Bisnis.com, JAKARTA – Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) berharap kebijakan insentif Pajak Penambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) masih dilanjutkan pada tahun ini.

Presiden Direktur Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adi, menerangkan PPN DTP merupakan kebijakan yang baik bagi masyarakat maupun pengembang. Dia bahkan mengaku masih membutuhkan insentif ini untuk semakin mengakselerasi kinerja fundamental perseroan.

”Saya katakan PPN DTP ini memang satu kebijakan yang sangat bagus. Dan rasanya kami masih butuh. Bahwa memang ada satu upaya dari kami, kami harus mengakselerasi konstruksi supaya syarat itu terpenuhi,” katanya dalam paparan publik SMRA, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, melalui insentif ini, pengembang kawasan juga didorong untuk menjadi lebih konsisten ketika menjual, membangun, dan menyelesaikan pembangunan dengan kualitas tertentu.

Sementara di sisi lainnya, konsumen dinilai mendapatkan harga yang lebih murah untuk dapat mengakses pasar properti Tanah Air. Terlebih, di tengah era suku bunga tinggi dan rupiah yang lesu.

”Dan ini bagus menurut kami. Kami masih terus ingin PPN DTP ini ada,” tambahnya.

Senada, Direktur Summarecon Agung Lydia Tjio berharap kebijakan PPN DTP masih dapat dilanjutkan pada tahun ini untuk mendorong kian meningkatnya marketing sales pengembang. Menurutnya, kebijakan ini telah memberikan pengaruh kepada konsumen.

Bahkan, selama lima bulan pertama 2026, SMRA mencatat penjualan melalui PPN DTP telah tembus ke level Rp874 miliar dari target Rp1,6 triliun penjualan lewat kebijakan ini.

”Jadi kalau misalnya kondisinya seperti ini, yang kami harapkan, PPN DTP paling tidak tetap berjalan, itu juga kami syukuri ya, supaya bisa membantu bergulirnya marketing sales yang akan kami jalankan ke depan,” katanya pada kesempatan yang sama.

Adapun sepanjang 2025, perseroan mengantongi marketing sales sebesar Rp5,5 triliun, melampaui target awal senilai Rp5 triliun. Adrianto menambahkan capaian tersebut ditopang kuat oleh kinerja township Summarecon Serpong yang menjadi kontributor terbesar dengan porsi sekitar 45% dari total marketing sales 2025.

Kinerja ini mencerminkan daya serap pasar yang tetap solid, khususnya pada proyek-proyek utama perseroan. Produk residensial masih menjadi motor utama pertumbuhan SMRA di tengah dinamika sektor properti.

Seiring dengan strategi menjaga pertumbuhan marketing sales, SMRA juga menargetkan keseimbangan struktur pendapatan dengan mempertahankan porsi recurring income di kisaran 25%–30% dari pendapatan konsolidasi 2026

"Kami berupaya agar pertumbuhan property development tidak menurunkan persentase recurring income. Karena itu, kami menjaga keseimbangan antara pengembangan properti dan investasi properti,” kata Adi.

Memasuki 2026, SMRA akan tetap berfokus mengembangkan sembilan township yang dimiliki, dengan harapan pemulihan daya beli segmen menengah dapat mendorong pertumbuhan penjualan properti.

“Segmen kelas menengah yang sebelumnya menghadapi tantangan, kami harapkan daya belinya sudah membaik pada tahun ini,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah hingga akhir tahun ini berpotensi memberikan dampak positif bagi industri asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut hal itu khususnya berdampak bagi lini asuransi harta benda.

“Hal ini karena setiap transaksi properti, terutama yang menggunakan fasilitas pembiayaan, pada umumnya juga disertai dengan perlindungan asuransi atas aset tersebut,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Secara kinerja, Ogi menyebut per Januari 2026 lini usaha harta benda (property) menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan bagi premi industri asuransi umum, yaitu meningkat 46,40% (year on year/YoY).

Adapun, imbuhnya, secara keseluruhan premi industri asuransi umum hingga Januari 2026 tercatat tumbuh sebesar 13,66% (YoY).

“Ke depan, stimulus di sektor properti tersebut berpotensi turut mendukung permintaan perlindungan aset, termasuk pada segmen ritel,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menilai dampak kebijakan itu terhadap pertumbuhan premi akan berlangsung secara bertahap seiring realisasi transaksi dan proses serah terima properti.

Untuk menangkap peluang tersebut, Budi mendorong perusahaan asuransi memperkuat integrasi dengan ekosistem properti dan pembiayaan.

“Strategi yang relevan antara lain melalui penguatan kerja sama dengan perbankan dalam skema KPR dan asuransi properti, kolaborasi dengan pengembang, serta pemanfaatan kanal digital untuk memperluas distribusi,” tegasnya.

Namun, Budi mengingatkan peningkatan volume premi perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai agar pertumbuhan bersifat berkelanjutan. Risiko utama asuransi properti saat ini masih didominasi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran, yang berpotensi meningkat seiring perubahan iklim dan urbanisasi.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 yang mengatur pemberlakuan insentif PPN DTP untuk sektor perumahan pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan.

Dalam aturan tersebut, PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun dengan kuota 40.000 unit per tahun. Dengan demikian, hingga Desember 2027, pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersial.

“Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sektoral ekonomi juga,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Real Estate Indonesia atau REI memperkirakan industri properti di Indonesia mengalami pertumbuhan positif pada 2026, didorong oleh beberapa faktor seperti perpanjangan PPN DTP 100% hingga 2027, tren penurunan suku bunga, dan penyaluran KUR Perumahan.

Wakil Ketua REI Rusmin Lawin menuturkan sektor properti akan terus bangkit dengan fokus pada properti perumahan.

"Perpanjangan PPN DTP Insentif pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan properti, terutama untuk rumah tapak," ujarnya kepada Bisnis dikutip, Minggu (30/11/2025).

Selain itu, lanjutnya, kebijakan penurunan suku bunga juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membeli properti. Sisi lain dengan adanya penyaluran KUR Perumahan juga dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.

Meski sektor properti sudah diguyur sejumlah insentif pada tahun depan, Rusmin menilai masih ada tantangan klasik yang selalu dihadapi oleh pengembang yakni terkait dengan kenaikan harga bahan bangunan dapat mempengaruhi biaya proyek dan margin keuntungan pengembang.

Persoalan klasik lainnya yakni regulasi dan perizinan. roses perizinan yang panjang dan kompleks dapat menghambat proyek pembangunan. Belum lagi daya beli masyarakat masih menjadi faktor krusial dalam penjualan properti.

Menghadapi tahun depan, menurutnya pengembang perlu berstrategi menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, seperti hunian vertikal dan properti ramah lingkungan.

Selanjutnya digitalisasi dengan penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemasaran dan manajemen proyek.

Selain itu, pengembang perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan industri dan mendorong reformasi kebijakan.

Sementara itu Himpunan Perumahan Rakyat atau Himpera menilai prospek sektor perumahan pada 2026 berpeluang menguat seiring rangkaian kebijakan pemerintah yang semakin pro-investasi.

Perpanjangan insentif pajak hingga 2027, perluasan akses pembiayaan lewat KUR Perumahan disebut sebagai pendorong besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ketua Himpera Ari Tri Priyono mengatakan namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari ketidaksinkronan kebijakan antara pusat dan daerah, moratorium lahan sawah yang memengaruhi ketersediaan lahan, hingga masalah kelayakan kredit (SLIK) akibat tagihan paylater yang nilainya sangat kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Pergerakan saham properti saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan dampak positif dari rencana perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Padahal, kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat dukungan fiskal terhadap pemulihan industri hunian.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana memperpanjang periode insentif PPN DTP di sektor perumahan hingga 2027. Aturan detail terkait rencana ini nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Analis Infovesta Kapital Advisori Ekky Topan mengatakan perpanjangan insentif tersebut berpotensi memperkuat kinerja prapenjualan atau marketing sales dan penjualan unit residensial dari para emiten properti.

Kondisi ini juga dinilai mampu mendorong peningkatan pendapatan dan arus kas, terutama bagi pengembang yang mampu mengeksekusi proyek dengan baik.

“Perpanjangan insentif PPN DTP memberikan sinyal fiskal yang kuat bahwa pemerintah ingin terus mendukung sektor properti melalui pengurangan beban pajak pembelian hunian,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Kendati demikian, sentimen positif ini belum sepenuhnya tercermin atau priced in dalam pergerakan harga saham sektor properti di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut Ekky, harga saham emiten properti masih cenderung tertekan karena sejumlah faktor fundamental belum terealisasi di lapangan. Selain itu, banyak proyek residensial yang belum sampai tahap serah terima unit, sehingga dampak penuh dari insentif baru akan terlihat dalam beberapa kuartal mendatang.

“Pemanfaatan penuh dari insentif ini baru akan terlihat dalam beberapa kuartal ke depan dan bisa menjadi katalis tambahan bagi penjualan,” ucapnya.

Di sisi lain, kondisi pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dan tren suku bunga masih menjadi tantangan utama. Namun, jika terjadi penurunan suku bunga atau peningkatan likuiditas, efektivitas insentif berpotensi menguat.

Secara keseluruhan, Ekky menilai bahwa pasar belum sepenuhnya menghargai potensi jangka menengah dan panjang sektor properti. Dia pun melihat masih ada peluang kenaikan (upside potential) bagi sejumlah saham unggulan.

“Pasar belum sepenuhnya menghargai potensi jangka menengah dan panjang sektor properti, sehingga masih ada ruang kenaikan,” pungkasnya.

Saham PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dinilai menarik untuk dicermati karena memiliki skala besar dan fokus di segmen menengah yang sensitif terhadap insentif PPN DTP.

Sementara itu, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) juga layak diperhatikan mengingat portofolio proyek dari entitas Sinar Mas Land ini cukup luas, serta eksposur pada segmen menengah-atas yang berpotensi pulih lebih cepat.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja sektor properti dinilai menyimpan prospek positif menuju akhir tahun, didukung potensi peningkatan penjualan serta katalis insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana memperpanjang periode insentif PPN DTP di sektor perumahan hingga 2027. Aturan detail terkait rencana ini nantinya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama, menyampaikan bahwa perpanjangan fasilitas PPN DTP sampai dengan 2027 menjadi salah satu katalis utama bagi sektor properti.

“Prospeknya masih cukup bagus, apalagi dengan kebijakan PPN DTP yang terus diperpanjang. Ini bisa menjaga momentum permintaan, khususnya dari segmen rumah tapak,” ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Selain itu, peluang penurunan suku bunga acuan juga masih terbuka lebar, tidak hanya pada sisa tahun ini tetapi juga pada tahun depan. Hal itu, menurutnya, akan memberikan efek positif bagi permintaan kredit pemilikan rumah (KPR).

Di sisi lain, meski kinerja marketing sales atau prapenjualan emiten properti cenderung menurun pada kuartal III/2025, Nafan menilai bahwa kondisi tersebut merupakan hal yang wajar dalam siklus bisnis tahunan. Adapun perbaikan kinerja diperkirakan berlangsung pada kuartal keempat.

“Kuartal IV/2025 semestinya berpotensi meningkat karena ada dorongan dari sisi promosi dan realisasi target tahunan,” pungkas Nafan.

Di sisi pasar saham, valuasi sejumlah emiten properti dinilai masih menarik. Saham PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) dan PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) sebagai contoh emiten dengan land bank besar dan prospek cerah.

Nafan pun optimistis terhadap arah sektor properti Indonesia ke depan seiring dengan stabilitas makroekonomi dan potensi stimulus lanjutan pemerintah.

Sementara itu, perpanjangan insentif PPN DTP yang diberikan pemerintah hingga 2027 turut disambut positif oleh PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA).

Direktur Metropolitan Land Olivia Surodjo menyatakan bahwa kepastian insentif memudahkan pengembang dalam menyediakan stok unit untuk mengikuti program, sekaligus meluncurkan produk yang diminati pasar. Akan tetapi, peningkatan daya beli masyarakat juga patut menjadi perhatian.

“Peningkatan daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian pemerintah agar kebijakan ini menjadi dorongan positif bagi sektor properti” ucapnya

Prospek Kinerja Marketing Sales

Di sisi lain, kinerja marketing salesdari sejumlah emiten properti memperlihatkan penurunan hingga kuartal III/2025, di antaranya PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dan PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON)

Berdasarkan riset BRI Danareksa Sekuritas yang disusun Ismail Fakhri Suweleh dan Wilastita Muthia Sofi, CTRA membukukan marketing sales sebesar Rp7,6 triliun atau melemah 12% secara tahunan (year on year/YoY). Realisasi ini juga baru mencapai 69% dari target tahunan CTRA yang dipatok Rp11 triliun.

Ismail dan Muthia mengatakan bahwa CTRA mencatat adanya sentimen konsumen yang lebih berhati-hati pada kuartal III/2025. Kondisi ini juga menyebabkan penundaan sejumlah peluncuran produk, seperti ruko di CitraGarden City Jakarta dan rumah tapak di CitraRaya Tangerang.

Adapun penjualan produk yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN sepanjang kuartal III/2025 mencapai sekitar Rp400 miliar. Dengan demikian, total prapenjualan bebas PPN selama Januari-September 2025 mencapai Rp2,3 triliun atau sekitar 30% dari total marketing sales CTRA.

“Kami menilai kinerja prapenjualan CTRA selama 9 bulan pertama 2025 masih cukup tangguh, meskipun kuartal III/2025 menandai awal dari pelemahan segmen pengguna akhir kelas menengah yang selama dua tahun terakhir menjadi pendorong utama pasar properti Indonesia,” ucapnya dalam riset.

Sementara itu, PWON membukukan prapenjualan senilai Rp903 miliar sepanjang 9 bulan pertama 2025 atau terkoreksi 20% secara tahunan.

Ismail dan Muthia memaparkan tingkat serapan kuartal III/2025 meningkat pada sejumlah proyek kondominium utama, antara lain Pakuwon Mall Bekasi, Tower Dolce Vita dan Pakuwon Mall Surabaya yang mencatat prapenjualan sebesar Rp89 miliar, naik signifikan dari Rp22 miliar pada kuartal kedua.

Namun, peningkatan itu belum mampu menutupi pelemahan pada paruh pertama 2025 dan basis tinggi prapenjualan rumah tapak pada kuartal III/2024 yang mencapai Rp525 miliar atau turun 29% YoY menjadi Rp374 miliar.

Adapun Pakuwon mencatat produk bebas PPN berkontribusi 71% terhadap total marketing sales sepanjang Januari-September 2025. Jumlah ini sedikit turun dibandingkan kontribusinya pada semester I/2025 yang mencapai 75%.

BRI Danareksa memberikan peringkat beli untuk PWON dengan target harga di level Rp640 per saham. Sementara itu, rekomendasi buy juga disematkan kepada CTRA dengan target harga mencapai Rp1.600 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk sektor properti dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk rumah dengan harga hingga Rp5 miliar sampai dengan 2027.

Pada konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah kembali membebaskan PPN bagi rumah seharga sampai dengan Rp5 miliar.Fasilitas diberikan untuk Rp2 miliar pertama, berlaku awalnya sampai 31 Desember 2026 menjadi 31 Desember 2027.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi, itu semacam dorongan baru ke sektor properti," terangnya di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, dikutip Rabu (15/10/2025).

Untuk penerapannya, Kemenkeu akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Perpanjangan periode pemberian insentif pajak itu dinilai dapat memberikan kepastian berusaha bagi pengembang sehingga bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan cepat.

PPN DTP 100% yang akan berlaku sampai dua tahun ke depan ini di luar beberapa program dukungan ke sektor properti yang juga sudah disalurkan pemerintah melalui kantong APBN.

Misalnya, pada 2025 pemerintah menyalurkan subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai 350.000 unit, kemudian renovasi rumah BSPS untuk 40.000 unit.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa program-program tersebut juga akan berlanjut untuk mendorong sektor properti baik bagi masyarakat berpendapatan rendah hingga tinggi.

"Untuk 2026 juga program-program ini akan berlanjut, BSPS akan mencapai hampir 400.000 unit, subsidi FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] juga sekitar 350.000 unit, sehingga satu tahun depan akan menjadi dukungan terhadap 770.000 rumah dari APBN," terang Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA — Tren peningkatan kontribusi segmen hunian menengah atas hingga premium yang diperkirakan masih akan berlanjut pada 2026 menjadi salah satu pemantik emiten properti seperti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) agresif menggarap segmen hunian super mewah ini.

Kondisi ini dinilai menjadi strategi utama emiten properti untuk menjaga kinerja prapenjualan di tengah ketidakpastian global yang masih memengaruhi keputusan pembelian konsumen.