Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan infrastruktur digital dan pengelola pusat data, BDx Data Centers, menegaskan komitmennya untuk melakukan ekspansi signifikan dan berkelanjutan di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

President Director & CEO BDx Indonesia Agus Hartono Wijaya mengatakan, melalui usaha patungan dengan Indosat Ooredoo Hutchison dan Lintasarta di mana BDx memegang saham mayoritas, perusahaan kini menjadi operator pusat data netral operator terbesar di Indonesia.

“Kami telah mengamankan pasokan listrik sebesar 1,2 gigawatt, setara dengan sekitar 850 megawatt kapasitas IT yang dapat digunakan, dan terus berinvestasi di kampus-kampus hyperscale AI inti serta jaringan edge nasional kami,” kata Agus kepada Bisnis, Kamis (23/4/2026).

Dalam jangka pendek, Agus menjelaskan fasilitas senilai US$320 juta atau sekitar Rp5,53 triliun yang ditutup pada April 2026 digunakan untuk mengembangkan CGK3, meningkatkan infrastruktur daya di CGK4 dan CGK5, serta mendukung penerapan AI berdensitas tinggi dengan pendingin cair lebih lanjut.

Agus menambahkan, CGK4 telah beroperasi dengan kapasitas AI yang didukung energi terbarukan. Sementara itu, CGK3A di Jakarta Selatan telah beroperasi dan dirancang khusus untuk inferensi AI, dilengkapi dengan pendinginan cairan langsung ke chip.

“Tahap-tahap tambahan di CGK5 berjalan sesuai rencana,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Agus menyebut perkembangan ini mendukung ambisi perusahaan untuk berkontribusi signifikan terhadap target kapasitas IT regional BDx sebesar 1 gigawatt, dengan sebagian besar pertumbuhan jangka pendek terkonsentrasi di Indonesia.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan sejumlah keunggulan Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan dalam menarik investasi pusat data. Menurutnya, Indonesia menawarkan kombinasi faktor yang sulit ditandingi dalam skala besar.

Pertama, dari sisi permintaan. Dengan populasi terbesar keempat di dunia yang didominasi generasi muda dan digital native, Indonesia memiliki permintaan domestik yang kuat terhadap layanan cloud, AI, dan digital. Kedua, ketersediaan daya. Di tengah keterbatasan listrik di banyak pasar regional, Indonesia dinilai masih memiliki kapasitas jaringan yang memadai, termasuk dukungan energi terbarukan seperti kesepakatan pembangkit listrik tenaga air untuk CGK4.

“Hal ini memberikan fondasi yang kuat untuk beban kerja AI berdensitas tinggi,” kata Agus.

Ketiga, dukungan pemerintah terhadap kedaulatan data serta keselarasan dengan visi “Golden Indonesia 2045”, yang sejalan dengan tren global menuju strategi AI berdaulat. Agus menambahkan, pelanggan kini semakin menginginkan infrastruktur yang menjaga data, komputasi, dan penciptaan nilai tetap berada di dalam negeri.

Selain itu, jaringan nasional BDx yang saling terhubung menggabungkan kampus AI berskala besar dengan lebih dari 50 lokasi edge yang mencakup sekitar >95% populasi memungkinkan perusahaan mendukung pelatihan AI skala besar sekaligus inferensi berlatensi sangat rendah di seluruh Indonesia.

“Secara keseluruhan, faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sangat menarik untuk investasi berkelanjutan dan jangka panjang,” kata Agus.

Tantangan Talenta

Meski demikian, Agus mengakui sejumlah tantangan tetap ada. Dari sisi regulasi, perusahaan terus bekerja sama dengan otoritas untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan lokalisasi data dan keberlanjutan, serta mendorong dialog konstruktif terkait kerangka seperti perjanjian pembelian tenaga listrik lintas batas.

Ketersediaan energi yang sebelumnya menjadi kendala potensial kini dinilai telah berkurang, seiring pengamanan kapasitas jaringan 1,2 gigawatt dan inisiatif pengadaan energi terbarukan.

“Fokus kami saat ini adalah secara bertahap meningkatkan porsi energi terbarukan dalam kerangka regulasi yang ada,” kata Agus.

Agus juga menyoroti penguatan infrastruktur pendukung, terutama interkoneksi dan konektivitas last-mile, yang didukung pusat data netral operator, kehadiran di internet exchange, serta jaringan edge nasional perusahaan.

Adapun tantangan paling signifikan yang masih berlangsung, baik di Indonesia maupun kawasan, adalah ketersediaan talenta. Menurutnya, tenaga profesional terampil di bidang operasi pusat data dan infrastruktur AI masih terbatas.

“Kami menangani hal ini secara proaktif melalui inisiatif seperti nota kesepahaman kami dengan Institute of Technical Education Singapura, serta investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas lokal,” kata Agus.

Secara keseluruhan, Agus menegaskan tantangan-tantangan tersebut tidak menghambat momentum perusahaan. Dengan eksekusi yang terfokus, Indonesia tetap menjadi salah satu pasar pertumbuhan terkuat dan paling strategis bagi BDx.

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tengah bergerak agresif untuk mengamankan pasokan energi bagi proyek strategis mereka. Saat ini, Inalum sedang menggelar proses lelang (bidding) pengadaan listrik sebesar 1,2 Giga Watt (GW) untuk proyek new aluminium smelter di Mempawah, Kalimantan Barat.

Proyek raksasa ini diproyeksikan memiliki kapasitas produksi hingga 600.000 ton aluminium per tahun. Inalum menargetkan pabrik ini dapat beroperasi penuh (Commercial Operation Date/COD) pada tahun 2029, dengan catatan pasokan listrik sudah harus masuk pada kuartal IV-2028.

Group Head Business Inalum, Al Jufri, menegaskan bahwa skema yang digunakan adalah offtake dengan harga yang harus masuk dalam hitungan keekonomian proyek.

“Listrik itu kita beli, kita offtake. Dalam harga yang sesuai keekonomian proyek, sudah jalan. Itu tadi yang saya sampaikan, listrik itu masih dalam proses bidding sekarang,” ujar Al Jufri dalam media gathering Inalum di Jakarta, dikutip Kamis (18/12/2025).

Cari Harga "Cantik", Bebaskan Sumber Energi

Dalam perburuan pasokan listrik ini, Inalum mematok target harga yang sangat kompetitif di level US$ 4-5 cent per kWh. Menariknya, Inalum tidak membatasi jenis energi yang digunakan, baik itu berasal dari batu bara (PLTU) maupun gas.

"Kita bebaskan ajalah. Nanti siapa yang menang nanti kita ambil gitu. Angka, incar US$ 5 cent per kWh tadi itu. Ya terserahlah mau gas boleh, PLTU boleh, yang penting incarnya angka situlah gitu kan. Mau dapat gas ya alhamdulillah, bagus," ungkap Jufri.

Al Jufri membocorkan bahwa proses bidding ini diikuti oleh beberapa perusahaan pembangkit domestik, termasuk PT PLN (Persero). Meski statusnya adalah Proyek Strategis Nasional (PSN), Inalum lebih mengedepankan ketersediaan pasokan (captive power) demi menjaga kontinuitas produksi tanpa gangguan.

“Ini kan status PSN ya. PSN harapan kita sih kalau bisa PLN ya bagus gitu ya, syukur lebih gampang. Kalaupun nggak harapan kita ada pemain lain yang bisa masuk juga gitu. Kita nggak batas-batasi harus A, B, C, yang penting ada. Nah, memang sih kalau secara regulasi sampai saat ini yang punya Wilus itu PLN ya. Kan gitu kan. Kalau kita sih ngelihatnya gimana caranya listrik tersedia. Siapa provider-nya terserahlah gitu, pokoknya listrik tersedia gitu," tambahnya.

Lokasi Strategis di Kijing

Secara teknis, Inalum sudah memetakan lokasi pembangkit di wilayah pesisir Kijing, Kalimantan Barat. Lahan seluas 100 hektar di dekat pelabuhan telah disiapkan agar logistik bahan baku pembangkit lebih efisien.

“Kita sudah mapping, ada daerah pantai di dekat-dekat Kijing gitu, ada hampir-hampir hampir-hampir 100 hektar gitu dekat pelabuhan, dekat pantai. Harapan kita batu baranya itu nanti mau bersandar kan gampang gitu. Dibakar. Paling tarik garis transmisi ke smelter-nya itu 5 kilometer pun dapat, sudah kelar,” lanjutnya.

Kontrak Panjang 30 Tahun untuk Anak Negeri

Tak main-main, Inalum menawarkan kontrak jangka panjang hingga 30 tahun. Al Jufri menekankan keinginan perusahaan agar pengelola pembangkit ini nantinya adalah badan hukum Indonesia atau dioperasikan oleh "anak negeri".

"Harapan kita sih dalam negeri. Sayang sih kalau bisa kalau luar negeri. Ada perusahaan di dalam negeri terbentuk, apakah nanti perusahaan itu ada keterlibatan perusahaan luar negeri, itu nantilah ya. Tapi harapan kita itu perusahaan-perusahaan statusnya itu badan hukum di Indonesia lah gitu. Dikelola sama anak negeri gitu. Itu lumayan tuh 1 giga diserap 24 jam per hari kali 365 hari per tahun, kita kontrak 30 tahun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkap sejumlah kebutuhan listrik yang mesti tersedia untuk operasional proyek smelter aluminium baru di Mempawah, Kalimantan Barat dan ekspansi kapasitas smelter eksisting di Kuala Tanjung, Sumatra Utara.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan untuk proyek smelter aluminium baru di Mempawah membutuhkan listrik sebanyak 932 megawatt untuk produksi aluminium sebanyak 600.000 ton.

"Harapan kami tentunya kita bisa memiliki instal capacity sekitar 1,2 GW. Proyek ini sendiri diperkirakan harus bisa rampung di tahun 2029. Jadi harapan kita support untuk listrik sendiri bisa tersedia di akhir 2028," kata Melati dalam RDP Komisi VI DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Kebutuhan listrik hingga 1,2 GW dinilai krusial dengan tambahan standby unit untuk memastikan ketersediaan listrik 100% selama satu tahun penuh. Hal ini untuk mengurangi risiko padamnya listrik yang akan berdampak pada proses peleburan.

Smelter baru ini ditargetkan dapat melakukan comissional operation date (COD) pada 2029. Untuk itu, kebutuhan listrik sebesar 1,2 GW harus terpenuhi pada akhir 2028.

"Dalam proses penghitungan capital expenditure kami, pembangkitannya sendiri tidak merupakan capex [capital expenditure] dari Inalum," terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap bisa membeli listrik dari PLN. Namun, jika PLN tidak dapat memenuhi listrik di wilayah Kalimantan Barat ini maka Inalum akan meminta izin untuk mencari listrik dari Independent Power Producer (IPP).

"Kami minta diizinkan juga bisa mencari listrik kapasitas listrik itu dari IPP yang lain karena kami sangat ingin pembangunan pembangkit itu bisa menjadi captive source untuk smelter kita," ujarnya.

Tak hanya itu, Melati juga mengungkap proyeksi kebutuhan listrik jangka panjang untuk pengembangan smelter di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, seiring rencana perusahaan menambah potline keempat.

Estimasi awal menunjukkan tambahan kebutuhan produksi sekitar 150.000 ton yang akan ditopang oleh potline baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2029. Pada tahun tersebut, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 209 MW.

“Untuk konfigurasi kebutuhan listrik jangka panjang smelter Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, kami memiliki inisiatif untuk penambahan potline kita yang keempat. Ini tergantung dari besaran listrik yang tersedia di kawasan Sumatera Utara,” jelasnya.

Peningkatan kebutuhan energi terus berlanjut seiring upgrade potline ketiga pada 2030, yang mendorong konsumsi listrik menjadi sekitar 232 MW. Dalam tahap akhir ketika kapasitas produksi mencapai 520.000 ton, kebutuhan listrik meningkat signifikan hingga 406 MW.

“Saat ini kita masih menaruh angka di 150.000 additional itu perkiraan kami, dan new pipeline itu bisa beroperasi di tahun 2029 maka kita memerlukan tambahan listrik di 2029 itu sekitar 209 MW dan di end stage-nya ketika kita mencapai kapasitas produksi di 520.000, maka kebutuhan listrik kita menjadi 406 MW,” jelasnya.

Melati menerangkan bahwa seluruh proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi kelistrikan Sumatera saat ini. Namun, saat ini terdapat keterbatasan konektivitas jaringan antara Sumatera bagian utara dan selatan.

Hal ini membuat asumsi pasokan listrik masih bergantung pada kapasitas yang tersedia dari Aceh dan Sumatera Utara, sehingga rencana ekspansi tetap harus menunggu kepastian kemampuan suplai dari PLN.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mengungkap sejumlah kebutuhan listrik yang mesti tersedia untuk operasional proyek smelter aluminium baru di Mempawah, Kalimantan Barat dan ekspansi kapasitas smelter eksisting di Kuala Tanjung, Sumatra Utara.

Direktur Utama Inalum Melati Sarnita mengatakan untuk proyek smelter aluminium baru di Mempawah membutuhkan listrik sebanyak 932 megawatt untuk produksi aluminium sebanyak 600.000 ton.

"Harapan kami tentunya kita bisa memiliki instal capacity sekitar 1,2 GW. Proyek ini sendiri diperkirakan harus bisa rampung di tahun 2029. Jadi harapan kita support untuk listrik sendiri bisa tersedia di akhir 2028," kata Melati dalam RDP Komisi VI DPR RI, Kamis (20/11/2025).

Kebutuhan listrik hingga 1,2 GW dinilai krusial dengan tambahan standby unit untuk memastikan ketersediaan listrik 100% selama satu tahun penuh. Hal ini untuk mengurangi risiko padamnya listrik yang akan berdampak pada proses peleburan.

Smelter baru ini ditargetkan dapat melakukan comissional operation date (COD) pada 2029. Untuk itu, kebutuhan listrik sebesar 1,2 GW harus terpenuhi pada akhir 2028.

"Dalam proses penghitungan capital expenditure kami, pembangkitannya sendiri tidak merupakan capex [capital expenditure] dari Inalum," terangnya.

Untuk itu, pihaknya berharap bisa membeli listrik dari PLN. Namun, jika PLN tidak dapat memenuhi listrik di wilayah Kalimantan Barat ini maka Inalum akan meminta izin untuk mencari listrik dari Independent Power Producer (IPP).

"Kami minta diizinkan juga bisa mencari listrik kapasitas listrik itu dari IPP yang lain karena kami sangat ingin pembangunan pembangkit itu bisa menjadi captive source untuk smelter kita," ujarnya.

Tak hanya itu, Melati juga mengungkap proyeksi kebutuhan listrik jangka panjang untuk pengembangan smelter di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, seiring rencana perusahaan menambah potline keempat.

Estimasi awal menunjukkan tambahan kebutuhan produksi sekitar 150.000 ton yang akan ditopang oleh potline baru yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2029. Pada tahun tersebut, kebutuhan listrik diperkirakan mencapai 209 MW.

“Untuk konfigurasi kebutuhan listrik jangka panjang smelter Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara, kami memiliki inisiatif untuk penambahan potline kita yang keempat. Ini tergantung dari besaran listrik yang tersedia di kawasan Sumatera Utara,” jelasnya.

Peningkatan kebutuhan energi terus berlanjut seiring upgrade potline ketiga pada 2030, yang mendorong konsumsi listrik menjadi sekitar 232 MW. Dalam tahap akhir ketika kapasitas produksi mencapai 520.000 ton, kebutuhan listrik meningkat signifikan hingga 406 MW.

“Saat ini kita masih menaruh angka di 150.000 additional itu perkiraan kami, dan new pipeline itu bisa beroperasi di tahun 2029 maka kita memerlukan tambahan listrik di 2029 itu sekitar 209 MW dan di end stage-nya ketika kita mencapai kapasitas produksi di 520.000, maka kebutuhan listrik kita menjadi 406 MW,” jelasnya.

Melati menerangkan bahwa seluruh proyeksi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi kelistrikan Sumatera saat ini. Namun, saat ini terdapat keterbatasan konektivitas jaringan antara Sumatera bagian utara dan selatan.

Hal ini membuat asumsi pasokan listrik masih bergantung pada kapasitas yang tersedia dari Aceh dan Sumatera Utara, sehingga rencana ekspansi tetap harus menunggu kepastian kemampuan suplai dari PLN.