Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) sekaligus Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan terdapat sejumlah pertimbangan dalam pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall termasuk kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kompleks Istana Presiden di Jakarta, Selasa, Didit menjelaskan pemerintah sedang mendalami 15 segmen untuk pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara (pantura) Pulau Jawa atau pantura dengan beragam isunya.

"Terutama masalah rob, masalah land subsidence, di situ ada kegiatan ekonomi. Contoh petani, contoh nelayan, contoh petambak," kata Didit.

Ia menjelaskan bahwa di hampir semua titik pantura sudah memiliki kegiatan ekonomi rakyat termasuk yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan.

"Ini harus kita tampung dan tentunya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian. Ini yang harus kita lakukan kolaborasi atau pengintegrasian," tutur Didit menambahkan.

Dalam kesempatan itu dia menuturkan pemerintah masih mendalami rencana pembangunan 575 kilometer di sepanjang pantura yang akan dibagi dalam 15 segmen.

Pembangunan itu akan dilakukan secara tematik yang direncanakan menyesuaikan dengan segmen masing-masing. Terkait dengan 15 segmen yang sudah dibahas sebelumnya, pemerintah merencanakan pembagian subsegmen dan seksi di dalamnya yang membutuhkan kolaborasi lebih lanjut.

Beberapa titik yang telah menjadi pertimbangan termasuk di Teluk Jakarta dan sejumlah titik di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini khususnya di pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut," ujar Didit.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta/Fathur Rochman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah pusat saat ini masih mematangkan rencana untuk mempercepat rencana proses pembangunan infrastruktur tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Terbaru, saat ini proyek strategis yang akan berlokasi di sepanjang pesisir pantai utara (Pantura) Jawa tersebut sudah memasuki tahapan penelitian dan pengumpulan data untuk segera dilakukan tahapan groundbreaking yang rencananya berjalan pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf usai bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (24/4/2026).

Didit mengungkapkan bahwa progres perkembangan proyek Giant Sea Wall tersebut saat ini adalah masih dilakukannya pendalaman hingga pengumpulan data secara komprehensif oleh berbagai pakar maupun lembaga-lembaga terkait.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga menyebut proyek yang dibangun dengan panjang sekitar 500-700 kilometer yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur tersebut akan dibangun di tengah perairan lepas sejauh 4-6 kilometer dari pesisir pantai.

"[Proyek Giant Sea Wall] sedang dilaksanakan penelitian dan assessment. Seperti apa nanti dibangun di tengah laut, sekitar 4 sampai 6 kilometer di bibir pantai," ungkap Didit.

Mengenai waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu menyelamatkan 60% pusat industri nasional dan lebih dari 30 juta penduduk itu, Didit menyebut akan dilakukan usai groundbreaking program serta groundbreaking infrastruktur rampung dilaksanakan.

Seperti diketahui, proyek tersebut ditargetkan akan mulai menjalani groundbreaking pada sekitar September 2026 mendatang.

"Rencananya kita akan melaksanakan kegiatan ini, setelah selesai semua baru kita siapkan karena ada dua program di dalamnya. Ada groundbreaking program, ada groundbreaking infrastruktur. Harus berjalan bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya," bebernya.

Sebagai informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa.

Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim. Giant Sea Wall bertujuan untuk melindungi puluhan juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menargetkan perbaikan jalan rusak di sejumlah jalur mudik, khususnya yang dilalui pemudik roda dua, rampung paling lambat 10 hari sebelum Lebaran.

Perbaikan tersebut diprioritaskan di jalur Pantai Utara (Pantura) dan ruas lain yang menjadi rute utama pemudik.

"Jalanan rusak kami sudah berkoordinasi khususnya nanti dengan persiapan Lebaran. Kita minta supaya jalan-jalan yang nanti akan dilalui oleh para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua dapat diperbaiki," ujar Dudy di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/2).

Ia menjelaskan koordinasi dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memastikan perbaikan jalan prioritas dapat diselesaikan sebelum arus mudik dimulai. Pemerintah memfokuskan perbaikan pada jalur dengan tingkat mobilitas tinggi dan berisiko bagi keselamatan pengguna jalan.

"Dan dari Kementerian PU menjanjikan bahwa paling lambat itu H-10 sudah selesai. Perbaikannya di jalan Pantura atau jalan-jalan yang akan dilalui pemudik sepeda motor," tambahnya.

Dudy menambahkan pemerintah pusat juga mempertimbangkan kondisi anggaran pemerintah daerah (pemda) dalam pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan. Karena itu, koordinasi dilakukan tidak hanya dengan pemda, tetapi juga dengan kementerian terkait untuk menentukan prioritas penanganan.

"Kita juga harus memahami kondisi anggaran dari pemda. Itu sebabnya kita membicarakan tidak hanya pemda tapi juga dengan Kementerian PU kira-kira mana yang menjadi skala prioritas, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan angkutan Lebaran nanti," katanya.

Upaya percepatan perbaikan jalan ini dilakukan di tengah sorotan terhadap kondisi infrastruktur jalan yang dinilai membahayakan pengguna, terutama pengendara roda dua. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah kecelakaan lalu lintas dilaporkan terjadi akibat jalan rusak di berbagai daerah.

Di Kabupaten Pandeglang, Banten, misalnya, pemerintah daerah digugat secara perdata oleh masyarakat terkait kondisi jalan rusak yang diduga menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa.

Gugatan tersebut ditujukan kepada sejumlah pihak, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai penyelenggara jalan.

Kasus serupa juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, di mana seorang pengendara motor terjatuh akibat lubang jalan yang cukup dalam di Jalan Raya Caringin.

Berdasarkan pantauan warga, kerusakan jalan di lokasi tersebut telah berlangsung selama beberapa bulan dan dinilai berbahaya bagi pengguna jalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Cuaca ekstrem yang terjadi di Jakarta dan wilayah Utara Pulau Jawa berimbas pada banjir. Istana pun menaruh perhatian, termasuk menyinggung terkait solusi Giant Sea Wall.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pada beberapa hari terakhir, cuaca ekstrem melanda. Presiden RI Prabowo Subianto tetap memonitor kondisi di Tanah Air, meski saat ini sedang berada di luar negeri.

Presiden Prabowo pun menurut Prasetyo memerintahkan untuk secepatnya membentuk tim kajian. Tujuannya mencoba menganalisis dan membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan pengelolaan air, terutama di Pulau Jawa.

"Karena bagaimanapun kita sadari bahwa masalah ini adalah masalah yang rutin berulang setiap tahunnya. Tentunya kita sebagai bangsa harus berpikir untuk bagaimana bisa melakukan penanganan-penanganan yang lebih terintegrasi penyelesaian dari hulu ke hilirnya," ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis (22/1/2026).

Adapun, dalam grand design yang dibentuk, di antaranya disinggung soal proyek Giant Sea Wall. Proyek infrastruktur tersebut sangat diperlukan guna menahan penurunan muka tanah khususnya di sepanjang pesisir Utara Jawa. Giant Sea Wall akan membentang sepanjang 535 kilometer.

"Jadi perhatian Bapak Presiden untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dari hulu ke hilir, termasuk dengan tim Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa atau yang selama ini lebih dikenal dengan yang sedang mempersiapkan untuk proyek Giant Sea Wall," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa saat ini masih dalam tahap penyempurnaan konsep terkait Giant Sea Wall.

"Nah tanggul itu diperlukan. Sudah ada sejumlah rancangan yang terus disempurnakan ditambah juga dengan kurang lebih konsep pembiayaannya seperti apa," kata AHY kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

AHY menyebut proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan tanggul. Ada juga hubungannya dengan konektivitas antarwilayah, land value capture, serta untuk kepentingan ekonomi, bisnis, komersial dan lain sebagainya.

"Jadi kami pastikan ini menjaga lingkungan tapi dengan cara sekaligus kita juga berupaya untuk meningkatkan nilai ekonomi pantura," terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia- Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintah siap membangun tanggul laut raksasa, sepanjang 535 kilometer di Pantai Utara Jawa, untuk melindungi 50 juta penduduk dari ancaman kenaikan air laut.

Selengkapnya dalam program Power Lunch CNBC Indonesia (Selasa, 21/10/2025) berikut ini.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan, tanpa disadari permukaan tanah di sejumlah wilayah Indonesia mengalami penurunan hingga 10cm setiap tahunnya. Proses ini berlangsung perllahan, namun dampaknya bisa sangat serius. Bahkan, ada daerah yang tercatat mengalami penurunan lebih dari 1 meter hanya dalam delapan tahun terakhir.

Tapi, penyebabnya bukan gempa atau longsor yang langsung terasa seketika. Melainkan pengambilan air tanah berlebihan, tanah yang lunak, pemadatan alami sedimen, dan beban bangunan di atas tanah yang lunak.

Penurunan tanah ini pun disebut bisa jadi ancaman serius. Akibatnya di antaranya bisa memicu bangunan rusak, jalan amblas, dan rob yang semakin sering terjadi.

"Penurunan tanah merupakan ancaman serius, terutama di wilayah Pantai Utara Jawa seperti Jakarta, Pekalongan, dan Sayung, Demak," kata Periset Pusat Riset Geoinformatika BRIN Joko Widodo dalam unggahan di akun media sosial resmi BRIN, dikutip Jumat (10/10/2025).

"Jika tidak ditangani dengan langkah mitigasi dan adaptasi yang tepat, dampaknya bisa sangat merugikan mulai dari hilangnya wilayah daratan hingga terganggunya kehidupan masyarakat pesisir," tambahnya mengingatkan.

Dijelaskan, penurunan tanah atau land subsidence adalah turunnya permukaan bumi secara perlahan karena material di bawah tanah menyusut.

Penyebab utamanya yaitu pengambilan air tanah berlebihan, pemadatan alami sedimen dan beban bangunan di atas tanah yang lunak.

Kondisi Tanah di Jakarta-Pantura Mengkhawatirkan

Lalu bagaimana BRIN bisa mengetahui tanah telah mengetahui penurunan?

Ternyata, BRIN memanfaatkan teknologi Persistent Scatterer Interferometric Synthetic Aperture Radar (PS-InSAR) untuk mendapatkan data satelit radar yang mendeteksi pergerakan tanah secara presisi hingga skala milimeter per tahun.

Hasil pantauan BRIN, kondisi tanah di Jakarta cukup mengkhawatirkan.

"Di wilayah utara Jakarta, permukaan tanah mengalami penurunan sekitar 5-6 cm per tahun," tulis BRIN.

"Di Muara Baru, tanah sudah berada 2,4 meter di bawah permukaan laut saat pasang," lanjut BRIN.

Namun, sebut BRIN, tak hanya Jakarta, kota lain juga mengalami penurunan tanah ekstrem.

"Pekalongan mengalami penurunan tanah 10-19 cm per tahun, salah satu yang tertinggi di Pantura," tulis BRIN.

"BRIN menganalisis 45 citra radar dari 2014-2022. Sebanyak 60,9% wilayah kota menunjukkan penurunan signifikan. Beberapa titik bahkan sudah turun 1 meter dalam 8 tahun," beber BRIN.

BRIN menyebut penurunan tanah ini sebagai "pembunuh senyap" alias Silent Killer.

"Penurunan tanah terjadi diam-diam, tapi dampaknya besar seperti bangunan retak dan rusak, air laut makin jauh masuk ke daratan, serta rob puluhan kali lebih cepat dibanding kenaikan muka laut akibat iklim," jelas BRIN.

Ditambahkan, sebenarnya sudah ada kebijakan menyangkut hal ini. Tapi sayangnya belum tepat sasaran.

"DKI Jakarta punya Peraturan Gubernur No. 93/2021 tentang larangan pengambilan air tanah. Tapi hasil analisis PS-InSAR menunjukkan wilayah dengan penurunan tanah terparah, Jakarta Utara dan Jakarta Barat, belum masuk zona larangan," sebut BRIN.

BRIN pun merekomendasikan agar dilakukan pemantauan rutin dengan teknologi InSAR. Selain itu, pengambilan air tanah. Di saat bersamaan, dibutuhkan kesadaran publik.

Foto: Periset Pusat Riset Geoinformatika BRIN Joko Widodo. (Dok. BRIN) Periset Pusat Riset Geoinformatika BRIN Joko Widodo. (Dok. BRIN)