Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas fiskal semakin semangat membantu likuiditas perbankan, yang notabenenya tugas utama otoritas moneter.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan akan menambah kembali penempatan dana pemerintah di lima bank-bank pelat merah alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total sekitar Rp400 triliun.

Padahal beberapa waktu sebelumnya, Purbaya sempat menarik sebagian dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun untuk kembali diparkirkan di Bank Indonesia. Kendati demikian, keputusan tersebut berdampak negatif.

Dia mengaku para direktur utama (dirut) bank-bank Himbara berkeluh-kesah karena likuiditas di perbankan semakin kering. Keluhan tersebut disampaikan ketika mereka bertemu Purbaya dan jajarannya pada Jumat (26/6/2026) pagi.

Bendahara negara menjelaskan kini sisa dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau dimasukan kapan pun).

"Jadi Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun,fix," urai Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut karena memiliki kas tak terpakai mencapai Rp590 triliun.

Purbaya pun memaparkan, penambahan likuiditas ini diperlukan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar.

Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga perbankan akan turun sehingga kredit kembali melaju. Pada akhirnya, prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

Tumpang Tindih Fiskal-Moneter

Adapun penempatan dana pemerintah ke perbankan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Notabenenya, selama ini SAL digunakan sebagai bantalan fiskal untuk antisipasi keadaan yang tak diinginkan.

Contohnya, dana SAL berguna ketika pemerintah memerlukan dana darurat ketika terjadi bencana alam hingga realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target.

Kendati demikian, kini bendahara negara merasa dana SAL akan lebih berguna apabila turut digunakan sebagai penggerak perekonomian. Caranya yaitu dengan ditempatkan di perbankan.

Purbaya meyakini dana jumbo pemerintah di perbankan akan mendorong perbankan berlomba menyalurkannya ke sektor riil lewat kredit. Alasannya, bank tidak ingin merugi akibat biaya bunga yang mereka bayar ke pemerintah.

Dengan demikian, jika penyaluran kredit tumbuh tinggi maka pelaku usaha memiliki dana untuk melakukan ekspansi usaha; jika pengusaha melakukan ekspansi maka berpotensi menyerap tenaga kerja. Singkatnya, perekonomian pun semakin bergeliat.

“Jadi kita memaksa sistem finansial kita hidup melaluiinvisible handyang kita kendalikan,” ungkap Purbaya.

Tak bisa dimungkiri, usai sembilan bulan sejak pertama kali pemerintah menempatkan dana ke perbankan pada September 2025, rata-rata pertumbuhan kredit mencapai 9,2% (September 2025–Mei 2026); lebih tinggi dibandingkan periode sembilan bulan sebelumnya di level 8,8% (Desember 2024–Agustus 2025).

Masalahnya, otoritas fiskal seakan tidak konsisten dengan langkah tersebut: pada suatu waktu melakukan penempatan dana, kemudian menariknya, dan tak lama kemudian ditambah kembali. Ketidakpastian kebijakan itu berpotensi memberi sinyal negatif ke pelaku pasar.

Apalagi, penambahan likuiditas dilakukan usai keluhan dari para bankir. Akibatnya, muncul kekhawatiran perbankan akan semakin bergantung kepada ‘bantuan’ otoritas fiskal.

Kendati demikian, Purbaya tidak setuju langkahnya diartikan sebagai ‘bantuan’ atau ‘suntikan dana’ untuk perbankan. Menurutnya, penempatan dana pemerintah di perbankan murni merupakan manajemen kas pemerintah (cash management), bukan penyertaan modal atau suntikan subsidi.

Alasannya, dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara sejatinya berasal dari penerimaan negara, seperti pajak dan penerbitan obligasi, yang sebelumnya diserap dari kantong masyarakat dan sistem perbankan.

Dengan kata lain, pengembalian dana ini bertujuan agar perputaran uang di sistem keuangan tidak mandek. Purbaya bahkan menyebut langkahcash managementtersebut memberikan dampak yang menyerupai pelonggaran moneter.

"Itu bukan kebijakan fiskal, sebetulnya kebijakan moneter, tapi kita cuma membantu," ucap Purbaya.

Meski cuma membantu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai sebaiknya memang tidak ada tumpang tindih kebijakan antar otoritas moneter dengan fiskal. Menurutnya, tugas menjaga likuiditas perbankan sebaiknya diserahkan seluruhnya ke Bank Indonesia (BI).

David mengakui bahwa langkah Purbaya bisa mengantisipasi pengetatan likuiditas perbankan ke depan. Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa sebenarnya BI sudah punya alat yang lengkap untuk mendeteksi kondisi likuiditas perbankan.

“Bank Indonesia bisa lakukanadjustment[penyesuaian-penyesuaian] sesuai dengan kondisi pasar atau kondisi yang dia lihat ke depannya,” jelas David kepadaBisnis, Jumat (26/6/2026).

Pada pengumuman rapat dewan gubernur BI edisi Juni 2026 pekan lalu, otoritas memang sudah mengeluarkan kebijakan untuk antisipasi pengetatan likuiditas di perbankan: bank sentral membuka kembali jendela lelang instrumenrepurchase agreement(repo) untuk tenor 3, 6, 9, hingga 12 bulan.

Melalui fasilitas transaksi ini, perbankan dapat memperoleh suntikan likuiditas tunai dari BI dengan menjaminkan surat berharga berkualitas tinggi yang mereka miliki sebagai agunan. Jendela lelang repo ini ditetapkan sebagai instrumen utama ekspansi likuiditas moneter BI bagi perbankan.

“Jadi kami pastikan, likuiditas akan kami pastikan lebih dari cukup. Silakan datang ke Bank Indonesia, itu kami adaregular auction[lelang rutin],” jelas Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (18/6/2026).

Oleh sebab itu, David menekankan sebaiknya baik otoritas fiskal dan fokus ke tugas dan fungsi utamanya masing-masing. “Yang jelas ini kita perlu kembali ke kita kekhittah,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintah dan otoritas moneter menyusul kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengatakan lembaganya menghormati keputusan yang diambil para pembuat kebijakan, baik di bidang fiskal maupun moneter, karena diyakini telah melalui proses perhitungan dan pertimbangan yang matang.

"Kita kan dari Danantara ikut saja apa yang dilakukan policymaker, baik dari fiskal dan moneter. Kita akan support, pasti mereka sudah ada hitungannya," ujar Pandu usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, sebagai pelaku investasi, Danantara akan berupaya menjalankan perannya secara optimal untuk mendukung arah kebijakan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Buat kami Danantara sebagai pelaku, kami akan lakukan yang terbaik," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Pandu juga menepis anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menahan kenaikan suku bunga kredit setelah BI Rate meningkat.

Menurutnya, pembahasan dalam pertemuan antara Presiden, Danantara, serta jajaran direksi dan komisaris bank-bank Himbara lebih banyak berisi arahan strategis mengenai visi pembangunan dan arah perekonomian nasional.

"Nggak ada. Itu tadi arahan filosofis saja, pembicaraan tentang Indonesia, arah kita ke mana," ujarnya saat ditanya mengenai kemungkinan instruksi Presiden terkait suku bunga perbankan.

Pandu menilai paparan Presiden dalam pertemuan tersebut sarat dengan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional dan peran lembaga-lembaga keuangan negara dalam mendukung agenda pembangunan.

"Saya rasa positif paparannya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terus mengalami tekanan beberapa waktu belakangan. Otoritas moneter dan fiskal pun berjibaku coba menstabilkan rupiah.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) milik Bank Indonesia (BI), nilai tukar rupiah mencapai Rp7.496 per dolar AS pada Rabu (13/5/2026).

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menilai bahwa pelemahan rupiah saat ini dipicu oleh kombinasi sentimen negatif dari eksternal dan internal.

Dari sisi eksternal, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda menjadi biang kerok utama.

Sementara itu, dari sisi domestik, siklus musiman disebut membebani pergerakan rupiah. Destry menjelaskan terdapat lonjakan permintaan dolar AS di pasar domestik yang didorong oleh kebutuhan korporasi untuk pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) dan repatriasi dividen, serta kebutuhan valas untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Menghadapi tekanan ganda tersebut, Destry menyatakan bahwa otoritas moneter akan mengoptimalkan seluruh instrumen operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

"BI akan terus berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward [DNDF], maupun Non-Deliverable Forward [NDF], sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan pada rupiah," jelas Destry dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Tak sampai situ, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan otoritas fiskal akan ikut membantu bank sentral. Bagaimanapun, pelemahan nilai tukar juga berdampak langsung ke keuangan negara.

Dalam APBN 2026, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memakai asumsi nilai tukar di level Rp16.500 per dolar AS. Masalahnya, berdasarkan perhitungan sensitivitas APBN 2026, Kemenkeu memperkirakan setiap kenaikan Rp100 per dolar AS maka defisit bertambah sekitar Rp800 miliar.

Purbaya pun tidak menampik muncul kekhawatiran melebarnya defisit APBN 2026 akibat depresiasi rupiah yang terus berlanjut melampaui asumsi. Oleh sebab itu, bendahara negara mengungkapkan otoritas fiskal tidak akan tinggal diam.

"Kita akan mulai membantu besok, mungkin dengan masuk ke bond market [pasar obligasi]," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Intervensi lewat pasar obligasi itu tak terlepas dari fakta bahwa masih terjadi arus modal keluar (capital outflow) milik asing dari pasar surat berharga negara (SBN). Data Kemenkeu menunjukkan, dari awal tahun sampai dengan 24 April 2026, terjadi outflow modal asing sebesar Rp20 triliun dari pasar SBN.

Akibatnya, harga jual SBN turun. Masalahnya, jika harga SBN turun maka investor asing yang sudah memiliki SBN akan mengalami kerugian modal alias capital loss.

Kondisi tersebut mendorong mereka menjual kepemilikan SBN-nya, yang sebabkan outflow modal asing dan pada akhirnya berdampak negatif ke kurs rupiah.

Oleh sebab itu, Purbaya akan melakukan buyback atau pembelian kembali SBN. Menurutnya, pemerintah saat ini masih memiliki sejumlah kas menganggur seperti dalam Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang bisa dipakai untuk mengeksekusi rencana tersebut.

Dengan permintaan SBN yang kembali meningkat akibat aksi buyback tersebut, diharapkan harga SBN kembali membaik sehingga mencegah keluarnya outflow modal asing lebih lanjut, yang pada gilirannya mendorong stabilitas rupiah.

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu pun menyatakan Kemenkeu akan terus memantau pasar obligasi negara seiring dengan pelaksanaan intervensi langsung tersebut selama beberapa bulan ke depan.

"Nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Ini akan kontinyu ke depan, dan beberapa bulan ke depan kami akan jalan terus seperti ini," kata Purbaya usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026), berkisar pada kondisi ekonomi secara umum.

“Diskusi masalah ekonomi,” ujar Purbaya singkat kepada wartawan sebelum rapat.

Saat dimintai tanggapan terkait pergerakan nilai tukar rupiah, Purbaya enggan memberikan komentar mendalam dan menyarankan agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada otoritas moneter.

“Tanya BI lah. Kalau kita [kemenkeu, yang penting] apa? [Pertumbuhan ekonomi] 5,61%,” katanya.

Kendati demikian, dia menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat, sehingga upaya menjaga dan memperbaiki nilai tukar bukan hal yang sulit. Namun, dia kembali menegaskan bahwa kebijakan tersebut berada dalam ranah bank sentral.

“Dengan fondasi ekonomi yang bagus, nggak terlalu sulit memperbaiki nilai tukar. Tapi itu bukan kerjaan saya, kerjaan Bank Sentral,” jelasnya.

Terkait target pertumbuhan ekonomi, Purbaya mengindikasikan pemerintah tetap mendorong capaian yang lebih tinggi hingga akhir tahun.

“Ya kita dorong ke sana,” ujarnya saat ditanya mengenai peluang pertumbuhan mendekati 6%.

Ia juga menolak berkomentar lebih jauh ketika disinggung soal kinerja bank sentral dalam menjaga stabilitas rupiah, dan kembali menekankan pembagian kewenangan antara kebijakan fiskal dan moneter.

“Anda tanya ke dialah, jangan tanya saya. Lu tukang adu-adu nih,” kata Purbaya sambil tertawa.

Nilai rupiah hari ini kembali menunjukkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data terbaru per 5 Mei 2026, rupiah berada di level Rp17.407 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi kode bahwa wakil menteri keuangan baru dilantik pada pekan depan, usai petahana Thomas Djiwandono disetujui menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

Purbaya memberikan sinyal kuat terkait skema "tukar guling" jabatan antara otoritas fiskal dan moneter. Usai Thomas terpilih menjadi deputi gubernur BI untuk mengisi kursi yang ditinggal Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026; Juda Agung dikabarkan bakal menggantikan Thomas sebagai wakil menteri keuangan.

Purbaya tidak menampik rumor yang beredar tersebut. Meski enggan mendahului keputusan Presiden Prabowo Subianto, dia mengonfirmasi bahwa Juda Agung merupakan kandidat terkuat untuk mendampinginya di Kementerian Keuangan.

"Kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya. Saya sudah ketemu dengan beliau dan kelihatannya dia calon yang kuat," ungkap Purbaya di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Bendahara negara itu mengaku telah melakukan pertemuan langsung dengan Juda Agung. Dia menilai pemahaman fiskal Juda cukup mempuni.

Lebih lanjut, terkait waktu pelantikan, Purbaya menyebut proses administrasi kemungkinan akan rampung dalam waktu dekat. Dia mengaku mendapat bocoran pelantikan wakil menteri baru bakal digelar pada awal Februari 2026, apabila tidak ada perubahan.

"Seharusnya awal Februari. Mungkin minggu depan.," tambahnya.

Adapun, pernyataan Purbaya ini muncul tepat setelah Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (27/1/2026), secara aklamasi menyetujui Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur BI. Keputusan ini diambil setelah Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap tiga kandidat pada awal pekan ini.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa Thomas terpilih untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Juda Agung per 13 Januari 2026. "Bahwa yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M Djiwandono," ujar Misbakhun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis kekhawatiran bahwa volatilitas nilai tukar rupiah yang bergerak mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar AS belakangan ini bakal memicu krisis ekonomi.

Purbaya meyakini bahwa fondasi ekonomi Indonesia saat ini justru berada dalam kondisi solid dan siap melaju lebih cepat.

Menurutnya, stabilitas ekonomi domestik terjaga berkat koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal pemerintah dan langkah otoritas moneter sehingga mampu menjadi bantalan kuat menghadapi gejolak eksternal.

"Jadi Anda merasa khawatir bahwa rupiah itu akan men-trigger krisis ekonomi? Jauh dari itu, karena fundamental ekonominya masih amat baik, apalagi kita sudah sinkronkan kebijakan kita dengan otoritas moneter," ujar Purbaya di KPP Madya Jakarta Utara, Kamis (22/1/2026).

Alih-alih melambat, bendahara negara itu justru memproyeksikan akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Optimisme ini didasarkan pada respons positif pasar modal yang dinilainya sebagai indikator awal kepercayaan investor global.

Sinyal dari Pasar Modal

Selain soal rupiah, Purbaya menolak anggapan bahwa pergerakan pasar saham tidak memiliki korelasi dengan sektor riil.

Dia mengibaratkan kinerja pasar modal yang cenderung naik belakangan ini sebagai bendera alias sinyal bagi investor seluruh dunia bahwa ada perbaikan struktural yang tengah terjadi di Indonesia.

"Pasar modal itu semacam bendera investor seluruh dunia [bahwa] di sini ada perubahan positif yang terjadi. Kalau tidak ada kenaikan pasar modal yang kencang seperti itu, investor tidak akan melihat ini," tuturnya.

Menurutnya, reli di pasar saham akan memicu efek domino positif. Menurutnya, jika investor global melihat indikator pasar modal yang hijau maka mereka akan membedah fundamental ekonomi lebih dalam.

Apabila fundamental terbukti baik, Purbaya meyakini hal tersebut akan segera dikonversi menjadi realisasi investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).

"Jadi jangan menganggap enggak penting pergerakan pasar modal. Jadi FDI kayaknya akan mulai banyak masuk ke sini," tutupnya.

Strategi Bank Sentral

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memerinci bahwa pelemahan rupiah belakangan ini dipicu oleh tingginya permintaan valuta asing (valas) korporasi domestik, termasuk dari BUMN raksasa seperti Pertamina dan PLN.

Kombinasi sentimen domestik dan gejolak global seperti eskalasi geopolitik, kebijakan tarif AS, hingga tingginya imbal hasil US Treasury telah memicu arus modal keluar yang signifikan.

"Pada tahun 2026 ini terjadi net outflow US$1,6 miliar, data hingga 19 Januari 2026," papar Perry dalam konferensi pers hasil RSG Januari, Rabu (21/1/2026).

Selain itu, dia mengakui bahwa persepsi pasar terkait proses pencalonan deputi gubernur BI turut menjadi salah satu faktor domestik yang memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah pada awal tahun ini.

Adapun, keponakan Presiden Prabowo Subianto yaitu Thomas Djiwandono merupakan satu dari tiga calon deputi gubernur BI yang diajukan ke DPR. Calon lainnya yaitu dua pejabat karir internal BI: Dicky Kartikoyono dan Solikin M. Juhro.

"Ini persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan juga proses pencalonan deputi Gubernur," ungkap Perry.

Merespons tekanan tersebut, BI memastikan telah dan akan terus melakukan intervensi pasar dalam skala besar. Perry menyebut cadev Indonesia lebih dari cukup untuk membiayai langkah stabilisasi tersebut.

Per akhir Desember 2025, posisi cadev mencapai US$156,5 miliar. BI mencatat posisi cadev tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Kami melakukan intervensi dalam jumlah besar, baik di pasar luar negeri maupun di dalam negeri. Kami tidak segan-segan menggunakan cadangan devisa itu untuk melakukan stabilisasi," kata Perry.

Bisnis.com, JAKARTA - Isu independensi Bank Indonesia (BI) terus bergulir pascapengesahan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Mandat tambahan untuk ikut mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan agaknya menjadi entry point yang berpotensi merecoki independensi atau kemandirian BI.

Rencana BI untuk kembali mengambil peran dalam skema berbagi beban pembiayaan (burden sharing) guna menyokong program pemerintah tampaknya menjadi sorotan awal. Padahal, sebelumnya pemerintah dan BI telah sepakat untuk menghentikan instrumen tersebut setelah pandemi Covid-19 berakhir.

Isu independensi kian runcing tatkala switching posisi di antara personel otoritas fiskal dan otoritas moneter. Wakil Menteri Keuangan diplot masuk ke lingkaran BI, sementara salah satu Anggota Dewan Gubernur BI bergeser ke area fiskal untuk menduduki kursi yang ditinggalkan Wakil Menteri Keuangan.

Sampai di situ, pemunculan eks Wakil Menteri Keuangan di BI membersitkan kekhawatiran kebijakan moneter tidak lagi murni sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) bank sentral. Tekanan tertuju pada kebijakan moneter menyusul ambisi pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Tupoksi primer BI adalah menjaga nilai rupiah dan stabilitas sistem keuangan. Sementara, tugas mendukung pertumbuhan lebih bersifat sekunder. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan sejatinya lebih banyak diemban oleh otoritas fiskal lewat kebijakan penerimaan dan belanja negara.

Kebijakan bank sentral yang dikondisikan (baca: dipaksakan) bias ke arah pertumbuhan bisa berefek bumerang pada stabilitas nilai rupiah. Secara internal, stabilitas nilai rupiah diukur dengan laju inflasi. Secara eksternal, stabilitas nilai rupiah diukur dari pergerakan nilai tukar terhadap mata uang asing.

Contoh konkretnya, untuk mendukung target pertumbuhan, BI akan menempuh kebijakan moneter longgar. Pelonggaran kebijakan moneter dapat dilakukan dengan cara memangkas suku bunga acuan. Bagi pemodal asing, pemotongan suku bunga membuat portofolio aset finansial di Indonesia kurang atraktif. Suku bunga yang berlaku di negara pasar berkembang (emerging market) lain menjadi komparasinya. Selisih sedikit saja suku bunga diferensial sudah cukup bagi pemodal asing untuk kabur dari pasar keuangan domestik. Pada gilirannya, pasokan valuta asing berkurang dan nilai tukar rupiah kembali tertekan.

Turunnya suku bunga acuan akan mendorong ke bawah berbagai suku bunga lainnya. Pemerintah akan lebih ‘leluasa’ menerbitkan SBN (surat berharga negara) untuk membiayai defisit fiskal lantaran suku bunganya lebih rendah. Beban pos belanja bunga utang pada APBN bisa berkurang signifikan.

Cerita yang sama berlaku pada suku bunga perbankan. Debitur akan agresif mencairkan kredit. Bank bisa jadi kurang hati-hati dalam menyalurkan pinjaman. Potensi kredit seret akan melonjak yang berefek domino pada seluruh jaringan bisnisnya. Stabilitas sistem keuangan menjadi pertaruhannya.

Skenario di atas tampaknya sudah diantisipasi. Bukan kebetulan jika Kepala LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) sudah dinakhodai sebelumnya, lagi-lagi, oleh salah satu mantan Wakil Menteri Keuangan. Artinya, jika ada bank collapse karena kredit macet dari debitur jumbo toh sudah ada sekoci penyelamatnya.

Bagaimana dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)? OJK tampaknya tidak ‘diusik’ oleh otoritas fiskal. Menurut ketentuan UU P2SK, biaya operasional OJK diambilkan dari APBN, alih-alih dari iuran langsung lembaga jasa keuangan. Artinya, secara finansial, OJK berada dalam ‘ken dali’ otoritas fiskal.

Lebih lanjut, longgarnya kebijakan moneter akan memacu pertumbuhan uang beredar. Uang yang tak bertuan itu akan mencari jalan dengan caranya sendiri. Ketika pertumbuhan uang beredar tidak diimbangi secara proporsional oleh kegiatan produktif di sektor riil, kenaikan laju inflasi menjadi keniscayaan. Padahal, kontrol pemerintah atas inflasi terbatas pada harga yang tidak diatur (administered price). Sedangkan pengendalian inflasi yang dipicu dari inflasi inti dan harga pangan bergejolak menjadi tanggung jawab BI.

Sementara, inflasi inti dan harga pangan juga terkena efek rambatan dari harga yang diatur pemerintah tadi.

Dengan konfigurasi problematika di atas, kebijakan moneter atas dasar misi pertumbuhan membuka era anyar. Penetapan BI rate bergeser ke ranah dominasi fiskal (fiscal dominance) yang berujung pada represi keuangan (financial repression). Otoritas fiskal memaksa sektor finansial memasok dana murah pada pemerintah.

Konsekuensinya terjadi redistribusi dana besar-besaran dari masyarakat menuju ke pemerintah melalui SBN dan/atau surat utang negara lainnya. Besaran target fiskal menjadi aktor utama pengubah kebijakan BI, tidak hanya kebijakan moneter tetapi juga kebijakan makroprudensial, dan sistem pembayaran.Alhasil, pergantian Anggota Dewan Gubernur BI di tengah jalan bisa ditafsirkan pelaku pasar keuangan seba-gai sinyal redup. Pergantian pejabat teras bank sentral menjadi indikator untuk mengukur independensi bank sentral (Cukierman, 1992; Grilli, Mascianso, dan Tabellini, 1991) yang bermuara pada kredibilitas kebijak-annya. Dengan argumen kredibilitas itu pula, independensi BI dalam menjalankan tupoksinya harus dijaga betul. Independensi toh bukan berarti ‘negara dalam negara’. Lagi pula, tidak ada dalam catatan sejarah di mana pun di dunia, kebijakan bank sentral bertentangan dengan pemerintahnya. Koordinasi yes, intervensi no. Bukan begitu?

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan mantan deputi gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung pada Selasa (20/1/2026) pagi.

Juda sendiri dikabarkan akan menjadi wakil menteri keuangan (Wamenkeu) untuk menggantikan Thomas Djiwandono yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi deputi gubernur BI.

Kendati demikian, Purbaya mengaku hanya membahas kondisi perekonomian secara umum. Dia tidak tegas menyatakan bahwa pertemuan tersebut terkait kabar Juda yang akan menjadi tangan kanannya di Kementerian Keuangan.

"Bahas ekonomi aja, kondisi ekonomi seperti apa, pandangan dia [Juda] apa," kata Purbaya usai makan siang di sekitar Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Ketika ditanya apakah Juda cocok menjadi Wamenkeu berdasarkan hasil pertemuan tersebut, bendahara negara itu tidak ingin menjawab. Dia menyatakan akan menyerahkan keputusan kepada Prabowo.

"Saya enggak tahu, itu tergantung presiden. Tapi kalau dari pengetahuan ekonomi ya cukup bagus lah," ujarnya.

Kendati demikian, dia meyakini bahwa rotasi antara pejabat tinggi otoritas moneter dan fiskal akan terjadi sebelum Februari.

Rotasi Pimpinan Fiskal-Moneter

Sebelumnya, Purbaya mengonfirmasi adanya skema pertukaran posisi di mana Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono diproyeksikan mengisi kursi deputi gubernur BI. Sementara Deputi Gubernur BI Juda Agung yang mengundurkan diri akan merapat ke Kementerian Keuangan sebagai wakil menteri.

"Kayaknya switch [tukar tempat] ya keliatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya begitu, switch keliatannya," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Adapun, Juda Agung telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Prabowo mengirim surat presiden ke DPR berisi tiga nama calon pengganti Juda di kursi deputi gubernur BI yang salah satunya keponakannya, Thomas Djiwandono.

Purbaya bahkan mengaku akan bertemu dengan Juda secara langsung pada Selasa (20/1/2026). Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu ingin mengetahui visi misi Juda sebagai wakil menteri keuangan.

"Saya mau lihat niatnya dia apa sih," ujarnya diikuti tawa.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan mantan deputi gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung pada Selasa (20/1/2026) pagi.

Juda sendiri dikabarkan akan menjadi wakil menteri keuangan (Wamenkeu) untuk menggantikan Thomas Djiwandono yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi deputi gubernur BI.

Kendati demikian, Purbaya mengaku hanya membahas kondisi perekonomian secara umum. Dia tidak tegas menyatakan bahwa pertemuan tersebut terkait kabar Juda yang akan menjadi tangan kanannya di Kementerian Keuangan.

"Bahas ekonomi aja, kondisi ekonomi seperti apa, pandangan dia [Juda] apa," kata Purbaya usai makan siang di sekitar Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).

Ketika ditanya apakah Juda cocok menjadi Wamenkeu berdasarkan hasil pertemuan tersebut, bendahara negara itu tidak ingin menjawab. Dia menyatakan akan menyerahkan keputusan kepada Prabowo.

"Saya enggak tahu, itu tergantung presiden. Tapi kalau dari pengetahuan ekonomi ya cukup bagus lah," ujarnya.

Kendati demikian, dia meyakini bahwa rotasi antara pejabat tinggi otoritas moneter dan fiskal akan terjadi sebelum Februari.

Rotasi Pimpinan Fiskal-Moneter

Sebelumnya, Purbaya mengonfirmasi adanya skema pertukaran posisi di mana Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono diproyeksikan mengisi kursi deputi gubernur BI. Sementara Deputi Gubernur BI Juda Agung yang mengundurkan diri akan merapat ke Kementerian Keuangan sebagai wakil menteri.

"Kayaknya switch [tukar tempat] ya keliatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya begitu, switch keliatannya," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Adapun, Juda Agung telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Prabowo mengirim surat presiden ke DPR berisi tiga nama calon pengganti Juda di kursi deputi gubernur BI yang salah satunya keponakannya, Thomas Djiwandono.

Purbaya bahkan mengaku akan bertemu dengan Juda secara langsung pada Selasa (20/1/2026). Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu ingin mengetahui visi misi Juda sebagai wakil menteri keuangan.

"Saya mau lihat niatnya dia apa sih," ujarnya diikuti tawa.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bank Indonesia (BI) dan perbankan imbas performa kredit perbankan yang mentok di kisaran 7% sejak 6 bulan terakhir. Ketidaksinkronan antara otoritas moneter dan otoritas fiskal dituding sebagai pemicu pertumbuhan kredit masih lesu darah.

Purbaya secara tegas membantah analisis bank sentral yang menyebut stagnasi pertumbuhan kredit itu dipicu oleh melemahnya permintaan alias demand. Meski demikian, dia mengakui bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di sistem perbankan belum memberikan daya dorong terhadap perekonomian.

Purbaya tidak memungkiri bahwa realisasi dampak kebijakan tersebut meleset dari estimasi awalnya. Menurutnya, mesin ekonomi seharusnya bisa berpacu lebih kencang dengan guyuran likuiditas jumbo tersebut, namun transmisi ke sektor riil ternyata berjalan lambat.

Dia sempat menyatakan dampak jurusnya itu akan terasa dalam sebulan. Kendati demikian, pertumbuhan kredit perbankan masih stagnan di kisaran 7% setelah dua bulan."Dampak kebijakan injeksi uang yang kita taruh di sistem perbankan itu tidak seoptimal yang saya duga, saya estimasi sebelumnya. Harusnya ekonomi lari lebih cepat," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pekan lalu.

Bendahara negara itu blak-blakan menyebut bahwa hambatan utama dari kurang optimalnya kebijakan tersebut adalah adanya ketidaksinkronan irama kebijakan antara otoritas fiskal alias Kemenkeu dan otoritas moneter, yakni Bank Indonesia.

Purbaya tidak mau menjelaskan secara detail ketidakselarasan kebijakan yang dimaksudnya, hanya saja, dia menjelaskan bahwa terdapat perbedaan persepsi mengenai dampak waktu dari eksekusi kebijakan antara kedua institusi. "Bukan tidak sinkron, cara kami melakukan kebijakan dengan bank sentral kan beda, ada perbedaan dampak waktu lah, itu saja," jelasnya.

Kendati demikian, Purbaya memastikan bahwa sumbatan komunikasi tersebut telah terurai. Dia mengklaim koordinasi dalam satu bulan terakhir, khususnya dua minggu belakangan, telah berjalan sangat harmonis. "Yang penting adalah ke depan, dengan kebijakan yang semakin sinkron antara kami dengan bank sentral, ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhan [tembus] 6%," katanya.

Tuding Perbankan

Di sisi lain, Purbaya menepis anggapan bahwa tingginya fasilitas kredit yang belum ditarik atau undisbursed loan mencerminkan lemahnya permintaan kredit dari dunia usaha.

Purbaya justru menuding perilaku perbankan yang lebih nyaman memarkir dana di tempat lain karena kepastian keuntungan seperti membeli instrumen surat berharga ketimbang menyalurkan pinjaman. Artinya, menurutnya, penyaluran kredit seret bukan karena sepi debitur namun karena sikap cari aman bank.

Purbaya menegaskan bahwa permintaan kredit di sektor riil sejatinya cukup tinggi. Hanya saja, sebelum adanya injeksi likuiditas pemerintah, perbankan cenderung menahan diri dan memilih instrumen investasi yang dianggap lebih aman dengan imbal hasil pasti.

"Jadi, demand [permintaan] untuk kredit itu tidak ada, itu tidak benar. Lihat saja kasus saya yang pertama, dia cari kredit, lho, cari pinjaman dari bank, banknya enggak ada yang kasih pinjam. Kenapa? Karena bank bisa taruh [dana] di tempat yang lebih enak," jelas Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Adapun, dia merujuk salah satu kasus yang ditangani Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) pada pekan lalu. Saat itu, ada pengusaha yang mengadu masih kesulitan pembiayaan dari bank milik negara (Himbara).

Undisbursed Loan September-November 2025

Salah satu pelapor, PT Mayer Indah Indonesia menyampaikan pihaknya kesulitan mendapatkan pembiayaan termasuk dari Himbara. Padahal perusahaan bordir dan penghasil kebaya itu telah berdiri sejak 1973 dan mengaku mengalami kesulitan sejak pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu, Purbaya meyakini sumbatan penyaluran kredit itu akan terbuka dengan adanya penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke lima bank Himbara pada medio September lalu. Likuiditas yang melimpah akan mendorong bank untuk segera menyalurkan kredit ke sektor riil.

Dia juga menyoroti bahwa rasio undisbursed loan terhadap total portofolio kredit perbankan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, indikator tersebut dinilai tidak valid jika digunakan sebagai pembenaran atas seretnya penyaluran kredit.

Berkaca pada pengalaman 2020—2021 ketika Covid-19, Purbaya menyebut penempatan uang negara terbukti mampu mengerek pertumbuhan kredit hingga double digit, meskipun angka undisbursed loan tetap ada.

"Jadi, tidak betul klaim bahwa undisbursed loan tinggi itu karena ditambah uang pun tidak ada yang pinjam. Problem undisbursed loan ada, tapi ketika ekonominya tumbuh, orang akan meminjam lebih banyak," ucapnya.

Catatan dari Pengusaha

Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai jurus Purbaya itu belum cukup ampuh menekan tingginya biaya dana (cost of fund).

Sepanjang tahun ini, penurunan suku bunga kredit perbankan masih berada di level 8,96% per November 2025. Padahal, suku bunga kebijakan alias BI rate sudah di level 4,75%.

Ajib menjelaskan tingginya suku bunga kredit itu membuat ruang gerak pengusaha untuk ekspansi bisnis menjadi terbatas. Dia mengungkapkan berdasarkan survei internal Apindo, sebanyak 43,05% pelaku usaha mengeluhkan tingkat suku bunga kredit perbankan yang masih terlalu tinggi.

"Harapan dunia usaha ke depan tidak terjadi paradoks, likuiditas dana perbankan semestinya bisa berbanding lurus dengan tingkat kucuran kredit dan pertumbuhan ekonomi," ujar Ajib dalam keterangannya, Rabu (24/12/2025).

Ajib menyoroti tiga tantangan struktural yang membuat akses modal seret dan permintaan kredit lesu. Pertama, faktor high cost of capital alias biaya modal tinggi.

Ajib menilai daya saing suku bunga Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan rekan se-kawasan seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. "Indonesia hanya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Sri Lanka. Pemerintah harus fokus mendorong daya saing dengan insentif moneter yang tepat sasaran dan momentum," tegasnya.

Kedua, sisi permintaan yang rapuh akibat pelemahan daya beli. Meskipun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) November 2025 naik ke level 124, angka tersebut masih di bawah performa awal tahun yang menyentuh level 127. Penurunan daya beli ini, sambungnya, juga tercermin dari data tabungan rumah tangga yang tergerus, kecuali pada kelompok kelas atas.

Ketiga, kualitas dan efisiensi layanan keuangan yang rendah. Survei Business Ready dari Bank Dunia, mencatat bahwa perbankan Indonesia hanya mencatatkan skor 60 dari skala 100, menempatkan efisiensi layanan keuangan RI di bawah Singapura, Vietnam, dan Filipina.

Untuk memecah kebuntuan ini, Apindo mendesak pemerintah meracik stimulus holistik yang menyasar dua sisi sekaligus: penawaran (supply) dan permintaan (demand). Dari sisi demand, struktur pengeluaran masyarakat untuk pos-pos vital seperti transportasi, hunian, kesehatan, dan pendidikan harus diefisienkan agar daya beli terjaga.

Sementara dari sisi supply, biaya tinggi dalam berbisnis (high cost of doing business) wajib dipangkas. Komponen biaya bahan baku, tenaga kerja, energi, logistik, hingga biaya pinjaman perlu ditekan agar produksi lebih kompetitif. "Pemerintah harus secara komprehensif mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi pendukung agar menjadi daya ungkit kredit yang sehat, affordable [terjangkau] buat dunia usaha," tutup Ajib.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan ketentuan baru yang bisa 'memaksa' atau meminta bank sentral menyetorkan surplus Bank Indonesia alias BI ke kas negara sebelum tutup buku.

Aturan terbaru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan alias PMK No.115/2025 tentang Pengelolaan PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

PMK No.115/2025 telah ditandatangani dan diundangkan pada 30 Desember 2025. Aturan ini sudah mulai efektif sejak saat itu atau tepat sehari sebelum tutup tahun buku.

Purbaya dalam pertimbangan beleid tersebut menyebut bahwa aturan baru itu diterbitkan untuk fleksibilitas pengelolaan PNBP dari surplus BI. Menkeu akan memiliki kewenangan ke BI untuk menyetorkan surplusnya secara lebih awal.

"Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian sisa surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir," demikian bunyi Pasal 22 A ayat 1 yang dikutip, Jumat (2/1/2026).

Adapun percepatan setoran surplus BI itu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek. Pertama, pertimbangan capaian penerimaan negara. Kedua, pertimbangan kebutuhan mendesak untuk memenuhi pendanaan APBN.

Meski demikian, Purbaya dalam aturan baru itu juga menekankan bahwa permintaan mengenai setoran surplus lebih awal harus dikoordinasikan dengan otoritas moneter terlebih dahulu.

Adapun, jika jumlah sebagian sisa surplus BI sementara lebih kecil daripada perhitungan Sisa Suplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited, BI menyetor kekurangan Sisa Suplus kepada Pemerintah.

Sementara itu, jika hitungannya ebih besar daripada perhitungan Sisa Suplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited, pemerintah mengembalikan kelebihan setoran sisa surplus BI kepada BI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Surplus Diproyeksi Susut

Adapun, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan surplus anggaran tahunan BI atau ATBI senilai Rp33,4 triliun hingga akhir tahun ini. Angka ini menyusut jika dibandingkan tahun 2024 dimana BI mencatatkan surplus sebesar Rp52,19 triliun.

Adapun proyeksi surplus ATBI 2025 ditopang oleh penerimaan bank sentral mencapai Rp50,5 triliun sampai dengan September 2025. Penerimaan BI akan terus meningkat hingga capai Rp58,1 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, pengeluaran BI mencapai Rp10,8 triliun sampai dengan September 2025. Angka tersebut diproyeksikan terakselerasi hingga mencapai Rp24,7 triliun pada akhir 2025.

Di sisi lain, Komisi XI DPR dan Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati anggaran operasional dalam Rencana Anggaran dan Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/11/2025).

Disepakati penerimaan anggaran operasional BI 2026 sebesar Rp36,91 triliun. Perinciannya, penerimaan pengelolaan aset valuta asing sebesar Rp36,8 triliun; penerimaan kegiatan kelembagaan sebesar Rp8,9 miliar; dan penerimaan administrasi sebesar Rp76,3 miliar.

Sementara itu, pengeluaran anggaran operasional BI 2026 disepakati sebesar Rp20,82 triliun.

Dengan demikian, anggaran operasional BI pada tahun depan diproyeksikan surplus Rp16,09 triliun. Perinciannya, pembayaran gaji dan penghasilan sebesar Rp5,9 triliun; manajemen sumber daya manusia sebesar Rp3,6 triliun.

Kemudian layanan sarana dan prasarana sebesar Rp2,8 triliun; perumusan dan pelaksanaan kelembagaan sebesar Rp2,3 triliun; operasionalisasi kebijakan sebesar Rp2,02 triliun.

Kemudian pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptisasi digital sebesar Rp715,6 miliar; pelaksanaan supervisi sebesar Rp55 miliar; program sosial dan pemberdayaan sebesar Rp2,2 triliun, dan cadangan anggaran sebesar Rp507,9 miliar.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun menyampaikan rasa syukur atas persetujuan anggaran operasional BI tersebut. Dia menyatakan otoritas moneter akan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Kami akan menggunakan anggaran ini untuk mendukung tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua," ungkap Perry dalam rapat.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerbitkan ketentuan baru yang bisa 'memaksa' atau meminta bank sentral penyetoran surplus Bank Indonesia alias BI ke kas negara sebelum tutup buku.

Aturan terbaru tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan alias PMK No.115/2025 tentang Pengelolaan PNBP dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara (BUN).

PMK No.115/2025 telah ditandatangani dan diundangkan pada 30 Desember 2025. Aturan ini sudah mulai efektif sejak saat itu atau tepat sehari sebelum tutup tahun buku.

Purbaya dalam pertimbangan beleid tersebut menyebut bahwa aturan baru itu diterbitkan untuk fleksibilitas pengelolaan PNBP dari surplus BI. Menkeu akan memiliki kewenangan ke BI untuk menyetorkan surplusnya secara lebih awal.

"Menteri dapat meminta BI untuk
menyetorkan sebagian sisa surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir," demikian bunyi Pasal 22 A ayat 1 yang dikutip, Jumat (2/1/2026).

Adapun percepatan setoran surplus BI itu dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek. Pertama, pertimbangan capaian penerimaan negara. Kedua, pertimbangan kebutuhan mendesak untuk memenuhi pendanaan APBN.

Meski demikian, Purbaya dalam aturan baru itu juga menekankan bahwa permintaan mengenai setoran surplus lebih awal harus dikoordinasikan dengan otoritas moneter terlebih dahulu.

Adapun, jika jumlah sebagian Sisa Surplus BI
sementara lebih kecil daripada perhitungan Sisa Suplus BIsetelah laporan keuangan tahunan BI audited, BI menyetor kekurangan Sisa Suplus BI kepada Pemerintah.

Sementara itu, jika hitungannya ebih besar daripada perhitungan Sisa Suplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited,
Pemerintah mengembalikan kelebihan setoran Sisa Surplus BI kepada BI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Surplus Diproyeksi Susut

Adapun, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan surplus anggaran tahunan BI atau ATBI senilai Rp33,4 triliun hingga akhir tahun ini. Angka ini menyusut jika dibandingkan tahun 2024 dimana BI mencatatkan surplus sebesar Rp52,19 triliun.

Adapun proyeksi surplus ATBI 2025 ditopang oleh penerimaan bank sentral mencapai Rp50,5 triliun sampai dengan September 2025. Penerimaan BI akan terus meningkat hingga capai Rp58,1 triliun pada akhir 2025.

Sementara itu, pengeluaran BI mencapai Rp10,8 triliun sampai dengan September 2025. Angka tersebut diproyeksikan terakselerasi hingga mencapai Rp24,7 triliun pada akhir 2025.

Di sisi lain, Komisi XI DPR dan Bank Indonesia (BI) resmi menyepakati anggaran operasional dalam Rencana Anggaran dan Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2026.

Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Gubernur BI Perry Warjiyo dan jajarannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/11/2025).

Disepakati penerimaan anggaran operasional BI 2026 sebesar Rp36,91 triliun. Perinciannya, penerimaan pengelolaan aset valuta asing sebesar Rp36,8 triliun; penerimaan kegiatan kelembagaan sebesar Rp8,9 miliar; dan penerimaan administrasi sebesar Rp76,3 miliar.

Sementara itu, pengeluaran anggaran operasional BI 2026 disepakati sebesar Rp20,82 triliun.

Dengan demikian, anggaran operasional BI pada tahun depan diproyeksikan surplus Rp16,09 triliun. Perinciannya, pembayaran gaji dan penghasilan sebesar Rp5,9 triliun; manajemen sumber daya manusia sebesar Rp3,6 triliun.

Kemudian layanan sarana dan prasarana sebesar Rp2,8 triliun; perumusan dan pelaksanaan kelembagaan sebesar Rp2,3 triliun; operasionalisasi kebijakan sebesar Rp2,02 triliun.

Kemudian pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga, dan akseptisasi digital sebesar Rp715,6 miliar; pelaksanaan supervisi sebesar Rp55 miliar; program sosial dan pemberdayaan sebesar Rp2,2 triliun, dan cadangan anggaran sebesar Rp507,9 miliar.

Gubernur BI Perry Warjiyo pun menyampaikan rasa syukur atas persetujuan anggaran operasional BI tersebut. Dia menyatakan otoritas moneter akan menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Kami akan menggunakan anggaran ini untuk mendukung tugas-tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkati kita semua," ungkap Perry dalam rapat.