Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah pusat saat ini masih mematangkan rencana untuk mempercepat rencana proses pembangunan infrastruktur tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall.

Terbaru, saat ini proyek strategis yang akan berlokasi di sepanjang pesisir pantai utara (Pantura) Jawa tersebut sudah memasuki tahapan penelitian dan pengumpulan data untuk segera dilakukan tahapan groundbreaking yang rencananya berjalan pada tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf usai bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (24/4/2026).

Didit mengungkapkan bahwa progres perkembangan proyek Giant Sea Wall tersebut saat ini adalah masih dilakukannya pendalaman hingga pengumpulan data secara komprehensif oleh berbagai pakar maupun lembaga-lembaga terkait.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga menyebut proyek yang dibangun dengan panjang sekitar 500-700 kilometer yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur tersebut akan dibangun di tengah perairan lepas sejauh 4-6 kilometer dari pesisir pantai.

"[Proyek Giant Sea Wall] sedang dilaksanakan penelitian dan assessment. Seperti apa nanti dibangun di tengah laut, sekitar 4 sampai 6 kilometer di bibir pantai," ungkap Didit.

Mengenai waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu menyelamatkan 60% pusat industri nasional dan lebih dari 30 juta penduduk itu, Didit menyebut akan dilakukan usai groundbreaking program serta groundbreaking infrastruktur rampung dilaksanakan.

Seperti diketahui, proyek tersebut ditargetkan akan mulai menjalani groundbreaking pada sekitar September 2026 mendatang.

"Rencananya kita akan melaksanakan kegiatan ini, setelah selesai semua baru kita siapkan karena ada dua program di dalamnya. Ada groundbreaking program, ada groundbreaking infrastruktur. Harus berjalan bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya," bebernya.

Sebagai informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa.

Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim. Giant Sea Wall bertujuan untuk melindungi puluhan juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) mengungkap pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) akan dilaksanakan di 25 kabupaten dan kota yang ada di sepanjang pantai utara (Pantura) Jawa.

Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan bahwa proyek strategis tersebut diperkirakan membutuhkan total investasi fantastis mencapai US$100 miliar atau setara Rp1.681 triliun (Asumsi Kurs: Rp16.815/US$) untuk proteksi jangka panjang.

“Secara keseluruhan sudah ada hitungannya sekitar US$ 80 miliar sampai US$ 100,” ujar Didit saat ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (23/2/2026).

Adapun, peta pembangunan infrastruktur ini akan melintasi wilayah Banten yang mencakup Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Tangerang, sebelum tersambung ke wilayah DKI Jakarta.

Di Jawa Barat, tanggul akan melindungi pesisir di beberapa wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga area Kabupaten dan Kota Cirebon.

Jalur tanggul raksasa ini kemudian memanjang ke Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten dan Kota Tegal, Pemalang, serta Kabupaten dan Kota Pekalongan. Wilayah lainnya di Jawa Tengah yang masuk dalam peta perencanaan adalah Batang, Kendal, Kota Semarang, Demak, Jepara, Pati, hingga Kabupaten Rembang.

Pada ujung timur jalur Pantura, pembangunan akan difokuskan di wilayah Jawa Timur yang mencakup pesisir Kabupaten Tuban, Lamongan, dan berakhir di Kabupaten Gresik. Seluruh wilayah tersebut dipilih berdasarkan tingkat kerawanan terhadap kenaikan permukaan air laut dan urgensi mitigasi bencana pesisir.

"Dengan kondisi seperti ini, kita bekerja sama, terus melakukan mitigasi, melakukan koordinasi agar nanti pada saat pelaksanaannya tidak berhenti di tengah. Jadi ini juga kami melibatkan mereka-mereka sebagai kepanjangan tangan kami di daerah," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa konstruksi Giant Sea Wall di sepanjang tepi pantai utara atau pantura Jawa akan didukung sebagian oleh APBN maupun APBD.

Dia menambahkan, nantinya pembangunan tanggul laut itu akan dipimpin oleh badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu, yakni Badan Otorita Perlindungan Pantura Jawa. Kemenko yang dipimpin AHY pun bertindak sebagai dewan pengarah.

Badan otorita itu, terang AHY, masih dalam tahap penyempurnaan konsep. Fokus badan baru itu adalah untuk pembangunan tanggul guna melindungi daerah-daerah seperti Jakarta, Semarang, maupun Demak akibat banjir rob maupun penurunan muka tanah (land subsidence).

"Nah, tanggul itu diperlukan. Sudah ada sejumlah rancangan yang terus disempurnakan ditambah juga dengan kurang lebih konsep pembiayaannya seperti apa," kata AHY.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL melaksanakan survei hidro-oseanografi untuk mendukung pembangunan tanggul laut Pantai Utara Jawa (Pantura) yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), khususnya di Teluk Jakarta dan Perairan Semarang.

Adapun, survei ini sebagai upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir dari risiko banjir rob, erosi pantai, dan kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menilai data survei tersebut penting dalam perencanaan desain tanggul laut yang nantinya akan digunakan oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Di samping itu, Kartika menyampaikan KKP juga akan memanfaatkan hasil survei tersebut untuk penataan serta pengembangan kawasan pesisir dan kota-kota pesisir di Pantura.

Kartika menambahkan, pembangunan tanggul laut menghadapi tantangan akibat perubahan iklim, kenaikan muka air laut, dan penurunan muka tanah (land subsidence) yang cepat di berbagai kota besar.

Terlebih, dia mengungkap kawasan pesisir utara Jawa, khususnya Teluk Jakarta dan Perairan Semarang merupakan dua wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap banjir rob, erosi pantai, kerusakan ekosistem pesisir serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di pesisir.

“Kondisi ini menuntut adanya intervensi strategis yang berbasis data ilmiah, terukur dan dapat memberikan landasan kuat bagi perencanaan infrastruktur perlindungan pesisir jangka panjang,” ujar Kartika dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (16/1/2026).

Menurut Kartika, pembangunan infrastruktur tanggul laut yang aman, efektif, dan berkelanjutan menuntut data serta analisis hidro-oseanografi yang akurat dan berbasis ilmiah.

Dia menjelaskan, data seperti hidrografi, oseanografi, dan meteorologi menjadi pondasi utama yang menentukan ketepatan desain tanggul, ketahanan struktur terhadap dinamika laut, serta upaya meminimalkan risiko lingkungan dan sosial di kawasan Teluk Jakarta dan Perairan Semarang.

Sementara itu, Komandan Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL Budi Purwanto menyatakan pihaknya mendukung pelaksanaan survei dalam proses pembangunan tanggul laut yang masuk ke dalam PSN.

Senada, Deputi I Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Sawarendro juga menyambut baik langkah KKP dalam pembangunan tanggul laut Pantura.

“Kami apresiasi langkah KKP dan Pushidrosal dalam pembangunan dan pengembangan Pantai Utara Jawa karena ini kebutuhan mendesak yang berorientasi pada mitigasi risiko bencana sekaligus penguatan ketahanan wilayah pesisir,” tutup Sawarendro.