REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder dan CEO Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyampaikan supply chain atau rantai pasok yang tangguh bukanlah yang tidak pernah terganggu, melainkan yang mampu mendeteksi risiko lebih awal, merespons lebih cepat, dan memulihkan operasi dengan dampak serendah mungkin.

SCI, lanjut dia, merekomendasikan lima pilar ketahanan, yakni risk governance, visibility, flexibility, collaboration, dan continuous improvement.

"Implementasinya mencakup pemetaan risiko end-to-end, prioritisasi berdasarkan dampak bisnis, standard operating procedure (SOP) kontingensi, early warning system, serta digital control tower," ujar Setijadi dalam CKB Supply Chain Forum 2026 bertema Resilient Supply Chain: Navigating Global Disruption Through Logistics Collaboration di Soehanna Hall, The Energy Tower SCBD, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan Authorized Economic Operator (AEO), Direktorat Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, M Yahyakan, memaparkan pembaruan ketentuan impor dan ekspor, termasuk PMK 4/2025, PMK 25/2025, PMK 92/2025, dan PER-8/2025. Yahyakan juga menekankan peran AEO dalam meningkatkan keamanan, kepatuhan, dan kelancaran rantai pasok.

"Hingga 31 Mei 2026, terdapat 210 perusahaan AEO," ucap Yahyakan.

Yahyakan mengatakan rata-rata customs clearance MITA-AEO di Tanjung Priok pada 2025 mencapai 3,6 jam, dibandingkan 8,4 jam untuk seluruh importir. Ia mengatakan fasilitas AEO mencakup simplifikasi prosedur, pemeriksaan minimal, prenotification, kemudahan pembayaran dan konsultasi, serta pengakuan internasional.

Presiden Direktur PT Cipta Krida Bahari (CKB Logistics), Iman Sjafei, mengatakan volatilitas energi dan nilai tukar mempertegas besarnya ketidakpastian yang dihadapi rantai pasok. Pada kuartal I 2026, kata dia, harga minyak Brent sempat melonjak 93 persen, kemudian terkoreksi 36 persen hingga 24 Juni dan turun 22 persen hanya dalam satu bulan. Sementara itu, kurs pasar sempat mencapai Rp 18.234 per dolar AS.

"Dibandingkan posisi Rp 16.750 pada 26 Februari 2026, kebutuhan rupiah untuk memperoleh satu dolar AS meningkat sekitar 8,9 persen," ujar Iman.

Bagi perusahaan dengan kewajiban satu juta dolar AS, perubahan kurs tersebut menambah kebutuhan dana sekitar Rp 1,484 miliar. Iman mengatakan ketegangan geopolitik telah menciptakan hambatan nyata pada jalur perdagangan dan arus barang.

"Kolaborasi diperlukan untuk memitigasi risiko, menghadapi skenario terburuk, dan memastikan distribusi tetap berjalan melalui solusi logistik yang tangguh, responsif, dan terintegrasi," kata Iman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kona Bay Indonesia memperoleh sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Sertifikasi tersebut menjadi pengakuan atas pemenuhan standar kepatuhan, keamanan rantai pasok, dan tata kelola dalam aktivitas perdagangan internasional.

Sertifikat AEO diserahkan dalam acara Penyerahan Sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) yang digelar di Kantor Pusat DJBC, Jakarta. Status AEO diberikan kepada perusahaan yang memenuhi standar tinggi dalam aspek kepatuhan, keamanan, dan pengelolaan rantai pasok internasional.

Program AEO dikembangkan oleh World Customs Organization (WCO) dan telah diterapkan di berbagai negara. Untuk memperoleh sertifikasi tersebut, perusahaan harus melalui evaluasi yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, sistem pengendalian internal, keamanan rantai pasok, manajemen risiko, hingga tata kelola perusahaan.

Direktur PT Kona Bay Indonesia Jonny Susanto mengatakan, sertifikasi AEO menjadi pengakuan atas upaya perusahaan dalam menerapkan standar operasional yang mengedepankan kepatuhan dan keamanan.

“Perolehan sertifikasi AEO merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Kona Bay. Pengakuan ini mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan operasional perusahaan yang mengedepankan kepatuhan, keamanan, dan standar tata kelola yang baik,” ujar Jonny dalam siaran pers, Jumat (19/6/2026).

Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor akuakultur, Kona Bay menerapkan berbagai standar operasional untuk menjaga keamanan dan efisiensi rantai pasok. Status AEO juga menunjukkan tingkat kepercayaan yang diberikan otoritas kepabeanan kepada perusahaan yang dinilai memenuhi standar kepatuhan dan keamanan yang ditetapkan.

Selain memberikan pengakuan atas kepatuhan perusahaan, sertifikasi AEO juga memberikan sejumlah kemudahan dalam proses kepabeanan sehingga mendukung kelancaran aktivitas perdagangan internasional.

Jonny mengatakan, pencapaian tersebut merupakan hasil penerapan budaya kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan perusahaan di berbagai aspek operasional.

“Ke depan, Kona Bay akan terus memperkuat sistem dan tata kelola perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi industri akuakultur sekaligus mendukung perdagangan internasional yang aman, efisien, dan berkelanjutan,” kata Jonny.

Bisnis.com, JAKARTA — Adopsi sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) dan Mitra Utama (MITA) untuk memperoleh jalur prioritas dalam proses kepabeanan di kalangan pelaku usaha nasional masih sangat minim.

Hingga akhir 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat baru 503 perusahaan yang memiliki status prioritas tersebut atau sekitar 1% dari total eksportir dan importir di Indonesia. Secara terperinci, jumlah perusahaan berstatus AEO tercatat sebanyak 202 entitas, sedangkan perusahaan berkategori MITA sebanyak 301 entitas.

Kepala Subdirektorat Registrasi Kepabeanan, Program Prioritas, dan AEO Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Moh. Saifuddin mengungkapkan bahwa pihaknya tidak memiliki target kuantitas untuk menggenjot angka tersebut. Otoritas kepabeanan memilih fokus menjaga kredibilitas standar yang ditetapkan World Customs Organization (WCO).

"Kami enggak punya target kuantitas, tetapi kami berpikir tentang kualitas," ujarnya dalam sebuah diskusi, Jumat (23/1/2026).

Saifuddin membandingkan data dengan negara mitra: Jepang memiliki sekitar 700 perusahaan AEO, sementara Australia di kisaran 1.000 perusahaan, bahkan China mencatat angka fantastis mencapai 7.000 perusahaan AEO.

Meski angka-angkanya lebih tinggi dari perusahaan di Indonesia, namun Bea Cukai tidak ingin terjebak dengan 'obral sertifikat' AEO dan MITA. Alasannya, standar penilaian di Tanah Air akan mempengaruhi proses kerja sama mutual recognition agreement (MRA).

"Saat kami memvalidasi perusahaan-perusahaan di sini untuk mendapat AEO, mereka akan mengecek apakah Bea Cukai [Indonesia] sudah mengikuti standar-standar, dan mereka enggak mau MRA kalau kita asal-asalan," katanya.

Adapun, persyaratan dan tata cara penetapan AEO diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 137/2023, yang mana perusahaan secara sukarela mengajukan diri untuk divalidasi. Sementara itu, persyaratan dan penetapan MITA diatur dalam PMK No. 128/2023 yang berbasis pada analisis rekam jejak kepatuhan internal Bea Cukai.

Saifuddin pun menggarisbawahi bahwa keberadaan jalur prioritas lewat pemberitaan status AEO dan MITA bukan sekadar fasilitas, melainkan strategi manajemen risiko otoritas kepabeanan.

Dengan memberikan kemudahan bagi entitas yang terbukti patuh, perusahaan dengan risiko tinggi terdorong untuk memperbaiki diri agar mendapatkan keistimewaan ala perusahaan bersertifikasi AEO dan MITA. Selain itu, Bea Cukai bisa fokus ke pengawasan perusahaan dengan risiko tinggi itu sendiri.

"Harapannya komunitas [patuh] ini semakin membesar, sehingga importir borongan atau importir yang tidak jelas semakin terkurangi ruang geraknya, karena kami bisa memfokuskan konsentrasi pengawasan kepada mereka," jelasnya.

Selain efisiensi pengawasan, program ini menawarkan kepastian bisnis. Bagi korporasi dengan volume impor-ekspor tinggi, gangguan di pelabuhan dapat memicu efek domino yang fatal, mulai dari terhentinya lini produksi hingga pembengkakan biaya operasional dan kerugian tenaga kerja.

Terkendala Syarat Finansial

Di sisi lain, pelaku usaha menilai ada sejumlah persyaratan untuk mendapatkan status jalur prioritas yang cukup memberatkan, terutama terkait parameter kesehatan finansial.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) Bob Azam menyoroti syarat profitabilitas dan solvabilitas yang kaku. Menurutnya, performa keuangan korporasi sangat dinamis dan tidak bisa dipukul rata setiap tahun harus biru (untung).

"Kadang perusahaan itu rugi karena sedang melakukan big investment. Mungkin beberapa tahun rapor keuangannya merah sebelum akhirnya mencetak profit. Jika parameter ini kaku, perusahaan jadi takut melakukan investasi," kata Bob pada kesempatan yang sama.

Bob mengakui bahwa Bea Cukai membutuhkan jaminan bahwa bea masuk akan terbayar dan tidak menjadi piutang negara. Kendati demikian, dia mendesak adanya jalan tengah agar perusahaan yang sedang berekspansi tidak kehilangan fasilitas prioritas tersebut.

Sebagai informasi, perusahaan berstatus AEO dan MITA mendapatkan keuntungan berupa perlakuan khusus kepabeanan, inspeksi fisik yang minimal, hingga prioritas clearance barang yang berdampak langsung pada efisiensi biaya logistik dan kepastian produksi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menggodok revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Automatic Exchange of Information (AEOI) untuk memperluas cakupan perolehan data rekening keuangan untuk kepentingan perpajakan, termasuk e-wallet dan transaksi kripto.

Rekening keuangan yang akan ditambahkan melalui PMK baru itu di antaranya terkait Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

"iya, lagi digodok," ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).

Bimo menjelaskan perluasan AEOI akan menyesuaikan standar praktik internasional. Rencananya, target implementasi revisi aturan tersebut pada 2026 mendatang.

"Itu 2026 masih. Kan itu kan ada praktik-praktik yang setara di negara-negara partner ya," ujarnya.

Bimo pun menjelaskan perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement 2015.

"Kan OECD sudah mulai masuk ke digital currency, kemudian masuk ke kripto. kita jadi harus adjust itu. Itu berlaku secara internasional," ujarnya.

Seperti yang diketahui, selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

Artinya, penerapan pertukaran data di dalam transaksi kripto dan e-wallet menjadi salah satu regulasi yang disyaratkan dalam proses aksesi OECD Indonesia.

"Iya (untuk aksesi) OECD, kan OECD sudah mulai masuk ke digital currency, kemudian masuk ke kripto. Kita jadi harus adjust itu. itu berlaku secara internasional," tegas Bimo.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mengumumkan rencana perluasan cakupan perolehan data rekening keuangan, yang kini termasuk Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products) dan Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies).

Perluasan cakupan perolehan data rekening ini mempertimbangkan adanya amandemen terhadap implementasi perjanjian internasional oleh OECD terkait Convention on Mutual Administrative Assistance on Tax Matters dan Multilateral Competent Authority Agreement on AEOI CRS (CRS MCAA/Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement) 2015.

Amanademen terhadap CRS oleh OECD, yang selanjutnya disebut Amended CRS juga telah disepakati oleh Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak selaku Competent Authority Indonesia menandatangani Addendum to the CRS MCAA pada 19 November 2024. Addendum itu berisi komitmen Indonesia bersama negara/yurisdiksi penandatangan lainnya untuk mengimplementasikan AEOI CRS berdasarkan Amended CRS mulai tahun data 2026 yang akan dipertukarkan di tahun 2027.

Oleh sebab itu, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025 mengungkapkan akan adanya penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan sesuai dengan Amended CRS, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang akan kembali mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami umumkan pokok pengaturan baru dari Amended CRS yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak itu, Jumat (14/11/2025).

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF). Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person). Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud. Sebagaimana penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak tertanggal 22 Oktober 2025 itu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal memperluas perolehan akses informasi untuk kepentingan perpajakan dengan menambah cakupan data rekening Produk Uang Elektronik Tertentu hingga Mata Uang Digital Bank Sentral.

Hal ini terungkap dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sejak 22 Oktober 2025.

Dalam pengumuman itu disebutkan, perluasan akses informasi untuk data rekening yang menjadi objek data baru itu akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

"Penambahan cakupan rekening keuangan yang dilaporkan, meliputi: 1) Produk Uang Elektronik Tertentu (Specified Electronic Money Products); dan 2) Mata Uang Digital Bank Sentral (Central Bank Digital Currencies)," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak, Kamis (13/11/2025).

Selain penambahan cakupan rekening keuangan, RPMK terbaru ini nantinya juga akan berisi pengaturan untuk mencegah duplikasi pelaporan AEOI CRS dan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF).

Lalu, pihak lembaga jasa keuangan juga akan diminta melakukan penyempurnaan aspek pelaporan, meliputi: penguatan prosedur identifikasi rekening keuangan; penambahan jenis rekening keuangan yang dikecualikan; hingga penambahan informasi yang dilaporkan.

Penambahan informasi yang dilaporkan juga meliputi informasi apakah Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain telah menerima pernyataan diri yang valid (valid self-certification) atas pemegang rekening keuangan dan pengendali entitas (controlling person).

Lalu, terkait dengan informasi peran yang diemban oleh pemegang penyertaan dalam ekuitas (equity interest) pada Entitas Investasi yang merupakan entitas nonbadan hukum (legal arrangement).

Adapula terkait informasi prosedur identifikasi rekening keuangan sebagai Rekening Keuangan Lama atau Rekening Keuangan Baru, hingga informasi jenis rekening keuangan yang dilaporkan merupakan rekening simpanan, rekening kustodian, kontrak asuransi, atau penyertaan dalam ekuitas atau utang (equity interest atau debt interest).

Termasuk di antaranya informasi rekening keuangan yang merupakan rekening keuangan bersama (joint account) serta jumlah pemegang rekening keuangan dari rekening keuangan bersama dimaksud.

Penyesuaian informasi terkait peran pengendali entitas (controlling person) juga menjadi informasi yang harus dilaporkan.

Diatur pula tentang penyesuaian format laporan AEOI CRS untuk mengakomodasi informasi yang harus dilaporkan berdasarkan Amended CRS sesuai format dalam Amended CRS XML Schema: User Guide for Tax Administrations yang diterbitkan oleh OECD.

"Melalui pengumuman ini, Lembaga Jasa Keuangan, Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dan Entitas Lain diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk melakukan identifikasi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Amended CRS," dikutip dari pengumuman Dirjen Pajak.