Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden AS Donald Trump ingin membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa baru melalui inisiatif Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace. Dia menilai Lembaga tersebut menggerus multilateralisme dan peran PBB.

“Alih-alih memperbaiki PBB, apa yang terjadi? Presiden Trump justru mengusulkan pembentukan PBB baru, di mana hanya dia yang menjadi pemiliknya,” kata Lula dalam pidato yang dikutip dari Al Jazeera pada Sabtu (24/1/2026).

Berbicara di negara bagian Rio Grande do Sul, Lula juga menyebut Trump ingin menjalankan dunia melalui Twitter”

“Ini luar biasa. Setiap hari dia mengatakan sesuatu, dan setiap hari pula dunia membicarakan ucapannya,” ujar Lula.

Lula membela multilateralisme dari apa yang dia sebut sebagai hukum rimba dalam politik global, serta memperingatkan bahwa Piagam PBB sedang dikoyak.

Pernyataan Lula disampaikan sehari setelah ia melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam percakapan itu, Xi mendorong Brasil untuk menjaga peran sentra” PBB dalam tata kelola internasional.

Komentar tersebut muncul di tengah langkah Gedung Putih menarik AS dari puluhan badan PBB, serta peluncuran Board of Peace oleh Trump, sembari menerapkan agenda America First dalam politik dan perdagangan global melalui tarif dan ancaman militer. Kondisi itu membuat sejumlah sekutu Washington mempertanyakan kembali tingkat kepercayaan terhadap AS.

Trump meluncurkan Board of Peace melalui upacara penandatanganan di Davos, Swiss, bertepatan dengan penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF), sebuah lembaga internasional lain yang kian memosisikan diri sebagai alternatif sistem PBB.

Anggota dewan tersebut mencakup Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dituduh melakukan kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasukan Israel juga dilaporkan telah menewaskan lebih dari 300 staf Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza.

Awalnya, pemerintah AS menyatakan Board of Peace akan mengawasi rekonstruksi Gaza setelah lebih dari dua tahun perang Israel di wilayah tersebut. Namun, piagam dewan setebal 11 halaman itu tidak menyebut Gaza, mengindikasikan ruang lingkup kepentingannya telah meluas.

PBB, yang dibentuk pasca-Perang Dunia II, menyatakan tengah menghadapi kekurangan pendanaan untuk kegiatan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kondisi ini terjadi seiring AS dan negara-negara Barat lainnya mengalihkan anggaran dari bantuan internasional ke belanja militer.

Organisasi dunia tersebut beroperasi dengan anggaran rutin sekitar US$3,72 miliar per tahun, dengan kontribusi wajib AS sebesar US$820 juta pada 2025. Namun, di bawah pemerintahan Trump, AS tercatat menunggak sejumlah pembayaran.

Sebaliknya, draf piagam Board of Peace menyebut negara-negara anggota diwajibkan membayar US$1 miliar jika ingin mempertahankan status keanggotaan lebih dari tiga tahun.