Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) memperbarui susunan Dewan Komisaris dan Direksi perseroan. Manajemen juga berkomitmen melakukan hibah lahan di Meikarta untuk program 3 juta rumah.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Jumat (8/5/2026), pemegang saham menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2025, termasuk capaian pendapatan sebesar Rp4,52 triliun dan EBITDA Rp381,3 miliar.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui susunan baru Dewan Komisaris dan Direksi yang efektif berlaku sejak penutupan RUPST 2026.

Susunan Dewan Komisaris LPCK kini dipimpin oleh Didik Junaedi Rachbini sebagai Presiden Komisaris Independen. Adapun jajaran komisaris lainnya terdiri dari Hadi Cahyadi sebagai Komisaris Independen serta Charles Rigoux dan George Raymond Zage III sebagai Komisaris.

Sementara itu, posisi Presiden Direktur dijabat Agus Arismunandar dengan didampingi Marshal Martinus Tissadharma dan Indryanarum sebagai Direktur.

Manajemen LPCK menyatakan optimistis jajaran baru tersebut dapat memperkuat kolaborasi dan kepemimpinan perseroan dalam mendorong pertumbuhan bisnis, terutama di sektor properti yang dinilai masih memiliki prospek positif.

“Kami meyakini kolaborasi dan kepemimpinan yang solid dari para profesional tersebut akan memberikan nilai tambah signifikan dalam mendorong pertumbuhan bisnis,” tulis manajemen dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Kinerja LPCK pada 2025 ditopang oleh serah terima rumah tapak, apartemen, unit komersial seperti ruko, serta penjualan lahan industri. Selain itu, segmen nonproperti melalui pengelolaan kawasan juga turut menopang pendapatan perseroan.

Dari sisi profitabilitas, LPCK membukukan EBITDA positif sebesar Rp381,3 miliar dengan EBITDA margin sebesar 8% terhadap total pendapatan.

Pada agenda RUPST lainnya, pemegang saham juga menyetujui dan meratifikasi partisipasi perseroan dalam program pembangunan 3 juta rumah melalui hibah lahan kepada Pemerintah Indonesia.

Perseroan menyebut hibah lahan tersebut ditujukan untuk membantu mengatasi backlog perumahan nasional, memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta mendorong sektor perumahan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Kawasan koridor Cikarang–Bekasi, khususnya KM34 exit Cibatu termasuk kawasan Meikarta, dipilih sebagai lokasi pengembangan lantaran dinilai strategis sebagai pusat industri nasional dengan kebutuhan hunian yang tinggi serta didukung konektivitas infrastruktur yang terintegrasi.

Menurut manajemen, penghibahan lahan dilakukan dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

Selain menjadi kontribusi sosial, langkah tersebut juga dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk membuka potensi nilai kawasan melalui peningkatan aktivitas ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan permintaan produk residensial maupun komersial di sekitar kawasan.

Berikut susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi LPCK terbaru.

Dewan Komisaris :

• Presiden Komisaris (Independen) : Didik Junaedi Rachbini
• Komisaris Independen : Hadi Cahyadi
• Komisaris : Charles Rigoux
• Komisaris : George Raymond Zage III

Dewan Direksi :

• Presiden Direktur : Agus Arismunandar
• Direktur : Marshal Martinus Tissadharma
• Direktur : Indryanarum

Bisnis.com, SEMARANG — PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU) menilai ketidakpastian ekonomi global masih menjadi salah satu isu utama yang membayangi berbagai sektor industri dalam beberapa tahun terakhir, termasuk properti. Ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan, fluktuasi harga energi, serta tekanan inflasi di berbagai negara telah menciptakan dinamika ekonomi yang tidak sepenuhnya stabil.

Kondisi tersebut turut memengaruhi berbagai sektor usaha, termasuk sektor properti yang selama ini dikenal sebagai salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi. Di tengah kondisi global yang penuh tantangan tersebut, sektor properti di Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang relatif kuat. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik industri properti yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, yakni hunian, serta didukung oleh pertumbuhan kelas menengah yang masih cukup besar.

Direktur Kota Satu Properti, Leo Agung Vito Wicaksana, menilai bahwa kondisi ekonomi global yang tidak menentu justru mendorong masyarakat untuk lebih rasional dalam memilih bentuk investasi maupun aset jangka panjang.

“Ketika kondisi ekonomi global penuh ketidakpastian, masyarakat biasanya akan lebih berhati-hati dalam mengelola asetnya. Properti menjadi salah satu pilihan yang relatif stabil karena memiliki nilai jangka panjang dan juga fungsi yang jelas sebagai tempat tinggal,” ujar Vito dalam siaran pers, Kamis (12/3/2026).

Menurut Leo, perubahan dinamika ekonomi global juga secara tidak langsung memengaruhi cara masyarakat memandang hunian. Jika sebelumnya rumah lebih diposisikan semata sebagai tempat tinggal, kini banyak masyarakat mulai melihat hunian sebagai bagian dari kualitas hidup secara keseluruhan.

Fenomena ini semakin terlihat di kawasan perkotaan, di mana masyarakat menghadapi tekanan aktivitas yang tinggi, mobilitas yang padat, serta keterbatasan ruang terbuka. Kondisi tersebut mendorong meningkatnya minat terhadap hunian yang tidak hanya menawarkan tempat tinggal, tetapi juga memberikan kenyamanan lingkungan serta keseimbangan gaya hidup.

Tren tersebut mendorong banyak pengembang menghadirkan hunian yang lebih terintegrasi dengan kualitas lingkungan dan gaya hidup modern. “Bagi kami, pendekatan ini telah menjadi bagian dari visi pengembangan sejak awal, yang tercermin dalam proyek Amaya Home Resort dengan konsep hunian bernuansa resort yang menekankan kenyamanan lingkungan, ruang terbuka hijau, serta perencanaan kawasan yang mendukung kualitas hidup masyarakat perkotaan,” tambah Leo.

Selain mengusung konsep hunian bernuansa resort, Amaya Home Resort juga dirancang untuk memberikan kepastian nilai investasi bagi konsumen. Pengembang menghadirkan berbagai pilihan tipe hunian yang beragam sehingga dapat menjangkau kebutuhan pasar yang berbeda, mulai dari hunian minimalis satu lantai dengan tipe Ixia, Fresia, Foresta hingga rumah dengan ukuran yang lebih luas bagi keluarga dengan pilihan tipe Linea New Facade, Alyssa, Montana dan New Fontana. Fleksibilitas pilihan unit ini memberikan ruang bagi konsumen untuk menyesuaikan keputusan investasi dengan kebutuhan serta kemampuan finansial masing-masing.

Untuk menjaga kualitas bangunan, pengembang juga menghadirkan building warranty sebagai bentuk jaminan terhadap kualitas konstruksi rumah setelah proses serah terima. Melalui jaminan ini, konsumen mendapatkan kepastian bahwa setiap unit yang dibangun memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sekaligus memberikan rasa aman bagi konsumen yang menjadikan properti sebagai aset jangka panjang.

Selain itu dari sisi produk, Amaya Home Resort juga menghadirkan layanan Amaya Care, yaitu layanan purna jual yang memberikan kemudahan bagi penghuni dalam perawatan rumah, mulai dari perbaikan ringan, pemeliharaan instalasi, hingga berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Layanan ini dihadirkan untuk memastikan kenyamanan penghuni tetap terjaga setelah mereka menempati hunian.

Amaya Home Resort juga menghadirkan konsep Amaya Lifestyle melalui berbagai fasilitas kawasan seperti area terbuka hijau, jogging track,clubhouse, kolam renang, serta ruang komunal yang mendukung gaya hidup penghuni yang lebih aktif dan sehat. Konsep ini juga dilengkapi dengan layanan yang memungkinkan konsumen melakukan perawatan bangunan maupun renovasi rumah dengan jaminan kualitas dari tim profesional developer Amaya Home Resort, sehingga hunian tetap terjaga kualitasnya sekaligus memiliki nilai investasi jangka panjang.

Selain mengembangkan hunian, PT Kota Satu Properti Tbk juga memiliki portofolio bisnis di sektor hospitality yang menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun ekosistem bisnis yang lebih terintegrasi. Perusahaan mengelola jaringan hotel seperti Allstay Hotel Semarang dan Allstay Ecotel Yogyakarta yang fokus pada akomodasi strategis bagi pelaku bisnis maupun wisatawan. Kota seperti Semarang dan Yogyakarta dinilai memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor ini, mengingat keduanya merupakan pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, sekaligus destinasi wisata yang terus berkembang.

Ke depan, PT Kota Satu Properti Tbk menilai bahwa sektor properti dan hospitality masih memiliki prospek pertumbuhan yang positif meskipun dinamika ekonomi global masih diwarnai berbagai ketidakpastian. Fluktuasi ekonomi dunia memang dapat mempengaruhi berbagai sektor, namun kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang nyaman serta akomodasi yang mendukung mobilitas tetap menjadi faktor yang menjaga stabilitas industri ini.

Dengan terus mengedepankan pengembangan hunian yang terencana serta memperkuat portofolio di sektor hospitality, perusahaan optimistis dapat terus menghadirkan solusi properti yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mampu menjawab tantangan ekonomi saat ini, tetapi juga memberikan nilai jangka panjang bagi konsumen serta mendukung pertumbuhan sektor properti di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA —Terbukanya 'kotak pandora' kepemilikan saham emiten dengan porsi di atas 1% mengungkap sejumlah fakta baru. Salah satunya, posisi pemerintah Norwegia (Government of Norway) sebagai pemegang saham di 21 emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan data kepemilikan saham di atas 1% per 27 Februari 2026 yang dilaporkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Government of Norway tercatat sebagai pemegang saham di 20 saham emiten BEI. Emiten-emiten tersebut berasal dari sektor yang beragam, seperti properti, pertambangan mineral logam, peritel, makanan dan minuman, hingga teknologi dan perbankan.

Sektor properti cukup mendominasi dalam portofolio saham Pemerintah Norwegia. Di sektor itu, Government of Norway tercatat mengoleksi saham PT Sentul City Tbk. (BKSL) sebanyak 1,94 miliar (1,16%), PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) 335,4 juta (1,58%), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) 458,22 juta (2,47%), PT Jababeka Tbk. (KIJA) 258,04 juta (1,24%), dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) 319,19 juta saham (1,93%).

Selain properti, pemerintah Norwegia sebagai investor asing juga mengantongi saham emiten di sektor pertambangan mineral logam PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) sebanyak 129,22 juta (1,23%) dan PT Timah Tbk. (TINS) 82,54 juta saham (1,11%).

Pemerintah Norwegia juga tercatat sebagai pemilik saham sektor peritel, yaitu saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) 175,63 juta (1,06%), PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI) 402,76 juta (1,2%), PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA) 368,6 juta saham (2,31%), dan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. (ACES) 236,96 juta (1,38%).

Government of Norway juga tercatat memiliki porsi saham di atas 2% di saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) 608,24 juta (3,03%), PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) 206,37 juta (2,68%), dan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) 337,69 juta saham (2,43%).

Berikut daftar saham yang dimiliki oleh Pemerintah Norwegia

(per 27 Februari 2026)

Sumber: KSEI.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank KB Indonesia Tbk (KB Bank) memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan sektor properti nasional melalui penandatanganan kerja sama pembiayaan dengan PT Intiland Sejahtera, salah satu entitas anak perusahaan PT Intiland Development Tbk (Intiland;DILD), salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia. PT Intiland Sejahtera merupakan sub-holding untuk pengembangan usaha kawasan industri.

Melalui kerja sama ini, KB Bank memberikan fasilitas pembiayaan dengan total plafon hingga Rp250 miliar kepada PT Intiland Sejahtera. Fasilitas pembiayaan ini salah satunya akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan operasional dan pengembangan proyek-proyek kawasan industri Perseroan.

Direktur Utama KB Bank, Kunardy Darma Lie, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis KB Bank dalam memperluas portofolio pembiayaan berkualitas, sekaligus mendukung pengembangan sektor properti yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. “Intiland adalah perusahaan dengan rekam jejak panjang dan portofolio yang solid di industri properti Indonesia. Kolaborasi ini menunjukkan keyakinan kami pada potensi pertumbuhan sektor properti dan kemampuan Intiland dalam mengelola proyek-proyek berskala besar. Fasilitas yang kami berikan diharapkan dapat mendorong ekspansi bisnis Intiland dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas,” ujar Kunardy.

PT Intiland Sejahtera memayungi sejumlah proyek pengembangan kawasan industri yang merupakan salah satu segmen usaha utama Intiland. Saat ini Perseroan memiliki dua pengembangan kawasan industri yakni Ngoro Industrial Park di Mojokerto, Jawa Timur dan Batang Industrial Park di Batang, Jawa Tengah.

Selain segmen kawasan industri, Intiland juga memiliki portofolio yang terdiversifikasi, mencakup hunian tapak, apartemen, gedung perkantoran properti komersial, hingga jaringan hotel. Proyek-proyek unggulan mereka antara lain meliputi South Quarter, Fifty Seven Promenade, Regatta, Talaga Bestari, Serenia Hills, Graha Famili, Praxis, Graha Natura, dan Amesta Living.

Direktur PT Intiland Sejahtera, David Hosea menyambut baik kerja sama ini dan memberikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan KB Bank. “Kolaborasi ini memiliki nilai strategis bagi kami untuk pengembangan kawasan industri secara jangka panjang dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional,” ujarnya.

Selain fasilitas pembiayaan, kerja sama ini juga membuka peluang cross selling yang luas antara KB Bank dan Intiland, mulai dari cash management, payroll karyawan, direct throughput dari kawasan industri, layanan priority banking bagi pengurus grup, hingga fasilitas KPR bagi para konsumen proyek-proyek Intiland.

Penandatanganan kerja sama ini memperkuat posisi KB Bank sebagai mitra finansial strategis bagi pelaku industri properti, serta mencerminkan fokus KB Bank dalam memperluas portofolio kredit dengan prinsip quality growth dan manajemen risiko yang kuat.

Dengan semangat kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, KB Bank meyakini bahwa sinergi dengan Intiland akan menghadirkan nilai tambah jangka panjang bagi konsumen, pemangku kepentingan, dan sektor properti di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – The Fed memberi sinyal akan mengakhiri program quantitative tightening (QT) mulai 1 Desember 2025. QT merupakan kebijakan pengetatan neraca The Fed dengan cara mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah dan surat utang beragunan hipotek untuk menyerap likuiditas.

Dengan demikian, bila program QT disetop, The Fed akan beralih ke fase netral atau ekspansif, menandakan likuiditas global akan kembali meningkat.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menjelaskan penghentian QT oleh The Fed pada dasarnya menandakan fase pembalikan arah kebijakan moneter global.

Ketika neraca The Fed mulai kembali melonggar, likuiditas dolar AS di pasar keuangan dunia akan meningkat. Kondisi ini menurutnya biasanya diikuti oleh aktifitas search for yield, di mana investor global mencari aset dengan imbal hasil lebih tinggi, yang rata-rata banyak berada di pasar negara berkembang.

"Bagi Indonesia, hal ini berpotensi menjadi katalis positif bagi arus portfolio ke pasar obligasi dan saham, terutama karena Indonesia masih menawarkan yield spread yang menarik terhadap US Treasury, ditambah dengan stabilitas makroekonomi yang relatif terjaga. Dampaknya bisa terlihat dalam penguatan nilai tukar rupiah dan penurunan yield SBN di jangka panjang," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (13/11/2025).

Ronny menambahkan, kembalinya likuiditas global umumnya akan mendukung sektor-sektor interest rate sensitive dan growth-oriented. Di Indonesia sendiri, sektor keuangan seperti perbankan dan multifinance berpotensi diuntungkan karena penurunan yield mendorong permintaan kredit dan peningkatan valuasi aset keuangan.

Selain itu, menurutnya sektor consumer cyclical dan properti juga bisa mendapatkan sentimen positif karena suku bunga cenderung lebih stabil dan konsumsi domestik meningkat.

"Dari sisi pasar modal, sektor komoditas berbasis ekspor seperti nikel, batu bara, dan CPO juga bisa menarik minat investor karena prospek harga global membaik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dunia akibat pelonggaran likuiditas," jelasnya.

Walau punya peluang bagus, Ronny melihat terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati. Pertama, ketidakpastian arah kebijakan moneter lanjutan. Apabila inflasi AS kembali meningkat, menurutnya The Fed bisa saja menunda pelonggaran lebih lanjut.

Kedua, risiko geopolitik global seperti konflik Timur Tengah atau ketegangan di Laut Cina Selatan dapat memicu risk-off sentiment yang menekan nilai aset negara berkembang.

Selain itu, dari sisi domestik faktor seperti defisit fiskal, stabilitas nilai tukar, dan dinamika politik menjelang tahun anggaran baru juga bisa memengaruhi persepsi risiko investor.

"Jadi, meskipun arah arus modal ke depan tampak positif, volatilitas masih akan tinggi dan perlu diimbangi dengan kebijakan domestik yang kredibel serta koordinasi moneter-fiskal yang kuat," pungkasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memperpanjang insentif pajak untuk sektor properti dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk rumah dengan harga hingga Rp5 miliar sampai dengan 2027.

Pada konferensi pers APBN KiTA edisi Oktober 2025, Selasa (14/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah kembali membebaskan PPN bagi rumah seharga sampai dengan Rp5 miliar.Fasilitas diberikan untuk Rp2 miliar pertama, berlaku awalnya sampai 31 Desember 2026 menjadi 31 Desember 2027.

"Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi, itu semacam dorongan baru ke sektor properti," terangnya di gedung kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, dikutip Rabu (15/10/2025).

Untuk penerapannya, Kemenkeu akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Perpanjangan periode pemberian insentif pajak itu dinilai dapat memberikan kepastian berusaha bagi pengembang sehingga bisa merencanakan pembangunan lebih banyak dan cepat.

PPN DTP 100% yang akan berlaku sampai dua tahun ke depan ini di luar beberapa program dukungan ke sektor properti yang juga sudah disalurkan pemerintah melalui kantong APBN.

Misalnya, pada 2025 pemerintah menyalurkan subsidi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai 350.000 unit, kemudian renovasi rumah BSPS untuk 40.000 unit.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan bahwa program-program tersebut juga akan berlanjut untuk mendorong sektor properti baik bagi masyarakat berpendapatan rendah hingga tinggi.

"Untuk 2026 juga program-program ini akan berlanjut, BSPS akan mencapai hampir 400.000 unit, subsidi FLPP [fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan] juga sekitar 350.000 unit, sehingga satu tahun depan akan menjadi dukungan terhadap 770.000 rumah dari APBN," terang Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti kembali dihadapkan tantangan berat usai Bank Indonesia (BI) kembali mengerek Suku Bunga Acuan atau BI Rate naik 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%. Keputusan tersebut dilakukan di luar kebiasaan karena ditetapkan di luar jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan.

Adapun, langkah pengetatan tersebut diputuskan dalam RDG Mingguan pada Selasa (9/6/2026). Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa intervensi kebijakan moneter ini penting dilakukan sebagai langkah merespons tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang terus terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor properti kembali dihadapkan tantangan berat usai Bank Indonesia (BI) kembali mengerek Suku Bunga Acuan atau BI Rate naik 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%. Keputusan tersebut dilakukan di luar kebiasaan karena ditetapkan di luar jadwal Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan.

Adapun, langkah pengetatan tersebut diputuskan dalam RDG Mingguan pada Selasa (9/6/2026). Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menjelaskan bahwa intervensi kebijakan moneter ini penting dilakukan sebagai langkah merespons tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang terus terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA —JP Morganmenegaskan optimismenya terhadap sektor properti di Tanah Air kendati kinerjanya terbilang pada tahun ini.

Dua emiten properti Indonesia pilihannya adalah PT Ciputra DevelopmentTbk. (CTRA) dan PTPakuwon JatiTbk. (PWON) meski hingga kuartal III/2025 realisasimarketing salesberada di bawah target.