REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka 2.843 lowongan pekerjaan padat karya dalam waktu dekat. Gaji yang ditawarkan untuk lowongan pekerjaan tersebut setara dengan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu Rp 5.729.876.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan lowongan pekerjaan itu diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI Jakarta. Hal itu menjadi syarat tunggal bagi masyarakat yang ingin mendaftar lowongan pekerjaan tersebut.

"Syarat utama hanya ber-KTP DKI Jakarta. Ini syarat tunggal yang ditekankan Gubernur untuk memastikan program ini menjadi bantalan sosial bagi warga Jakarta yang terdampak tekanan ekonomi," kata dia saat dikonfirmasi, Sabtu (6/6/2026).

Ia menyebutkan lowongan pekerjaan yang akan dibuka memiliki kuota untuk 2.843 orang. Adapun gaji yang diberikan setara dengan UMP DKI Jakarta. Namun, pekerjaan itu hanya berlaku selama tiga bulan.

Menurut Chico, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan evaluasi setelah program itu berjalan selama tiga bulan. Program tersebut disebut dapat diperpanjang dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.

"Program berjalan selama tiga bulan pertama dan akan dievaluasi untuk kemungkinan perpanjangan sesuai kebutuhan," kata dia.

Meski begitu, ia masih belum bisa menjelaskan detail pekerjaan dalam program padat karya tersebut. Menurut dia, saat ini program itu masih dalam tahap finalisasi teknis oleh dinas terkait.

"Padat karya biasanya mencakup pekerjaan-pekerjaan fisik dan penunjang seperti pembersihan lingkungan, penataan kawasan, perbaikan infrastruktur sederhana, dan kegiatan serupa di berbagai wilayah Jakarta. Detail lengkap mengenai bidang pekerjaan spesifik, lokasi prioritas, dan mekanisme pendaftaran akan segera diumumkan secara resmi," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menggelar rapat paripurna dengan jajarannya pada Kamis (4/6/2026). Rapat paripurna itu dilakukan untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang terjadi agar tidak berdampak terhadap warga Jakarta.

"Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk membuka program padat karya," kata dia di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk membuka lapangan kerja di Jakarta. Dengan skema padat karya tersebut, setidaknya akan dibuka 2.843 lowongan pekerjaan untuk warga Jakarta.

"Skema padat karya supaya orang bisa bekerja, dan kami membuka kurang lebih 2.843 lowongan," ujar Pramono.

Sebanyak 31 provinsi atau 86% dari total provinsi di Indonesia masih menetapkan upah minimum provinsi atau UMP berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan. Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, hanya ada lima provinsi yang memiliki UMP 2026 di atas KHL, dengan mayoritas berada di Pulau Sulawesi.

Kelima provinsi tersebut, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Sumatera Selatan.

Batas waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berakhir pada Rabu (24/12). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12), yang menegaskan penetapan upah harus disesuaikan dengan standar Kebutuhan Hidup Layak.

Adapun Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan data KHL terbaru dengan menggunakan metode baru yang mengacu pada standar internasional yang dikembangkan oleh International Labour Organization (ILO).

Hingga Rabu malam, tercatat 36 provinsi telah menetapkan besaran UMP 2026. Namun, dua provinsi, yakni Daerah Istimewa Aceh dan Papua Pegunungan, belum menetapkan UMP. Aceh belum menetapkan besaran upah karena masih berada dalam status tanggap darurat pascabencana.

Berikut daftar UMP 2026 setiap provinsi dan nominal KHL-nya:

Merujuk pada aturan terbaru, sejumlah daerah telah menetapkan besaran UMP di setiap provinsi. Perhitungan kenaikan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah untuk disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan, penghitungan UMP wajib mempertimbangkan KHL.

Adapun berdasarkan besaran nominalnya, UMP 2026 tertinggi masih ditempati DKI Jakarta yang mencapai Rp 5,72 juta per bulan. Posisi berikutnya diisi provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia, seperti Papua Selatan sebesar Rp 4,51 juta dan Papua Rp 4,44 juta per bulan.

Sebaliknya, UMP 2026 terendah berada di Jawa Barat yang hanya sebesar Rp 2,31 juta per bulan, disusul Jawa Tengah Rp 2,33 juta dan DI Yogyakarta Rp 2,42 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 5.729.876. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025 tentang UMP Tahun 2026.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, penetapan UMP 2026 menggunakan unsur alfa 0,75. Dengan perhitungan tersebut, UMP Jakarta 2026 mengalami kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp 333.115 dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp 5.396.761.

“Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi Jakarta, telah disepakati kenaikan UMP Jakarta 2026 menjadi Rp 5.729.876,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Pramono mengatakan, Kepgub tentang UMP Jakarta 2026 telah ditandatangani pada Selasa (23/12/2025). Dengan diterbitkannya Kepgub tersebut, ketentuan UMP Jakarta 2026 mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

“Mulai berlaku 1 Januari 2026,” kata dia.

Dalam salinan Kepgub yang diperoleh Republika, disebutkan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876. Upah minimum tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Kepgub tersebut juga mengatur kewajiban pengusaha untuk menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah sebagai pedoman pemberian upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Selain itu, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP yang telah ditetapkan.

Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi juga dilarang mengurangi atau menurunkan upah tersebut. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Kepgub juga memuat kebijakan peningkatan kesejahteraan berupa bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan murah, serta bantuan biaya personal pendidikan. Kebijakan tersebut berlaku bagi pekerja ber-KTP Jakarta dengan gaji maksimal 1,15 kali UMP.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jateng 2026. Nilainya yakni Rp 2.327.386 atau naik 7,28 persen dibandingkan UMP Jateng 2025 sebesar Rp 2.169.349.

"Untuk upah minimum provinsi, indeks alfa yang digunakan adalah 0,9," kata Luthfi saat diwawancarai soal kenaikan UMP Jateng 2026 di kantornya, Rabu (24/12/2025).

Luthfi menambahkan, dia juga telah menandatangani upah minimum kabupaten/kota (UMK) se-Jateng untuk 2026. Dia mengatakan, untuk UMK, nilai indeks alfa yang digunakan bervariasi, antara 0,5 hingga 0,9.

"Ada delapan kabupaten/kota yang indeks alfanya 0,9. Kemudian kabupaten/kota yang lain ada yang 0,7, 0,8, bervariasi," kata Luthfi.

Dia meminta kalangan pengusaha di Jateng menaati ketentuan UMP dan UMK 2026. "Untuk para pengusaha, saya harapkan agar mematuhi upah minimum ini. Dengan dipatuhinya ketentuan tersebut, perusahaan dapat bertumbuh dan berkembang di Jawa Tengah sehingga investasi dan kesejahteraan masyarakat terjamin," ucapnya.

"Harapan saya bagi para buruh adalah kembali bekerja dan meningkatkan etos kerja sehingga kesejahteraan buruh terjamin, termasuk menciptakan kondusivitas wilayah agar investasi bertumbuh dan berkembang di Jawa Tengah," tambah Luthfi.

Rumus penentuan UMP dan UMK 2026 tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP tersebut, rumus penentuan UMP/UMK adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks alfa). Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), indeks alfa merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam PP terbaru, rentang indeks alfa berada pada kisaran 0,5 hingga 0,9.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jateng Ahmad Aziz mengungkapkan, untuk UMP Jateng 2026, nilai inflasi yang digunakan sebesar 2,65 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi tercatat 5,15 persen, dengan indeks alfa 0,9.

"UMP Jateng 2026 naik 7,28 persen atau Rp 158.037. Dari upah minimum 2025 sebesar Rp 2.169.349 menjadi Rp 2.327.386 pada 2026," kata Aziz.

Selain UMP, Pemerintah Provinsi Jateng juga menetapkan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 pada 11 sektor industri. Beberapa di antaranya industri tepung terigu, gula pasir, alas kaki, kosmetik, serta produk farmasi untuk manusia. Besaran UMSP ditetapkan lebih tinggi dari UMP sesuai karakteristik dan kemampuan sektor terkait.

"Prinsipnya, ketika terdapat upah minimum sektoral provinsi yang nilainya lebih tinggi dari UMK, misalnya di sektor tekstil, maka perusahaan dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang ditetapkan menggunakan upah minimum provinsi," ungkap Aziz.

"Namun, jika di suatu kabupaten/kota nilai UMK lebih tinggi, maka yang digunakan adalah UMK," tambahnya.

Dia menerangkan, upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. "Untuk pekerja dengan masa kerja satu tahun ke atas, perusahaan wajib menyusun dan mengimplementasikan struktur serta skala upah yang didasarkan pada masa kerja, jabatan, dan faktor lainnya," ucap Aziz.

"Harapannya, dengan kenaikan upah minimum ini tingkat kesejahteraan buruh semakin meningkat dan berdampak pada produktivitas, kedisiplinan, serta loyalitas terhadap perusahaan," tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta masih belum menentukan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2026. Hal itu dikarenakan hingga saat ini belum ada regulasi dari pemerintah pusat yang menjadi dasar penetapan UMP 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi Jakarta Syaripudin mengatakan hingga saat ini pemerintah pusat belum menerbitkan regulasi terbaru mengenai mekanisme penetapan upah minimum 2026. Pasalnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 hanya berlaku untuk penetapan upah minimum tahun 2025.

“Meski demikian, Pemprov Jakarta melalui Disnakertransgi tetap menjalankan berbagai langkah persiapan agar proses penetapan upah nantinya berjalan tepat waktu serta responsif terhadap kondisi pekerja dan dinamika ekonomi,” kata dia melalui keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Syaripudin memastikan pembahasan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 dilakukan secara transparan melalui dialog dengan seluruh pihak. Pendekatan itu ditempuh agar kebijakan upah yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha sehingga dapat diterima semua pihak.

“Penetapan UMP dan UMSP bukan hanya soal angka, tetapi tentang membangun kesepahaman bersama mengenai keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Karena itu, setiap proses dan masukan dari para pemangku kepentingan sangat berarti,” kata dia.

Menurut dia, selama ini pihaknya rutin menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan untuk memantau perkembangan ekonomi, harga kebutuhan pokok, inflasi, dan dinamika ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Tak hanya itu, pihaknya juga melakukan kajian kondisi kesejahteraan pekerja lintas sektor, termasuk Focus Group Discussion (FGD) untuk menggali informasi faktual dan suara pekerja di lapangan.

Syaripudin menambahkan dinasnya juga melakukan monitoring dan evaluasi penerapan struktur dan skala upah. Hal itu dilakukan sebagai dasar penguatan implementasi kebijakan pengupahan yang adil dan proporsional.

“Dengan langkah-langkah tersebut, setelah pemerintah pusat menerbitkan aturan terbaru mengenai pengupahan, Pemprov Jakarta bersama Dewan Pengupahan dapat segera melanjutkan pembahasan teknis penetapan UMP 2026. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi rekomendasi resmi yang akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penetapan indeks alfa (α) dalam Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dilakukan secara bijaksana dan selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha tiap sektor.

“Kebijakan yang adaptif ini diperlukan agar keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja tetap terjaga,” ujar Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto dalam Economic and Labour Insight di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan alfa merupakan indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena pertumbuhan ekonomi juga ditopang investasi, teknologi, dan total factor productivity (TFP), maka besaran alfa dinilai harus ditetapkan secara proporsional.

Oleh sebab itu, Apindo mengusulkan variabel alfa dalam penetapan UMP 2026 tidak diterapkan seragam di seluruh daerah. Penghitungan idealnya mempertimbangkan rasio upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terutama ketika rasio tersebut berada di atas atau di bawah rata-rata nasional.

Pendekatan berbasis data tersebut, menurut Darwoto, akan menghasilkan kebijakan upah yang lebih objektif dan adil. Dunia usaha meyakini pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek itu secara arif agar tercapai keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

Darwoto menambahkan, nilai alfa yang proporsional penting bagi stabilitas dan daya saing industri, termasuk sektor padat karya yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya tenaga kerja. Ia menegaskan perlunya indikator ekonomi dan produktivitas sebagai variabel utama dalam menentukan alfa, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

“Dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih objektif, terukur, dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan dunia usaha mendukung penggunaan formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yang telah diperkuat putusan MK.

Ia menegaskan kebijakan pengupahan memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan investasi dan perluasan kesempatan kerja. “Formula UMP 2026 dan nilai alfa yang akan ditetapkan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan industri,” kata Shinta.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan tengah menyusun konsep pengupahan UMP 2026. Nilainya tidak akan satu angka seperti tahun lalu dan tidak diumumkan pada 21 November sesuai amanat PP 36/2021. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan konsep tersebut disusun dengan menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168 Tahun 2023, termasuk mempertimbangkan KHL.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa penetapan UMP tahun depan tetap menggunakan variabel yang sama, namun indeks alfa ditingkatkan. Saat ini alfa berada di kisaran 0,1 hingga 0,3 poin.

“Variabel-variabel dalam rumus sama. Hanya saja, sekali lagi, kata MK, alfanya harus ada adjustment sedikit. Adjustment-nya adalah pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan penyusunan regulasi terkait upah minimum provinsi (UMP) 2026 akan memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup layak (KHL).

Dalam media briefing di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Selasa (28/10/2025), Yassierli mengatakan proses penyusunan regulasi UMP 2026 masih terus berlangsung. “UMP sedang dalam progres, kami tengah menyiapkan regulasinya,” kata Yassierli.

Ia memastikan penyusunan regulasi ini berbasis pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 terkait pengaturan kenaikan upah minimum. Dalam putusan tersebut, selain memperhatikan KHL, penyesuaian UMP juga harus mempertimbangkan nilai inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Yassierli menjelaskan bahwa dialog sosial dengan para pemangku kepentingan masih berjalan. Pembahasan dilakukan bersama serikat pekerja, serikat buruh, serta Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) untuk memfinalisasi regulasi.

“Kita sedang melakukan dialog sosial. Banyak masukan dari serikat pekerja dan serikat buruh, semuanya kita terima. Depenas juga sedang bekerja untuk menyelesaikan regulasinya,” ujar Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Meski begitu, ia belum memberikan informasi mengenai besaran kenaikan UMP tahun mendatang.

Sebelumnya, Yassierli menyampaikan harapannya agar rumusan kenaikan UMP 2026 bisa rampung pada November mendatang. “Sekarang masih Oktober. Kami targetkan, sesuai timeline biasanya, di bulan November baru keluar dengan rumusannya,” kata dia.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengusulkan agar UMP 2026 naik sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen. “KSPI dan Partai Buruh mengusulkan upah minimum tahun 2026 naik sebesar 8,5 persen sampai dengan 10,5 persen,” ujar Said.