Bisnis.com, JAKARTA — Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia angkat bicara terkait penyerangan Israel di tengah kesepakatan gencatan senjata.

Dalam pernyataan yang diterima Bisnis, Kedubes Iran menyatakan bakal merespons tegas tindakan agresi yang dilakukan oleh rezim Zionis Israel. Hal tersebut merupakan hak inheren untuk membela diri sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Piagam PBB.

"Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia menegaskan bahwa setiap tindakan provokatif dan petualangan agresif yang dilakukan oleh rezim Zionis terhadap Lebanon maupun Republik Islam Iran akan dihadapi dengan respons yang tegas, menyeluruh, dan menghancurkan dari Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran," tulis Kedubes Iran Indonesia, Senin (8/6/2026).

Kedubes Iran menjelaskan bahwa Israel telah melakukan pelanggaran berulang sejak gencatan senjata pada (8/5/2026). Iran juga menuding bahwa selama dua pekan terakhir militer Israel turut serta dalam penyerangan terhadap kapal Iran.

Teranyar, militer AS telah diduga terlibat dalam perompakan maritim terhadap kapal berbangsa Iran pada Minggu (7/6/2026) malam.

"Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia, sembari menegaskan tekad kuat bangsa Iran untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasionalnya secara tegas di mana pun diperlukan," imbuhnya.

Adapun, Kedubes Iran juga menyatakan pemerintah AS harus bertanggung jawab atas penyerangan yang dilakukan oleh Israel.

"Oleh karena itu, Pemerintah Amerika Serikat memikul tanggung jawab langsung atas berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh rezim Zionis beserta segala konsekuensi yang timbul darinya, termasuk setiap eskalasi ketegangan di kawasan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa situasi di Palestina menjadi ujian nyata komitmen komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip Piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme secara adil dan konsisten.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertema “Upholding the Purposes and Principles of the UN Charter and Strengthening the UN Centered-International System” di Markas Besar PBB, New York, Rabu (26/5/2026).

Pertemuan tingkat tinggi itu dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok selaku Presiden DK PBB bulan Mei 2026 dan turut dihadiri Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Dalam pidatonya, Sugiono menilai tantangan global saat ini bukan karena Piagam PBB kehilangan relevansi, melainkan akibat penerapan hukum internasional dan multilateralisme yang dinilai masih bersifat selektif.

“Situasi di Palestina, khususnya Gaza, menjadi cerminan nyata dari kegagalan komunitas internasional dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara adil dan konsisten,” ujar Sugiono.

Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara (two-state solution) berdasarkan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Selain isu Palestina, Sugiono juga menyoroti meningkatnya serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB di berbagai wilayah konflik. Menurutnya, serangan terhadap pasukan perdamaian sama halnya dengan serangan terhadap prinsip multilateralisme itu sendiri.

Karena itu, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan penuh terhadap personel penjaga perdamaian PBB yang bertugas di berbagai kawasan dunia.

Sugiono turut mengingatkan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea, serta menjaga jalur pelayaran strategis internasional agar tidak menjadi arena konfrontasi maupun alat tawar-menawar politik.

Dalam forum tersebut, Sugiono juga menyinggung meningkatnya ancaman keamanan global seiring perkembangan teknologi, termasuk artificial intelligence dan autonomous weapons yang dinilai mulai mengubah karakter konflik modern.

Indonesia, lanjut Sugiono, kembali mendorong reformasi DK PBB agar menjadi lebih representatif, transparan, akuntabel, serta mampu mencerminkan kepentingan negara-negara berkembang.

“Dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip Piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara setara,” tandas Sugiono.

Di sela agenda pertemuan, Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China Wang Yi serta Menteri Luar Negeri Argentina guna membahas isu strategis bilateral maupun perkembangan kawasan dan global.

Selain itu, Menlu RI juga melakukan pull-aside meeting dengan para menteri luar negeri dari Pakistan, Bahrain, Kyrgyzstan, dan Kuba.

Bisnis.com, JAKARTA - Pihak militer Bahrain menyatakan telah mencegat ratusan rudal dan drone yang diluncurkan dari Iran ke wilayah negara tersebut sejak konflik pecah di Kawasan Teluk Persia.

Dilansir Antara, Rabu (18/3/2026), Komando Umum Angkatan Bersenjata Bahrain menyebut terdapat 130 rudal dan 234 drone yang berhasil dicegat dari Iran.

Militer Bahrain juga mengatakan sistem pertahanan udara mereka terus menghadang gelombang serangan berturut-turut dari Iran, sekaligus mengimbau masyarakat untuk tetap waspada demi keselamatan.

Warga Bahrain juga diminta menjauhi lokasi yang mengalami kerusakan atau benda mencurigakan, serta tidak mendokumentasikan operasi militer yang sedang berlangsung maupun titik jatuhnya puing rudal.

Pihak militer menekankan pentingnya memperoleh informasi dari sumber resmi dan memantau saluran komunikasi pemerintah untuk menerima peringatan atau instruksi terkini.

Dalam pernyataan yang sama, angkatan bersenjata Bahrain menegaskan bahwa peluncuran rudal balistik dan drone ke fasilitas sipil dan properti pribadi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Serangan tersebut juga dinilai sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan kawasan," kata militer Bahrain.

Ketegangan di kawasan Teluk Persia meningkat sejak Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan bersama terhadap Iran pada 28 Februari 2026, yang dilaporkan menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Iran kemudian membalas agresi militer itu dengan meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel, Yordania, Irak, serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.

Serangan militer Iran itu menyebabkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan pada pasar global dan penerbangan internasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono membeberkan dampak terburuk dari eskalasi konflik yang meningkat antara Iran dengan AS-Israel.

Menurutnya, risiko paling buruk adalah terjadinya eskalasi yang lebih besar yang melibatkan lebih banyak negara.

"Kita menginginkan ada deeskalasi. Kemudian situasi mereda, ya kan. Dan juga kami sudah sampaikan bahwa kami menyesali gagalnya perundingan yang kemudian menyebabkan situasi yang terjadi," kata Sugiono setelah menghadiri acara Buka Puasa Bersama Partai Demokrat, Rabu (4/3/2026) di Jakarta.

Akan tetapi, menurutnya Indonesia menekankan kembali pentingnya semua negara menghormati prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara lain. Kemudian, Indonesia berharap semua pihak bisa menahan diri.

"Presiden [Presiden RI Prabowo Subianto] sendiri sudah menyampaikan keinginan beliau, menawarkan kesediaan beliau untuk menjadi mediator jika kedua belah pihak menyepakati dan menyetujui. Intinya adalah bahwa kita berharap agar prinsip-prinsip hukum internasional, piagam PBB itu tetap dihormati," ujar Sugiono.

Terpisah, Sugiono menjelaskan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi terkait kondisi konflik yang terjadi di Timur Tengah. Kemudian, Sugiono menyampaikan terkait sikap Indonesia atas konflik tersebut dan menyesalkan perundingan gagal di antara kedua belah pihak.

Menurutnya, Indonesia menghormati integritas wilayah kedaulatan negara. Indonesia juga mendorong untuk kedua belah pihak kembali ke meja perundingan.

Sugiono menjelaskan bahwa komunikasi pun dilakukan dengan pihak AS-Israel. Kemudian, terkait dengan kelanjutan mediasi, Indonesia menunggu kondisi ke depan. "Kita lihat dalam beberapa hari, beberapa minggu ke depannya, situasi seperti apa," kata Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA – Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta (Kedubes Iran) mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel ke sejumlah lokasi di Teheran, Iran pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat, karena telah melanggar kedaulatan negara.

Merujuk keterangan resmi yang diterima, Kedubes Iran menilai serangan telah melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Iran. Serangan tersebut dinilai telah melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik Islam Iran,” tulis Kedubes Iran.

Kedubes menyatakan Iran menggunakan hak untuk melancarkan serangan balik dengan mengerahkan angkatan bersenjata yang sudah disiapkan. Langkah ini sebagai upaya mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran.

Serangan yang telah berlangsung beberapa tahun terakhir dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, hukum internasional, hak asasi manusia, dan hukum humaniter internasional.

“Dengan tegas mengecam tindakan agresif dan kriminal tersebut terhadap integritas teritorial Iran, serta memandang tindakan Washington dan Tel Aviv sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan regional maupun internasiona,” jelas keterangan tersebut.

Kedubes Iran mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan dalam menghadapi pelanggaran perdamaian dan keamanan internasional akibat agresi terang-terangan rezim Zionis terhadap Iran.

Selain itu, Kedubes Iran berharap setiap elemen di Indonesia turut mengecam tindakan Israel dan Amerika yang memicu meningkatnya eskalasi perang.

Diketahui, alasan serangan tersebut adalah melindungi kedaulatan negara dari ancaman Iran. Presiden AS, Donald Trump menyatakan operasi militer ini untuk menghancurkan infrastruktur rudal Iran.

Dalam pernyataannya, dikutip dari YouTube resmi The White House, Sabtu (28/2/2026) Trump menegaskan bahwa target utama operasi adalah kemampuan persenjataan strategis Iran, termasuk rudal jarak jauh yang disebut dapat mengancam pangkalan militer AS di luar negeri hingga wilayah Eropa. Dia menilai upaya diplomasi selama ini tidak membuahkan hasil.

“Kami akan menghancurkan senjata-senjata mereka dan meningkatkan industri senjata mereka ke tanah,” kata Trump dalam siaran tersebut.

Trump juga kembali menekankan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Menurut dia, kepemilikan senjata nuklir oleh Iran akan menjadi ancaman besar bagi stabilitas global dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden AS Donald Trump ingin membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa baru melalui inisiatif Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace. Dia menilai Lembaga tersebut menggerus multilateralisme dan peran PBB.

“Alih-alih memperbaiki PBB, apa yang terjadi? Presiden Trump justru mengusulkan pembentukan PBB baru, di mana hanya dia yang menjadi pemiliknya,” kata Lula dalam pidato yang dikutip dari Al Jazeera pada Sabtu (24/1/2026).

Berbicara di negara bagian Rio Grande do Sul, Lula juga menyebut Trump ingin menjalankan dunia melalui Twitter”

“Ini luar biasa. Setiap hari dia mengatakan sesuatu, dan setiap hari pula dunia membicarakan ucapannya,” ujar Lula.

Lula membela multilateralisme dari apa yang dia sebut sebagai hukum rimba dalam politik global, serta memperingatkan bahwa Piagam PBB sedang dikoyak.

Pernyataan Lula disampaikan sehari setelah ia melakukan pembicaraan via telepon dengan Presiden China Xi Jinping. Dalam percakapan itu, Xi mendorong Brasil untuk menjaga peran sentra” PBB dalam tata kelola internasional.

Komentar tersebut muncul di tengah langkah Gedung Putih menarik AS dari puluhan badan PBB, serta peluncuran Board of Peace oleh Trump, sembari menerapkan agenda America First dalam politik dan perdagangan global melalui tarif dan ancaman militer. Kondisi itu membuat sejumlah sekutu Washington mempertanyakan kembali tingkat kepercayaan terhadap AS.

Trump meluncurkan Board of Peace melalui upacara penandatanganan di Davos, Swiss, bertepatan dengan penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF), sebuah lembaga internasional lain yang kian memosisikan diri sebagai alternatif sistem PBB.

Anggota dewan tersebut mencakup Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dituduh melakukan kejahatan perang oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Pasukan Israel juga dilaporkan telah menewaskan lebih dari 300 staf Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) di Gaza.

Awalnya, pemerintah AS menyatakan Board of Peace akan mengawasi rekonstruksi Gaza setelah lebih dari dua tahun perang Israel di wilayah tersebut. Namun, piagam dewan setebal 11 halaman itu tidak menyebut Gaza, mengindikasikan ruang lingkup kepentingannya telah meluas.

PBB, yang dibentuk pasca-Perang Dunia II, menyatakan tengah menghadapi kekurangan pendanaan untuk kegiatan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kondisi ini terjadi seiring AS dan negara-negara Barat lainnya mengalihkan anggaran dari bantuan internasional ke belanja militer.

Organisasi dunia tersebut beroperasi dengan anggaran rutin sekitar US$3,72 miliar per tahun, dengan kontribusi wajib AS sebesar US$820 juta pada 2025. Namun, di bawah pemerintahan Trump, AS tercatat menunggak sejumlah pembayaran.

Sebaliknya, draf piagam Board of Peace menyebut negara-negara anggota diwajibkan membayar US$1 miliar jika ingin mempertahankan status keanggotaan lebih dari tiga tahun.

Bisnis.com, SURABAYA – Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Probo Darono Yakti mengungkapkan bahwa Indonesia cenderung tampak untuk "bermain aman" dalam memandang situasi konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela yang tengah mencapai klimaks.

"Ketika ada tindakan yang dipersepsikan sebagai penggunaan kekuatan juga penangkapan pemimpin negara, dan klaim mengelola negara lain itu membuat banyak negara memilih kalimat yang hati-hati. Makanya, Kemlu ini sangat terlihat bermain aman dan sangat berhati-hati," ungkap Probo saat dihubungi Bisnis, Selasa (6/1/2026).

Selain itu, Probo juga menyebut bahwa konflik yang meletus antara AS-Venezuela saat ini merupakan ujian sesungguhnya atas implementasi prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Menurutnya, Indonesia dapat mendorong penyelesaian dengan membuka ruang mediasi dan menggalang atau menginisiasi dukungan setidaknya pada forum multilateral.

"Kita bisa mengatakan bahwa prinsip politik luar negeri kita sedang diuji dalam level implementasi. Jadi secara doktrin, bebas itu memang Indonesia tidak otomatis mengikuti blok mana pun dan aktif itu tidak hanya sebatas komentar normatif," tuturnya.

Dirinya juga melihat bahwa terdapat kekhawatiran dari Indonesia bila terlalu vokal dan menyerukan kecaman atas dinamika yang terjadi pada konflik AS-Venezuela tersebut. Walau sikap yang ditujukan sebatas bersifat substantif dan normatif, Indonesia tetap sadar bahwa tindakan AS terhadap Venezuela mencederai hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, bak dua sisi mata koin, Probo menyatakan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI atas konflik AS-Venezuela tersebut tetap dipandangnya sebagai bentuk kehati-hatian atas posisi Amerika Serikat sebagai salah satu negara raksasa ekonomi dunia.

"Ada lapisan geopolitik ekonomi, di mana di era sekarang, kritik terhadap negara besar ini memang sering dihitung. Misalkan rantai pasok, akses pasar, tarif, investasi, dan agenda bilateral. Menjaga kepentingan ekonomi itu sah. Namun, politik bebas-aktif menuntut kita untuk mampu memisahkan diplomasi nilai dan diplomasi transaksi. Nah, kalau semuanya dicampur, akhirnya kita cenderung menjadi negara penurut," jelasnya.

Lebih lanjut, Probo pun mendorong kepada Indonesia untuk tidak sebatas menggunakan bahasa "netral" dan bertindak nyata dalam menghadapi ekskalasi yang terjadi pada dunia internasional saat ini.

Apalagi, lanjut Probo, dengan torehan sejarah besar Indonesia sebagai salah penggerak dan tuan rumah Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 serta negara pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) yang sarat akan perjuangan atas nilai-nilai antikolonialisme dan antiimperialisme.

"Jadi, bukan hanya sebatas press release semata. Misalnya, aktif di forum PBB atau berkoordinasi dengan negara lain yang juga menekankan Piagam PBB atau mengambil peran sebagai jembatan komunikasi agar ini tidak melebar. Nah, ini dasar normatifnya ada, tinggal ada enggak aksi diplomatik tahap berikutnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya tidak secara eksplisit menyebut Amerika Serikat. Melalui akun resmi @Kemlu_RI, pemerintah menyatakan terus mencermati dengan saksama perkembangan di Venezuela serta menyampaikan keprihatinan mendalam atas penggunaan atau ancaman kekuatan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan melemahkan prinsip kedaulatan negara.

Kemlu RI juga menyerukan semua pihak untuk mengedepankan dialog, menahan diri, serta mematuhi hukum internasional dan prinsip Piagam PBB, termasuk perlindungan terhadap warga sipil.

“Penting bagi komunitas internasional untuk menghormati hak dan kehendak rakyat Venezuela dalam menjalankan kedaulatan mereka,” tulis Kemlu RI, Minggu (4/1/2026) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah anggota DPR RI mengecam tindakan Amerika Serikat yang dinilai sebagai aksi sepihak dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, menyusul pengakuan Presiden AS Donald Trump soal serangan militer dan penangkapan Presiden VenezuelaNicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores.

Anggota DPR RI Jazuli Juwaini menilai langkah AS tersebut mencederai prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurutnya, tindakan itu tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga mengabaikan mekanisme hukum dan diplomasi internasional yang selama ini menjadi fondasi perdamaian dan ketertiban dunia.

“Tidak ada satu pun negara yang dibenarkan menggunakan kekuatan militer secara sepihak atas nama kepentingan politik dan kekuasaan,” ujar Jazuli dalam keterangan tertulis, seperti dilansirAntara, Minggu (4/1/2026).

Dia mengingatkan, praktik penyerangan dan penangkapan kepala negara berpotensi menjadi preseden berbahaya jika dibiarkan, seolah-olah hukum internasional dapat dilanggar oleh negara berkuasa.

Jazuli juga menekankan, ketidakpatuhan terhadap hukum internasional akan memperbesar potensi konflik terbuka antarnegara dan meningkatkan eskalasi ketegangan global.

“Dalam kondisi seperti ini, ancaman terjadinya Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang mustahil,” katanya.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) wajib menentang tindakan AS yang dinilainya sewenang-wenang dan melanggar kedaulatan negara lain. Dia menegaskan, sikap Indonesia telah jelas sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mendukung kemerdekaan setiap bangsa dan menolak pelanggaran kedaulatan.

Hasanuddin mendorong Indonesia, melalui perwakilan tetapnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersikap proaktif mendorong penyelesaian melalui koridor hukum internasional dan mekanisme resmi PBB. “Ini perwujudan politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

TB Hasanuddin juga mengingatkan dampak ekonomi global dari peristiwa tersebut, mengingat Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Penangkapan Presiden Venezuela dinilai berpotensi memicu gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar minyak global.

“Pemerintah Indonesia harus mewaspadai potensi lonjakan harga minyak dan menyiapkan skenario mitigasi untuk menjaga kesehatan fiskal APBN serta stabilitas ekonomi nasional,” kata Hasanuddin.

Selain itu, Hasanuddin menilai peristiwa ini menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia terkait pentingnya dukungan politik publik, soliditas nasional, dan kesiapsiagaan pertahanan. “Kedaulatan negara tidak hanya dijaga oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh legitimasi politik yang kuat di mata rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Donald Trump mengakui AS telah melancarkan serangan militer terhadap Venezuela dan menangkap Nicolás Maduro beserta istrinya, sebagaimana disampaikan melalui platform Truth Social pada Sabtu (3/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyayangkan sikap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengintruksikan operasi militer di Venezuela untuk menangkap Nicolas Maduro.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui Juru Bicara PBB Stéphane Dujarric. Stéphane mengatakan kondisi ini menjadi preseden berbahaya dan menekankan pentingnya penghormatan terhadap semua pihak, khusunya hukum internasional dan piagam PBB.

"Sekretaris Jenderal sangat prihatin dengan peningkatan ketegangan baru-baru ini di Venezuela, yang berpuncak pada aksi militer Amerika Serikat di negara itu hari ini, yang berpotensi menimbulkan implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut,” kata Stéphane, dikutip dari laman resmi PBB pada Minggu (4/1/2026).

Stéphane menyampaikan bahwa Antonio menyerukan ke semua pihak untuk melakukan dialog sesuai dengan hak asasi manusia.

"Dia [Antonio] sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional belum dihormati," ujarnya Stéphane.

Senanda, Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk menyatakan hukum internasional perlu dijunjung tinggi, serta memastikan keamanan dan keselamatan warga Venezuela.

"Perlindungan rakyat Venezuela adalah yang terpenting dan harus menjadi panduan bagi setiap tindakan selanjutnya," ucap Volker.

Selanjutnya, Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock menekankan Piagam PBB harus menjadi kerangka panduan dan tidak dianggap sebagai "dokumen opsional".

Annalena menerangkan dalam Pasal 2 dijelaskan semua negara anggota PBB perlu mencegah konflik antar negara dengan tidak menyalahgunakan kekuasaan.

“ Dunia yang damai, aman, dan adil bagi semua orang hanya mungkin terwujud jika supremasi hukum ditegakkan, bukan jika kekuasaan yang menentukan kebenaran," ucap Annalena.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memastikan Warga Negara Indonesia (WNI) di Venezuela dalam keadaan aman di tengah konflik dengan Amerika Serikat.

Melalui akun X @Kemlu_RI, pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi melalui KBRI Caracas untuk mengetahui perkembangan situasi di Venezuela. KBRI Caracas memastikan kondisi dan keselamatan WNI.

"Saat ini, seluruh WNI di Venezuela dilaporkan dalam keadaan aman. Pemerintah Indonesia mengimbau para WNI untuk tetap tenang meningkatkan kewaspadaan, serta terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas," tulis Kemenlu, Sabtu (3/1/2026).

Kemenlu menyatakan agar seluruh pihak mengedepankan penyelesaian secara damai dan memprioritaskan perlindungan bagi warga sipil.

Kemenlu juga menyampaikan bahwa Indonesia secara tegas hormat terhadap hukum internasional.

"Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB," sambung Kemenlu.

Sebelumnya, dikabarkan pada Sabtu (3/1/2025) dini hari, warga setempat melihat pesawat terbang rendah di sekitar Caracas selaku Ibu Kota Venezuela. Kemudian disusul dengan suara ledakan.

Serangan juga tidak jauh dari pangkalan militer dan terjadi pemadaman listrik. Operasi tersebut dilakukan oleh militer AS untuk menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Saat ini, Nicolas Maduro telah ditangkap atas instruksi Presiden AS Donald Trump. Trump menyebut bahwa Nicolas menjadi aktor penyelundupan kokain ke AS selama selama lebih dari 25 tahun dengan bantuan kartel dan teroris regional.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengakuan Israel atas Somaliland sebagai negara yang berdaulat mendapat penolakan hingga kecaman dari sejumlah pihak.

Setidaknya terdapat perwakilan dari 21 negara Arab, Islam, dan Afrika yang menyatakan penolakan dan kecaman terhadap keputusan Israel untuk mengakui wilayah Somaliland yang memisahkan diri dari Somalia sebagai negara merdeka.

Mengutip Anadolu, Kementerian Luar Negeri Qatar dalam keterangan resmi yang dirilis Jumat (26/12), melaporkan bahwa sebanyak 21 negara tersebut menyebut keputusan Israel sebagai sebuah “preseden serius” yang mengancam “perdamaian dan keamanan internasional".

Dalam pernyataan bersama itu, negara-negara tersebut mengecam langkah tersebut dengan sekeras-kerasnya, dengan menegaskan bahwa keputusan itu melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara tegas menetapkan kewajiban untuk melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayahnya, serta mencerminkan sikap ekspansionis Israel.

Pernyataan itu juga menyebut keputusan tersebut sebagai tanda pengabaian penuh dan terang-terangan Israel terhadap hukum internasional. Ke-21 negara itu juga memperingatkan potensi akan dampak serius keputusan Israel terhadap perdamaian dan keamanan di Tanduk Afrika dan Laut Merah.

Negara-negara tersebut kembali menegaskan dukungan penuh terhadap kedaulatan Somalia, serta menyatakan penolakan tegas terhadap segala langkah yang merusak persatuan Somalia, keutuhan wilayahnya, atau kedaulatannya atas seluruh wilayahnya.

Lebih lanjut, mereka juga sepenuhnya menolak segala kemungkinan keterkaitan antara langkah tersebut dengan upaya apa pun untuk secara paksa mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka, yang secara prinsip ditolak tanpa syarat dalam bentuk apa pun.

Pada Jumat, Israel menjadi negara pertama di dunia yang mengakui Somaliland sebagai negara berdaulat. Langkah tersebut disebut memicu gelombang penolakan internasional dari berbagai negara di Afrika dan Timur Tengah.

Somaliland, yang belum memperoleh pengakuan resmi sejak menyatakan kemerdekaannya dari Somalia pada 1991, beroperasi sebagai entitas administratif, politik, dan keamanan yang secara de facto independen.

Pemerintah pusat Somalia tidak mampu menegaskan kendali atas wilayah tersebut, sementara kepemimpinan Somaliland belum berhasil memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaannya.

Pemerintah Somalia menolak mengakui Somaliland sebagai negara merdeka, menganggapnya sebagai bagian integral dari wilayahnya, serta memandang setiap kesepakatan atau keterlibatan langsung dengan wilayah tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan persatuan negara.

Somalia Sebut Pengakuan Israel sebagai Invasi

Penolakan kemerdekaan Somaliland mendapat kecaman keras dari Somalia, yang mana Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud menyebut pengakuan itu sebagai "invasi terang-terangan".

Somalia pun memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan wilayahnya digunakan sebagai basis bagi Israel untuk melancarkan perang regionalnya.

Dalam pidato di hadapan sidang gabungan darurat parlemen pada Minggu (28/12/2025) dikutip dari Al Jazeera, Presiden Hassan Sheikh Mohamud mengatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melakukan "pelanggaran terbesar" terhadap kedaulatan Somalia dalam sejarah negara itu dan menyebut Israel sebagai "musuh".

“Saya mendorong rakyat Somalia untuk tetap tenang dan mempertahankan persatuan serta kemerdekaan negara kita, yang sedang menghadapi invasi terang-terangan ini,” katanya.

Para anggota parlemen dengan suara bulat mengesahkan resolusi yang menyatakan pengakuan Israel sebagai “batal demi hukum” meskipun langkah tersebut sebagian besar bersifat simbolis mengingat Somalia tidak mengendalikan Somaliland sejak menyatakan kemerdekaan pada tahun 1991, yang tidak pernah diterima oleh Somalia.

Resolusi tersebut memperingatkan bahwa individu atau lembaga yang melanggar kedaulatan Somalia akan menghadapi konsekuensi hukum berdasarkan hukum pidana negara dan hukum internasional. Resolusi tersebut mengarahkan pemerintah untuk membahas masalah ini dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika, Liga Arab, dan badan-badan regional lainnya.