Mantan Ketua bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell menekankan pentingnya independensi dan kredibilitas bank sentral.

Penekanan itu disampaikan Powell di tengah tekanan dan cawe-cawe Presiden AS Donald Trump terhadap kebijakan The Fed.

"Seperti banyak institusi lainnya, The Fed sedang menjalani ujian ketahanan. Jika ada pemerintahan yang menemukan cara untuk mencopot pejabat The Fed karena perbedaan kebijakan, maka pemerintahan-pemerintahan berikutnya juga akan melakukan hal yang sama," kata Powell saat menerima penghargaan dari John F. Kennedy Library Foundation, dikutip AFP, Senin (1/6).

Di acara tersebut, Powell menerima penghargaan John F. Kennedy Profile in Courage Award atas jasanya"melindungi independensi Federal Reserve.

Dalam pidatonya, Powell menyatakan kredibilitas The Fed dibangun dan dipertahankan selama puluhan tahun. Ia merasa memiliki kewajiban untuk menjaga aset yang tak ternilai itu bagi sesama warga negara dan generasi mendatang.

Pernyataan Powell dinilai sebagai kritik tidak langsung terhadap upaya pemerintahan Trump untuk memecat Gubernur The Fed Lisa Cook.

"Publik akan kehilangan kepercayaan bahwa bank sentral membuat keputusan semata-mata berdasarkan apa yang terbaik bagi seluruh rakyat Amerika," ujarnya.

Pada masa jabatan keduanya, Trump kerap mengkritik bahkan menghina Powell karena dinilai terlalu lambat menurunkan suku bunga.

Kementerian Kehakiman AS bahkan sempat mengajukan tuntutan pidana terhadap Powell terkait proyek renovasi gedung The Fed. Namun, penyelidikan itu akhirnya disetop guna memuluskan proses konfirmasi pengganti Powell di senat.

Trump juga berupaya mencopot Lisa Cook atas dugaan penipuan kredit pemilikan rumah (KPR). Mahkamah Agung AS dijadwalkan memutuskan legalitas langkah tersebut.

Powell mengakhiri masa jabatannya sebagai ketua The Fed awal bulan ini. Posisinya digantikan oleh Kevin Warsh, kandidat pilihan Trump.

Dalam langkah yang tidak lazim bagi mantan pimpinan The Fed, Powell memilih tetap bertugas sebagai anggota Dewan Gubernur hingga masa jabatannya berakhir pada 2028.

Ia mengatakan keputusan bertahan diambil lantaran adanya ancaman terhadap independensi The Fed. Powell juga berjanji akan lebih banyak berada di balik layar dan tidak terlalu sering muncul di hadapan publik.

Sementara itu, Trump menyambut pengambilalihan kepemimpinan The Fed oleh Warsh, setelah melalui proses konfirmasi senat yang panjang dan memecah belah. Ia bahkan menggelar upacara pelantikan mewah di Gedung Putih untuk Warsh.

JAKARTA - Era baru bank sentral paling berpengaruh di dunia resmi dimulai. Kevin Warsh telah resmi dilantik sebagai Ketua Federal Reserve ( The Fed ) atau bank sentral Amerika Serikat yang baru di Gedung Putih.

Namun alih-alih disambut dengan perayaan yang tenang, Warsh langsung dihadapkan pada ujian berat. Meroketnya inflasi global akibat perang AS bersama Israel versus Iran berpotensi memaksa The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan.

Pelantikan Warsh di Gedung Putih oleh Hakim Agung Clarence Thomas mencatat sejarah tersendiri. Ini adalah pertama kalinya seorang Ketua The Fed disumpah di White House sejak Alan Greenspan pada tahun 1987.

Rupiah Loyo ke Rp16.798, Imbas Trump Dukung Kevin Warsh jadi Bos The Fed



Kehadiran para petinggi kabinet Presiden Donald Trump dan Ketua DPR Mike Johnson mempertegas betapa krusialnya posisi Warsh bagi arah ekonomi global ke depan.

Pesan Independensi dari Trump di Tengah Amukan Inflasi

Presiden Donald Trump yang selama setahun terakhir secara agresif menuntut penurunan suku bunga demi menggenjot ekonomi, memberikan pernyataan mengejutkan dalam pidato pelantikan tersebut.

"Saya ingin Kevin sepenuhnya independen. Jangan lihat saya, jangan lihat siapa pun, lakukan saja tugasmu dengan baik," ujar Trump langsung kepada Warsh.

Gebrakan Baru BRICS: Integrasikan Mata Uang Digital, Bye-bye Dolar AS?



Namun ruang gerak Warsh untuk memenuhi keinginan terpendam pasar dan Trump terkait pemangkasan suku bunga kini terkunci rapat. Realitas ekonomi telah berubah drastis sejak ia dinominasikan pada Januari lalu. Perang Iran memicu guncangan harga minyak dunia yang merembes ke seluruh rantai pasok dunia.

Data terbaru menunjukkan tanda-tanda bahaya yakni Inflasi Konsumen (CPI) AS melonjak ke angka 3,8% pada April, naik tajam dari 3,3% di bulan Maret. Sektor energi menyumbang 40% dari total kenaikan ini.

Harga grosir (Wholesale Prices) melesat hingga 6% pada April, membuktikan bahwa produsen mulai babak belur menghadapi biaya input yang mahal dan mulai membebankannya kepada konsumen.

Prediksi Pasar: Suku Bunga Justru Berpotensi Naik!

Di masa lalu, Warsh dikenal cukup optimistis bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) akan mendongkrak produktivitas dan secara alami menurunkan inflasi. Namun, teori itu runtuh di hadapan perang fisik yang memutus pasokan energi global.

Kini, mayoritas pejabat The Fed mulai kehilangan kesabaran. Presiden Fed Boston, Susan Collins, menyatakan bahwa bank sentral harus mempertahankan kebijakan moneter ketat ini lebih lama. "Lebih dari lima tahun inflasi berada di atas target membuat kesabaran saya habis untuk mengabaikan guncangan pasokan (supply shock) ini," tegasnya.

Berdasarkan data CME FedWatch, para pelaku pasar kini melihat adanya peluang sebesar 57% bahwa The Fed justru akan menaikkan suku bunga setidaknya satu kali sebelum Desember nanti. Skenario ini tentu menjadi kabar buruk bagi pasar saham global dan nilai tukar mata uang negara berkembang yang sensitif terhadap pergerakan Greenback.

Bisnis.com, JAKARTA – Komite Perbankan Senat Amerika Serikat pada Rabu menyetujui untuk melanjutkan nominasi Kevin Warsh sebagai Ketua Federal Reserve (The Fed) pada Rabu (29/4/2026).

Melansir CNBC International, persetujuan ini diberikan setelah melalui pemungutan suara di Senat, dengan seluruh 13 anggota Partai Republik mendukung dan 11 anggota Partai Demokrat menolak. Senator Elizabeth Warren menyebut ini sebagai pemungutan suara sepenuhnya partisan pertama dalam sejarah komite untuk calon ketua bank sentral.

Warren, anggota senior dari Partai Demokrat di komite tersebut, mengkritik Warsh menjelang pemungutan suara. Ia memperingatkan bahwa konfirmasi Warsh berpotensi menggerus independensi bank sentral dari cabang eksekutif.

“Ekonomi Trump sedang menghadapi masalah serius. Inflasi meningkat, penciptaan lapangan kerja melemah. Aroma stagflasi mulai terasa, dan Presiden Trump semakin terdesak,” ujar Warren di hadapan komite sebelum pemungutan suara.

Warren melanjutkan, pemungutan suara oleh komite Senat untuk meloloskan Mr. Warsh akan membawa presiden selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan upaya menguasai The Fed dan secara artifisial mendongkrak perekonomian.

Warsh melampaui tahap komite sesuai perkiraan, beberapa jam sebelum The Fed dijadwalkan mengumumkan keputusan suku bunga terbarunya yang kemungkinan menjadi yang terakhir di bawah kepemimpinan Jerome Powell.

The Fed diperkirakan mempertahankan pendekatan wait-and-see, seiring inflasi yang masih tinggi, pasar tenaga kerja yang relatif stabil, serta tekanan harga akibat konflik dengan Iran yang menahan ruang penurunan suku bunga lebih lanjut.

Pendekatan hati-hati The Fed menjadi sumber ketegangan utama antara Trump dan Powell. Ketua The Fed tersebut terus menghadapi kritik karena tidak memangkas suku bunga secepat atau sedalam yang diinginkan presiden.

Sejumlah pihak, termasuk Powell, menilai tekanan terhadap bank sentral tidak hanya berhenti pada retorika. Departemen Kehakiman AS (DOJ) bahkan meluncurkan penyelidikan pidana terhadap Powell dan The Fed, yang disebut terkait pembengkakan biaya renovasi kantor pusat bank sentral di Washington.

Dalam pernyataannya pada Januari, Powell mengungkap penyelidikan tersebut dan menuduh pemerintah menargetkannya karena keputusan kebijakan suku bunga The Fed.

Penyelidikan itu sempat mengancam peluang Warsh. Senator Thom Tillis menyatakan akan memblokir nominasi tersebut jika DOJ tidak menghentikan penyelidikan.

Trump secara terbuka mendukung penyelidikan yang dipimpin Jaksa AS Jeanine Pirro, meskipun upaya tersebut sempat terhambat setelah hakim federal menolak penerbitan subpoena dewan juri.

Pirro bahkan sempat berjanji mengajukan banding pada pekan lalu. Namun, dua hari kemudian, ia tiba-tiba mengumumkan bahwa DOJ menghentikan penyelidikan tersebut.

Tillis kemudian menyatakan tidak lagi menentang Warsh, yang praktis memastikan nominasi tersebut melaju ke tahap berikutnya.

Warren memperingatkan bahwa keputusan Pirro, termasuk permintaan kepada inspektur jenderal The Fed untuk menyelidiki pembengkakan biaya, “membiarkan pintu terbuka lebar” bagi dimulainya kembali penyelidikan.

“Tidak ada yang tertipu,” kata Warren dalam pemungutan suara Rabu. “Trump masih berupaya menguasai The Fed, dan ia mempertahankan ancaman tuduhan pidana yang tidak berdasar hingga ia mendapatkan apa yang diinginkannya.”

Namun, Tillis menepis kritik tersebut. Ia menyatakan Warren “sepenuhnya keliru dalam setiap poin yang baru saja ia sampaikan.”

“Saya yakin penyelidikan ini sudah berakhir,” ujarnya.

Senat secara penuh diperkirakan akan melakukan pemungutan suara konfirmasi Warsh pada pekan 11 Mei, sehingga ia berpotensi disahkan sebelum masa jabatan Powell berakhir pada 15 Mei.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk merombak aturan ambang batas defisit APBN sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) disebut berpotensi menghancurkan benteng stabilitas makroekonomi nasional.

Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan secara tegas menyatakan bahwa disiplin fiskal berupa batas defisit 3% dan independensi bank sentral merupakan dua pilar utama penyangga stabilitas perekonomian Indonesia.

Menurutnya, wacana pelonggaran aturan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut adalah skenario yang paling menakutkan bagi tata kelola ekonomi Indonesia.

"Tanpa adanya dua hal itu, kita tidak ada disiplin tentang pengelolaan makroekonomi. Jadi, kalau misalnya benar mengubah batas atas 3% dari PDB itu, yang dikhawatirkan adalah kita tidak punya disiplin lagi. Utang dan defisitnya nanti makin tidak terkendali, dan itu membahayakan perekonomian," ungkap Deni kepada Bisnis, Jumat (13/3/2026).

Pengajar di Prasetya Mulya Business School itu mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan sejarah. Aturan batas defisit tersebut lahir dari pengalaman pahit masa lalu, khususnya pada era Orde Lama, yang mana pembiayaan negara sering kali tersedot tanpa batas untuk membiayai program-program mercusuar yang berujung pada krisis ekonomi.

Lebih lanjut, CSIS menepis argumen yang menjadikan eskalasi konflik di Timur Tengah sebagai rasionalisasi untuk memperlebar defisit ruang fiskal. Deni membandingkan situasi saat ini dengan krisis pandemi Covid-19, yang mana pelonggaran defisit di atas 3% masih dapat dimaklumi karena perekonomian global terhenti dan mayoritas negara menempuh langkah serupa.

"Sekarang kalau di saat krisis Timur Tengah hari ini, itu kan tidak semua negara melakukannya [pelebaran defisit]. Nanti investor asing memandangnya lain; yang ada adalah capital outflow yang besar, SBN [surat berharga negara] makin tidak dipercaya oleh pasar, dan rating kita malah makin turun," ujar Deni.

Menghindari Keputusan Sulit

Alih-alih menyalahkan gejolak geopolitik global, Deni justru menyoroti akar masalah dari membengkaknya beban APBN saat ini. Dia menilai wacana pembebasan defisit 3% dipicu oleh keengganan pemerintah untuk mengambil keputusan sulit dan tidak populis dalam menyehatkan postur anggaran.

Pemerintah dinilai tengah mengambil jalan pintas demi mengakomodasi pendanaan berbagai program baru yang membebani kas negara, serta mempertahankan besaran subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

"Pembebasan defisit 3% itu kan di saat bersamaan kita punya program-program yang sebenarnya tidak perlu-perlu amat kayak MBG [makan bergizi gratis], Kooperasi Merah Putih, dan lain-lain, sama subsidi BBM yang besar, yang sebenarnya harusnya tidak kita lakukan," papar Deni.

CSIS mewanti-wanti, jika pemerintah bersikeras mengambil jalan gampang dengan membongkar aturan disiplin fiskal tersebut maka konsekuensi yang harus ditanggung perekonomian domestik akan sangat fatal. Selain memicu kaburnya modal asing secara masif, fundamental nilai tukar rupiah juga akan terus terdepresiasi.

"Jadi kita menghindari masalah, caranya ya ngambil jalan pintas, ngambil jalan gampang saja. Itu takutnya malah konsekuensinya ke perekonomian kita, stabilitas, dan malah mempercepat ke krisis karena capital outflow yang besar, depresiasi rupiah, dan lain-lain," tutup Deni.

Purbaya Tunggu Putusan Prabowo

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal perubahan aturan ambang batas defisit APBN di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Adapun, aturan maksimal defisit fiskal 3% terhadap PDB diatur dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Saat ini, beleid tersebut sedang dalam proses revisi di parlemen.

Kendati demikian, Purbaya mengaku belum dapat mengonfirmasi kepastian dari rencana pelonggaran defisit fiskal tersebut. Dia hanya menegaskan kesiapannya sebagai perpanjangan tangan kepala negara dalam mengeksekusi setiap kebijakan.

"Saya tidak tahu. Saya kan cuma tangan Presiden. Kalau ada perintah, ya kita jalankan," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Bendahara negara menjelaskan, otoritas fiskal saat ini masih fokus menghitung rambatan dari kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap ketahanan APBN. Dia menegaskan bahwa perhitungan tersebut menjadi landasan krusial apabila nantinya pemerintah dituntut untuk mengambil keputusan strategis.

Memang, lonjakan harga minyak dunia memang membawa risiko bagi kas negara. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap kenaikan harga patokan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar US$1 per barel berpotensi menambah defisit anggaran hingga Rp6,8 triliun.

"Kita selalu hitung dampak kenaikan harga minyak dunia ke APBN kita, sehingga nanti kalau perlu satu keputusan, kita hitung dulu dampaknya, itu saja," jelasnya.

Saat dikonfirmasi mengenai rumor bahwa opsi pelebaran defisit telah dibahas dalam rapat terbatas dengan Prabowo sebagai antisipasi lonjakan harga minyak, Purbaya enggan berkomentar banyak dan menyatakan bahwa dirinya lebih berfokus pada analisis persoalan ekonominya.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga merespons kekhawatiran terkait potensi downgrade atau penilaian negatif dari lembaga pemeringkat kredit (rating agency) apabila pemerintah nekat menembus ambang batas 3%.

Menurutnya, secara perbandingan global, angka defisit 3% bukanlah hal yang mutlak harus ditakuti, mengingat sangat sedikit negara di dunia yang saat ini memiliki defisit fiskal di bawah level tersebut. Purbaya menilai belanja negara yang didorong mendekati level 3% justru berimplikasi positif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional apabila dibandingkan dengan negara lain.

"Sebenarnya kalau secara fair, skala kita yang di bawah 3% [itu] hampir tidak ada [di negara lain]. Bahkan kita lebih bagus, kita belanja dekat ke 3%, pertumbuhan kita lebih cepat daripada negara-negara lain," jelasnya.

Dia membandingkan postur fiskal Indonesia dengan Vietnam pada tahun lalu. Tercatat, defisit fiskal Indonesia mampu dijaga pada level 2,92% terhadap PDB; sedangkan defisit Vietnam menyentuh angka 3,6% terhadap PDB.

"Jadi, kalau dari angka itu saja harusnya tidak ada masalah. Cuma mereka [lembaga pemeringkat] melihat hal yang lain dari kita yang sedang kita pelajari. Tapi yang jelas, sampai saat sekarang kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati," ucap Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jaminan penuh bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi independensi Bank Indonesia (BI) dalam pengelolaan kebijakan moneter, termasuk menutup kemungkinan kembalinya skema berbagi beban atau burden sharing untuk pembiayaan anggaran.

Purbaya menegaskan bahwa kondisi fiskal dan kemampuan pembiayaan pemerintah saat ini sudah jauh lebih kuat dibandingkan masa pandemi Covid-19, ketika Kementerian Keuangan dan BI memakai skema burden sharing.

Oleh karena itu, dia memastikan Kementerian Keuangan tidak akan meminta bank sentral untuk kembali membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana.

"Tidak, bank sentral itu independen. Saya cukup kaya, saya bisa menerbitkan obligasi sendiri untuk stabilitas pasar," ujar Purbaya dalam Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini berjanji tidak akan mengulangi preseden kebijakan 2021, yang mana BI dan pemerintah menyepakati skema burden sharing melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk membiayai penanganan pandemi Covid-19, termasuk pembelian SBN dengan bunga 0%.

"Saya tidak ingin mengganggu independensi bank sentral dengan meminta mereka membeli obligasi saya di pasar perdana. Jadi jangan khawatir. Saya tidak akan mengulangi burden sharing tahun 2021," katanya.

Sinkronisasi Fiskal-Moneter

Kendati menjamin independensi, Purbaya juga meyakini bahwa mandat BI tidak hanya menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Otoritas moneter, sambungnya, juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dia menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem keuangan yang memungkinkan sektor swasta tumbuh optimal, sekaligus mencegah perekonomian mengalami panas berlebih.

"Ini yang selalu ditakuti bank sentral, ekonomi kita tumbuh terlalu cepat dan menciptakan overheating economy. Namun, dengan koordinasi yang baik, saya pikir kita bisa menciptakan tingkat pertumbuhan yang optimal," jelasnya.

Bendahara negara ini menilai bahwa bentuk koordinasi ini murni dalam kerangka pemahaman tanggung jawab masing-masing institusi demi kesejahteraan masyarakat, bukan intervensi kebijakan.

"Pemerintah atau menteri keuangan bahkan tidak akan mencoba mempengaruhi kebijakan moneter, tetapi koordinasi yang baik adalah kita berdua memahami tanggung jawab kita," ucap Purbaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti INDEF Deniey A. Purwanto menjelaskan krisis nilai tukar 1997 yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi 1998 merupakan bukti empiris yang sangat mendalam dominasi fiskal dan intervensi politik dalam kebijakan moneter secara sistematis melemahkan kepercayaan publik dan pelaku pasar. Pada akhirnya memperbesar guncangan pada perekonomian yang lebih luas.

Deniey menyampaikan pengalaman tersebut menjadi salah satu dasar konstitusional bagi lahirnya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan independensi bank sentral sebagai prasyarat kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional, sekaligus untuk mencegah terjadinya pembiayaan defisit pemerintah yang tidak berkelanjutan dan pengabaian stabilitas harga. Deniey mengatakan berbagai kajian teoritis dan empiris menunjukkan independensi bank sentral berperan penting dalam menurunkan risk premium, memperkuat kepercayaan investor, dan menjaga stabilitas nilai tukar dalam jangka menengah–panjang.

"Depresiasi nilai tukar Rupiah dalam satu bulan terakhir merupakan bagian dari mekanisme penyesuaian pasar terhadap guncangan institusional yang muncul pada fase awal transisi kepemimpinan BI," ujar Deniey dalam diskusi publik bertema "Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi" di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Deniey mengatakan hal ini penunjukan kandidat eksternal dibandingkan calon internal meningkatkan ketidakpastian jangka pendek. Deniey menekankan setiap transisi kepemimpinan memiliki biaya institusional, namun biaya tersebut dapat diminimalkan apabila Bank Indonesia mampu menunjukkan konsistensi kebijakan, kesinambungan kerangka moneter, serta komitmen yang tegas terhadap independensi.

"Ketidakpastian jangka pendek dapat dipulihkan dan bahkan bertransformasi menjadi penguatan independensi dalam jangka menengah hingga panjang,” ucap Deniey.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman menjelaskan kondisi fiskal menjadi penentu utama kredibilitas ekonomi sekaligus stabilitas nilai tukar Rupiah. Pelebaran defisit pada 2025 menunjukkan tekanan fiskal yang bersifat struktural dan belum sepenuhnya terselesaikan, terutama seiring meningkatnya rasio utang pemerintah terhadap PDB yang semakin membatasi ruang fiskal.

"Dalam situasi tersebut, nilai tukar berperan sebagai indikator dini risiko fiskal karena bereaksi lebih cepat dibandingkan indikator makro lainnya, mencerminkan penyesuaian portofolio investor secara real time," ujar Rizal.

Rizal mengatakan kombinasi defisit yang melebar dan kebutuhan pembiayaan yang meningkat mendorong persepsi risiko, menekan pasar SBN, memicu arus keluar modal, dan pada akhirnya melemahkan Rupiah, terutama di tengah tekanan eksternal seperti suku bunga global yang tetap tinggi, penguatan dolar AS, dan volatilitas pasar keuangan global. Ke depan, konsistensi arah kebijakan moneter, kejelasan komunikasi kebijakan, serta koordinasi yang kuat dengan pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal menjadi faktor penting untuk menopang stabilitas nilai tukar, mengingat stabilitas Rupiah pada dasarnya mencerminkan keberlanjutan fiskal.

"Stabilitas Rupiah pada dasarnya mencerminkan keberlanjutan fiskal," kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA — Jalan Thomas Djiwandono untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia tampak mulus. Kepindahannya dari otoritas fiskal ke moneter menyisakan pekerjaan rumah yang besar dalam mengelola perekonomian.

Tommy, begitu sapaannya, menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) pada Senin (26/1/2026). Sehari berselang, DPR secara aklamasi memutuskan Thomas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam rapat paripurna pada (27/1/2026).

"Sekarang perkenankan kami menanyakan pada sidang dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi XI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon deputi Bank Indonesia dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sembari mengetok palu.

Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa pemilihan Thomas lantaran keponakan Presiden Prabowo Subianto itu merupakan figur yang disepakati oleh seluruh partai politik.

Publik menyebut bahwa manuver pemilihan Thomas sebagai pejabat bank sentral adalah tukar guling kursi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.

Suksesi Thomas di kursi Deputi Gubernur BI terbilang singkat. Bahkan, tidak sampai sebulan. Padahal, biasanya proses pencalonan Dewan Gubernur BI membutuhkan waktu sampai bulan-bulan. Dari mulai usulan internal BI ke presiden hingga proses di DPR.

Spekulasi publik atas ‘proses kilat’ pencalonan hingga penetapan Thomas tidak dapat dihindarkan. Apalagi, pasar merespons dengan pelemahan nilai tukar rupiah, bahkan sempat menyentuh titik terendah sepanjang sejarah pada pekan lalu.

Pekerjaan rumah Thomas ke depan tidak mudah. Ada dua sudut pandang di publik dengan terpilihnya Thomas. Pertama, memudahkan koordinasi antara fiskal dan moneter mengingat posisinya di BI akan memudahkan sinergi kebijakan dengan program yang digagas pemerintah.

Kedua, akan memuncul stigma intervensi bank sentral. Dampaknya, cawe-cawe BI terhadap program atau kebijakan yang bukan tupoksinya makin besar, sehingga menggoyahkan independensi bank sentral.

Tommy menegaskan bahwa konsep yang dibawa ke Gedung Thamrin akan memastikan bahwa BI tetap independen.

Dia menyampaikan lima konsep strategi yang diusungnya, yakni bernama GERAK. Pertama, governance kebijakan yang kuat dan kredibel. Kedua, efektivitas kebijakan. Ketiga, resiliensi sistem keuangan. Keempat, akselerasi sinergi fiskal, moneter dan sektor keuangan. Kelima, keberlanjutan transformasi keuangan.

"Saya merasa lima hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adaptif dan agile, lincah lah," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dia menekankan bahwa strategi yang diusungnya tetap berada dalam ruang lingkup independensi bank sentral.

"Di mana BI tetap independen menjalankan kebijakannya tetap prudent dan terukur dalam koridor mandatnya," tegasnya.

Tommy menuturkan konsep yang ditawarkannya akan berarti sinergi dengan pemangku kebijakan lain, baik Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga keuangan lainnya, tidak mengurangi independensi bank sentral.

"Artinya sinergi dengan stakeholder lain, sinergi dengan fiskal, sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya itu tidak mengurangi independensi Bank Indonesia," tuturnya.

Tommy juga buka suara terkait dengan burden sharing antara BI dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia menuturkan bahwa burden sharing sejatinya adalah berbagi beban bunga pembiayaan APBN. Hal ini utamanya dilakukan saat pandemi Covid-19, ketika BI diperbolehkan membeli SBN pemerintah langsung dari pasar primer.

Tommy mengatakan sinergi moneter dan fiskal itu tidak akan dilakukan lagi ke depan, karena motivasinya sudah berbeda. Sinergi antara BI dan Kemenkeu nantinya lebih difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"[Burden sharing] yang sebelumnya itu sangat diperlukan karena masa Covid tadi. Cuma saat ini targetnya lain, targetnya adalah pertumbuhan ekonomi," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Thomas meninggalkan posisi Wakil Menteri Keuangan ketika defisit APBN mencapai Rp695 triliun atau 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB), sedikit di ambang batas aturan undang-undang yakni 3%. Defisit itu melebar karena terjadi shortfall pajak, tetapi belanja negara terus meningkat.

Jawaban Purbaya soal Anak Buahnya Hijrah ke Thamrin

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Thomas untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dia berharap Tommy bisa membawa perspektif fiskal yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan moneter, tanpa mengganggu independensi bank sentral.

"Harapan orangnya siapa? Ya, saya sih mengharapkan wakil menteri saya yang terpilih [Thomas Djiwandono], namanya teman," ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menegaskan bahwa masuknya sosok fiskal seperti Thomas ke dalam Bank Indonesia bukan bertujuan agar pemerintah mendominasi kebijakan moneter.

Sebaliknya, perkembangan tersebut diharapkan dapat memperkaya dialektika dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, wawasan makroekonomi yang lebih luas, khususnya dari sisi pengelolaan keuangan negara, diperlukan agar diskusi kebijakan di bank sentral menjadi lebih komprehensif.

"Bukan berarti fiskal menguasai moneter. Tidak, kan beda. Setelah di sana [BI], ya dia di sana. Saya kan tidak bisa mengendalikan dia," tegasnya.

Respons Pasar

Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai bahwa pengalaman Thomas di bidang fiskal menjadi salah satu modal penting dalam mendukung tugas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Meski memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto, Trioksa menekankan bahwa penerimaan pasar sangat ditentukan oleh kinerja.

"Prinsipnya adalah siapapun itu, selama bisa menjalankan tugas dengan baik, terlepas dari kepentingan politik dan dapat menjaga stabilitas moneter, maka akan bermanfaat dan diterima oleh pasar," ujar Trioksa kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Menurut Trioksa, tantangan utama BI saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi di tengah tekanan global. Selain itu, penguatan sinergi kebijakan moneter dan fiskal juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diperhatikan.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai kekhawatiran soal kehadiran Thomas di Gedung Thamrin bakal menganggu independensi BI merupakan sesuatu yang berlebihan.

Menurutnya, independensi BI dijaga oleh sistem, undang-undang, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif di dewan gubernur.

"Independensi BI tidak ditentukan oleh latar belakang individu, tapi oleh sistem kelembagaan. Jadi tidak tepat kalau independensi BI dipersoalkan hanya karena asal-usul personal," katanya.

Dia menilai perdebatan publik seharusnya diarahkan pada kontribusi dan kinerja Thomas ke depan, bukan pada asal institusinya.

"Kalau aturan tidak dilanggar dan kapasitasnya ada, maka polemik ini seharusnya tidak perlu diperpanjang," ujarnya.

Tinggal Thomas akan memilih sikap yang mana dalam berperan di bank sentral. Sebagai jembatan penyeimbang antara kepentingan moneter dan fiskal atau sekadar memuluskan pendanaan APBN yang mengalami pelebaran defisit dengan mencetak uang baru.

Yang jelas beban Thomas tidak mudah, dia harus menjaga marwah nama Djiwandono yang terkenal berintegritas menentang ketidakseimbangan kebijakan dari kekuasaan.
(Hendri Tri Asworo, Ni Luh Anggela)

JAKARTA - DPR secara resmi mengesahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (27/1). Usai penetapan tersebut, Thomas menegaskan kesiapannya untuk menjaga marwah bank sentral dalam menjalankan kebijakan moneter di Indonesia.

Proses pengesahan ini dilakukan setelah Thomas melewati rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI. Ia memastikan bahwa seluruh tahapan, mulai dari pengusulan hingga verifikasi di parlemen, telah dijalankan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi bank sentral dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper, menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter," ujar Thomas dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen.

Thomas menyoroti sinergi antara otoritas moneter dan fiskal merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang tidak menentu, penyelarasan kebijakan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dianggap sebagai prioritas strategis demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPR RI serta rekan media yang telah mengawal isu pencalonannya secara transparan. "Saya terima kasih untuk berita-berita yang objektif, yang terukur dan karena itu penting juga supaya masyarakat tahu cerita sebenarnya selama ini," tambahnya.

Meski telah disahkan, Thomas belum bersedia memaparkan lebih jauh mengenai rencana operasional maupun masa jabatan hingga 2031 mendatang. Ia memilih untuk menunggu Surat Keputusan (SK) resmi diterbitkan sebelum melangkah lebih dalam ke tugas-tugas barunya di bank sentral.

Terkait statusnya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas menyatakan akan mengikuti seluruh prosedur administrasi negara, termasuk proses pengunduran diri dari jabatan saat ini. "Semua berdasarkan SK nanti," jawabnya singkat saat menanggapi pertanyaan mengenai rincian tugas barunya.

Thomas Djiwandono dijadwalkan akan menjalani pelantikan resmi di Mahkamah Agung untuk memulai masa bakti periode 2026–2031. Ia akan menggantikan posisi Juda Agung sebagai bagian dari jajaran Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR RI akhirnya menetapkan Thomas AM Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menyisihkan kandidat lain, Diki Kartikoyono dan Solikin M. Juhro pada Senin (26/1) sore.

Thomas akan mengisi posisi Juda Agung yang didapuk menjadi Wakil Menteri Keuangan RI. Publik menyebut manuver itu adalah tukar guling kursi antara Lapangan Banteng--kantor Kemenkeu, dengan Jalan Thamrin, Gedung Bank Indonesia (BI).

Suksesi Thomas di kursi Deputi Gubernur BI terbilang singkat. Bahkan, tidak sampai sebulan. Padahal, biasanya proses pencalonan Dewan Gubernur BI membutuhkan waktu sampai bulan-bulan. Dari mulai usulan internal BI ke presiden hingga proses di DPR.

Pekan lalu, Senin (19/1) nama Thomas sudah muncul di Senayan. Kurang dari sepekan, setelah Juda Agung mengundurkan diri dari Deputi Gubernur BI Selasa (13/1).

Spekulasi publik atas ‘proses kilat’ pencalonan hingga penetapan Thomas tidak dapat dihindarkan. Apalagi, pasar merespons dengan pelemahan nilai tukar rupiah, bahkan sempat menyentuh titik terendah sepanjang sejarah pada pekan lalu.

Sentimen pasar tidak lebih karena pertalian darah antara Presiden Prabowo Subianto dengan Thomas dikhawatirkan mengancam independensi bank sentral. Thomas adalah anak pertama pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto. Adapun Soedradjad Djiwandono adalah mantan Gubernur BI pada era Presiden ke-2 RI Soeharto. Menurut informasi, Gubernur BI Perry Warjiyo saat ini, merupakan staf Soedradjad ketika duduk di kursi BI-1.

Berdasarkan sejumlah informasi yang dikumpulkan Bisnis, Soedradjad masuk pemerintahan Soeharto pada 1988. Saat usia 50 tahun, dia dipercaya menjadi menteri di Kabinet Pembangunan V.

Kemudian pada 1993, Soedradjad ditunjuk menjadi Gubernur BI pada Kabinet Pembangunan VI. Sebelum kejatuhan Orde Baru pada 1998, kinerja ekonomi RI cukup solid. Soedradjad pun terbilang tegas.

Dia sempat menentang keinginan Soeharto untuk menerapkan Currency Board System. Curency board system adalah kebijakan moneter ekstrem dengan mematok nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang lebih kuat.

Bahkan, dia dengan tegas menutup puluhan bank-bank bermasalah pada krisis moneter hampir tiga dekade lalu, kendati entitas itu milik orang dekat Soeharto. Akibatnya, dia diberhentikan dari kursi Gubernur BI pada 1998.

Berkat jasanya pada pengujung Orde Baru, Soedradjad diberi penghargaan Wirakarya Adhitama oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) pada 12 Oktober 2024, delapan hari sebelum pelantikan Prabowo Subianto jadi presiden ke 8 RI.

Penghargaan Wirakarya Adhitama hanya diberikan kepada alumni atau pengajar UI yang berkontribusi besar pada bangsa dan negara. Hingga saat ini baru diberikan kepada enam orang, seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Subroto, Emil Salim, J.B. Sumarlin dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Beban Berat Thomas Djiwandono

Pekerjaan rumah Thomas ke depan tidak mudah. Ada dua sudut pandang di publik dengan terpilihnya Thomas. Pertama, memudahkan koordinasi antara fiskal dan moneter mengingat posisinya di BI akan memudahkan sinergi kebijakan dengan program yang digagas pemerintah.

Kedua, akan memuncul stigma intervensi bank sentral. Dampaknya, cawe-cawe BI terhadap program atau kebijakan yang bukan tupoksinya makin besar, sehingga menggoyahkan independensi bank sentral.

Dalam tulisannya, Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga Bagong Suyanto menyampaikan bahwa siapa pun deputi gubernur BI yang terpilih semestinya independen dan tidak rawan diintervensi pemerintah dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas moneter dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

“Seperti di negara-negara lain, independensi bank sentral adalah harga mati. Pengalaman telah banyak membuktikan, jika jajaran pimpinan BI dipandang hanya sebagai “kasir” pemerintah yang diperintahkan mencetak uang atau membeli surat utang demi membiayai proyek-proyek untuk memenuhi janji politik eksekutif,” demikian tulisnya. (Baca selengkapnya di sini: Pemilihan Deputi Gubernur BI)

Merespons kegamangan publik, Thomas Djiwandono pun angkat suara. Tommy, demikian dia disapa, menegaskan bahwa konsep yang dibawa ke Gedung Thamrin akan memastikan bahwa BI tetap independen.

Dia menyampaikan lima konsep strategi yang diusungnya, yakni bernama GERAK. Pertama, governance kebijakan yang kuat dan kredibel. Kedua, efektivitas kebijakan. Ketiga, resiliensi sistem keuangan. Keempat, akselerasi sinergi fiskal, moneter dan sektor keuangan. Kelima, keberlanjutan transformasi keuangan.

"Saya merasa lima hal ini bisa membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara adaptif dan agile, lincah lah," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/1).

Dia menekankan bahwa strategi yang diusungnya tetap berada dalam ruang lingkup independensi bank sentral. "Di mana BI tetap independen menjalankan kebijakannya tetap prudent dan terukur dalam koridor mandatnya," tegasnya.

Tommy menuturkan konsep yang ditawarkannya akan berarti sinergi dengan pemangku kebijakan lain, baik Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga keuangan lainnya, tidak mengurangi independensi bank sentral.

"Artinya sinergi dengan stakeholder lain, sinergi dengan fiskal, sinergi dengan OJK dan lembaga keuangan lainnya itu tidak mengurangi independensi Bank Indonesia," tuturnya.

Purbaya Menjawab Kekhawatiran Intervensi BI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Thomas Djiwandono yang terpilih menjadi deputi gubernur BI. Purbaya berharap Thomas nantinya dapat membawa perspektif fiskal yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan moneter, tanpa mengganggu independensi bank sentral.

“Harapan orangnya siapa? Ya, saya sih mengharapkan wakil menteri saya yang terpilih [Thomas Djiwandono], namanya teman,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menegaskan bahwa masuknya sosok fiskal seperti Thomas ke dalam Bank Indonesia bukan bertujuan agar pemerintah mendominasi kebijakan moneter. Sebaliknya, perkembangan tersebut diharapkan dapat memperkaya dialektika dalam Rapat Dewan Gubernur dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi APBN.

Menurut Purbaya, wawasan makroekonomi yang lebih luas, khususnya dari sisi pengelolaan keuangan negara, diperlukan agar diskusi kebijakan di bank sentral menjadi lebih komprehensif.

“Bukan berarti fiskal menguasai moneter. Tidak, kan beda. Setelah di sana [BI], ya dia di sana. Saya kan tidak bisa mengendalikan dia,” tegasnya.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai kekhawatiran soal kehadiran Thomas di Gedung Thamrin bakal menganggu independensi BI berlebihan.

Menurutnya, independensi BI dijaga oleh sistem, undang-undang, dan mekanisme pengambilan keputusan kolektif di dewan gubernur. “Independensi BI tidak ditentukan oleh latar belakang individu, tapi oleh sistem kelembagaan. Jadi tidak tepat kalau independensi BI dipersoalkan hanya karena asal-usul personal,” katanya.

Dia menilai perdebatan publik seharusnya diarahkan pada kontribusi dan kinerja Thomas Djiwandono ke depan, bukan pada asal institusinya. “Kalau aturan tidak dilanggar dan kapasitasnya ada, maka polemik ini seharusnya tidak perlu diperpanjang,” pungkasnya.

Tinggal Thomas akan memilih sikap yang mana dalam berperan di bank sentral. Sebagai jembatan penyeimbang antara kepentingan moneter dan fiskal atau sekadar memuluskan pendanaan APBN yang mengalami pelebaran defisit dengan mencetak uang baru.

Yang jelas beban Thomas tidak mudah, dia harus menjaga marwah nama Djiwandono yang terkenal berintegritas menentang ketidakseimbangan kebijakan dari kekuasaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap keponakan Presiden Prabowo Subianto yang juga Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang terpilih menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

Purbaya berharap Thomas nantinya dapat membawa perspektif fiskal yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan moneter, tanpa mengganggu independensi bank sentral.

“Harapan orangnya siapa? Ya, saya sih mengharapkan wakil menteri saya yang terpilih [Thomas Djiwandono], namanya teman,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menegaskan bahwa masuknya sosok fiskal seperti Thomas ke dalam Bank Indonesia bukan bertujuan agar pemerintah mendominasi kebijakan moneter.

Sebaliknya, perkembangan tersebut diharapkan dapat memperkaya dialektika dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, wawasan makroekonomi yang lebih luas, khususnya dari sisi pengelolaan keuangan negara, diperlukan agar diskusi kebijakan di bank sentral menjadi lebih komprehensif.

“Bukan berarti fiskal menguasai moneter. Tidak, kan beda. Setelah di sana [BI], ya dia di sana. Saya kan tidak bisa mengendalikan dia,” tegasnya.

Tiga Kandidat

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima tiga nama calon Deputi Gubernur BI melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketiga nama tersebut disiapkan untuk menggantikan posisi Juda Agung yang mengundurkan diri.

Selain Thomas Djiwandono, dua nama lainnya berasal dari pejabat karier internal bank sentral, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono dan Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro.

Komisi XI DPR pun telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi ketiga calon tersebut pada Jumat (23/1/2026) dan Senin (26/1/2026). Hasilnya, parlemen memilih Thomas.

"Bahwa yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M Djiwandono," ujarKetua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai fit and proper test di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap keponakan Presiden Prabowo Subianto yang juga Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang terpilih menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

Purbaya berharap Thomas nantinya dapat membawa perspektif fiskal yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan moneter, tanpa mengganggu independensi bank sentral.

“Harapan orangnya siapa? Ya, saya sih mengharapkan wakil menteri saya yang terpilih [Thomas Djiwandono], namanya teman,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menegaskan bahwa masuknya sosok fiskal seperti Thomas ke dalam Bank Indonesia bukan bertujuan agar pemerintah mendominasi kebijakan moneter.

Sebaliknya, perkembangan tersebut diharapkan dapat memperkaya dialektika dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, wawasan makroekonomi yang lebih luas, khususnya dari sisi pengelolaan keuangan negara, diperlukan agar diskusi kebijakan di bank sentral menjadi lebih komprehensif.

“Bukan berarti fiskal menguasai moneter. Tidak, kan beda. Setelah di sana [BI], ya dia di sana. Saya kan tidak bisa mengendalikan dia,” tegasnya.

Tiga Kandidat

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima tiga nama calon Deputi Gubernur BI melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketiga nama tersebut disiapkan untuk menggantikan posisi Juda Agung yang mengundurkan diri.

Selain Thomas Djiwandono, dua nama lainnya berasal dari pejabat karier internal bank sentral, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono dan Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro.

Komisi XI DPR pun telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi ketiga calon tersebut pada Jumat (23/1/2026) dan Senin (26/1/2026). Hasilnya, parlemen memilih Thomas.

"Bahwa yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M Djiwandono," ujarKetua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai fit and proper test di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Meski bukan pemilihan Gubernur Bank Indonesia sebagai pucuk pimpinan bank sentral, pemilihan Deputi Gubernur BI tetap menarik untuk disimak.

Setelah salah satu Deputi Gubernur BI Juda Agung mengundurkan diri, Presiden Prabowo Subianto kini mengusulkan penggantinya, yakni keponakannya sendiri atas nama Thomas Djiwandono bersama dua nama lainnya ke DPR untuk menjadi Deputi Gubernur BI.

Dalam surat yang dikirim Presiden kepada DPR diusulkan tiga nama yang akan diuji kelayakan dan kepatutannya di DPR.

Ketiga nama yang dikirim adalah Thomas Djiwandono yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Dicky Kartikoyono orang dalam BI yang kini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI dan Solikin M. Juhro yang sekarang menjabat sebagai Asisten Gubernur BI. Untuk memilih siapa yang nanti bakal menduduki jabatan Deputi Dubernur BI, Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi ketiga calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan Presiden.

Dari tiga nama calon yang diusulkan, salah satu nama yang banyak diperbincangkan pengamat adalah Thomas Djiwandono yang merupakan orang dekat Presiden Prabowo sekaligus merupakan orang partai politik. Thomas Djiwandono adalah keponakan dan dekat dengan Prabowo. Thomas yang lahir di Jakarta pada 7 Mei 1972 adalah anak pertama pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati.

Bianti adalah kakak kandung Prabowo Subianto. Adapun Soedradjad Djiwandono adalah mantan Gubernur BI pada era Presiden Soeharto.

Meski memiliki latar belakang pendidikan yang baik, yakni menyelesaikan pendidikan Sarjana Studi Sejarah di Haverford College, Amerika Serikat tahun 1994 dan tahun 2003, meraih gelar Master of Arts di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional dari Johns Hopkins University, Amerika Serikat, tetapi karena kedekatannya dengan Presiden, maka usulan Thomas menjadi Deputi Gubernur BI dinilai sebagai langkah yang riskan.

Ketika kondisi rupiah tengah mengalami pelemahan, usulan nama orang dekat Presiden Prabowo sebagai calon Deputi Bank Indonesia dikhawatirkan justru akan menambah tekanan pada rupiah. Sebagai calon pimpinan bank sentral, siapa pun Deputi Gubernur BI yang terpilih ia semestinya independen dan tidak rawan diintervensi pemerintah dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas moneter dan stabi-litas ekonomi secara keselu-ruhan.

Berbeda dengan pemilihan jabatan di kementerian, pemilihan Deputi Gubernur BI sangatlah krusial. Ini bukan sekadar pergantian jabatan politis, karena siapa calon yang terpilih akan ikut memengaruhi penentuan arah kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah yang akan memengaruhi hajat hidup orang banyak.

Dalam UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah ditegaskan kembali independensi BI, tetapi juga ditambah mandatnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sosok yang menduduki jabatan salah satu Deputi Gubernur BI haruslah individu yang mampu menyeimbangkan dua peran tersebut: sebagai penjaga stabilitas harga (moneter) dan mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan, tanpa kehilangan independensinya.

Kalau berbicara idealnya, pemilihan Deputi Gubernur BI semestinya betul-betul berdasarkan meritokrasi dan memenuhi ekspektasi pasar. Siapa pun deputi yang terpilih, ia harus menjadi representasi Bank Indonesia yang independen dan tidak terkesan ia dipilih karena ada intervensi kepentingan politik. Sulit dibayangkan BI akan dapat berdiri independen bila jajaran pimpinan yang terpilih secara politis di bawah dominasi eksekutif.

Seperti di negara-negara lain, independensi bank sentral adalah harga mati. Pengalaman telah banyak membuktikan, jika jajaran pimpinan BI dipandang hanya sebagai “kasir” pemerintah yang diperintahkan mencetak uang atau membeli surat utang demi membiayai proyek-proyek untuk memenuhi janji politik eksekutif, bukan tidak mungkin kepercayaan pasar akan rontok, dan inflasi akan menjadi konsekuensi tak terhindarkan.

Sejarah mengajarkan kita bahwa bank sentral yang didikte oleh kekuasaan umumnya berisiko berujung pada krisis moneter.

Seseorang yang dipercaya menduduki jabatan pimpinan di bank sentral, poin paling krusial adalah bagaimana mereka mampu menjaga jarak yang sehat antara bank sentral dan kepentingan politik jangka pendek dari pihak eksekutif. Meskipun Presiden memiliki wewenang mutlak untuk mencalonkan siapa yang diusulkan sebagai pimpinan BI, tetapi pihak DPR harus benar-benar memastikan proses uji kelayakan (fit and proper test) berjalan objektif dan bebas dari transaksi politik.

Kriteria calon pimpinan BI, secara garis besar adalah: Pertama, memiliki kompetensi moneter yang kuat. Seorang calon Deputi Gubernur BI harus memahami seluk-beluk kebijakan moneter, pengelolaan cadangan devisa, dan dinamika pasar keuangan global. Kedua, memiliki reputasi dan kredibilitas pasar yang positif. Seorang calon Deputi Gubernur BI harus merupakan sosok yang dihormati oleh pelaku pasar keuangan, perbankan, dan investor internasional untuk menjaga kepercayaan terhadap rupiah.

Ketiga, memiliki kemandirian atau independensi yang kuat, yang tidak mungkin ditarik masuk dalam kepentingan politik pihak mana pun. Siapa pun calon Deputi Gubernur BI, ia harus memiliki rekam jejak integritas yang kuat dan tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun.

Keempat, tantangan lainnya yang tak kalah penting adalah seorang calon Deputi Gubernur BI harus memahami dan memiliki komitmen mendukung akselerasi digitalisasi. Calon Deputi Gubernur BI harus memiliki visi tajam mengenai digitalisasi rupiah, keamanan siber, dan efisiensi sistem pembayaran digital. Digitalisasi adalah kunci inklusi keuangan dan efisiensi ekonomi, namun membawa risiko stabilitas sistem keuangan yang baru.

BI di bawah kepemimpinan baru harus menjadi regulator yang proaktif, bukan reaktif terha-dap perubahan teknologi.

Calon Deputi Gubernur BI seyogianya memahami bahwa tugasnya bukan hanya memuaskan pemerintah atau pasar, tetapi yang terpenting adalah bagaimana melindungi daya beli masyarakat melalui kestabilan harga. Perlu kita sadari bersama, bahwa pemilihan Deputi Gubernur BI adalah momentum untuk menegaskan kembali bahwa stabilitas ekonomi Indonesia dibangun di atas landasan keahlian dan kemandirian, bukan kedekatan politik.

Siapa pun yang terpilih, publik berhak menuntut komitmen penuh untuk menjaga rupiah, mengendalikan inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menjadikan bank sentral sebagai alat kekuasaan.