Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui alokasi belanja negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim masih terbatas. Untuk itu, partisipasi sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk menutup kesenjangan kebutuhan menuju target penurunan emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin menyampaikan bahwa alokasi belanja terkait iklim saat ini baru mencapai sekitar 3% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau rata-rata lebih dari Rp70 triliun per tahun.

“Angka tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah, tetapi sekaligus mengingatkan bahwa kesenjangan pembiayaan masih sangat besar,” kata Herman dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Herman mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi Indonesia diproyeksikan melampaui Rp8.000 triliun pada 2026. Menurutnya, pembiayaan publik saja tidak akan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Karena itu, pemerintah memposisikan APBN sebagai sumber pembiayaan utama, melainkan sebagai katalis yang mampu menurunkan risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam skala yang jauh lebih besar.

Indonesia sendiri telah membangun mekanisme pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber pendanaan dari sektor publik dan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dari sisi publik, Herman mengemukakan pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, serta berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti green sukuk, obligasi SDGs, blue bonds, dan dana penanggulangan bencana

Di luar APBN, pemerintah terus mendorong perbankan berkelanjutan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, serta skema blended finance.

Selain itu, Herman memandang bahwa kerja sama internasional memiliki peran yang sangat penting, dengan dukungan dari bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dana iklim, dan lembaga keuangan internasional.

“Perubahan iklim terlalu kompleks untuk ditangani oleh satu institusi saja. Keberhasilannya bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, mitra pembangunan, lembaga keuangan, organisasi filantropi, dan sektor swasta,” tegasnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT Pertamina (Persero) memulai rangkaian aktivasi program lingkungan melalui penanaman 1.000 bibit pohon serta penguatan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPS3R di Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat (5/6/2026)

Kegiatan kick off yang juga diikuti dengan penanaman pohon serentak di lingkungan Pertamina Group yakni, di sekitar wilayah operasi Kilang Plaju, Elnusa dan unit operasi lainnya.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, yang memimpin peringatan Hari Lingkungan Hidup di Yogyakarta mengatakan, langkah ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Pertamina dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus menjawab tantangan pengelolaan sampah yang masih menjadi isu utama lingkungan di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup yakni Saatnya Bekerja untuk Iklim.

Selain penanaman pohon, Pertamina juga menyerahkan bantuan Program Go-Sari Edupark senilai Rp150 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan aplikasi pengumpulan sampah Go-Sari, inovasi biochar, budidaya ayam petelur, serta program Rewulu Reborn yang mengolah limbah segel mobil tangki menjadi produk bernilai ekonomi.

Arya mengatakan bahwa pemilihan TPS3R Guwosari sebagai lokasi kick off bukan tanpa alasan. Lokasi ini merupakan binaan Fuel Terminal Rewulu, wilayah operasi Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, yang menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, dan akademisi mampu menghadirkan solusi inovatif terhadap persoalan sampah.

"Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum bagi Pertamina untuk terus memperkuat aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Kami memilih TPS3R Guwosari sebagai titik awal karena tempat ini menunjukkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan secara nyata memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat," ujar Arya.

Lurah Guwosari Masduki menjelaskan inisiasi pengelolaan sampah terpadu di wilayahnya telah membantu permasalahan sampah bagi 1.500 KK, dan memberikan penghasilan bagi lebih dari 27 warga termasuk lansia yang bekerja di berbagai bidang. Mulai dari pengambilan sampah, pemilahan, pengepresan, pembuatan kompos, pemeliharaan ayam, dll.

"Kami mendorong masyarakat memilah sampah dari rumah, dimana semakin terpilah dengan baik, maka biaya pengolahan sampahnya akan semakin kecil atau bahkan tidak dipungut biaya, dan dari kegiatan ini pekerja pendukung bisa mendapatkan gaji sekitar 2 sampai 3 juta rupiah,"jelasnya.

Berbagai inisiatif yang dikembangkan di TPS3R Guwosari antara lain pengolahan sampah organik menjadi biochar yang dimanfaatkan sebagai material filter knalpot mobil tangki, pemanfaatan sampah plastik menjadi palet dan furnitur, serta pengolahan limbah segel mobil tangki menjadi berbagai produk kerajinan bernilai guna.

Melalui berbagai inovasi tersebut, diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

Rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Pertamina juga akan berlanjut pada 10 Juni 2026 melalui program pengelolaan sampah pesisir yang memanfaatkan inovasi kapal pembersih sampah (trash skimmer) hasil kolaborasi Pertamina dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Secara nasional, hingga tahun 2026 Pertamina Group telah menjalankan 151 program lingkungan berbasis pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular. Program-program tersebut berhasil mengolah sekitar 951.023 ton sampah per tahun, memberikan manfaat kepada 68.788 penerima manfaat, serta menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Arya menegaskan bahwa inovasi lingkungan tidak hanya dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat, tetapi juga diterapkan dalam operasional perusahaan melalui pemanfaatan teknologi dan praktik bisnis yang semakin ramah lingkungan.

"Keberlanjutan menjadi bagian penting dari strategi bisnis Pertamina. Karena itu, berbagai inovasi terus kami dorong, baik di lingkungan masyarakat maupun di dalam proses operasional perusahaan, untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus mendukung target transisi energi dan pembangunan berkelanjutan Indonesia," tutup Arya.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, PT Pertamina (Persero) memulai rangkaian aktivasi program lingkungan melalui penanaman 1.000 bibit pohon serta penguatan inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat di TPS3R di Desa Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan kick off diikuti penanaman pohon serentak di lingkungan Pertamina Group yakni, di sekitar wilayah operasi Kilang Plaju, Elnusa, dan unit operasi lainnya.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero), Arya Dwi Paramita, yang memimpin peringatan Hari Lingkungan Hidup di Yogyakarta mengatakan, langkah ini bagian dari komitmen berkelanjutan Pertamina dalam mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Ini sekaligus menjawab tantangan pengelolaan sampah yang masih menjadi isu utama lingkungan di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Lingkungan Hidup yakni Saatnya Bekerja untuk Iklim.

Selain penanaman pohon, Pertamina menyerahkan bantuan Program Go-Sari Edupark senilai Rp150 juta. Bantuan tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan aplikasi pengumpulan sampah Go-Sari, inovasi biochar, budi daya ayam petelur, serta program Rewulu Reborn yang mengolah limbah segel mobil tangki menjadi produk bernilai ekonomi.

Arya mengatakan, pemilihan TPS3R Guwosari sebagai lokasi kick off bukan tanpa alasan. Lokasi ini merupakan binaan Fuel Terminal Rewulu, wilayah operasi Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah, yang menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara perusahaan, masyarakat, dan akademisi mampu menghadirkan solusi inovatif terhadap persoalan sampah.

"Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum bagi Pertamina untuk terus memperkuat aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Kami memilih TPS3R Guwosari sebagai titik awal karena tempat ini menunjukkan pengelolaan sampah yang terintegrasi dan secara nyata memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat," ujar Arya dalam keterangan, Ahad (7/6/2026).

Lurah Guwosari, Masduki menjelaskan inisiasi pengelolaan sampah terpadu di wilayahnya telah membantu permasalahan sampah bagi 1.500 KK, dan memberikan penghasilan bagi lebih dari 27 warga termasuk lansia yang bekerja di berbagai bidang. Mulai dari pengambilan sampah, pemilahan, pengepresan, pembuatan kompos, pemeliharaan ayam, dan lain-lain.

"Kami mendorong masyarakat memilah sampah dari rumah, semakin terpilah dengan baik, maka biaya pengolahan sampahnya semakin kecil atau bahkan tidak dipungut biaya, dan dari kegiatan ini pekerja pendukung bisa mendapatkan gaji sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah,"jelasnya.

Berbagai inisiatif yang dikembangkan di TPS3R Guwosari antara lain pengolahan sampah organik menjadi biochar yang dimanfaatkan sebagai material filter knalpot mobil tangki, pemanfaatan sampah plastik menjadi palet dan furnitur, serta pengolahan limbah segel mobil tangki menjadi berbagai produk kerajinan bernilai guna.

Melalui berbagai inovasi tersebut, diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah sekaligus menciptakan nilai tambah bagi masyarakat sekitar.

Rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Pertamina juga akan berlanjut pada 10 Juni 2026 melalui program pengelolaan sampah pesisir yang memanfaatkan inovasi kapal pembersih sampah (trash skimmer) hasil kolaborasi Pertamina dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Secara nasional, hingga tahun 2026 Pertamina Group telah menjalankan 151 program lingkungan berbasis pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular.

Program-program tersebut berhasil mengolah sekitar 951.023 ton sampah per tahun, memberikan manfaat kepada 68.788 penerima manfaat, serta menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Arya menegaskan, inovasi lingkungan tidak hanya dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat, juga diterapkan dalam operasional perusahaan melalui pemanfaatan teknologi dan praktik bisnis yang semakin ramah lingkungan.

"Keberlanjutan menjadi bagian penting dari strategi bisnis Pertamina. Karena itu, berbagai inovasi terus kami dorong, baik di lingkungan masyarakat maupun di dalam proses operasional perusahaan, untuk mengurangi dampak lingkungan sekaligus mendukung target transisi energi dan pembangunan berkelanjutan Indonesia," tutup Arya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah pusat saat ini masih mematangkan rencana untuk mempercepat rencana proses pembangunan infrastruktur tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Terbaru, saat ini proyek strategis yang akan berlokasi di sepanjang pesisir pantai utara (Pantura) Jawa tersebut sudah memasuki tahapan penelitian dan pengumpulan data untuk segera dilakukan tahapan groundbreaking yang rencananya berjalan pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf usai bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (24/4/2026).

Didit mengungkapkan bahwa progres perkembangan proyek Giant Sea Wall tersebut saat ini adalah masih dilakukannya pendalaman hingga pengumpulan data secara komprehensif oleh berbagai pakar maupun lembaga-lembaga terkait.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga menyebut proyek yang dibangun dengan panjang sekitar 500-700 kilometer yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur tersebut akan dibangun di tengah perairan lepas sejauh 4-6 kilometer dari pesisir pantai.

"[Proyek Giant Sea Wall] sedang dilaksanakan penelitian dan assessment. Seperti apa nanti dibangun di tengah laut, sekitar 4 sampai 6 kilometer di bibir pantai," ungkap Didit.

Mengenai waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu menyelamatkan 60% pusat industri nasional dan lebih dari 30 juta penduduk itu, Didit menyebut akan dilakukan usai groundbreaking program serta groundbreaking infrastruktur rampung dilaksanakan.

Seperti diketahui, proyek tersebut ditargetkan akan mulai menjalani groundbreaking pada sekitar September 2026 mendatang.

"Rencananya kita akan melaksanakan kegiatan ini, setelah selesai semua baru kita siapkan karena ada dua program di dalamnya. Ada groundbreaking program, ada groundbreaking infrastruktur. Harus berjalan bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya," bebernya.

Sebagai informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa.

Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim. Giant Sea Wall bertujuan untuk melindungi puluhan juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mempercepat rancangan pembangunan proyek Giant Sea Wall. Proyek strategis ini dinilai akan mampu menyelamatkan 60% pusat industri nasional yang berlokasi di sepanjang pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa serta lebih dari 30 juta penduduk.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan bahwa proyek Giant Sea Wall masih dalam tahap perencanaan. Pemerintah pun mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan terkait konstruksi.

"Target pembangunan dalam waktu yang belum ditentukan, tetapi paling tidak bisa dipercepat," kata Didit usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin (20/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa pemerintah pun saat ini masih menghitung waktu pembangunan, karena akan berkaitan sama sumber daya yang ada di Indonesia.

"Jadi, salah satu yang utama, kita bisa memanfaatkan soal lingkungan. Jadi kita absorb hal-hal yang ada kaitannya dengan waste," ujar Didit.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga diminta oleh Presiden Prabowo untuk berpartisipasi aktif, sebab Giant Sea Wall merupakan proyek strategis.

Proyek tersebut menurutnya mampu menyelamatkan 60% pusat industri nasional dan lebih dari 30 juta penduduk.

"Banyak hasil-hasil penelitian di kampus yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang. Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif," kata Brian.

Dia menjelaskan bahwa dosen-dosen pun selama ini telah menjalankan berbagai penelitian untuk mendukung percepatan pengembangan proyek Giant Sea Wall.

Sebagai informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa. Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim.

Giant Sea Wall memiliki panjang 500-700 km yang membentang dari Banten hingga Gresik (Jawa Timur). Proyek ini bertujuan melindungi puluhan juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim. Proyek ini ditargetkan groundbreaking sekitar September 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan sektor logistik dan e-commerce mendorong peningkatan signifikan volume sampah kemasan di Indonesia, mulai dari kardus hingga plastik pelindung. Tanpa pengelolaan yang terintegrasi, limbah tersebut berpotensi menambah beban tempat pemrosesan akhir (TPA) sekaligus memperpanjang dampak pencemaran lingkungan.

Menjawab tantangan tersebut, ALVAboard menjalin kerja sama dengan Rekosistem untuk mendorong pengelolaan sampah kemasan berbasis ekonomi sirkular. Melalui kolaborasi ini, material kemasan dari proses produksi dan distribusi akan disalurkan ke sistem pengumpulan dan pemulihan material milik Rekosistem untuk dipilah, dicatat, dan didaur ulang.

CEO ALVAboard Alden Lukman mengatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan memastikan siklus hidup material tidak berhenti pada tahap penggunaan.

“Kami ingin memastikan material tidak berakhir sebagai limbah, tetapi dapat kembali dimanfaatkan dalam siklus produksi melalui sistem yang terukur,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (25/2/2026).

Lonjakan konsumsi dalam beberapa tahun terakhir membuat volume sampah kemasan meningkat, meskipun sebagian besar material seperti kardus dan plastik memiliki nilai ekonomi untuk didaur ulang.

Pendekatan ekonomi sirkular menempatkan kemasan sebagai material yang dapat digunakan kembali, sehingga berpotensi menekan kebutuhan bahan baku baru sekaligus mengurangi volume limbah.

Dalam skema kerja sama ini, setiap kemasan yang disetorkan akan tercatat dalam sistem digital untuk memudahkan pelacakan volume material yang dikelola dan potensi pengurangan emisi karbon.

Co-founder Rekosistem Ernest menyebut pendekatan tersebut dirancang sebagai sistem yang terintegrasi, bukan sekadar program pengumpulan sampah. “Material yang masuk akan terlacak dan diproses sesuai alur daur ulang yang terstandar,” katanya.

Sistem ini juga memungkinkan pelaporan yang lebih akurat terkait volume sampah yang dikelola serta potensi pengurangan emisi, sehingga memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Selain aspek lingkungan, perusahaan juga menilai pengelolaan limbah kemasan berkontribusi pada strategi mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi dari penggunaan bahan baku baru. Data volume material yang terkumpul akan menjadi dasar pelaporan kinerja lingkungan, termasuk dalam kerangka ESG.

Program ini turut memberikan insentif bagi pelanggan yang menyetorkan material. Untuk plastik keras, nilai yang diterima sebesar Rp600 per kilogram, sementara kemasan ALVAboard dapat memperoleh hingga Rp2.000 per kilogram, termasuk tambahan insentif dari perusahaan.

“Skema tersebut diharapkan mendorong partisipasi sekaligus meningkatkan kesadaran bahwa kemasan memiliki nilai ekonomi,” ujar Alden.

Ke depan, kolaborasi ini membuka peluang keterlibatan mitra industri dalam pengelolaan sampah kemasan dari hulu hingga hilir. Dengan sistem pengumpulan yang terstruktur dan berbasis data, kedua perusahaan menargetkan pengurangan limbah sekaligus memperpanjang siklus hidup material dalam rantai produksi.

Langkah ini mencerminkan tren perusahaan yang mulai mengintegrasikan pengelolaan limbah ke dalam strategi bisnis, seiring meningkatnya tekanan terhadap praktik keberlanjutan di sektor industri dan logistik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap pemerintah kembali menguasai 4,09 juta hektare (Ha) kawasan hutan yang sebelumnya dimanfaatkan tidak sesuai ketentuan.

Nusron menyebut, penertiban itu dilaksanakan oleh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam upaya menyelamatkan aset negara dari praktik penyalahgunaan.

"Pemerintah telah menguasai kembali 4,09 juta hektare lahan hutan dari praktik penyalahgunaan lahan. Pemerintah juga melakukan pemulihan lingkungan melalui restorasi Taman Nasional Tesso Nilo seluas 81.793 hektare sebagai habitat penting gajah, harimau Sumatra, dan satwa endemik lainnya," jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/1/2026).

Dari total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali tersebut, sekitar 900.000 hektare dikembalikan sebagai kawasan hutan konservasi guna menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati. Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim dan perlindungan ekosistem jangka panjang.

Selain penyelamatan kawasan hutan, Satgas PKH juga berhasil mengamankan aset negara dengan nilai total mencapai Rp6,62 triliun.

Nusron menambahkan, nilai tersebut terdiri atas Rp4,28 triliun yang merupakan hasil rampasan negara dari perkara tindak pidana korupsi, serta Rp2,34 triliun yang berasal dari penagihan denda administratif atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Sementara itu, pascabencana hidrologi yang terjadi di sejumlah wilayah, Satgas PKH turut mempercepat pelaksanaan audit di tiga provinsi. Berdasarkan laporannya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

Adapun, pencabutan izin tersebut mencakup 22 perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di kawasan hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare.

Selain itu, izin juga dicabut terhadap 6 perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 sebagai pembaruan atas KBLI 2020. Pembaruan ini dilakukan untuk memastikan pencatatan aktivitas ekonomi di Indonesia tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, terutama terkait transformasi ekonomi digital dan mitigasi perubahan iklim. KBLI 2025 mampu menangkap aktivitas ekonomi baru yang belum tercakup dalam KBLI 2020.

KBLI merupakan standar nasional yang digunakan untuk mengklasifikasikan seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia yang beragam berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatan. KBLI digunakan antara lain untuk analisis ekonomi, identifikasi aktivitas ekonomi, perumusan kebijakan dan menghasilkan berbagai statistik ekonomi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi di antaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

“Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang telah merujuk ISIC Revisi 5.​ KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru yang ada di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional​,” ujar Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

Pembaruan KBLI dilakukan secara berkala setiap lima tahun sesuai rekomendasi Committee of Experts on International Statistical Classification (CEISC). Penyempurnaan ini dilakukan agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman, dan untuk penyesuaian dengan pembaruan klasifikasi lainnya seperti Harmonized System yang juga diperbarui setiap lima tahun sekali. Selama proses penyusunan KBLI 2025, BPS menerima 1.164 usulan dari 30 kementerian dan lembaga yang menunjukkan tingginya keterlibatan lintas sektor dalam proses penyusunan ini.

KBLI 2025 mengakomodir berbagai aktivitas ekonomi baru di antaranya jasa intermediasi platform digital, Factoryless Goods Producers (FGP) yang sudah tidak dipandang sekedar perdagangan, aktivitas konten digital dan media kreatif seperti podcast, game dan streaming, aktivitas perdagangan, penangkapan dan penyimpanan karbon, energi terbarukan, serta penambahan klasifikasi baru di sektor jasa keuangan.

BPS menyampaikan bahwa dari sisi struktur, jumlah kategori dalam KBLI 2025 bertambah 1 menjadi 22 kategori (A-V), dari 21 kategori pada KBLI 2020 (A-U). Dalam KBLI 2025 terdiri dari 87 golongan pokok, 257 golongan, 519 subgolongan, dan 1.560 kelompok.

Pemanfaatan KBLI sangat penting dalam berbagai aspek. KBLI 2025 akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.

Dalam aspek keuangan, KBLI digunakan untuk mengklasifikasikan sektor ekonomi dalam laporan Bank Umum Terintegrasi serta Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Dalam aspek industri, KBLI diterapkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan perkembangan sektor industri di Indonesia. Dalam aspek perizinan berusaha, KBLI digunakan sebagai acuan dalam sistem perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS). KBLI 2025 juga akan menjadi acuan utama dalam berbagai kegiatan statistik, termasuk implementasi operasional pada Sensus Ekonomi 2026, pemutakhiran Statistical Business Register (SBR), dan statistik resmi negara lainnya di BPS.

KBLI 2025 diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 yang dapat diunduh pada tautan s.bps.go.id/perbanKBLI2025

Bisnis.com, JAKARTA - Perkembangan teknologi, pesatnya adopsi digital, hingga mitigasi perubahan iklim telah melahirkan berbagai aktivitas ekonomi baru. Pembuatan podcast, pengelolaan kanal streaming, pengembangan game, hingga penyediaan jasa platform digital kini berkembang menjadi sumber pendapatan banyak orang.

Melalui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Jumat (19/12), berbagai aktivitas ekonomi tersebut kini memiliki klasifikasi yang jelas. Dengan demikian, pelaku usaha dapat tercatat dan mudah dikenali dalam sistem statistik nasional.

Tercatatnya suatu aktivitas ekonomi dalam KBLI memiliki arti penting. Aktivitas yang terklasifikasi akan masuk dalam statistik resmi, dianalisis, serta menjadi dasar perencanaan dan perumusan kebijakan. Klasifikasi yang tepat juga memudahkan proses perizinan usaha. Sebaliknya, tanpa klasifikasi yang sesuai, sebuah aktivitas ekonomi berisiko tidak tercatat secara optimal.

KBLI 2025 juga mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap isu perubahan iklim. Aktivitas ekonomi terkait perdagangan, penangkapan, dan penyimpanan karbon kini memiliki klasifikasi tersendiri. Selain itu, sektor energi terbarukan yang kian berperan dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan juga dicatat lebih rinci.

Selain itu, pembaruan ini turut mengakomodasi model bisnis baru, seperti factoryles goods producers, yakni perusahaan yang melakukan outsource proses manufaktur dan memiliki Intellectual Property (IP) produk. Model bisnis ini semakin lazim dalam rantai pasok global dan ekonomi digital, dan kini telah tercermin dalam klasifikasi di Indonesia.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa KBLI 2025 disusun dengan mengacu pada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revision 5 yang direkomendasikan oleh Komisi Statistik PBB (UNSC) pada 11 Maret 2024. ISIC Revision 5 telah diadopsi diantaranya oleh Uni Eropa dan Singapura.

“Melalui rilis ini kami memperkenalkan KBLI 2025 yang merujuk ISIC Revisi 5.​ KBLI 2025 ini penting untuk memastikan bahwa klasifikasi lapangan usaha di Indonesia tetap relevan terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru di Indonesia, sekaligus tetap menjaga keterbandingan secara internasional​,” ujar Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti pada konferensi pers di Jakarta, Jumat (19/12).

Bisnis.com, SUBANG - bank bjb terus menghadirkan program-program yang berorientasi pada kemaslahatan komunitas dan masyarakat melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan lingkungan hidup secara seimbang.

Salah satu langkah nyata yang dilakukan bank bjb adalah pelaksanaan program penanaman 10.000 bibit mangrove di wilayah pesisir Dusun Mulyasari, Desa Anggasari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 11 November 2025, sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) bank bjb di bidang pelestarian lingkungan.

Melalui program ini, bank bjb menegaskan perannya sebagai institusi keuangan yang aktif berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir yang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar. Penanaman mangrove dilakukan bekerja sama dengan Yayasan Lingkungan Nusantara Indah (YLNI), sebagai mitra strategis dalam pengelolaan dan pengembangan program lingkungan berbasis masyarakat.

Kolaborasi ini menjadi bentuk sinergi antara dunia perbankan, lembaga lingkungan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Lokasi penanaman dipilih secara strategis di kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi dan dampak rob air laut, sehingga membutuhkan upaya pemulihan dan perlindungan jangka panjang.

Mangrove memiliki fungsi ekologis penting, antara lain melindungi garis pantai dari erosi dan abrasi, menjaga kualitas air, serta menjadi habitat berbagai biota laut. Selain manfaat ekologis, keberadaan mangrove juga berkontribusi dalam menyerap emisi karbon dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

bank bjb memandang bahwa pelestarian lingkungan tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah pesisir yang bergantung pada keseimbangan alam. Melalui program penanaman mangrove ini, bank bjb turut mendorong terciptanya lingkungan yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan ini juga diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, baik melalui pengembangan pembibitan mangrove maupun aktivitas ekonomi turunan lainnya. bank bjb secara konsisten terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat lingkungan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting agar program pelestarian lingkungan dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang. Dalam pelaksanaannya, program ini mendapatkan dukungan dan apresiasi dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan setempat.

Cece Rahman perwakilan dari Dinas lingkungan hidup (DLH) Kabupaten Subang menyampaikan terimakasih kepada bank bjb yang melaksanakan kerjasama dengan YLNI dalam penanaman mangrove sebanyak 10.000 bibit. Senada, Endra Priatna perwakilan dari YLNI, juga menyampaikan apresiasi atas dukungan bank bjb dalam merawat daerah pesisir.

Hal tersebut mencerminkan keselarasan antara inisiatif bank bjb dengan agenda pembangunan lingkungan di tingkat daerah. bank bjb memposisikan program CSR sebagai bagian integral dari strategi bisnis yang berorientasi pada penciptaan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat.

Pendekatan ini sejalan dengan komitmen bank bjb untuk tumbuh bersama masyarakat dan lingkungan di wilayah operasionalnya. Sebagai rangkaian kegiatan, dilakukan penyerahan bibit mangrove secara simbolis dan penanaman di lokasi pembibitan sebagai awal dari proses pemulihan ekosistem pesisir.

Melalui inisiatif ini, bank bjb berharap dapat berkontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Ke depan, bank bjb akan terus menghadirkan program-program CSR yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen membangun masa depan yang lebih baik bagi lingkungan dan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Di usia ke-30 tahun,PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (AHI) (ACES)melaluiAZKOmenegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan melalui programAZKO Berbagi Cahaya.

Inisiatif ini menghadirkan donasi lampu LED hemat energi untuk mendorong efisiensi energi, pengurangan emisi, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pencahayaan ramah lingkungan.

Program yang telah berjalan sejak 2017 ini, kini diperkuat dengan komitmen jangka panjang hingga 2030 dengan target mendistribusikan lampu LED hemat energi AZKO ke30.000 rumah,300 sekolah,dan300 fasilitas publikdi80 kotadi Indonesia.

Melalui program ini, AZKO berupaya mendukung mitigasi perubahan iklim sekaligus mendorong gaya hidup hemat energi yang lebih bertanggung jawab, menghasilkan dampak lingkungan positif bagi masa depan Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Sejak pertama kali diluncurkan, AZKO Berbagi Cahaya telah menjangkau 30 kota dan 50 fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, pusat kebudayaan, dan museum, dengan mendistribusikan lebih dari 10.000 lampu LED hemat energi.

Ke depan, komitmen ini diperkuat dengan target penyaluran hingga 150.000 lampu LED hemat energi AZKO untuk 30.000 rumah, 300 sekolah, dan 300 fasilitas publik yang tersebar dari Aceh hingga Papua, khususnya area yang berada di dekat operasional toko-toko AZKO.

Sebagai langkah implementasi dari penguatan komitmen ini, pada 24 November 2025, AZKO Berbagi Cahaya telah dijalankan bagi warga Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, yang berada di dekat Kantor Pusat AZKO.Dalam kegiatan tersebut, AZKO menyalurkan dukungan sebanyak 2.500 lampu LED hemat energi yang didistribusikan ke 450 rumah warga.

“AZKO Berbagi Cahaya bukan hanya tentang menyalurkan lampu LED hemat energi, tetapi bagaimana kami berharap satu titik cahaya dapat membantu keluarga hidup lebih nyaman, menghemat biaya listrik, dan turut menjaga dampak lingkungan. Inisiatif ini sejalan dengan aspirasi AZKO untuk membuka pintu kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Target program hingga 2030 juga kami selaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menetapkan batas waktu global untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk efisiensi energi, aksi iklim, dan pembangunan yang lebih inklusif,” ujarTeresa Wibowo, Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.

Inisiatif AZKO Berbagi Cahaya juga menjadi bentuk sinergi dengan pemerintah setempat dalam mendukung target BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Utamanya, program ini berkontribusi pada TPB 7: Energi Bersih dan Terjangkau, melalui upaya peningkatan efisiensi konsumsi listrik per kapita serta perluasan akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

Selain itu, AZKO Berbagi Cahaya juga mendukung TPB 13: Aksi Iklim, dengan memperkuat komitmen penurunan emisi dan mendorong praktik energi yang lebih ramah lingkungan.

Dari sisi lingkungan, AZKO Berbagi Cahaya diharapkan dapat mengurangi konsumsi energi listrik hingga sekitar 73.800.000 kWh dan menghasilkan potensi penghindaran emisi sekitar 64.206 ton CO₂ secara total selama masa pakai lampu.

Sementara dari sisi sosial, program ini membantu meningkatkan akses pencahayaan hemat energi bagi masyarakat, memperbaiki kualitas hidup dan kenyamanan melalui pencahayaan yang lebih baik, serta menciptakan efek multiplikasi positif bagi lingkungan dan komunitas, sekaligus memberikan potensi penghematan biaya listrik bagi penerima manfaat.

“Pada akhirnya harapan kami, program ini dapat mengedukasi, membangun kesadaran, dan mendorong perilaku masyarakat luas tentang efisiensi energi dan praktik ramah lingkungan untuk bumi yang lebih baik,” tambah Teresa.

Dalam mewujudkan bisnis yang bertanggung jawab, inisiatif AZKO Berbagi Cahaya dirancang sebagai bagian integral dari strategi keberlanjutan jangka panjang PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk dalam kerangka Sustainability Ambition 2030 dengan tiga pilar,People,Environment, danBusinessyang dilandasi prinsipGood Corporate Governance(GCG).

Program ini berkontribusi pada pilarEnvironmentmelalui penyediaan produk ramah lingkungan, yakni lampu LED hemat energi untuk menurunkan konsumsi listrik dan mendukung pengurangan emisi, sekaligus memperkuat pilarPeople (Social)dengan menghadirkan akses pencahayaan yang lebih layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Selain program sosial, AZKO juga mengembangkan portofolio produk yang mendukung gaya hidup berkelanjutan. Saat ini, lebih dari 10% koleksi produk AZKO difokuskan pada kategori hemat energi dan air, pengurangan limbah, serta penggunaan bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Ke depan, AZKO menargetkan porsi produk ramah lingkungan ini meningkat menjadi lebih dari 20% sejalan dengan strategi Sustainability Ambition 2030.

Untuk mendorong lebih banyak keluarga Indonesia untuk memulai langkah hemat energi, AZKO juga menghadirkan promo diskon 10% untuk pembelian seluruh produk lampu mulai tanggal 2 sampai 7 Desember 2025 di seluruh toko AZKO di Indonesia.

Lampu LED hemat energi AZKOpowered byKRISBOW telah berlabel hemat energi sesuai peraturan Kementerian ESDM, memiliki masa pakai hingga 15.000 jam, dilengkapi sistemeye comfortyang tidak menyebabkan mata cepat lelah, garansi ganti baru selama masa garansi berlaku, dan tetap rendah konsumsi listrik denganoutputcahaya maksimal.

“Dengan memilih lampu pencahayaan yang lebih efisien, kita tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga ikut menjaga bumi untuk generasi berikutnya. Cahaya kecil dapat membawa perubahan besar. Mari mulai gaya hidup hemat energi dari rumah kita, dan bersama wujudkan hidup yang lebih baik dan bertanggung jawab,” tutup Teresa.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memamerkan keberhasilan rehabilitasi ekosistem bakau atau mangrove berskala masif di konferensi iklim PBB COP30 di Belem, Brasil. Program ini dipandang sebagai praktik terbaik dalam implementasi solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions / NbS), sebuah pendekatan yang menekankan investasi berkelanjutan pada masa depan ekosistem bakau.

Memenuhi undangan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengisi sesi di Paviliun Jepang, pada Kamis (13/11/2025), Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi, mempresentasikan pengalaman Indonesia.

Sebagai negara yang memiliki 3,44 juta hektare hutan bakau yang merepresentasikan 23% dari total bakau global, Indonesia memiliki tanggung jawab ekologis sekaligus potensi besar untuk menjadikan restorasi ekosistem sebagai garda terdepan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hutan bakau terbukti merupakan aset strategis yang memiliki keunggulan ekologis dan ekonomi yang signifikan.

“Secara ekologis, bakau berfungsi sebagai filter air alami yang efektif; dua hingga lima hektare bakau mampu menyaring polutan yang dihasilkan oleh satu hektar tambak ikan. Hal ini menunjukkan peran vitalnya dalam menjaga kualitas air,” ujar Ristianto dikutip dari siaran pers, Jumat (14/11/2025).

Lebih jauh, Ristianto mengemukakan bakau memainkan peran krusial dalam mitigasi iklim karena kemampuannya menyimpan karbon tiga hingga lima kali lipat lebih banyak dibandingkan hutan tropis daratan.

Dalam konteks adaptasi, bakau memberikan perlindungan pesisir yang terbukti lima kali lebih hemat biaya dibandingkan pembangunan infrastruktur keras (beton). Selain itu, ekosistem ini menyediakan habitat bagi lebih dari 3.000 spesies ikan sehingga menjadi sumber pangan dan pendapatan bagi jutaan komunitas pesisir.

“Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa sistem pembiayaan konvensional perlu disempurnakan untuk menjawab kompleksitas restorasi ekosistem bakau dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju kolaborasi, inovasi, dan perhatian mendalam terhadap kompleksitas alam dan sosial yang terjadi di tingkat tapak," jelas Ristianto.

Pilar utama kesuksesan program ini terletak pada adopsi pembiayaan inovatif. Konsep ini melibatkan integrasi dana campuran (blended funds), mekanisme pendanaan iklim, dan kemitraan filantropi.

Tujuannya adalah memastikan mekanisme pembiayaan yang mendukung pengerahan dana secara cepat (sesuai dinamika ekologi yang terjadi), memberikan fleksibilitas pembiayaan multiyears untuk adaptasi di lapangan, pembiayaan berbasis hasil (performance-based), serta menjamin akses langsung bagi masyarakat lokal dalam mengimplementasikan solusi di tingkat tapak.

Untuk menjamin keberlanjutan program, enam elemen mendasar harus dipenuhi. Pertama, pendanaan jangka panjang dan adaptif yang diinvestasikan dalam periode 5 hingga 7 tahun. Kedua, tata kelola multipihak yang efisien dalam koordinasi dan resolusi konflik. Ketiga, integrasi ekonomi komunitas yang secara langsung menghubungkan perbaikan mata pencaharian masyarakat dengan upaya restorasi.

Keempat, manajemen adaptif berbasis sains untuk memastikan pengambilan keputusan didasarkan pada bukti dan data ilmiah. Kelima, kepastian hak atas lahan, yang krusial agar para pihak merasa aman dan percaya diri untuk berinvestasi pada lahannya. Keenam, berbagi pengetahuan, melalui penguatan kerjasama Selatan-Selatan dan pembangunan jaringan pembelajaran global.

Keseluruhan upaya ini diperkuat oleh sinergi lima pemangku kepentingan utama: Kepemimpinan Pemerintah (regulasi dan standar), Mitra Internasional (pendanaan dan keahlian), Komunitas Lokal (implementasi dan pengetahuan tradisional), Lembaga Riset (monitoring dan evaluasi dampak), serta Organisasi Non-Pemerintah (NGO) (mobilisasi dan advokasi).