Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan seluruh gerai operator seluler telah siap menerapkan registrasi biometrik dengan baik menjelang implementasi penuh kebijakan tersebut pada 1 Juli 2026. Pernyataan ini mengacu pada hasil uji petik yang dilakukan di berbagai gerai operator seluler di sejumlah kabupaten dan kota.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan seluruh operator seluler wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, operator akan dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Begitu juga telah dilakukan pengujian registrasi biometrik melalui aplikasi/website milik operator dan hasilnya juga baik, bahkan hasilnya lebih cepat dari registrasi manual menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan] dan Nomor KK [Kartu Keluarga] yakni kurang dari 1 menit,” kata Edwin kepada Bisnis, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan pengawasan di lapangan akan dilakukan secara berkala melalui uji petik sepanjang tahun. Jika ditemukan pelanggaran, Komdigi akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan dalam PM Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.

Edwin menambahkan bahwa seluruh gerai operator seluler juga telah siap melayani registrasi biometrik pada tahap awal implementasi pada Januari 2026. Selain itu, operator juga menyediakan layanan registrasi biometrik melalui aplikasi dan situs web yang dapat diakses pelanggan di seluruh Indonesia.

Pada fase awal, registrasi di gerai operator wajib menggunakan biometrik, sedangkan melalui aplikasi dan situs web pelanggan masih dapat memilih antara biometrik atau registrasi menggunakan NIK dan nomor KK.

“Target sampai akhir tahun 2026 seluruh wilayah Indonesia telah menerapkan registrasi biometrik untuk seluruh pelanggan baru, dan tidak ada lagi registrasi kartu baru dengan menggunakan NIK dan Nomor KK,” kata Edwin.

Lebih lanjut, Edwin mengatakan Komdigi telah menyiapkan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan implementasi, baik dari sisi regulasi maupun teknis.

Sementara itu, operator seluler telah menyiapkan infrastruktur pendukung registrasi biometrik, termasuk kesiapan seluruh gerai yang telah menerapkan registrasi biometrik sejak 19 Januari 2026, pengembangan layanan melalui aplikasi dan situs web, serta sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kanal.

Dari sisi perlindungan data pribadi, operator seluler disebut telah menerapkan standar ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi pelanggan dan ISO 30107-3 untuk sistem liveness detection pada teknologi pengenalan wajah (face recognition). Apabila terjadi pelanggaran terhadap keamanan data pribadi, sanksi akan dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

“Pada sisi Dukcapil, Ditjen Dukcapil Kemendagri siap mendukung suksesnya registrasi biometrik dengan menyiapkan dukungan sistem validasi yang aman [melalui jaringan end to end] antara Dukcapil dengan semua Opsel dan keduanya telah menerapkan ISO 27001,” kata Edwin.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten menara PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel menuturkan konsolidasi operator telekomunikasi dapat meningkatkan tenancy ratio perseroan.

Direktur MTEL Agus Winarno menjelaskan terkait dengan konsolidasi di operator telekomunikasi yang saat ini hanya terdapat tiga operator. Menurutnya, konsolidasi tersebut memiliki dampak positif ke potensi roll out seluruh operator karena akan lebih efisien.

“Beruntungnya MTEL ini juga didukung distribusi power kami yang dominan ada di luar Jawa dan itu menjadi pusat-pusat pertumbuhan mereka,” tutur Agus, dalam paparan publik MTEL, Selasa (30/6/2026).

Selain itu, kata Agus, MTEL juga memiliki tools marketing analytics yang semakin presisi untuk merekomendasikan titik-titik mana yang paling potensial untuk para operator tersebut.

“Dari XLSMART, justru kami bisa mendapatkan potensi yang besar, sehingga kalau kami lihat tenancy ratio kami di tengah konsolidasi yang sebesar itu masih bertumbuh,” ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan sepanjang tahun buku 2025, MTEL mencatatkan kenaikan tenancy ratio menjadi 1,57x, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset.

Sepanjang tahun buku 2025, Mitratel membukukan pendapatan sebesar Rp9,53 triliun, EBITDA sebesar Rp7,83 triliun, serta laba bersih sebesar Rp2,12 triliun, didukung model bisnis berbasis recurring revenue, profitabilitas yang tinggi, dan arus kas operasional yang kuat.

MTEL juga menuturkan bisnis fiber optik perseroan mencatatkan penambahan 6.160 km jaringan secara organik, sehingga total jaringan mencapai 57.199 km.

Sejalan dengan ekspansi tersebut, Fiber Billable Length meningkat menjadi 70.618 km, mendorong pertumbuhan pendapatan segmen fiber optik sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Ericsson memproyeksikan penetrasi pelanggan 5G di Indonesia akan meningkat hingga 56% dalam lima hingga enam tahun mendatang. Saat ini, penetrasi langganan 5G di Indonesia masih berada di level 14%, lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain, seperti India yang telah mencapai 35%.

Proyeksi tersebut tercantum dalam Ericsson Mobility Report (EMR) Edisi Juni 2026.Head of Network Solutions Ericsson South East Asia Stanislaus Bawono mengatakan pada akhir 2025 penetrasi pelanggan 5G di Indonesia baru mencapai 14%, sementara mayoritas pelanggan masih menggunakan jaringan LTE atau 4G dengan porsi sekitar 76%.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan situasi pasar telekomunikasi Indonesia saat ini yang masih didominasi penggunaan 4G.

“Bagaimana proyeksinya ke lima tahun mendatang, enam tahun mendatang? Bahwa kami melihat bahwa subscription dari 5G itu akan meningkat dari 14% menjadi 56%,” kata Stanislaus dalam Media Briefing Ericsson Mobility Report 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Namun demikian, laju adopsi 5G di Indonesia diperkirakan masih berada di bawah beberapa negara lain. Sebagai perbandingan, penetrasi 5G di India telah mencapai 35% pada akhir 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 81% pada 2031. Sementara itu, di Amerika Utara, penetrasi 5G telah mencapai 79% dan diperkirakan naik menjadi 92% pada 2031.

Dia menambahkan, berdasarkan proyeksi Ericsson, delapan dari sepuluh kawasan dunia akan memiliki penetrasi pelanggan 5G di atas 50% pada 2031.

Hal tersebut menunjukkan 5G akan menjadi teknologi dominan secara global dalam beberapa tahun ke depan. Sementara itu, secara global jumlah langganan seluler yang mencakup teknologi 2G, 3G, 4G LTE, hingga 5G mencapai sekitar 8,8 miliar pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,1 miliar di antaranya telah menggunakan jaringan 5G pada kuartal pertama tahun ini.

“5G itu continue to growing. Jadi di global sekarang ini sudah mulai menjadi sebesar 3,1 miliar dari 8,8 miliar itu berada di 5G,” katanya.

Stanislaus mengatakan pertumbuhan 5G global terus berlanjut seiring semakin luasnya implementasi teknologi tersebut oleh operator telekomunikasi. Saat ini, sekitar 390 operator di dunia telah meluncurkan layanan 5G secara komersial, termasuk lebih dari 90 operator yang telah mengoperasikan jaringan 5G Standalone (5G SA).

Ericsson memperkirakan jumlah pelanggan 5G global akan meningkat menjadi 6,4 miliar pada 2031. Pada periode yang sama, jaringan 5G diproyeksikan menangani sekitar 85% trafik data seluler dunia, meningkat dari 48% pada akhir 2025. Di kawasan Asia Tenggara dan Oseania, jumlah pelanggan 5G juga diperkirakan tumbuh signifikan hingga mencapai sekitar 670 juta pada 2031.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kona Bay Indonesia memperoleh sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Sertifikasi tersebut menjadi pengakuan atas pemenuhan standar kepatuhan, keamanan rantai pasok, dan tata kelola dalam aktivitas perdagangan internasional.

Sertifikat AEO diserahkan dalam acara Penyerahan Sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) yang digelar di Kantor Pusat DJBC, Jakarta. Status AEO diberikan kepada perusahaan yang memenuhi standar tinggi dalam aspek kepatuhan, keamanan, dan pengelolaan rantai pasok internasional.

Program AEO dikembangkan oleh World Customs Organization (WCO) dan telah diterapkan di berbagai negara. Untuk memperoleh sertifikasi tersebut, perusahaan harus melalui evaluasi yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, sistem pengendalian internal, keamanan rantai pasok, manajemen risiko, hingga tata kelola perusahaan.

Direktur PT Kona Bay Indonesia Jonny Susanto mengatakan, sertifikasi AEO menjadi pengakuan atas upaya perusahaan dalam menerapkan standar operasional yang mengedepankan kepatuhan dan keamanan.

“Perolehan sertifikasi AEO merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Kona Bay. Pengakuan ini mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan operasional perusahaan yang mengedepankan kepatuhan, keamanan, dan standar tata kelola yang baik,” ujar Jonny dalam siaran pers, Jumat (19/6/2026).

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor akuakultur, Kona Bay menerapkan berbagai standar operasional untuk menjaga keamanan dan efisiensi rantai pasok. Status AEO juga menunjukkan tingkat kepercayaan yang diberikan otoritas kepabeanan kepada perusahaan yang dinilai memenuhi standar kepatuhan dan keamanan yang ditetapkan.

Selain memberikan pengakuan atas kepatuhan perusahaan, sertifikasi AEO juga memberikan sejumlah kemudahan dalam proses kepabeanan sehingga mendukung kelancaran aktivitas perdagangan internasional.

Jonny mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil penerapan budaya kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan perusahaan di berbagai aspek operasional.

“Ke depan, Kona Bay akan terus memperkuat sistem dan tata kelola perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi industri akuakultur sekaligus mendukung perdagangan internasional yang aman, efisien, dan berkelanjutan,” kata Jonny.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara ihwal kekhawatiran pelaku industri kelapa sawit terhadap keberadaan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berperan dalam skema ekspor satu pintu komoditas strategis, termasuk crude palm oil (CPO).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan gagasan ekspor satu pintu merupakan bagian dari visi besar Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus menjaga iklim usaha.

Amran mengatakan pemerintah ingin menciptakan ekosistem yang memberikan keuntungan bagi seluruh pihak, baik petani maupun pelaku usaha.

“Ini keinginan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] sangat bagus. Seorang Presiden, Presiden kita, pasti ingin rakyatnya sejahtera, pengusahanya juga sejahtera. Kalau saya, pengusaha tersenyum, rakyat bahagia,” ujar Amran.

Dia juga menyinggung praktik-praktik yang selama ini dinilai merugikan negara dalam perdagangan komoditas ekspor. Menurutnya, salah satu alasan pemerintah mendorong tata kelola yang lebih terintegrasi adalah untuk menekan praktik under invoicing.

“Bapak Presiden, satu pintu [ekspor komoditas strategis], ada yang terjadi. Tahu nggak apa yang terjadi di republik kita? Itu ada under invoicing ini. Itu nilainya tuh, setinggi itu. Itu Rp15.000 triliun [US$908 miliar],” ucapnya.

Selain itu, Amran juga menyoroti dugaan praktik transfer pricing dalam perdagangan komoditas yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Ada transfer pricing. Apa maksudnya itu? dan tidak semua itu dilakukan, paham nggak maksudku. Ini harganya dalam negeri US$30, di sana US$40 atau US$50, tetapi di sana perusahaannya sendiri. Jangan pancing saya lebih dalam,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Amran menilai Indonesia seharusnya memiliki posisi yang lebih kuat dalam menentukan arah harga CPO global mengingat statusnya sebagai produsen terbesar dunia. Nantinya, strategi hilirisasi melalui program biofuel menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor sekaligus memperkuat daya tawar Indonesia.

Dia bahkan menyebut pemerintah tengah merintis pengembangan bahan bakar berbasis sawit yang lebih luas di masa mendatang. Amran menegaskan pengurangan volume ekspor dapat menjadi instrumen untuk memengaruhi harga global sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit dalam negeri.

“Jadi kita yang remot nanti ke depan, itulah mimpi besar Bapak Presiden. Sehingga kita bisa menentukan, kita sudah memastikan seluruh petani yang 15 juta, kesejahteraannya naik. Masuk akal? Itu mimpinya Bapak Presiden,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung dalam rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan upaya stabilisasi harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Menurut Gulat, pengumuman mengenai keterlibatan DSI telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani dan pelaku usaha sawit. Dia menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi dampak yang dapat muncul ketika perusahaan tersebut mulai beroperasi.

“Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], kejadian ini kan [penurunan harga tandan buah segar] akibat diumumkannya DSI, saya takut 6 bulan ke depan akan terjadi kejutan kedua lagi, karena operasionalnya PT DSI. Nah, ini kan membuat orang terkejut,” kata Gulat.

Dia menegaskan petani sawit berharap tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat perubahan tata niaga ekspor. Untuk itu, Apkasindo mengusulkan agar DSI tidak berperan sebagai operator dalam ekspor satu pintu komoditas strategis, melainkan hanya sebagai pengawas.

“Jadi, mohon diantisipasi supaya kami juga petani sawit kami tidak jadi korban. Nah, antisipasi itu kami tetap berharap PT DSI ini tidak menjadi operator, cukup menjadi pengawas. Meskipun Pak Wamen, itu sudah keluar Perpresnya,” imbuhnya.

Gulat menyebut usulan tersebut muncul karena tingginya kecemasan pelaku usaha terhadap kesiapan DSI dalam menjalankan tugasnya. “Itu usulan daripada teman-teman, karena ada kecemasan luar biasa ketika DSI bekerja dengan segala keterbatasannya tentu ini akan membuat kami juga terpuruk nanti,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat terjadinya penurunan signifikan pada jumlah kartu SIM (SIM card) yang beredar di pasar, diikuti dengan tren pertumbuhan pendapatan rata-rata per pengguna (Average Revenue Per User/ARPU) di tingkat operator seluler.

Komdigi menduga kebijakan pengetatan registrasi kartu seluler berbasis teknologi biometrik turut andil mendorong proses rasionalisasi dalam industri telekomunikasi nasional.

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengklaim jumlah kartu SIM yang beredar telah mengalami penurunan drastis dari posisi puncaknya pada 2024 yang mencapai 335 juta nomor, menjadi tinggal 294 juta nomor per 30 April 2026.

Pengurangan sekitar 41 juta kartu ini dinilai sebagai pencapaian positif dalam menciptakan lanskap industri yang lebih sehat dan efisien, yang salah satunya turut didorong oleh uji coba implementasi biometrik.

Komdigi menggalakkan uji coba pendaftaran biometrik sejak awal 2026. Selain lonjakan ARPU, aktivitas penggunaan data masyarakat serta pertumbuhan ekonomi digital terpantau ikut merangkak naik.

“Belum ada evidence base-nya, tetapi orang lebih nyaman menggunakan handphone sekarang,” ujar Edwin di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Berdasarkan data performa industri, pembersihan pasar dari pengguna kartu sekali pakai sukses mendongkrak nilai ARPU campuran (blended) pada Kuartal I/2026. XLSMART memimpin pertumbuhan dengan capaian ARPU Rp47.300, tumbuh 19,7% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di posisi lain, Indosat Ooredoo Hutchison mencatatkan ARPU gabungan sebesar Rp45.200 atau melonjak 15,3% secara tahunan (year-on-year), dengan ARPU khusus segmen prabayar berada di angka Rp44.100. Sementara itu, Telkomsel membukukan ARPU stabil di level Rp45.000 pada Kuartal I/2026, mencerminkan keberhasilan strategi perusahaan dalam mengunci segmen pelanggan berkualitas tinggi.

Kenaikan ARPU juga didorong oleh perubahan perilaku konsumen dan strategi bisnis operator. Konsumsi data masyarakat melonjak tajam seiring tingginya intensitas aktivitas menonton video, streaming, dan bermain gim. Momentum ini dimanfaatkan operator untuk menghentikan perang tarif dan fokus mencari pelanggan aktif jangka panjang melalui penawaran paket premium berkuota besar.

Selain itu, penyesuaian tarif layanan internet dan adopsi jaringan 5G yang berbiaya lebih mahal ikut berkontribusi mengerek pendapatan. Keberhasilan strategi konvergensi layanan (Fixed Mobile Convergence/FMC) yang menggabungkan internet rumah dan seluler dalam satu paket premium turut mengunci loyalitas pelanggan berdaya beli tinggi.

Komdigi menilai penyusutan nomor aktif ini bukan sebuah kemunduran, melainkan bukti keberhasilan sistem biometrik dalam memangkas peredaran kartu SIM fiktif atau penggunaan sekunder yang tidak produktif. Industri telekomunikasi kini bergerak menjauhi kuantitas kuota murah dan beralih menuju kualitas layanan yang lebih menguntungkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha pelayaran nasional menghadapi tekanan biaya operasional akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah keputusan operator menahan penyesuaian tarif angkutan laut.

Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Hafida Fahmiasari mengatakan langkah menahan kenaikan tarif dilakukan untuk menjaga stabilitas biaya logistik dan daya beli masyarakat. Namun, kondisi tersebut mulai menekan margin usaha pelayaran.

Hafida menilai tekanan biaya yang berlangsung berkepanjangan dapat memengaruhi keberlanjutan bisnis dan kualitas layanan operator pelayaran.

“Jika margin terus tergerus, operator bisa menunda perawatan, mengurangi frekuensi layanan, atau menahan investasi armada dan teknologi, yang dalam jangka panjang berpotensi berdampak pada keselamatan dan keandalan layanan,” katanya ketika dihubungi, Selasa (19/5/2026).

Menurut Hafida, pemerintah dan operator pelayaran masih berhati-hati melakukan penyesuaian tarif karena sektor pelayaran dan penyeberangan berkaitan langsung dengan distribusi logistik dan mobilitas masyarakat.

Dia mengatakan kenaikan tarif angkutan laut berisiko memicu kenaikan harga barang dan biaya distribusi, terutama di wilayah kepulauan yang bergantung pada transportasi laut.

Apabila penyesuaian tarif tidak dapat dihindari, dampak terbesar diperkirakan dirasakan sektor logistik dan distribusi pangan, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Selain itu, Hafida menilai tekanan harga energi hingga semester II/2026 berpotensi mempercepat konsolidasi industri pelayaran nasional, terutama bagi operator dengan armada tua dan tingkat efisiensi rendah.

“Kondisi ini bisa mendorong konsolidasi industri, efisiensi operasional, serta percepatan adopsi teknologi dan energi yang lebih hemat untuk menjaga daya saing,” ujarnya.

Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto secara terpisah mengatakan kenaikan tarif bukan pilihan mudah bagi pelaku usaha pelayaran karena dapat berdampak terhadap harga barang dan daya beli masyarakat.

Meski demikian, pelaku usaha mulai mendorong pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan menahan tekanan biaya operasional.

Usulan yang disampaikan antara lain pemberian insentif atau penangguhan PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) atas pembelian bahan bakar, penangguhan pajak penghasilan, hingga restrukturisasi pembiayaan seperti pada masa pandemi Covid-19.

Selain itu, pelaku usaha juga meminta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar untuk menjaga kelangsungan operasional kapal dan arus kas perusahaan.

“Penjadwalan ulang pembiayaan seperti masa pandemi dahulu, serta jaminan ketersediaan BBM dan biosolar guna menahan tekanan biaya operasional dan memelihara cashflow,” kata Carmelita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) mencari jalan tengah antara penataan jaringan telekomunikasi dan tekanan biaya operasional yang kini dihadapi operator internet di tengah kondisi ekonomi global yang berfluktuasi.

Di satu sisi, penataan jaringan dinilai perlu dilakukan karena kondisi kabel dan infrastruktur telekomunikasi di sejumlah daerah disebut masih semrawut dan berisiko terhadap keselamatan masyarakat. Namun di sisi lain, operator juga menghadapi lonjakan biaya operasional (Opex) dan biaya modal (Capex) yang membebani keberlangsungan usaha.

Ketua Umum Apjatel Jerry Mangasas Swandy mengatakan, asosiasi mendukung penuh langkah penataan jaringan telekomunikasi yang saat ini dinilai carut-marut.

“Apjatel mendukung penuh upaya penataan jaringan telekomunikasi yang saat ini dinilai carut-marut,” ujar Jerry dalam siaran pers, Senin (11/5/2026).

Menurut dia, kondisi jaringan yang tidak tertata tidak hanya mengganggu estetika daerah, tetapi juga disebut telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka hingga korban jiwa.

Karena itu, Apjatel meminta seluruh pekerjaan relokasi yang sedang berjalan, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, diselesaikan secara cepat dan tepat.

Selain itu, Apjatel juga meminta seluruh anggotanya memprioritaskan keselamatan publik dalam setiap tahapan pekerjaan di lapangan.

Di tengah penataan tersebut, Apjatel menilai perlu ada keseimbangan antara percepatan relokasi jaringan dan keberlangsungan usaha operator agar layanan internet kepada masyarakat tetap berjalan.

“Internet saat ini menjadi kebutuhan setara dengan listrik dan air,” kata Jerry.

Relokasi Non-PSN Diminta Dihentikan Sementara

Apjatel juga menyatakan relokasi jaringan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) akan tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Asosiasi menyebut tetap berkomitmen mendukung proyek-proyek strategis pemerintah yang berdampak luas bagi kepentingan nasional.

Namun, untuk relokasi jaringan non-PSN yang merupakan program kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel meminta penghentian sementara atau freeze selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan.

Menurut Apjatel, langkah tersebut diperlukan untuk memberi ruang bagi operator dalam mengelola keuangan dan sumber daya di tengah lonjakan biaya operasional.

Selain itu, Apjatel saat ini tengah melakukan pembahasan internal mengenai skema penataan jaringan telekomunikasi yang dinilai ideal.

Skema tersebut disebut tetap memungkinkan program penataan jaringan berjalan di masa depan tanpa mengganggu kegiatan operasional harian operator.

Apjatel juga menegaskan operator jaringan telekomunikasi harus tetap dapat bertahan dan melayani kebutuhan internet masyarakat.

Di tengah tekanan biaya dan kebutuhan penataan jaringan itu, pelaku industri telekomunikasi juga menyoroti isu lain yang dinilai dapat memengaruhi keberlanjutan layanan internet dan pemerataan akses masyarakat.

Industri Soroti Risiko Tarif Internet dan Akses Tidak Merata

Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai potensi perubahan status akses internet menjadi hak milik dapat memicu kenaikan tarif dan memperlebar ketimpangan akses masyarakat apabila permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

“Tarif internet berpotensi meningkat,” ujar Kuasa Hukum ATSI Adnial Roemza dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Senin (4/5/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut dapat membuat pihak dengan daya beli tinggi menumpuk akses internet yang terbatas untuk kepentingan sendiri maupun afiliasinya.

ATSI juga menilai perubahan kerangka regulasi berpotensi bertentangan dengan praktik standardisasi dan regulasi telekomunikasi internasional.

Selain itu, ATSI menyoroti risiko perubahan akses internet dari dimensi publik menjadi privat yang dinilai dapat mengurangi kontrol negara terhadap spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya terbatas.

“Kapasitas jaringan internet dan spektrum frekuensi radio yang terbatas berpotensi mencapai batas maksimal daya tampung,” kata Adnial.

Menurut ATSI, kondisi itu dapat memicu kelangkaan akses internet dan menghambat konektivitas masyarakat yang belum terjangkau jaringan.

ATSI juga menyebut keterbatasan kapasitas jaringan berisiko menurunkan kualitas layanan internet yang diterima masyarakat karena akumulasi penggunaan pada kapasitas yang terbatas.

Di sisi lain, ATSI menegaskan industri telekomunikasi membutuhkan investasi besar dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan, sementara pengembalian investasi berlangsung bertahap di tengah kompetisi industri, keterbatasan daya beli masyarakat, dan pengaturan tarif pemerintah.

Karena itu, ATSI menyatakan skema layanan berbasis kuota dan waktu saat ini merupakan bagian dari tata kelola sumber daya jaringan yang terbatas untuk menjaga kualitas layanan sekaligus memastikan pemerataan akses internet bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) melalui anak usahanya PT Raharja Energi Negeri (REN) resmi mengakuisisi 5% hak partisipasi atau participating interest (PI) di Wilayah Kerja Kasuri dengan nilai transaksi mencapai US$9,647 juta.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), REN yang dimiliki langsung sebesar 99% oleh RATU telah memenuhi kesepakatan dalam Farm-Out Agreement (FOA) dan Joint Operating Agreement (JOA) dengan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. (GOKPL).

Transaksi tersebut dilakukan melalui pembayaran deposit terkait pengalihan 5% participating interest pada Wilayah Kerja Kasuri dari GOKPL kepada REN.

Adapun, GOKPL merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura dan bertindak sebagai operator sekaligus kontraktor pada Wilayah Kerja Kasuri berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) bersama SKK Migas.

Corporate Secretary RATU Supriyanti Priandini mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang perseroan dalam memperkuat bisnis hulu migas.

“Pelaksanaan kesepakatan sehubungan dengan rencana merupakan bagian dari strategi jangka panjang Perseroan untuk memperkuat portofolio usaha di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui anak perusahaannya, PT REN,” ujar Supriyanti dalam keterbukaan informasi, Senin (11/5/2026).

Nilai transaksi sebesar US$9,64 juta tersebut setara sekitar 17,05% dari total ekuitas perseroan per 31 Desember 2025. Sehubungan dengan transaksi tersebut, RATU juga memberikan jaminan korporasi atau parent company guarantee kepada GOKPL atas seluruh kewajiban pembayaran REN.

Meski demikian, perseroan menegaskan transaksi tersebut belum masuk kategori transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 lantaran nilainya masih di bawah ambang batas 20% dari ekuitas perseroan. Dengan demikian, aksi korporasi ini tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun penunjukan penilai independen.

Supriyanti menambahkan hingga saat ini transaksi akuisisi participating interest di Blok Kasuri tersebut belum memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan.

“Pada saat keterbukaan informasi ini disampaikan, transaksi tersebut tidak menimbulkan dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha Perseroan,” ujarnya.

Perseroan menyebut akan menyampaikan keterbukaan informasi lanjutan apabila terdapat perkembangan material lebih lanjut terkait transaksi tersebut.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz perlu diimbangi dengan biaya frekuensi yang terjangkau. Alih-alih mempercepat transformasi digital, beban finansial yang terlalu berat pada spektrum dikhawatirkan menggerus kemampuan ekspansi jaringan operator seluler.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot menilai rencana lelang ini patut diapresiasi karena berpotensi memperbaiki kualitas infrastruktur broadband nasional. Namun, industri telekomunikasi saat ini sedang menghadapi tekanan struktural, mulai dari kecepatan internet yang tertinggal hingga rendahnya profitabilitas akibat beban regulasi.

Sigit mengingatkan pendekatan lelang yang terlalu berorientasi pada pengejaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tinggi dapat menjadi bumerang bagi kesehatan industri.

“Harga spektrum yang tinggi akan membebani operator, mengurangi kapasitas investasi,” kata Sigita kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/4).

Diketahui, laporan GSMA menyebut biaya tahunan spektrum di Indonesia telah meningkat lebih dari lima kali lipat sejak 2010. Hal ini menciptakan kesenjangan yang lebar dibandingkan wilayah lain. Pada 2023, biaya spektrum tahunan operator seluler di Indonesia mencapai 12,2% dari total pendapatan seluler. Lebih tinggi dibandingkan dengan rerata Asia Pasifik (8,7%) dan Global (7%).

Kenaikan biaya frekuensi ini terjadi di tengah kondisi pasar yang menantang. GSMA mencatat bahwa pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) di Indonesia justru turun sebesar 48% sejak tahun 2010 (dalam denominasi USD). Artinya, saat beban setoran ke negara (PNBP) terus naik, kemampuan operator untuk meraup pendapatan dari setiap pelanggan justru menyusut drastis.

GSMA menyarankan pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi kebijakan spektrum dengan cara menurunkan harga dasar lelang. Pemerintah perlu memastikan harga frekuensi tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi pendapatan negara (PNBP) jangka pendek.

Tanpa penyesuaian ini, GSMA memproyeksikan rasio biaya spektrum di Indonesia bisa membengkak hingga 20% pada tahun 2030, yang berpotensi melumpuhkan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional.

5G Prioritas

Sigit menambahkan, tantangan utama sektor telekomunikasi saat ini bukan lagi sekadar pemerataan jangkauan 4G yang sudah relatif matang, melainkan peningkatan kapasitas melalui akselerasi 5G. Jika harga spektrum dipatok terlalu mahal namun penggunaannya dibuka fleksibel, muncul risiko operator memilih jalur paling aman dengan memperkuat jaringan 4G demi efisiensi biaya.

Sigit menyebut fenomena ini sebagai 'jebakan kebijakan'. Spektrum baru yang seharusnya menjadi mesin pendorong teknologi masa depan justru berisiko sekadar menjadi alat mempertahankan status quo.

“Dalam jangka pendek, ini mungkin terlihat efisien. Namun dalam jangka panjang, Indonesia berpotensi tertinggal dalam pengembangan ekosistem digital berbasis AI, IoT, dan layanan digital broadband,” kata Sigit.

Oleh karena itu, dia menyarankan pemerintah memberikan dorongan tegas agar spektrum, terutama pada pita 2,6 GHz, difokuskan untuk pengembangan 5G. Kewajiban pembangunan jaringan juga sebaiknya ditekankan pada kualitas layanan dibandingkan hanya mengejar jumlah infrastruktur fisik.

Di sisi lain, Mastel menyoroti pentingnya reformasi model pembiayaan spektrum. Skema pembayaran di muka (up-front fee) yang masif dinilai perlu ditinjau ulang agar tidak menguras arus kas operator di awal periode penggunaan. Pendekatan yang lebih akomodatif diyakini bakal memberi ruang napas bagi perusahaan telekomunikasi untuk terus berinvestasi pada pembangunan jaringan.

Tanpa adanya perubahan skema ini, spektrum frekuensi akan terus dipandang sebagai beban biaya operasional yang berat, bukan sebagai penggerak (enabler) pertumbuhan ekonomi nasional.

Lelang frekuensi kali ini sejatinya menjadi penentu posisi Indonesia dalam peta ekonomi digital global. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengejar penerimaan jangka pendek, melainkan fokus membangun fondasi kuat bagi pertumbuhan layanan digital masa depan yang berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan infrastruktur digital dan pengelola pusat data, BDx Data Centers, menegaskan komitmennya untuk melakukan ekspansi signifikan dan berkelanjutan di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

President Director & CEO BDx Indonesia Agus Hartono Wijaya mengatakan, melalui usaha patungan dengan Indosat Ooredoo Hutchison dan Lintasarta di mana BDx memegang saham mayoritas, perusahaan kini menjadi operator pusat data netral operator terbesar di Indonesia.

“Kami telah mengamankan pasokan listrik sebesar 1,2 gigawatt, setara dengan sekitar 850 megawatt kapasitas IT yang dapat digunakan, dan terus berinvestasi di kampus-kampus hyperscale AI inti serta jaringan edge nasional kami,” kata Agus kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dalam jangka pendek, Agus menjelaskan fasilitas senilai US$320 juta atau sekitar Rp5,53 triliun yang ditutup pada April 2026 digunakan untuk mengembangkan CGK3, meningkatkan infrastruktur daya di CGK4 dan CGK5, serta mendukung penerapan AI berdensitas tinggi dengan pendingin cair lebih lanjut.

Agus menambahkan, CGK4 telah beroperasi dengan kapasitas AI yang didukung energi terbarukan. Sementara itu, CGK3A di Jakarta Selatan telah beroperasi dan dirancang khusus untuk inferensi AI, dilengkapi dengan pendinginan cairan langsung ke chip.

“Tahap-tahap tambahan di CGK5 berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Agus menyebut perkembangan ini mendukung ambisi perusahaan untuk berkontribusi signifikan terhadap target kapasitas IT regional BDx sebesar 1 gigawatt, dengan sebagian besar pertumbuhan jangka pendek terkonsentrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan sejumlah keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan dalam menarik investasi pusat data. Menurutnya, Indonesia menawarkan kombinasi faktor yang sulit ditandingi dalam skala besar.

Pertama, dari sisi permintaan. Dengan populasi terbesar keempat di dunia yang didominasi generasi muda dan digital native, Indonesia memiliki permintaan domestik yang kuat terhadap layanan cloud, AI, dan digital. Kedua, ketersediaan daya. Di tengah keterbatasan listrik di banyak pasar regional, Indonesia dinilai masih memiliki kapasitas jaringan yang memadai, termasuk dukungan energi terbarukan seperti kesepakatan pembangkit listrik tenaga air untuk CGK4.

“Hal ini memberikan fondasi yang kuat untuk beban kerja AI berdensitas tinggi,” kata Agus.

Ketiga, dukungan pemerintah terhadap kedaulatan data serta keselarasan dengan visi “Golden Indonesia 2045”, yang sejalan dengan tren global menuju strategi AI berdaulat. Agus menambahkan, pelanggan kini semakin menginginkan infrastruktur yang menjaga data, komputasi, dan penciptaan nilai tetap berada di dalam negeri.

Selain itu, jaringan nasional BDx yang saling terhubung menggabungkan kampus AI berskala besar dengan lebih dari 50 lokasi edge yang mencakup sekitar >95% populasi memungkinkan perusahaan mendukung pelatihan AI skala besar sekaligus inferensi berlatensi sangat rendah di seluruh Indonesia.

“Secara keseluruhan, faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sangat menarik untuk investasi berkelanjutan dan jangka panjang,” kata Agus.

Tantangan Talenta

Meski demikian, Agus mengakui sejumlah tantangan tetap ada. Dari sisi regulasi, perusahaan terus bekerja sama dengan otoritas untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lokalisasi data dan keberlanjutan, serta mendorong dialog konstruktif terkait kerangka seperti perjanjian pembelian tenaga listrik lintas batas.

Ketersediaan energi yang sebelumnya menjadi kendala potensial kini dinilai telah berkurang, seiring pengamanan kapasitas jaringan 1,2 gigawatt dan inisiatif pengadaan energi terbarukan.

“Fokus kami saat ini adalah secara bertahap meningkatkan porsi energi terbarukan dalam kerangka regulasi yang ada,” kata Agus.

Agus juga menyoroti penguatan infrastruktur pendukung, terutama interkoneksi dan konektivitas last-mile, yang didukung pusat data netral operator, kehadiran di internet exchange, serta jaringan edge nasional perusahaan.

Adapun tantangan paling signifikan yang masih berlangsung, baik di Indonesia maupun kawasan, adalah ketersediaan talenta. Menurutnya, tenaga profesional terampil di bidang operasi pusat data dan infrastruktur AI masih terbatas.

“Kami menangani hal ini secara proaktif melalui inisiatif seperti nota kesepahaman kami dengan Institute of Technical Education Singapura, serta investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas lokal,” kata Agus.

Secara keseluruhan, Agus menegaskan tantangan-tantangan tersebut tidak menghambat momentum perusahaan. Dengan eksekusi yang terfokus, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar pertumbuhan terkuat dan paling strategis bagi BDx.

Bisnis.com, JAKARTA — PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menanggapi mengenai perdebatan mengenai dampak kuota internet yang tidak terpakai oleh pengguna, termasuk dampaknya ke bisnis perusahaan.

Isu mengenai sisa kuota internet saat ini tengah disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Muncul pertanyaan di publik mengenai potensi sisa kuota yang tidak terpakai oleh pelanggan setelah masa aktif berakhir menjadi sumber pendapatan tambahan bagi operator seluler.

Menanggapi hal tersebut, Chief Marketing Officer (CMO) Smartfren (XLSMART) Sukaca Purwokardjono memberikan klarifikasi mengenai model bisnis layanan data seluler.

Dia memaparkan seluruh layanan paket data kuota internet didasarkan pada batasan jumlah volume dan jangka waktu tertentu. Harga paket juga telah ditentukan di awal sebagai satu kesatuan layanan, bukan semata-mata dihitung berdasarkan pemakaian aktual pelanggan.

Adapun mengenai sisa volume kuota, Sukaca menegaskan XLSMART tidak memperoleh pendapatan tambahan dari tidak terpakainya volume kuota oleh pelanggan setelah jangka waktu berakhir.

"Tidak terdapat pendapatan tambahan yang timbul dari sisa kuota setelah masa aktif berakhir," ujar Sukaca dilansir dari YouTube Mahkamah Konstitusi, Senin (20/4/2026).

Dia juga menyampaikan perusahaan memiliki fitur rollover bagi pelanggan yang ingin mengakumulasikan sisa kuota ke periode berikutnya, tetapi fitur ini bersifat opsional dan tergantung pada pilihan konsumen sejak awal.

Sebelumnya konsumen individu menggugat aturan dalam UU Telekomunikasi karena menganggap kebijakan kuota hangus merugikan hak konstitusional warga negara. Mereka berpendapat bahwa kuota internet yang sudah dibeli adalah hak milik (properti)konsumen.

Jika kuota tersebut sisa dan dihapus secara sepihak oleh operator hanya karena batas waktu, hal itu dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan "pengambilan" hak milik secara sepihak.

Pemohon menginginkan agar sisa kuota yang tidak terpakai tetap bisa digunakan di periode berikutnya (akumulasi otomatis) atau tidak memiliki masa kedaluwarsa selama perangkat masih aktif.

Namun, dalam perspektif operator seluler, kuota adalah hak akses layanan (jasa) dalam durasi tertentu. Seperti menyewa kamar hotel atau membeli tiket bioskop.

Konsumen membayar untuk akses selama waktu yang ditentukan. Jika tidak digunakan, hak akses tersebut gugur karena operator telah mengalokasikan kapasitas jaringan pada periode tersebut.