Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menegaskan urgensi pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall dilakukan untuk melindungi aset strategis nasional yang terancam tenggelam banjir rob di wilayah pesisir utara Jawa.

Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa nilai aset nasional yang tersebar di pesisir Utara Jawa mencapai US$368 miliar atau tembus Rp6.196 triliun (Asumsi kurs Rp16.837/US$). Di mana, jika tidak diselamatkan bakal menimbulkan kerugian bagi negara.

Selain itu, Didit menekankan pembangunan Giant Sea Wall juga dilakukan dalam rangka menyelamatkan tempat tinggal bagi 17 juta hingga 20 juta penduduk Indonesia yang berada di pesisir utara Jawa.

"Banyak sekali di Pantura Jawa ini yang perlu dilindungi, bukan hanya saja penduduk 17-20 juta jiwa yang harus dilindungi, tapi juga seluruh aset-aset nasional yang ada di Pantura Jawa ini lebih kurang sekitar US$368 miliar," kata Didit dalam konferensi pers, dikutip Selasa (24/2026).

Bahkan, tambah Didit, ancaman di beberapa kota seperti Semarang sudah sangat nyata. Di mana, saat ini wilayah tersebut mengalami penurunan muka tanah hingga 7 centimeter per tahun. Alhasil berdampak pada fasilitas vital seperti lapangan terbang yang kerap terganggu oleh genangan banjir rob.

Selain itu, beberapa aset nasional yang terancam take selamat bila pembangunan GSW tidak dilaksanakan mencakup instansi pemerintah, pabrik, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), jalur kereta api (railway), hingga rumah sakit. Selain itu, ribuan kantor swasta dan kawasan industri yang telah berdiri sejak zaman Belanda juga berada dalam zona risiko tinggi.

“Dengan kondisi seperti ini maka terjadi kerugian [kalau tak dibangun Giant Sea Wall], sehingga kami melihat dibutuhkan proteksi dan perlindungan ke depan untuk menyelamatkan aset tersebut,” tegas Didit.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sempat mengungkap alasan senada mengenai keputusan pemerintah menetapkan konstruksi Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menuturkan bahwa hal itu dilakukan untuk menyelamatkan pusat ekonomi yang banyak tersebar di wilayah pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Terlebih, tambah Pambudy, saat ini 56% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berlokasi di wilayah Pulau Jawa.

"70% dari 56% [PDB di Pulau Jawa] ada di Pantai Utara. Dan dari 100% PDB kita, 20% ada di aglomerasi Jakarta, dan 18% ada di Jakarta," kata Pambudy dalam agenda Kebijakan Perkotaan Nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Cuaca ekstrem yang terjadi di Jakarta dan wilayah Utara Pulau Jawa berimbas pada banjir. Istana pun menaruh perhatian, termasuk menyinggung terkait solusi Giant Sea Wall.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pada beberapa hari terakhir, cuaca ekstrem melanda. Presiden RI Prabowo Subianto tetap memonitor kondisi di Tanah Air, meski saat ini sedang berada di luar negeri.

Presiden Prabowo pun menurut Prasetyo memerintahkan untuk secepatnya membentuk tim kajian. Tujuannya mencoba menganalisis dan membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan pengelolaan air, terutama di Pulau Jawa.

"Karena bagaimanapun kita sadari bahwa masalah ini adalah masalah yang rutin berulang setiap tahunnya. Tentunya kita sebagai bangsa harus berpikir untuk bagaimana bisa melakukan penanganan-penanganan yang lebih terintegrasi penyelesaian dari hulu ke hilirnya," ujar Prasetyo dalam konferensi pers pada Kamis (22/1/2026).

Adapun, dalam grand design yang dibentuk, di antaranya disinggung soal proyek Giant Sea Wall. Proyek infrastruktur tersebut sangat diperlukan guna menahan penurunan muka tanah khususnya di sepanjang pesisir Utara Jawa. Giant Sea Wall akan membentang sepanjang 535 kilometer.

"Jadi perhatian Bapak Presiden untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dari hulu ke hilir, termasuk dengan tim Otoritas Pengelola Pantai Utara Jawa atau yang selama ini lebih dikenal dengan yang sedang mempersiapkan untuk proyek Giant Sea Wall," ujar Prasetyo.

Sebelumnya, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa saat ini masih dalam tahap penyempurnaan konsep terkait Giant Sea Wall.

"Nah tanggul itu diperlukan. Sudah ada sejumlah rancangan yang terus disempurnakan ditambah juga dengan kurang lebih konsep pembiayaannya seperti apa," kata AHY kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta.

AHY menyebut proyek tersebut tidak hanya berkaitan dengan tanggul. Ada juga hubungannya dengan konektivitas antarwilayah, land value capture, serta untuk kepentingan ekonomi, bisnis, komersial dan lain sebagainya.

"Jadi kami pastikan ini menjaga lingkungan tapi dengan cara sekaligus kita juga berupaya untuk meningkatkan nilai ekonomi pantura," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Otorita Pengelola (BOP) tanggul laut Pantura tengah mempercepat penyelesaian rencana konstruksi tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang akan membentang di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura).

Dalam informasi terbarunya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkap bahwa pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan BOP Pantura terkait dengan realisasi sejumlah program yang bakal dicanangkan.

Diana mengungkap, BOP Pantura telah mengajukan permohonan penugasan pegawai Kementerian PU yang nantinya akan ikut serta mengeksekusi pembangunan Giant Sea Wall di Pantura.

"Beliau [Wakil Ketua II BOP Pantura Jawa] meminta ada beberapa personel dari Kementerian PU. Saat ini masih bersurat dengan beliau dan kita diskusikan siapa [yang akan ditugaskan], dan saya bertanya kebutuhannya apa saja," kata Diana saat ditemui di kantornya, Jumat (21/11/2025).

Diana menambahkan, sebagai lembaga baru, dalam melaksanakan tugasnya BOP Pantura akan menjalin koordinasi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga (K/L) lain. Hal itu dilakukan demi mendorong realisasi program sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkap tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 535 kilometer (Km) akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

Dalam penjelasannya, infrastruktur tersebut sangat diperlukan guna menahan penurunan muka tanah, khususnya di sepanjang pesisir utara Jawa.

"Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk, air laut naik 5 cm setahun, jadi harus segera kita selamatkan," jelasnya dalam Rapat Terbatas (Ratas) bersama Kabinet Merah Putih di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Terlebih, tambah Prabowo, hampir 60% pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di sekitar pesisir Pantai Utara Jawa. Apabila tidak diselamatkan, hal itu dikhawatirkan akan menghambat performa ekonomi nasional.

Selain itu, Pantura Jawa juga menjadi salah satu pusat lumbung pangan, khususnya komoditas padi. Pengembangan Giant Sea Wall diperlukan untuk memastikan sawah-sawah di sekitar Pantura tetap produktif.

"Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga di situ [Pantura Jawa] harus kita selamatkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap fenomena Supermoon pada 5 November 2025 berpotensi meningkatkan pasang maksimum air laut dan memicu banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Indonesia seperti Jakarta hingga Surabaya.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan dampaknya bisa berlangsung hingga 24 November 2025, dengan periode krusial sekitar tanggal 4–8 November 2025.

Dia menambahkan Fenomena Supermoon atau Purnama Perige terjadi saat Bulan berada pada titik terdekatnya dengan Bumi (perige) dan bertepatan dengan fase purnama.

“Kombinasi ini memperkuat gaya gravitasi Bulan terhadap Bumi, sehingga meningkatkan tinggi muka air laut secara signifikan,” kata Guswanto saat dihubungi Bisnis pada Senin (3/11/2025).

Dia menambahkan, BMKG menyatakan Supermoon kali ini menjadi yang terbesar sepanjang tahun. Bahkan berpotensi menyebabkan banjir rob di wilayah pesisir Indonesia hingga 24 November 2025.

Adapun wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan mencakup pesisir utara Jawa seperti Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Surabaya; Sumatera bagian timur seperti Medan, Dumai, dan Palembang; serta kawasan Bali dan Nusa Tenggara Barat, termasuk Lombok dan Bima.

Lebih lanjut, Guswanto mengatakan BMKG mengimbau masyarakat pesisir untuk lebih berhati-hati dan melakukan langkah mitigasi sejak dini. Dia mengatakan BMKG juga mengimbau masyarakat pesisir untuk menghindari aktivitas di pesisir pada periode pasang maksimum, mengamankan barang-barang penting dan infrastruktur di sekitar garis pantai, memantau informasi pasang surut dan peringatan dini dari BMKG secara berkala.

“Serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penanganan genangan dan evakuasi jika diperlukan,” katanya.

Diketahui, fenomena bulan purnama perige terjadi pada 6 November 2025 pukul 05.28 WIB dengan jarak terdekat 356.833 km, menjadikannya jarak Bumi-Bulan terdekat sepanjang 2025 dan semi-diameter 16’ 44,28”.

Sebagai perbandingan, Purnama Apoge pada 13 April 2025 memiliki jarak 406.006 km dengan semi-diameter lebih kecil, yakni 14’ 42,65”. Perigee dan apogee memengaruhi pasang surut laut melalui variasi gaya gravitasi Bulan terhadap Bumi, di mana posisi Bulan yang lebih dekat (perigee) meningkatkan kekuatan tarikan, sementara posisi lebih jauh (apogee) melemahkannya.

Fenomena ini berkontribusi pada ketinggian air laut yang bervariasi, meskipun pengaruh utama tetap dari siklus harian gravitasi Bulan dan Matahari.

Diketahui, pasang surut laut terjadi karena gaya gravitasi Bulan menarik air laut ke arahnya, menciptakan tonjolan air di sisi Bumi yang menghadap Bulan, sementara gaya sentrifugal menyebabkan tonjolan di sisi berlawanan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sepanjang 535 kilometer (Km) akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

Dalam penjelasannya, infrastruktur tersebut sangat diperlukan guna menahan penurunan muka tanah khususnya di sepanjang pesisir utara Jawa.

"Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk, air laut naik 5 cm setahun, jadi harus segera kita selamatkan," jelasnya dalam Ratas bersama Kabinet Merah Putih di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Terlebih, tambah Prabowo, hampir 60% pusat industri di Pulau Jawa berlokasi di sekitar pesisir Pantai Utara Jawa. Apabila tak diselamatkan, hal itu dikhawatirkan akan menghambat performa ekonomi nasional.

Selain itu, Pantura Jawa juga menjadi salah satu pusat lumbung pangan, khususnya komoditas padi. Pengembangan Giant Sea Wall diperlukan untuk memastikan sawah-sawah di sekitar Pantura tetap produktif.

"Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga disitu [Pantura Jawa] harus kita selamatkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita Pelaksana Pembangunan Pantai Utara Jawa (BOPPUJ), Didit Herdiawan Ashaf mengungkap konstruksi tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) berpeluang mendapat kucuran investasi dari perusahaan asal Tiongkok.

Didit menjelaskan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan China International Trust Investment Corporation (CITIC) dalam rangka membuka peluang kerja sama investasi tersebut.

"Dengan kerja sama investasi internasional diharapkan pembangunan tersebut dapat menjadi pengungkit bagi ketahanan pesisir, perlindungan masyarakat, serta penguatan ekonomi termasuk ekonomi biru di masa depan," tulis Didit dikutip dari akun Instagram resminya @didit.ashaf, Sabtu (27/9/2025).

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah mengkalkulasikan pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang pantai utara Jawa bakal tembus hingga US$80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun (asumsi kurs: Rp16.219).

Adapun, proyek tersebut bakal terbentang dari Banten hingga Gresik. Nantinya, keberadaan GSW diharapkan mampu mengantisipasi persoalan ekosistem dan melindungi masyarakat pesisir dari ancaman banjir rob dan kerusakan lingkungan.