Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat suara terkait 45 ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) warga Kota Pahlawan yang dinonaktifkan imbas dari proses pembaruan data oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Atas kabar tersebut, Eri mengimbau kepada segenap masyarakat untuk tidak perlu panik serta khawatir. Ia memastikan bahwa pihaknya tetap menjamin pelayanan kesehatan warga berjalan normal lewat skema Universal Health Coverage (UHC).

Eri menjelaskan masing-masing warga hanya cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan layanan kesehatan. Termasuk juga, tutur dia, bagi warga yang kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JK dinonaktikan yang juga dapat menggunakan KTP untuk dapat mendapatkan layanan kesehatan.

“Surabaya itu [layanan kesehatan] sudah UHC. Kita sampaikan cukup dengan [menunjukkan] KTP. Kalau ada yang PBI-nya nonaktif, maka ketika di Surabaya masih bisa menggunakan KTP untuk berobat,” beber Eri dikutip Rabu (18/2/2026).

Walau begitu, dirinya juga mengimbau bagi warga yang secara finansial dalam kategori mampu, khususnya yang berada dalam kategori desil 8 hingga 10, untuk menggunakan jalur BPJS Mandiri.

“Saya minta tolong warga Surabaya yang masuk desil 8 sampai 10, mari kita gotong-royong untuk membantu sesama dengan tidak mengambil jatah warga desil 1 sampai 5, atau warga Prasejahtera. Nanti yang benar-benar tidak mampu malah terhambat,” tegasnya.

Selain itu, Ketua APEKSI ini juga mengimbau kepada segenap perusahaan di Kota Surabaya agar tetap menjalankan kewajibannya dengan mendaftarkan serta membayar iuran BPJS para pekerjanya.

Untuk memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran, Pemkot Surabaya akan melakukan validasi ulang data warga prasejahtera. Sejumlah petugas akan terjun ke lapangan untuk melakukan verifikasi data hingga tingkat RW.

“Kita akan kembalikan lagi ke warga apakah ada sanggahan terkait data warga prasejahtera di masing-masing RW. Kita akan sampaikan, benar tidak warga prasejahtera sekian, yang sejahtera sekian. Kalau datanya sudah benar, yang mampu saya mohon untuk membayar sendiri (iuran BPJS-nya),” terangnya.

Menurutnya, langkah tersebut ditempuh karena anggaran pemerintah kota memiliki keterbatasan dan harus diprioritaskan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Pemerintah kota tidak bisa membantu semuanya secara total. Yang tidak mampu dipegang pemerintah, tapi yang mampu saya doakan tambah kaya, tambah rezekinya,” pungkasnya.

DPR dan pemerintah menyepakati untuk menyelesaikan masalah penonaktifan belasan juta peserta BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dalam tiga bulan.

"DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu tiga bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani, dan PBI-nya dibayarkan pemerintah," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakan kesimpulan rapat bersama sejumlah menteri membahas isu penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS PBI di kompleks parlemen, Senin (9/2).

Di tempat sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien, termasuk mereka dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, seperti cuci darah.

"Saya rasa dalam rapat tadi Pak Menkes sudah sangat jelas juga. Jangan ada rumah sakit yang menolak pasien. Selama tiga bulan ke depan ini akan dijamin," kata Gus Ipul.

Penonaktifan sejumlah peserta BPJS PBI merupakan bagian dari transformasi data nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Seluruh penyaluran subsidi dan bantuan sosial, termasuk PBI JKN, wajib menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus dimutakhirkan.

Proses pemutakhiran dilakukan melalui usulan rutin pemerintah daerah, kemudian diverifikasi dan divalidasi sebelum ditetapkan alokasinya. Tahun lalu, lebih dari 13 juta peserta sempat dinonaktifkan, dengan sekitar 87 ribu peserta berhasil direaktivasi.

"Tahun ini diperkirakan sekitar 11 juta peserta akan dinonaktifkan, namun tetap tersedia mekanisme reaktivasi dan diharapkan prosesnya bisa lebih cepat," ujar Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan untuk peserta dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, layanan tidak boleh terhenti, dan pembiayaannya tetap ditanggung pemerintah selama masa transisi.

"Untuk penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan, otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah," tegasnya.

Gus Ipul juga menekankan alokasi PBI JKN tidak berubah, tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan subsidi kepada kelompok yang lebih memenuhi kriteria, sementara pemerintah daerah memberikan dukungan melalui APBD, terutama di wilayah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Sebagian peserta yang dinonaktifkan beralih ke skema mandiri BPJS Kesehatan, menandakan adanya kelompok masyarakat yang mampu membiayai kepesertaannya sendiri.

"Yang penting dipahami, alokasi tidak berubah. Hanya dialihkan agar lebih tepat sasaran," ujarnya.

Masyarakat juga diajak ikut berpartisipasi dalam pemutakhiran data melalui kanal resmi, termasuk aplikasi cek bansos, pusat data, call center, dan WhatsApp. Partisipasi publik diharapkan dapat memastikan data penerima bantuan lebih tepat sasaran.

"Masyarakat luas boleh melakukan verifikasi, validasi, boleh melakukan usul melalui saluran yang kami buat diantaranya adalah aplikasi cek bansos di 021 171 untuk call center dan juga ada WA center. Jadi semuanya kita ajak untuk melakukan pemutakhiran," terangnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai penonaktifan jutaan peserta BPJS PBI sebagai masalah serius yang merugikan pemerintah, baik dari sisi anggaran maupun citra.

"Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk daftar lagi, sehingga kerasa itu 10 persen, kalau 1 persen gak ribut orang-orang" ujar Purbaya.

Menurutnya, penonaktifan peserta PBI secara massal memang seharusnya dilakukan bertahap, misalnya melalui mekanisme transisi selama tiga hingga lima bulan, agar masyarakat tidak terkejut.

"Ini yang musti dikendalikan ke depan. Kalau angkanya sedrastis begini ya di-smoothing sedikit lah, di average 3-5 bulan, terserah. Tapi, jangan menimbulkan kejutan seperti itu," ujar Purbaya.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengakui salah sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) BPJS Kesehatan masih terjadi.

Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 54 juta penduduk miskin belum tercatat sebagai penerima bantuan, sementara 15 juta warga yang tergolong mampu justru menerima iuran BPJS Kesehatan.

"Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima," ujar Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Ia merinci, jumlah penduduk miskin yang belum mendapatkan PBI-JK dari kelompok desil 1 hingga 5 mencapai lebih dari 54 juta jiwa.

Sementara itu, kelompok desil 6 hingga 10 serta non-desil yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan justru masih tercatat sebagai penerima, dengan jumlah mencapai lebih dari 15 juta orang.

Gus Ipul menjelaskan data tersebut merupakan hasil pemutakhiran pada 2025.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menggunakan pendekatan pembagian desil sebagai dasar perbaikan penyaluran bantuan sosial, termasuk PBI-JK.

Namun, ia mengakui proses verifikasi dan validasi data belum optimal. Sepanjang 2025, pemerintah baru mampu melakukan pencocokan data terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga, dari total kebutuhan lebih dari 35 juta kepala keluarga.

"Kita masih perlu melakukan cross-check yang jauh lebih luas. Karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," ujarnya.

Meski demikian, Gus Ipul menilai upaya tersebut masih belum cukup dan diperlukan langkah yang lebih nyata agar akurasi data penerima bantuan terus membaik dari tahun ke tahun.

"Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat," sambung Gus Ipul.

Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan pengalihan penerima PBI-JK secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Langkah tersebut diklaim mampu menekan kesalahan sasaran, baik inclusion error maupun exclusion error, secara signifikan.

"Sebenarnya, kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK," pungkasnya.

KOMPAS.com – Informasi mengenai cara reaktivasi BPJS PBI banyak dicari para Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang status kepesertaannya nonaktif.

BPJS PBI, yang juga dikenal sebagai PBI JK atau PBI JKN, merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu. Seluruh iuran kepesertaan dalam program ini ditanggung penuh oleh pemerintah.

Status BPJS PBI nonaktif bisa membuat peserta kesulitan mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Untuk itu, penting memahami cara reaktivasi PBI JKN agar

Lantas, bagaimana cara reaktivasi BPJS PBI yang dinonaktifkan? Berikut penjelasan lengkap mengenai syarat, prosedur, hingga cara mengecek status kepesertaan.

Syarat reaktivasi BPJS PBI dinonaktifkan

Reaktivasi PBI JK adalah proses mengaktifkan kembali status kepesertaan BPJS PBI agar peserta dapat kembali memperoleh layanan kesehatan gratis.

Mengacu pada informasi resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) melalui akun Instagram @kemensosri, kepesertaan BPJS PBI dinonaktifkan masih dapat diaktifkan kembali dengan ketentuan tertentu.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar hasil pencarian cek bansos. PBI BPJS. BPJS PBI. Cara cek PBI JK. PBI JKN. Cara cek penerima PBI JK BPJS Kesehatan. Cara cek penerima BPJS PBI.

• Berada pada desil 6–10 atau desil belum ditetapkan, namun membutuhkan layanan kesehatan segera karena penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa
• Tidak terdaftar dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)
• Merupakan bayi dari ibu penerima PBI JKN yang status kepesertaannya telah terhapus

Perlu diperhatikan, reaktivasi tidak berlaku bagi peserta yang kepesertaan PBI JKN-nya dinonaktifkan dalam enam bulan terakhir.

"Peserta yang telah diaktifkan kepesertaannya wajib melakukan pemutakhiran data peserta PBI JK paling lambat dua periode pemutakhiran DTSEN," tegas Kemensos.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pusdatin Kesos (@pusdatinkesos)

Cara reaktivasi BPJS PBI nonaktif

Berikut langkah-langkah cara reaktivasi BPJS PBI yang dinonaktifkan, sesuai ketentuan yang berlaku:

• Peserta PBI JK nonaktif yang akan berobat dapat meminta surat keterangan berobat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan (puskesmas dan sejenisnya)
• Peserta kemudian melapor ke dinas sosial setempat untuk mengajukan permohonan reaktivasi BPJS PBI
• Petugas dinas sosial melakukan verifikasi data peserta
• Dinas sosial menerbitkan surat keterangan reaktivasi dan menginput data ke aplikasi SIKS-NG
• Kementerian Sosial memverifikasi dokumen permintaan reaktivasi BPJS PBI
• Dokumen yang disetujui Kemensos diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan
• Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI JKN akan kembali aktif

Kemensos menegaskan bahwa penerima bansos PBI JK tetap diprioritaskan pada desil 1–5, dengan fokus utama pada kelompok masyarakat paling rentan.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar cara cek PBI JK masih aktif atau tidak di WhatsApp resmi Pandawa BPJS Kesehatan. PBI BPJS. BPJS PBI. PBI JKN. Cara cek PBI JK. DTSEN.

Cara cek status kepesertaan PBI JKN

Untuk memastikan apakah BPJS PBI aktif atau nonaktif, peserta dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui layanan WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan. Berikut caranya:

• Simpan nomor WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan: +62 811-8165-165
• Buka aplikasi WhatsApp dan kirim pesan ke nomor tersebut
• Ketik Menu
• Pilih Informasi
• Pilih Cek Status Kepesertaan
• Masukkan NIK
• Masukkan tanggal lahir sesuai format yang diminta

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi lengkap mengenai status kepesertaan, termasuk apakah BPJS PBI masih aktif atau sudah dinonaktifkan, beserta jenis kepesertaannya.

"Bagi masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan belum mendapatkan bansos dan PBI JK, dapat melakukan usulan melalui desa/keluarahan/dinas sosial setempat atau melalui aplikasi Cek Bansos," tulis Kemensos.

Dengan memahami cara reaktivasi BPJS PBI, peserta yang sempat dinonaktifkan tetap memiliki kesempatan untuk kembali memperoleh jaminan layanan kesehatan dari pemerintah.

Pastikan seluruh syarat terpenuhi dan ajukan permohonan sesuai prosedur agar proses reaktivasi BPJS PBI berjalan lancar.

KOMPAS.com – Kepesertaan BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan ternyata masih bisa diaktifkan kembali.

Reaktivasi BPJS PBI ini penting diketahui, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan.

BPJS PBI atau PBI JKN merupakan program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, dengan iuran yang sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah. Namun, dalam kondisi tertentu, status kepesertaan BPJS PBI bisa dinonaktifkan.

Lantas, bagaimana cara reaktivasi BPJS PBI yang dinonaktifkan?

Syarat reaktivasi BPJS PBI yang dinonaktifkan

Reaktivasi PBI JK adalah proses mengembalikan status kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) agar kembali aktif.

Tujuannya, agar peserta yang sempat dinonaktifkan dapat kembali memperoleh dan mengakses layanan jaminan kesehatan gratis yang ditanggung oleh pemerintah.

Mengacu pada informasi dari akun resmi Instagram Kemensos, @kemensosri, kepesertaan BPJS PBI yang telah dinonaktifkan masih dapat diaktifkan kembali dengan ketentuan tertentu.

“Bagi masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan belum mendapatkan bansos dan PBI JK, dapat melakukan usulan melalui desa/kelurahan/dinas sosial setempat atau melalui aplikasi Cek Bansos,” tulis Kemensos, Kamis (5/2/2026).

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Pusdatin Kesos (@pusdatinkesos)

Adapun reaktivasi PBI JKN dapat dilakukan terhadap individu yang BPJS-nya dinonaktifkan karena beberapa kondisi berikut:

• Berada pada desil 6-10 atau desil belum ditentukan, tetapi masih membutuhkan layanan kesehatan segera karena mengalami penyakit kronis, katastropik, atau kondisi darurat medis yang membahayakan keselamatan jiwa
• Tidak tercantum dalam DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional)
• Merupakan bayi dari ibu penerima PBI-JK yang kepesertaannya telah terhapus.

Perlu dicatat, peserta yang dapat direaktivasi bukan merupakan peserta yang kepesertaan PBI JKN-nya dinonaktifkan dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Dok. BPJS Kesehatan Ilustrasi BPJS Kesehatan, PBI-JK BPJS Kesehatan, PBI JKN BPJS Kesehatan. Cara cek penerima PBI-JK BPJS Kesehatan. Cek penerima PBI JKN BPJS Kesehatan

Cara reaktivasi BPJS PBI nonaktif

Berikut langkah-langkah atau cara reaktivasi BPJS PBI yang dinonaktifkan:

• Peserta PBI JK yang dinonaktifkan saat akan berobat dapat meminta surat keterangan berobat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan (puskesmas dan sejenisnya)
• Peserta kemudian melapor ke dinas sosial setempat untuk mengajukan permohonan reaktivasi BPJS PBI
• Petugas dinas sosial melakukan verifikasi data peserta
• Dinas sosial menerbitkan surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG
• Petugas Kemensos memverifikasi dokumen permintaan reaktivasi BPJS PBI
• Dokumen yang telah diverifikasi dan disetujui Kemensos disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk diverifikasi lebih lanjut
• Apabila BPJS Kesehatan menyetujui permohonan tersebut, kepesertaan PBI JKN peserta akan diaktifkan kembali.

Ditegaskan pula bahwa kriteria penerima bansos PBI JK tetap berada pada desil 1–5, dengan prioritas diberikan kepada desil terbawah.

Cara cek status kepesertaan BPJS PBI JKN via Pandawa BPJS Kesehatan

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar cara cek PBI JK masih aktif atau tidak di WhatsApp resmi Pandawa BPJS Kesehatan. PBI BPJS. BPJS PBI. PBI JKN. Cara cek PBI JK. DTSEN.

• Simpan nomor WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan: +62 811-8165-165
• Buka aplikasi WhatsApp dan kirim pesan ke nomor tersebut
• Ketik Menu
• Pilih Informasi
• Pilih Cek Status Kepesertaan
• Masukkan NIK
• Masukkan tanggal lahir sesuai format yang diminta

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi lengkap terkait status kepesertaan, apakah BPJS PBI aktif atau tidak aktif, beserta jenis kepesertaannya.

Demikian penjelasan mengenai cara reaktivasi BPJS PBI nonaktif yang perlu diketahui masyarakat. Dengan memahami prosedurnya, peserta tetap memiliki peluang untuk kembali mendapatkan jaminan layanan kesehatan dari pemerintah.

KOMPAS.com - BPJS PBI masih aktif atau sudah nonaktif? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi masyarakat yang iuran BPJS Kesehatannya ditanggung pemerintah. Tak sedikit peserta yang baru menyadari status kepesertaan bermasalah saat hendak berobat.

Perlu diketahui sejak awal, cara cek BPJS PBI masih aktif atau tidak berbeda dengan cara mengecek apakah seseorang terdaftar sebagai penerima PBI Jaminan Kesehatan (PBI JKN).

Untuk mengetahui status BPJS PBI aktif atau nonaktif, pengecekan bisa dilakukan langsung melalui layanan BPJS Kesehatan, salah satunya WhatsApp Pandawa BPJS.

Sementara itu, cek apakah terdaftar sebagai penerima PBI dilakukan lewat laman Cek Bansos milik Kementerian Sosial.

Agar tidak salah langkah, berikut panduan lengkap mulai dari cara cek BPJS aktif atau tidak, hingga mengecek status penerima PBI JKN 2026.

Apa itu PBI JK atau PBI JKN?

PBI JK atau PBI JKN adalah singkatan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Program ini ditujukan bagi masyarakat fakir miskin dan tidak mampu.

Dalam skema ini, iuran BPJS Kesehatan dibayarkan penuh oleh pemerintah. Artinya, peserta BPJS PBI tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan, selama status kepesertaannya tercatat aktif.

Lalu, bagaimana cara cek BPJS PBI masih aktif atau tidak?

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar cara cek PBI JK masih aktif atau tidak di WhatsApp resmi Pandawa BPJS Kesehatan. PBI BPJS. BPJS PBI. PBI JKN. Cara cek PBI JK. DTSEN.

Cara cek BPJS PBI masih aktif atau tidak lewat WhatsApp

Bagi peserta PBI, memastikan status kepesertaan sangat penting. Pasalnya, BPJS PBI dinonaktifkan akan membuat peserta tidak bisa mengakses layanan kesehatan hingga statusnya kembali aktif.

Salah satu cara cek BPJS aktif atau tidak paling praktis adalah melalui WhatsApp Pandawa, layanan resmi dari BPJS Kesehatan.

Berikut langkah-langkah cara cek BPJS PBI masih aktif atau tidak:

• Simpan nomor WhatsApp Pandawa BPJS Kesehatan: +62 811-8165-165
• Buka aplikasi WhatsApp dan kirim pesan ke nomor tersebut
• Ketik Menu
• Pilih Informasi
• Pilih Cek Status Kepesertaan
• Masukkan NIK
• Masukkan tanggal lahir sesuai format yang diminta

Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi lengkap terkait status kepesertaan, apakah BPJS PBI aktif atau tidak aktif, beserta keterangan jenis kepesertaan.

Jika status menunjukkan tidak aktif, peserta belum bisa menggunakan layanan kesehatan sampai kepesertaan diaktifkan kembali.

Cara cek penerima BPJS PBI JK 2026

Berbeda dengan pengecekan status aktif BPJS, cek penerima PBI JK bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang tercatat sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah.

Data penerima PBI JKN ditetapkan berdasarkan DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) yang dikelola Kementerian Sosial.

1. Cek PBI JK Lewat cekbansos.kemensos.go.id

• Buka situs https://cekbansos.kemensos.go.id
• Pilih wilayah domisili (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa)
• Masukkan nama lengkap sesuai KTP
• Isi kode captcha
• Klik Cari Data

Jika terdaftar, kolom bantuan akan menampilkan keterangan PBI JK beserta periode bantuannya. Jika tidak, akan muncul notifikasi “Tidak Terdapat Peserta/PM”.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar hasil pencarian cek bansos. PBI BPJS. BPJS PBI. Cara cek PBI JK. PBI JKN. Cara cek penerima PBI JK BPJS Kesehatan. Cara cek penerima BPJS PBI.

• Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store atau App Store
• Buka aplikasi dan pilih menu Cek Bansos
• Masukkan data diri sesuai KTP
• Pilih wilayah domisili
• Verifikasi captcha
• Klik Cari Data

Jika terdaftar, status PBI JKN akan muncul keterangan penerima lengkap dengan periode aktif bantuannya.

Syarat penerima BPJS PBI

Mengacu pada ketentuan pemerintah, seseorang bisa menjadi penerima BPJS PBI jika memenuhi syarat berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Memiliki NIK yang valid dan terdaftar di Dukcapil
• Termasuk kategori fakir miskin atau tidak mampu
• Terdaftar dalam DTSEN Kemensos

Peserta PBI JKN berhak mendapatkan layanan kesehatan kelas 3 di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Itulah cara cek BPJS PBI masih aktif atau tidak. Dengan memahami cara cek BPJS aktif atau tidak, masyarakat bisa mengetahui status kepesertaannya untuk meminimalisir kendala saat berobat.

KOMPAS.com – Pemerintah terus memastikan akses layanan kesehatan tetap terbuka bagi masyarakat kurang mampu melalui program BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Lewat skema ini, peserta BPJS Kesehatan dari kelompok fakir miskin dan masyarakat tidak mampu tidak dibebani iuran bulanan. Seluruh biaya kepesertaan PBI JKN ditanggung penuh oleh negara.

Lantas, bagaimana cara mengetahui apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BPJS PBI JK 2026? Berikut penjelasan lengkap, termasuk pengertian PBI JKN dan cara cek statusnya secara online.

BPJS PBI adalah apa?

BPJS PBI adalah program bantuan iuran BPJS Kesehatan yang diberikan pemerintah kepada warga yang memenuhi kriteria fakir miskin atau tidak mampu.

Peserta PBI JKN tercatat sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan, tetapi tidak perlu membayar iuran karena dibiayai melalui anggaran pemerintah dan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Secara regulasi, program ini mengacu pada:

• Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016
• Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015

Saat ini, data penerima PBI BPJS bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang digunakan sebagai basis penyaluran berbagai bantuan sosial.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar cara cek PBI JK masih aktif atau tidak di WhatsApp resmi Pandawa BPJS Kesehatan. PBI BPJS. BPJS PBI. PBI JKN. Cara cek PBI JK. DTSEN.

Cara cek penerima BPJS PBI JK 2026

Pengecekan status penerima PBI JKN bisa dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor kelurahan atau Dinas Sosial. Ada dua cara utama yang bisa dipilih, yaitu lewat situs cek bansos kemensos go id 2026 terbaru atau aplikasi Cek Bansos Kemensos.

1. Cara cek PBI JK lewat situs Kemensos

• Akses situs resmi https://cekbansos.kemensos.go.id
• Pilih wilayah sesuai data KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan)
• Masukkan nama lengkap penerima manfaat
• Ketik kode captcha yang muncul di layar
• Klik tombol Cari Data

Jika terdaftar, informasi bantuan akan muncul, termasuk status sebagai penerima PBI JK. Namun bila tidak terdata, akan muncul keterangan Tidak Terdapat Peserta/PM.

2. Cara cek penerima BPJS PBI lewat Aplikasi Cek Bansos

• Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store (Android) atau App Store (iPhone)
• Buka aplikasi, lalu pilih menu Cek Bansos
• Isi data diri sesuai KTP, mulai dari nama hingga wilayah tempat tinggal
• Lakukan verifikasi keamanan (captcha)
• Tekan Cari Data

Apabila terdaftar sebagai penerima PBI JKN, sistem akan menampilkan status YA pada kolom bantuan beserta periode kepesertaannya.

Dok. BPJS Kesehatan Ilustrasi BPJS Kesehatan, PBI-JK BPJS Kesehatan, PBI JKN BPJS Kesehatan. Cara cek penerima PBI-JK BPJS Kesehatan. Cek penerima PBI JKN BPJS Kesehatan

Syarat menjadi penerima PBI BPJS Kesehatan

Tidak semua peserta BPJS otomatis masuk dalam kategori PBI. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, berikut syarat utama penerima PBI BPJS:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid
• Termasuk kategori fakir miskin atau orang tidak mampu
• Terdaftar dalam DTSEN Kemensos

Peserta PBI JKN berhak mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga lanjutan dengan kelas perawatan standar sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

Apabila hasil pengecekan menunjukkan status BPJS PBI dinonaktifkan atau tidak terdaftar padahal memenuhi syarat, masyarakat dapat:

• Mengajukan pembaruan data ke Dinas Sosial setempat
• Melaporkan kondisi ekonomi terbaru agar dapat diverifikasi ulang
• Mengajukan reaktivasi kepesertaan KIS PBI atau PBI BPJS jika sebelumnya pernah terdaftar

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk rutin melakukan pengecekan data agar status BPJS PBI JK tetap aktif dan tidak terkendala saat membutuhkan layanan kesehatan.