JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan standarisasi kemasan pada produk tembakau dan rokok elektronik melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terus menuai sorotan.

Kebijakan yang mewajibkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dibuat seragam tersebut sebelumnya disebut Kemenkes sebagai langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi tembakau demi melindungi kesehatan masyarakat.

Namun, sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas, mulai dari persaingan usaha, industri padat karya, hingga penerimaan negara.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kemasan dan desain visual merupakan identitas penting bagi produk konsumen karena menjadi pembeda antar-merek di pasar.

Menurut dia, ketika warna dan tampilan visual diseragamkan, daya pembeda antarproduk akan melemah sehingga persaingan tidak lagi bertumpu pada kualitas, melainkan bergeser menjadi perang harga.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga (price-sensitive). Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujar Josua dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Dikhawatirkan dorong peredaran produk ilegal

Josua mengingatkan pemerintah agar tidak serta-merta mengadopsi klaim keberhasilan penerapan kemasan polos di negara maju tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi.

Menurut dia, keberhasilan kebijakan tersebut di sejumlah negara didukung oleh ekosistem yang berbeda, seperti penegakan hukum yang lebih kuat, rantai distribusi yang lebih terkendali, serta daya beli masyarakat yang lebih tinggi.

Australia, yang kerap dijadikan contoh penerapan kebijakan kemasan polos, justru dinilai menunjukkan fenomena berbeda terkait konsumsi produk ilegal.

"Di Australia, data Biro Statistik (ABS) justru menunjukkan konsumsi nikotin dari sumber ilegal melonjak dari 12 persen pada 2017 menjadi 80 persen pada 2025. Lonjakan ini dipicu oleh selisih harga produk legal yang naik tiga kali lipat akibat cukai tinggi dibandingkan harga produk ilegal yang stabil. Indonesia berpotensi menghadapi risiko serupa jika hilangnya daya tarik visual justru mendorong konsumen beralih ke pasar gelap yang lebih murah," kata Josua.

Ia juga menilai kemasan yang seragam tanpa identitas visual yang kuat dapat mempermudah pemalsuan produk.

Tanpa diiringi pengawasan pasar yang ketat, menurut Josua, kebijakan tersebut dikhawatirkan tidak mencapai tujuan pengendalian konsumsi karena produk ilegal yang lebih murah justru semakin mudah diakses, termasuk oleh anak-anak di bawah umur.

Berpotensi tekan industri padat karya

Josua mengatakan dampak kebijakan tersebut diperkirakan tidak hanya dirasakan produsen rokok, tetapi juga seluruh ekosistem industri hasil tembakau (IHT).

Menurut dia, efeknya dapat menjalar ke industri percetakan kemasan, distributor, pedagang eceran, hingga petani tembakau dan cengkeh.

"Di tengah kondisi ekonomi nasional yang menantang, ketidakpastian regulasi ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi dengan menahan investasi dan mengurangi produksi. Akibatnya, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di kalangan usia produktif meningkat tajam," jelas Josua.

Ia menambahkan, setiap kebijakan yang berpotensi menekan industri padat karya perlu dihitung secara hati-hati agar tidak memperlemah daya beli masyarakat.

Menurut Josua, meskipun Kemenkes telah memiliki program mitigasi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan magang, skema tersebut masih bersifat umum.

"Jika aturan kemasan polos tetap dijalankan tanpa masa transisi operasional yang matang dan bantuan penyesuaian bagi pelaku usaha kecil, kebijakan ini dikhawatirkan akan berubah menjadi guncangan lapangan kerja yang memperlemah momentum sektor riil," tambahnya.

Karena itu, Josua berharap pemerintah tidak langsung mengesahkan aturan tersebut sebelum memenuhi tiga prasyarat.

Ketiga prasyarat itu meliputi penerbitan kajian dampak regulasi yang berimbang, penguatan pengawasan rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta penyediaan masa transisi yang memadai bagi seluruh rantai pasok industri, termasuk pelaku usaha kecil.

Aspek hukum juga dipersoalkan

Selain dari sisi ekonomi, rancangan aturan tersebut juga mendapat sorotan dari perspektif hukum.

Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai rancangan aturan administrasi tersebut berpotensi melampaui kewenangan hukum dan menciptakan benturan norma.

Menurut Gugun, baik Undang-Undang Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak memuat perintah eksplisit mengenai kewajiban standarisasi kemasan.

"Jika rancangan Peraturan Menteri Kesehatan nantinya memaksakan aturan kemasan polos secara menyeluruh, maka substansinya dinilai telah melampaui norma yang diberikan oleh PP di atasnya. Kebijakan ini juga bertabrakan langsung dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan identitas visualnya," jelas Gugun.

Ia juga menyoroti aspek diskriminatif dalam kebijakan tersebut yang dinilai berpotensi mencederai kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Gugun, produk lain yang juga memiliki dampak terhadap kesehatan, seperti minuman beralkohol maupun minuman berpemanis, tidak diperlakukan dengan pendekatan represif yang sama.

Gugun menilai lemahnya kepastian hukum tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pendaftaran merek.

Menurut Gugun, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengesahkan aturan tersebut sebelum memiliki peta jalan yang jelas untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin muncul.

Ia menilai regulasi yang diterbitkan tanpa kesiapan seluruh elemen pendukung berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari risiko penutupan lini produksi yang dapat meningkatkan pengangguran usia produktif hingga semakin beratnya tugas penegakan hukum akibat potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI untuk memperluas akses pasar internasional dan memperkuat infrastruktur logistik, guna meningkatkan daya saing investasi. Langkah itu dilakukan seiring upaya menjadikan Jawa Tengah sebagai pusat industri padat karya baru yang siap menampung relokasi industri dari Vietnam.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menerima kunjungan kerja BKSAP DPR RI di Kota Semarang pada, Rabu 1 Juli 2026. “Di Vietnam sudah mulai penuh. Ada investor yang akan menarik beberapa industri padat karya dari Vietnam ke Jawa Tengah,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Luthfi menilai infrastruktur logistik perlu ditingkatkan. Saat ini, lanjutnya, baru sekitar 30 persen arus kontainer Jawa Tengah yang dilayani melalui Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan sekitar 70 persen lainnya masih bergantung pada pelabuhan di Jawa Timur dan Jakarta.

Luthfi mendorong agar dilakukan percepatan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Menurut Luthfi, penguatan pelabuhan dan sistem distribusi dinilai penting agar daya saing investasi Jawa Tengah semakin meningkat.

“Kalau perlu dibuka pelabuhan di Kendal, Batang, Rembang, maupun Cilacap. Kalau itu belum memungkinkan, kami siapkan dry port di Kendal dan Batang,” ujarnya.

Pada kuartal I/2026, realisasi investasi di Jawa Tengah telah mencapai Rp23 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 92 ribu orang. Sementara sepanjang 2025, investasi mencapai Rp110 triliun dengan penyerapan sekitar 274 ribu tenaga kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mengatakan Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk memperluas pasar ekspor, terutama setelah perjanjian dagang Indonesia-Uni Eropa mulai berlaku efektif pada 2027.

Menurutnya, penghapusan tarif berbagai produk Indonesia ke pasar Uni Eropa akan membuka peluang baru bagi daerah, termasuk Jawa Tengah, untuk meningkatkan ekspor. “Ini menjadi potensi baru bagi Jawa Tengah untuk membuka pasar ke Eropa. Banyak produk Indonesia nantinya sudah tidak lagi terkendala tarif ketika masuk ke pasar Uni Eropa,” ujarnya.

Ia menambahkan, BKSAP DPR RI memiliki grup kerja sama bilateral dengan 102 negara yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi investasi, perdagangan, maupun produk unggulan daerah ke pasar internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan sektor industri hasil tembakau (IHT) memiliki kontribusi strategis terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

Ketua Tim Kerja Bidang Kelembagaan Hubungan Industrial Kemenaker, Meynar Kusumo menjelaskan bahwa industri hasil tembakau merupakan industri padat karya dengan total pekerja di ekosistem mencapai 6 juta orang.

“Industri hasil tembakau merupakan salah satu sektor padat karya yang memiliki kontribusi strategis terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan struktur rantai pasok yang panjang dari hulu sampai hilir dengan data estimasi dari hulu sampai hilir itu bisa sampai 6 juta,” ujar Meynar dalam diskusi bertajuk IHT Dalam Tekanan, di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Meynar membeberkan bahwa angka akumulatif hingga 6 juta pekerja tersebut tidak hanya terkonsentrasi pada petani tembakau di ladang. Melainkan, turut mencakup para pekerja pabrik, buruh linting sigaret kretek tangan (SKT), hingga ke sektor logistik, ritel, dan pedagang eceran.

Sementara itu, mengacu pada data Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Kemenaker hingga periode Mei 2026, jumlah pekerja formal pada sektor Industri Hasil Tembakau dan turunannya mencapai 284.601 pekerja.

Wilayah Jawa Barat tercatat menjadi area terbesar dengan pekerja formal IHT dan turunannya mencapai 65.727 pekerja. Diikuti wilayah Jawa Timur sebanyak 51.697, Jawa Tengah 37.592 pekerja, DKI Jakarta 26.725 pekerja, dan Banten sebanyak 24.690 pekerja.

Seiring hal itu, Kemenaker menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memberikan perlindungan ketenagakerjaan secara komprehensif dari hulu ke hilir di tengah pelemahan iklim bisnis yang terjadi beberapa waktu belakangan.

Terlebih, sektor ini masih menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara yang besar. Di mana, berdasarkan data 2024 mencapai Rp216 triliun.

“Jadi [serapan tenaga kerja] 6 juta ini bukan angka yang kecil dan itu menjadi signifikan buat kami Kemenaker untuk taking care para tenaga kerja dari hulu sampai hilir ini untuk kita bisa lindungi bersama-sama,” pungkasnya.

Untuk diketahui, industri kretek saat ini tengah dihadapi dinamika pembatasan kandungan Tar maksimal 10 miligram (mg) dan Nikotin 1mg sebagaimana tertuang dalam aturan turunan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Asosiasi petani cengkih dan kelompok pelestari kretek menolak wacana pemerintah terkait pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk tembakau, dengan alasan kebijakan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh bahan baku lokal.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) I Ketut Budhyman mengatakan cengkih sebagai komponen utama kretek secara alami memengaruhi kadar nikotin dan tar pada produk akhir, sehingga sulit memenuhi batasan yang mungkin ditetapkan pemerintah.

"Pembatasan nikotin dan tar pasti tidak dapat kami penuhi dan kalau dipaksakan keberadaan kretek pasti terancam," ujar Budhyman dalam keterangannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka lowongan pekerjaan padat karya sebagai bantalan ekonomi warga ibu kota. Setidaknya, terdapat 2.843 kuota yang dibuka dalam program tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, mengatakan saat ini sudah membuka 37 jenis pekerjaan yang dibuka dalam tahap pertama program padat karya itu sejak beberapa hari lalu. Namun, masyarakat yang melamar pekerjaan itu disebut telah lebih dari 100 ribu orang.

"Jadi untuk padat karya sudah dibuka 37 lowongan pekerjaan dan per hari ini memang ada 100.000 pendaftar," kata dia di kawasan Monas, Ahad (21/6/2026).

Menurut dia, pendaftaran pada tahap pertama akan dilakukan hingga 26 Juni 2026. Nantinya, Pemprov DKI Jakarta bakal mengumumkan masyarakat yang lolos seleksi pada 27 Juni 2026.

Meski demikian, pihaknya akan kembali membuka proses pendaftaran tahap kedua program padat karya. Pendaftaran tahap kedua itu akan dilaksanakan mulai 27 Juni 2026.

"Kami akan tutup di tanggal 25 Juni untuk sesi pertama dan diumumkan tanggal 27. Dan pada tanggal 27 Juni itu juga akan ada sesi yang kedua," kata Marulina.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan ada 2.843 orang direkrut dalam program padat karya. Ia memastikan, proses perekrutan akan dilaksanakan secara transparan.

"Kekhawatiran untuk 'orang dalam' main-main, saya sudah sampaikan ke Bu Dewi, tidak boleh ada. Transparan, terbuka, karena ini dijaga dan ditunggu oleh masyarakat Jakarta," kata dia.

Ia menyatakan, Pemprov DKI Jakarta sengaja untuk membuat program tersebut. Pasalnya, masih cukup banyak warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

"Kenapa dilakukan ini? Untuk membuat bantalan sosial. Karena kemudian memang ekonomi dunia kan tekanannya sekarang ini makin keras," kata dia.

Dari informasi yang dihimpun Republika, lowongan pekerjaan yang disediakan merupakan sektor padat karya di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta, seperti Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Lingkungan Hidup. Sektor padat karya yang dimaksud antara lain untuk kegiatan perawatan, penataan, dan pemeliharaan lingkungan kota.

Masyarakat yang nantinya mengikuti program itu akan diberikan gaji setara upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. Mereka akan dipekerjakan dalam jangka waktu 3-6 bulan.

Adapun persyaratan untuk melamar pekerjaan itu adalah memiliki KTP Jakarta, masuk dalam desil 1-5, berusia produktif (18-59 tahun), belum memiliki pekerjaan saat mendaftar, serta sehat jasmani dan rohani. Program itu akan dilaksanakan selama 2026 dengan proses rekrutmen dibuka bertahap.

Nantinya, peserta akan bekerja melalui pihak ketiga (pelaksana) pada masing-masing kegiatan. Namun, pekerjaan itu bukan merupakan bagian dalam skema pengangkatan pegawai Pemprov DKI Jakarta maupun PJLP.

IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, pihaknya memperkuat pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) untuk mendukung program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun melalui pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), yang akan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah pada tahun 2027.

Adapun Program IBM tersebut mencakup 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada sektor Sumber Daya Air atau senilai Rp450 miliar. Sedangkan 2.127 lokasi pada unit kegiatan Cipta Karya dengan nilai pagu sebesar Rp1,2 triliun.

Kementerian PU menilai program IBM sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Program P3TGAI, misalnya, berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi. Sementara itu, program Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) membantu penyediaan akses air minum di desa-desa.

Sedangkan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) mendukung peningkatan kesehatan lingkungan melalui layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.

Selain itu, program Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi kawasan.

Pembangunan jembatan gantung juga dinilai penting untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.

“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Dody.

Langkah ini sekaligus menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat hingga tingkat desa dan kawasan terpencil.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menilai kebijakan tarif tambahan Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan kinerja ekspor mebel nasional, terutama dalam jangka pendek. Namun, besaran dampak yang ditanggung industri akan sangat bergantung pada posisi tarif Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur menyebut, dalam jangka pendek, penerapan tarif tambahan dapat membuat importir di AS lebih berhati-hati dalam melakukan kontrak pembelian baru. Sejumlah pembeli diperkirakan memilih menunda pemesanan hingga terdapat kepastian mengenai arah kebijakan perdagangan Washington.

“Sebagian importir kemungkinan akan menunda pembelian sambil menunggu kepastian kebijakan, sehingga dapat memengaruhi arus pesanan pada semester II/2026," tuturnya kepada Bisnis, kemarin.

Adapun dalam jangka menengah, dampak kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh struktur tarif yang dikenakan terhadap Indonesia dibandingkan negara pemasok lainnya. Apabila tarif diterapkan secara relatif merata kepada seluruh negara pemasok utama, daya saing mebel Indonesia masih dapat dipertahankan.

Sebaliknya, jika Indonesia dikenai tarif yang lebih tinggi dibandingkan negara pesaing, risiko pengalihan pesanan (trade diversion) akan meningkat.

“Industri mebel merupakan industri padat karya dengan siklus pemesanan yang relatif panjang. Oleh karena itu, kepastian kebijakan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besaran tarif itu sendiri,” jelas Sobur.

Di sisi lain, dia mengungkapkan pasar AS masih menjadi tujuan utama ekspor mebel Indonesia dengan kontribusi sekitar 50% hingga 55% terhadap total ekspor nasional. Kondisi ini membuat industri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasar tersebut.

Kendati demikian, pelaku usaha mulai mempercepat diversifikasi pasar ke kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Australia, hingga sejumlah negara di Afrika. Peluang juga dinilai terbuka dari meningkatnya permintaan sektor hospitality di negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), India, Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Asia Tenggara.

Kendati begitu, Sobur menilai bahwa diversifikasi pasar bukan proses yang dapat dilakukan secara instan. “Dibutuhkan investasi promosi, penyesuaian desain, sertifikasi, hingga pembangunan jaringan distribusi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai produk mebel Indonesia masih rentan terhadap kebijakan perdagangan, baik berupa tarif tambahan maupun hambatan non-tarif, karena beberapa faktor. Pertama, tingginya konsentrasi ekspor ke pasar tertentu membuat setiap perubahan kebijakan langsung berdampak terhadap pelaku usaha.

Kedua, mayoritas eksportir Indonesia masih berperan sebagai original equipment manufacturer (OEM), sehingga memiliki daya tawar yang relatif terbatas dalam rantai pasok global.

Selain itu, berbagai persyaratan non-tarif seperti standar keberlanjutan, ketelusuran bahan baku, kepatuhan lingkungan, hingga isu ketenagakerjaan terus meningkat dan memerlukan biaya kepatuhan yang lebih besar. Industri juga masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya logistik, pembiayaan, dan biaya domestik dibandingkan sejumlah negara pesaing.

Dari sisi daya saing, Sobur mengatakan Indonesia memiliki keunggulan pada ketersediaan bahan baku tropis, keterampilan craftsmanship, serta kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Namun, Vietnam masih unggul dari sisi skala produksi, efisiensi rantai pasok, dan integrasi industri pendukung.

Sementara itu, China memiliki kapasitas produksi dan infrastruktur logistik yang lebih kuat, sedangkan Malaysia dinilai lebih agresif dalam memfasilitasi perdagangan.

"Apabila struktur tarif yang diterapkan AS menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tersebut, maka daya saing harga Indonesia akan tertekan," ucap Sobur.

Oleh karena itu, dia menilai strategi industri tidak dapat lagi hanya mengandalkan harga. Pelaku usaha perlu memperkuat diferensiasi desain, kualitas produk, aspek keberlanjutan, serta ketepatan pengiriman.

Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif, Himki mencatat pelaku industri telah mempercepat diversifikasi pasar ekspor, meningkatkan proporsi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat efisiensi operasional, memperluas kontrak jangka menengah dengan buyer strategis, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan ketelusuran.

Kemudian, pasar domestik dan proyek hospitality juga mulai dikembangkan sebagai penyeimbang pasar ekspor. Himki turut mendorong promosi dagang yang lebih agresif melalui pameran internasional dan misi dagang ke pasar-pasar nontradisional.

Sobur menambahkan pemerintah perlu menjadikan industri mebel dan kerajinan sebagai salah satu sektor prioritas dalam diplomasi perdagangan dengan AS mengingat karakteristiknya sebagai industri padat karya, berbasis sumber daya domestik, serta penyumbang devisa.

Dia berharap pemerintah dapat memperkuat posisi negosiasi agar produk mebel Indonesia memperoleh perlakuan tarif yang setara dengan negara pesaing. Pemerintah juga didorong mempercepat insentif fiskal dan restitusi bagi eksportir, memperluas akses pembiayaan ekspor berbunga kompetitif, meningkatkan anggaran promosi dagang, menyederhanakan regulasi ekspor, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian.

"Pada prinsipnya, industri mebel Indonesia tidak meminta perlindungan berlebihan, tetapi membutuhkan level playing field yang adil agar dapat bersaing secara sehat di pasar global,” tuturnya.

Tarif tambahan menurut Sobur, seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi industri menuju produk yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperluas basis pasar ekspor Indonesia ke berbagai kawasan dunia.

Diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Tarif berbasis Pasal 301 Trade Act 1974 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026. Adapun saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS, yang berlaku sejak Februari 2026.

Masalahnya, Indonesia masih menghadapi satu investigasi lagi yakni mengenai kapasitas berlebih (excess capacity). Dengan begitu, tarif yang diberikan ke Indonesia berpotensi bertambah karena menjadi subyek investigasi pasal berlapis.

AS berpotensi menambahkan tarif lagi setelah 24 Juli 2026 apabila Indonesia ditemukan melanggar terkait dengan kapasitas berlebih. Pemerintah memprakirakan tarif berlapis dari dua investigasi AS ini bisa mencapai 18%.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap industri kecil dan menengah (IKM) tekstil dan produk tekstil (TPT) melalui pengawasan impor ilegal yang lebih ketat dan penegakan regulasi secara konsisten.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman mengatakan pasar domestik merupakan aset strategis bagi industri nasional yang perlu dijaga dari praktik perdagangan tidak sehat. Dengan jumlah penduduk sekitar 280 juta jiwa, pasar dalam negeri dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan industri apabila terlindungi dari produk impor ilegal.

"Fokus pemerintah harus memperkuat ekonomi kelas kecil dan menengah. Caranya sederhana, lindungi pasar domestik,” ujarnya, Minggu (14/6/2026).

Menurut Nandi, perlindungan pasar domestik akan memberikan ruang bagi IKM TPT untuk berkembang, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas penyerapan tenaga kerja.

Dia menuturkan pelaku IKM TPT telah menghadapi berbagai tekanan dalam dua dekade terakhir, mulai dari krisis moneter 1998, pandemi Covid-19, hingga masuknya produk impor ilegal. Saat ini, sektor tersebut juga dihadapkan pada pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya energi, dan ketidakpastian geopolitik global.

Meski demikian, Nandi menilai tantangan utama industri bukan hanya kondisi ekonomi, melainkan lemahnya implementasi kebijakan perlindungan yang telah diterbitkan pemerintah.

Dia mengapresiasi sejumlah langkah pemerintah, seperti penerapan persetujuan teknis (Pertek) Kementerian Perindustrian sebagai syarat impor, penerbitan Permendag Nomor 17 Tahun 2025, pengaturan perdagangan digital, hingga upaya pembenahan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Namun, menurut dia, efektivitas berbagai kebijakan tersebut sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan aturan di lapangan.

“Tetapi aturan tanpa pengawasan sama dengan bohong. Tugas asosiasi dari hulu ke hilir sekarang mengawal penegakannya. Kalau hukum masuk angin, industri kecil akan mati perlahan,” tegas Nandi.

Lebih lanjut, dia menilai keberlangsungan IKM TPT memiliki peran penting karena sektor tersebut menjadi sumber penghidupan bagi jutaan pekerja di industri padat karya.

"Selama konveksi dan pabrik kecil tetap hidup, ekonomi kerakyatan Indonesia tetap memiliki fondasi yang kuat," katanya.

Selain perlindungan dari pemerintah, Nandi juga mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri untuk memperkuat daya saing industri nasional dan menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah di sektor tekstil.

"Kalau semua pihak bersatu mendukung produk dalam negeri, kekuatan ekonomi kecil menengah Indonesia akan mengantar Indonesia menjadi negara maju dan membuat rakyat sejahtera."

Bisnis.com, CIREBON — Harapan Kabupaten Cirebon untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri modern di kawasan timur Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar.

Meski arus investasi terus masuk dan ribuan tenaga kerja terserap setiap tahun, struktur industri di daerah ini dinilai belum mengalami transformasi signifikan.

Selama dua dekade terakhir, daya tarik utama Cirebon bagi investor masih bertumpu pada ketersediaan tenaga kerja berbiaya rendah, sehingga investasi yang berkembang didominasi sektor padat karya.

Kondisi tersebut membuat industri tekstil, garmen, furnitur, serta sejumlah manufaktur berorientasi ekspor menjadi sektor yang paling banyak berkembang.

Sementara itu, industri berbasis teknologi tinggi yang membutuhkan tenaga kerja terampil, riset, dan inovasi masih belum menunjukkan kehadiran yang berarti.

Pengamat ekonomi Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, menilai pola pembangunan industri di Kabupaten Cirebon belum bergerak jauh dari model lama yang mengandalkan biaya produksi murah.

Menurut dia, strategi tersebut memang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar, tetapi memiliki keterbatasan untuk mendorong peningkatan kualitas ekonomi daerah.

"Selama ini keunggulan yang dijual masih tenaga kerja murah. Akibatnya investor yang datang sebagian besar bergerak di sektor padat karya. Industri teknologi tinggi yang membutuhkan SDM terampil belum melihat Cirebon sebagai lokasi yang menarik,” kata Acuviarta dikutip pada Kamis (12/6/2026).

Ia menilai ketergantungan terhadap sektor padat karya membuat perekonomian daerah rentan terhadap perubahan kondisi global.

Ketika permintaan pasar internasional menurun, perusahaan dapat mengurangi produksi bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja yang berdampak langsung pada masyarakat.

Menurut Acuviarta, Kabupaten Cirebon sebenarnya memiliki posisi yang cukup strategis. Lokasinya berada di jalur utama Pantai Utara Jawa dan dekat dengan berbagai proyek infrastruktur besar, seperti bandara dan pelabuhan.

Namun, keunggulan geografis tersebut belum cukup untuk menarik investasi berteknologi tinggi.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan dalam upaya menarik investasi yang lebih maju.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, mengatakan sebagian besar tenaga kerja lokal masih didominasi lulusan pendidikan menengah.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan industri yang memerlukan operator mesin presisi, teknisi, maupun tenaga berbasis teknologi belum dapat terpenuhi secara optimal.

"Kami harus realistis. Industri padat modal dan teknologi membutuhkan kompetensi tertentu. Sementara kondisi tenaga kerja yang tersedia saat ini masih banyak yang sesuai dengan kebutuhan industri padat karya," ujarnya.

Selain faktor SDM, kesiapan infrastruktur penunjang industri juga dinilai belum sekuat kawasan industri besar di Jawa Barat. Ketersediaan kawasan industri modern, dukungan utilitas, serta ekosistem industri yang terintegrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan investasi yang masuk tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat karena membuka kesempatan kerja dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana investasi yang ada mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja," kata Imron.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate menjadi 5,50% akan berdampak pada meningkatnya beban dunia usaha, terutama sektor padat karya, manufaktur, properti, otomotif, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga kredit.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kamar Dagang dan Industri Indonesia Erwin Aksa menilai kenaikan suku bunga akan berdampak pada meningkatnya beban pembiayaan dunia usaha, khususnya bagi sektor yang tengah melakukan ekspansi atau memiliki tingkat leverage tinggi.

“Dalam kondisi permintaan global yang belum sepenuhnya pulih serta tekanan biaya produksi akibat pelemahan rupiah, kenaikan bunga berpotensi menahan laju investasi baru maupun ekspansi kapasitas produksi,” kata Erwin kepada Bisnis, Selasa (9/6/2026).

Selain itu, Erwin menilai kenaikan suku bunga berpotensi meningkatkan cost of fund dan cost of capital bagi pelaku usaha, terutama perusahaan yang masih berada dalam fase ekspansi atau memiliki ketergantungan tinggi terhadap pembiayaan perbankan.

“Perusahaan dengan ketergantungan tinggi terhadap pinjaman perbankan akan menghadapi tekanan margin yang lebih besar. Karena itu, keseimbangan antara stabilitas moneter dan pertumbuhan sektor riil menjadi sangat penting,” tuturnya.

Alhasil, situasi tersebut semakin berat bagi sektor yang juga menghadapi tekanan pelemahan daya beli dan kenaikan biaya bahan baku impor.

“Sektor yang relatif paling rentan antara lain industri padat karya, manufaktur berorientasi domestik, properti, otomotif, konstruksi, serta UMKM yang sensitif terhadap kenaikan bunga kredit,” lanjutnya.

Adapun, di saat yang sama, sejumlah sektor tersebut juga menghadapi tekanan dari pelemahan daya beli dan tingginya biaya bahan baku impor akibat tekanan nilai tukar rupiah.

Kendati demikian, Kadin memahami langkah bank sentral menaikkan BI Rate sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengantisipasi tekanan inflasi di tengah gejolak global yang masih tinggi, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

“Stabilitas makroekonomi memang menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan kesinambungan dunia usaha,” ujarnya.

Untuk itu, Kadin memandang pentingnya keseimbangan antara stabilitas moneter dan pertumbuhan sektor riil agar aktivitas usaha tetap terjaga. Dalam hal ini, dunia usaha berharap kebijakan moneter yang lebih ketat dapat diimbangi dengan stimulus fiskal dan reformasi struktural, termasuk percepatan belanja pemerintah, insentif perpajakan, kemudahan pembiayaan produktif, serta deregulasi yang mendukung investasi.

“Dunia usaha membutuhkan kepastian dan dukungan agar tetap mampu menjaga ekspansi, penyerapan tenaga kerja, dan daya saing ekspor Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian,” ucapnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 9 Juni 2026 memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,50%.

Kenaikan ini sebagai langkah memperkuat stabilisasi rupiah, menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1%, serta meningkatkan daya tarik arus masuk modal asing di tengah gejolak global dan keluarnya investasi portofolio dari pasar domestik.

“Bank Indonesia memandang perlu untuk menempuh langkah-langkah lanjutan guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan kembali imbal hasil dan sejumlah insentif lain untuk mendorong masuknya aliran investasi asing,” pungkas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membuka 2.843 lowongan kerja sektor padat karya. Ia menegaskan bahwa lowongan ini merupakan program jangka pendek sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi.

"Jadi yang padat karya kurang lebih 2.800 lebih, itu adalah betul-betul kegiatan yang bersifat jangka pendek. Karena tekanan ekonomi ini mulai terasa," kata Pramono di Jakarta Timur, Minggu (7/6/2026).

Mengenai kebutuhan tenaga kerja dan jenis lowongan yang tersedia, hal tersebut akan disampaikan lebih lanjut oleh Asisten Pembangunan DKI Jakarta. Pendaftaran dan lamaran program ini rencananya mulai dibuka pada pekan depan.

"Jadi kami berinisiatif untuk membuka ruang padat karya. Nanti secara detail akan ditindaklanjuti, dijabarkan oleh asisten pembangunan. Karena memang ini adalah program jangka pendek untuk bantalan sosial," ucap dia.

Pramono menegaskan program padat karya ini tidak akan menganggu alokasi anggaran sektor sosial, kesehatan, dan pendidikan yang ada di Jakarta. "Tetapi untuk DKI Jakarta yang lain-lain masih tetap sepenuhnya dialokasikan. Apakah itu untuk berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan pendidikan, tidak ada yang dikurangi sedikitpun, bahkan malah ditambah," tuturnya.

Adapun, para pekerja nantinya akan digaji setara Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Program ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan.

Program jangka pendek ini direncanakan akan berlangsung selama tiga bulan. Namun tidak menutup kemungkinan bisa diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka 2.843 lowongan pekerjaan padat karya dalam waktu dekat. Gaji yang ditawarkan untuk lowongan pekerjaan tersebut setara dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu Rp 5.729.876.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan lowongan pekerjaan itu diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI Jakarta. Hal itu menjadi syarat tunggal bagi masyarakat yang ingin mendaftar lowongan pekerjaan tersebut.

"Syarat utama hanya ber-KTP DKI Jakarta. Ini syarat tunggal yang ditekankan Gubernur untuk memastikan program ini menjadi bantalan sosial bagi warga Jakarta yang terdampak tekanan ekonomi," kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6/2026).

Ia menyebutkan lowongan pekerjaan yang akan dibuka memiliki kuota untuk 2.843 orang. Adapun gaji yang diberikan setara dengan UMP DKI Jakarta. Namun, pekerjaan itu hanya berlaku selama tiga bulan.

Menurut Chico, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan evaluasi setelah program itu berjalan selama tiga bulan. Program tersebut disebut dapat diperpanjang dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

"Program berjalan selama tiga bulan pertama dan akan dievaluasi untuk kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan," kata dia.

Meski begitu, ia masih belum bisa menjelaskan detail pekerjaan dalam program padat karya tersebut. Menurut dia, saat ini program itu masih dalam tahap finalisasi teknis oleh dinas terkait.

"Padat karya biasanya mencakup pekerjaan-pekerjaan fisik dan penunjang seperti pembersihan lingkungan, penataan kawasan, perbaikan infrastruktur sederhana, dan kegiatan serupa di berbagai wilayah Jakarta. Detail lengkap mengenai bidang pekerjaan spesifik, lokasi prioritas, dan mekanisme pendaftaran akan segera diumumkan secara resmi," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menggelar rapat paripurna dengan jajarannya pada Kamis (4/6/2026). Rapat paripurna itu dilakukan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang terjadi agar tidak berdampak terhadap warga Jakarta.

"Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka program padat karya," kata dia di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk membuka lapangan kerja di Jakarta. Dengan skema padat karya tersebut, setidaknya akan dibuka 2.843 lowongan pekerjaan untuk warga Jakarta.

"Skema padat karya supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan," ujar Pramono.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan kerja sektor padat karya, sebagai langkah antisipasi terhadap tekanan ekonomi yang ada. Para pekerja nantinya digaji setara Upah Minimun Provinsi (UMP) DKI Jakarta.

"Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka Padat Karya. Skema padat karya supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan dan mereka digaji setara dengan UMP di DKI Jakarta ini," ucap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/6/2026).

"Kemarin saya juga sudah menandatangani Pergub tentang penyelesaian kewajiban prasarana sarana utilitas umum di perumahan dan kawasan pemukiman," sambungnya.

Pramono berharap melalui program ini, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Namun menurutnya yang terpenting dari progam ini adalah sebagai bantalan agar warga bisa bekerja.

Pramono menyebut, program ini akan berlangsung selama tiga bulan pertama. Namun tidak menutup kemungkinan bisa diperpanjang sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. "Pemerintah DKI Jakarta dalam waktu 3 bulan pertama, nanti akan kami perpanjang melihat persoalan yang ada," ucap dia.

Lihat video: Viral Dugaan Jual Beli Kartu Layanan Gratis TransJakarta, Pramono Angkat Bicara!



Adapun bagi masyarakat yang ingin melamar melalui program ini, syarat utama untuk adalah warga ber-KTP Jakarta. "Lowongan kerja yang bersifat bantalan sosial dari keluarga yang tentunya syaratnya hanya satu, KTP Jakarta," ucap dia.