dan 93.025.360 keluarga.

Data itu kemudian diperbarui secara bertahap. Per 31 Juli 2025, jumlah catatan individu mencapai sekitar 286.800.865, dengan 94.251.663 keluarga.

Selanjutnya, pada 3 September 2025, DTSEN mencatat 287.624.267 individu dan 94.555.442 keluarga. Pemutakhiran kembali dilakukan pada 11 November 2025, dengan jumlah 288.056.584 individu dan 94.497.587 keluarga.

Hingga pembaruan terbaru per 23 Januari 2026, DTSEN telah memuat sekitar 289.060.513 individu dengan 95.006.179 keluarga.

Amalia menyampaikan bahwa hingga saat ini DTSEN telah mencapai versi kelima, yang merupakan versi terbaru per 23 Januari 2026. Dalam versi ini, tercatat sekitar 289 juta individu dengan NIK unik dan sekitar 95 juta data keluarga.

Meskipun demikian, Amalia mengakui bahwa DTSEN masih berada dalam masa transisi dan belum sepenuhnya sempurna.

“Mungkin kesempurnaan itu belum sempurna 100%, tentunya belum. Tetapi, perbaikan itu sudah kami lihat, dan proses improving dari ketepatan bansos itu juga sudah kami lihat, bahwa semakin lama penyaluran bansos menggunakan DTSEN ini semakin kecil error-nya,” ujar Amalia.

Dia menilai, seiring waktu, ketepatan sasaran bantuan semakin meningkat berkat perbaikan dan pemutakhiran data yang terus dilakukan.

Pemutakhiran dilakukan melalui berbagai cara, termasuk kerja sama dengan pemerintah daerah, pemanfaatan data individu dari survei BPS, serta ground check bersama Kementerian Sosial.

DTSEN kemudian dimanfaatkan untuk menentukan peserta PBI BPJS Kesehatan, serta calon peserta Sekolah Rakyat.

Sebelum bantuan disalurkan, dilakukan pelatihan, pendampingan, serta verifikasi dan validasi lapangan. Hasil dari proses ini kemudian digunakan untuk melakukan pemeringkatan ulang penerima bantuan.

“Kami lakukan ground check terlebih dahulu bersama dengan BPS daerah dan juga petugas pendamping PKH [Program Keluarga Harapan], sehingga nanti yang mau mendapatkan bansos, ataupun yang harus keluar dari bansos, tidak perlu mendapatkan bansos lagi, sesuai dengan hasil pendataan di lapangan sebelum proses penyaluran bansos,” tambahnya.

Amalia memaparkan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penggunaan DTSEN dalam penentuan peserta PBI BPJS Kesehatan. Hasilnya menunjukkan peningkatan ketepatan sasaran, di mana jumlah peserta PBI di desil 1 hingga desil 5 meningkat secara signifikan.

Sebaliknya, jumlah peserta PBI dari kelompok desil atas terus menurun. Hal ini menunjukkan adanya realokasi penerima PBI dari kelompok yang kurang berhak ke kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan, sehingga kebijakan menjadi lebih adil dan tepat sasaran.

“Dan yang menerima di desil 1 jumlahnya semakin besar, yaitu saat ini sekitar 22,9 juta [orang]. Yang di desil 2, 3, 4, 5 itu juga dibandingkan sebelumnya semakin besar,” terangnya.

Untuk diketahui, desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan atau kondisi ekonomi. Untuk desil 1 hingga 4 artinya kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan menjadi prioritas bansos.

Sementara itu, untuk desil 5 adalah kelompok dengan ekonomi yang pas-pasan dan umumnya tidak masuk kategori penerima bansos. Adapun untuk desil 6 hingga 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif baik sehingga mereka bukan kelompok prioritas penerima bansos.

Selain menentukan peserta yang menerima PBI BPJS Kesehatan, DTSEN ini juga digunakan dalam menentukan peserta Sekolah Rakyat. Serupa dengan PBI BPJS Kesehatan, dalam menentukan peserta Sekolah Rakyat, BPS akan melalui ground check terlebih dahulu agar bantuan tepat sasaran.

“Salah satu pemanfaatan dari DTSEN oleh Pak Mensos [adalah] untuk memilih dan menemukan calon peserta didik sekolah rakyat, dan ini dipastikan bahwa sekolah rakyat itu pesertanya adalah yang berasal dari desil 1 dan 2 berbasis kepada DTSEN,” tegas Amalia.

Dalam akhir paparannya, Amalia menekankan bahwa BPS akan terus melakukan pemutakhiran agar DTSEN semakin akurat dan dapat mendukung kebijakan pemerintah secara optimal. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial mengungkap bahwa pada 2025 lalu, terdapat 54 juta jiwa lebih penduduk miskin yang tidak terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pembaruan basis data untuk menentukan peserta PBI di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dari sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga terbaru mengacu kepada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Setelah menggunakan acuan DTSEN, Kemensos menemukan bahwa terdapat banyak penduduk sangat miskin hingga rentan miskin yang belum terdaftar sebagai peserta PBI. Padahal, semestinya mereka menjadi prioritas penerima bantuan di program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Di desil 1 sampai 5, yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu 54 juta jiwa lebih," ujar Saifullah atau Gus Ipul dalam rapat konsultasi terkait perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial di DPR, Jakarta pada Senin (9/2/2026).

Sebaliknya, masih terdapat kelompok tidak miskin atau bahkan kelas menengah yang menjadi peserta PBI. Jumlahnya lebih dari 15 juta orang.

"Yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu [untuk bisa terdaftar sebagai peserta PBI]," ujar Gus Ipul.

Dia menjelaskan bahwa data yang diperoleh pada 2025 itu akan segera ditindaklanjuti pada tahun ini. Kemensos akan memeriksa data masyarakat berdasarkan desil untuk memilah siapa yang berhak terdaftar sebagai peserta PBI maupun menjadi penerima bantuan sosial, juga sebaliknya, menghapus mereka yang sebetulnya tidak layak menerima bantuan.

"Dengan asumsi bahwa desil ini belum sepenuhnya sempurna. Kita masih perlu melakukan groundcheck lebih luas lagi, 2025 itu kami hanya mampu groundcheck 12 juta KK [kartu keluarga] lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah, kami kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," ujar Gus Ipul.

Berdasarkan paparan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, terdapat 11 juta orang yang terdampak penonaktifan PBI setelah pembaruan data berbasis DTSEN. Mayoritas dari jumlah itu, yakni 10,64 juta orang menjadi nonaktif PBI karena hasil pembaruan peringkat kesejahteraan keluarga.

Terdapat pula mereka yang dihapuskan kepesertaan PBI karena sejumlah alasan, seperti 57.455 karena ada informasi mutasi meninggal dari BPJS, 21.901 karena terdaftar sebagai keluarga ASN/TNI/Polri, 616 yang merupakan ASN/TNI/Polri/BUMN/BUMD/Anggota Legislatif, hingga 477 dari keluarga yang menyanggah sebagai penerima bansos.

Dari total 11 juta orang yang terdampak penonaktifan PBI itu, 1,11 juta di antaranya melakukan reaktivasi alias mendaftar lagi menjadi peserta PBI BPJS Kesehatan. Mereka yang merupakan penduduk miskin dan tidak mampu membayar iuran secara mandiri akan melakukan reaktivasi.

Sebanyak 8,44 juta peserta melakukan pindah segmen, artinya sebagian di antara mereka menjadi peserta mandiri dan membayar iurannya sendiri, atau terdaftar menjadi peserta yang iurannya ditanggung pemerintah daerah (pemda).

Purbaya: Pemerintah Siapkan Penghapusan Tunggakan Iuran dan Denda bagi Warga Miskin

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa keributan soal masyarakat yang tiba-tiba tercabut kepesertaan PBI BPJS Kesehatan itu karena jumlahnya yang sangat banyak.

Berdasarkan paparannya yang mengacu pada data Kementerian Kesehatan, penghapusan dan penggantian peserta PBI BPJS Kesehatan sebenarnya berlangsung secara rutin. Dia mencontohkan bahwa pada September 2025 terdapat 1 juta orang yang dihapuskan dari PBI, lalu pada Oktober 2025 ada 1,5 juta orang, kemudian November 2025 sebanyak 522.048 orang, dan Desember 2025 sebanyak 1,2 juta orang.

Penghapusan itu terjadi baik karena peserta pindah segmen, adanya peserta yang meninggal dunia, nomor induk kependudukan (NIK) tidak padan di data Dukcapil, hingga karena penduduk itu sudah 'naik kelas' ke desil 6—10 alias tidak lagi tergolong sebagai penduduk miskin.

Masalah menyeruak karena pada Februari 2026 jumlah peserta yang dihapus dari PBI BPJS Kesehatan tiba-tiba mencapai 11 juta orang.

Oleh karena itu, banyak peserta yang kaget atas penghapusan tersebut, bahkan banyak di antaranya yang masih berobat rutin, seperti para pasien cuci darah.

Purbaya pun mengungkap bahwa pemerintah menyiapkan peraturan presiden untuk menghapuskan piutang dan denda iuran bagi masyarakat miskin, yakni peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3. Tujuannya, agar peserta bisa kembali aktif dan terlindungi oleh JKN.

"Saat ini pemerintah juga tengah dalam proses penyusunan rancangan peraturan presiden tentang penghapusan piutang iuran dan denda iuran JKN bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3, kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional," ujar Purbaya.