Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya reformasi sistem multilateral dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tetap relevan menghadapi tantangan global yang terus berkembang, termasuk konflik geopolitik, kecerdasan buatan, hingga krisis lingkungan.

Hal itu disampaikan Sugiono usai menghadiri Security Council High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” di Markas Besar PBB, New York.

Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC) sekaligus Presiden Dewan Keamanan PBB pada Rabu (27/5/2026) waktu setempat.

“Hari ini saya menghadiri open debate Security Council yang juga untuk memenuhi undangan dari presiden dari Security Council yang saat ini dari China,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, forum tersebut menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat PBB dan mereformasi sistem multilateral agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global saat ini.

Ia menilai struktur dan pendekatan PBB yang dibentuk pasca-Perang Dunia II perlu disesuaikan dengan tantangan dunia modern yang jauh lebih kompleks dibanding 80 tahun lalu.

“Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujarnya.

Sugiono menyoroti masih banyaknya titik konflik global yang belum terselesaikan secara efektif, padahal tujuan utama lahirnya PBB adalah menciptakan perdamaian antarbangsa.

Indonesia, lanjutnya, juga menekankan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, khususnya bagi negara-negara berkembang atau Global South yang dinilai belum memiliki keterwakilan memadai dalam proses pengambilan keputusan internasional.

“Banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili,” kata Sugiono.

Ia juga menyinggung banyak isu penting di Dewan Keamanan yang akhirnya terhambat akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu.

“Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan,” lanjutnya.

Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa reformasi tidak boleh membuat PBB kehilangan relevansi. Sebaliknya, organisasi tersebut harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis.

Sugiono menyebut tantangan dunia saat ini tidak hanya berupa perang dan konflik geopolitik, tetapi juga perkembangan artificial intelligence, isu lingkungan, hingga dampak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah.

Ia secara khusus menyoroti situasi di kawasan Iran dan Selat Hormuz yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia.

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik.

Sugiono menilai isu Palestina menjadi ujian nyata terhadap kredibilitas PBB dan Dewan Keamanan dalam menegakkan mandat perdamaian internasional.

“Palestina merupakan satu tes terhadap PBB, kepercayaan yang diberikan kepada PBB,” ujar Sugiono.

Menurut Sugiono, peran PBB dan Dewan Keamanan menjadi sangat penting dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Ia menegaskan bahwa penderitaan dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina menunjukkan pentingnya langkah konkret komunitas internasional.

“Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” tandas Sugiono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pakar hubungan internasional menilai dunia tengah memasuki fase ketidakpastian yang kian kompleks, ditandai melemahnya efektivitas institusi global dan meningkatnya rivalitas kekuatan besar. Kondisi ini mendorong negara-negara kekuatan menengah (middle powers) untuk mengambil peran lebih aktif.

Co-Founder Pendulum Geopolitical Advisory di Pendulum Group, Jonathan Berkshire Miller, mengatakan berbagai negara memiliki interpretasi berbeda terhadap dinamika global saat ini. Menurutnya, perdebatan global kerap terlalu terfokus pada Amerika Serikat dan figur seperti Donald Trump, padahal tantangan terhadap sistem internasional telah muncul jauh sebelum era tersebut. Ia menilai terdapat rasa frustrasi yang berkembang terhadap institusi global yang dinilai belum memadai dalam merespons berbagai krisis.

“Amerika Serikat adalah sebuah tantangan dan ada masalah yang harus kita tangani, tetapi ini bukan sepenuhnya tentang Amerika Serikat. Bukan hanya Amerika Serikat yang memicu tantangan-tantangan tersebut,” katanya dalam Middle Powers Conference yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia pada Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, selama ini banyak negara kekuatan menengah menggantungkan harapan pada sistem multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan NATO, serta kepemimpinan Amerika Serikat, untuk mengatasi persoalan global. Namun, kondisi saat ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih mandiri.

Miller menekankan negara-negara kekuatan menengah perlu lebih proaktif, baik dalam diplomasi, penguatan pertahanan, maupun melalui keterlibatan sektor swasta. Ia mencontohkan pendekatan Kanada yang terinspirasi dari Jepang dalam mendorong konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang menekankan pentingnya menjaga aturan, norma, jalur komunikasi laut, dan perdagangan terbuka.

Menurut dia, perubahan global tidak berarti dunia bergerak menuju “hukum rimba”, melainkan menuntut cara baru untuk mempertahankan tatanan internasional. Ia mencatat pandangan ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dalam Munich Security Conference yang menyebut fondasi tatanan global tengah diuji oleh realitas di lapangan.

Sementara itu, Profesor Emeritus Yonsei University sekaligus mantan penasihat khusus Presiden Korea Selatan bidang hubungan luar negeri dan keamanan nasional, Moon Chung-in, menyoroti dilema strategis yang dihadapi negaranya sebagai contoh nyata tantangan yang dihadapi kekuatan menengah.

Ia mengatakan ancaman dari Korea Utara tetap menjadi prioritas utama bagi Korea Selatan, bahkan lebih penting dibandingkan konflik di kawasan lain. Namun, di saat yang sama, Seoul juga menghadapi tekanan dari rivalitas antara Amerika Serikat dan China.

“Kita menghadapi dilema mendasar antara ketergantungan keamanan pada Amerika Serikat dan kemitraan perdagangan yang kooperatif dengan China,” ujarnya.

Moon menjelaskan secara historis Amerika Serikat berperan sebagai pelindung Korea Selatan selama Perang Dingin dan berkontribusi pada pembangunan demokrasi serta ekonomi pasar bebas. Namun, saat ini kepercayaan terhadap Washington mulai berubah.

“Kita tidak bisa mengandalkan Amerika Serikat seperti yang kita lakukan di masa lalu,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut memicu perdebatan internal yang intens di Korea Selatan. Sebagian kalangan mendorong penyelarasan penuh dengan Amerika Serikat, termasuk bergabung dalam inisiatif seperti Quad dan kerangka ekonomi Indo-Pasifik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar NegeriSugiono menegaskan posisi Indonesia dalam menyikapi tantangan multilateralisme global yang kian tergerus oleh pelanggaran aturan dan lambannya pengambilan keputusan.

Indonesia, menurutnya, memilih tetap berada di dalam sistem multilateral sambil mendorong perubahan dari dalam, tanpa menggantungkan sepenuhnya kepentingan nasional pada mekanisme yang tidak efektif.

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 pada Rabu (14/1/2026).

“Sebagai Menteri Luar Negeri saya mendengar langsung pertanyaan di banyak meja perundingan multilateral: ketika aturan sering dilanggar dan keputusan terlambat, apa manfaat multilateralisme bagi Indonesia? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sah dan Indonesia tidak menghindarinya,” ujar Sugiono.

Dia mengakui bahwa multilateralisme saat ini menghadapi ancaman serius. Namun, ancaman tersebut bukan disebabkan oleh nilai-nilai dasarnya, melainkan karena arsitektur kelembagaannya tertinggal jauh dari dinamika geopolitik, ekonomi, dan keamanan global yang berkembang dengan sangat cepat.

“Kita semua melihat sendiri bagaimana multilateralisme hari ini berada di bawah ancaman serius. Bukan karena nilai dasarnya yang keliru, tetapi karena arsitekturnya tertinggal dari realitas geopolitik, ekonomi, dan keamanan,” katanya.

Dari pengamatan tersebut, Sugiono menilai multilateralisme tetap memiliki fungsi strategis bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurutnya, multilateralisme menjadi instrumen untuk memperluas ruang bertindak di tengah menguatnya logika hard power di tingkat global.

“Multilateralisme adalah instrumen strategis untuk memperluas ruang bertindak dan memastikan bahwa survival tidak menjadi zero-sum game,” ujarnya.

Meski demikian, Sugiono menegaskan Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada sistem multilateral yang tidak mampu bekerja secara efektif. Di saat yang sama, Indonesia juga menolak tatanan dunia tanpa aturan.

“Indonesia tidak akan menggantungkan kepentingan nasional pada multilateralisme yang tidak bekerja. Namun Indonesia juga tidak akan menyerahkan masa depannya pada dunia tanpa aturan,” tegasnya.

Dengan sikap tersebut, Indonesia memilih tetap terlibat aktif dalam berbagai forum multilateral sambil mendorong reformasi dari dalam agar sistem global lebih relevan, responsif, dan adil terhadap kepentingan negara-negara berkembang.

“Kita akan tetap berada di dalam sistem sambil mendorong perubahan dari dalam,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama internasional dengan berbagai pihak, termasuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia

Lula mengatakan hal itu saat melakukan kunjungan resmi ke Sekretariat Asean di Jakarta pada Jumat (24/10/2025).

Kunjungan Lula juga menjadi yang pertama kali dilakukan oleh kepala negara Brasil.

Lula menjelaskan, Brasil akan terus berupaya mendorong kerja sama internasional dan perdagangan bebas melalui penguatan sistem multilateral. Dia berharap, kunjungan perdananya ke Sekretariat Asean juga dapat menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara kedua pihak.

“Saya berharap kita dapat memiliki kemitraan yang semakin kuat, dan saya juga berharap kita dapat meninggalkan pertemuan ini dengan perspektif yang sangat positif tentang Brasil,” ujar Lula.

Lula melanjutkan kondisi global saat ini menuntut para pemimpin politik untuk lebih adaptif dan aktif dalam menjalin kerja sama ekonomi. Dia juga menekankan Brasil tidak dapat menunggu investor datang, tetapi harus proaktif menawarkan peluang yang dimiliki negara tersebut.

Dia juga menegaskan pentingnya memperkuat sistem dan lembaga multilateral guna menciptakan ekonomi global yang lebih adil, terbuka, dan bebas dari praktik proteksionisme.

“Kita perlu memperkuat multilateralisme dan lembaga-lembaga yang menjaminnya, agar kita memiliki ekonomi yang lebih kuat, proteksionisme yang lebih sedikit, dan perdagangan yang lebih bebas,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asean, Kao Kim Hourn, menyampaikan penghargaan atas komitmen berkelanjutan Brasil dalam memperkuat kerja sama dengan Asean sejak pembentukan Kemitraan Dialog Sektoral Asean–Brasil pada 2022.

Kao menuturkan, dalam dialog bilateral dengan Brasil, kedua pihak menyoroti kerja sama di sejumlah bidang utama seperti energi, ketahanan pangan, serta pertukaran antar masyarakat.

Selain itu, kedua pihak juga menegaskan kembali prioritas bersama dalam promosi perdagangan dan investasi, pariwisata, aksi iklim, dan pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan visi Asean 2045.

Kao juga memuji peran kepemimpinan Brasil dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South serta partisipasi aktifnya di berbagai forum internasional, termasuk kepemimpinan Brasil dalam Presidensi BRICS tahun ini dan penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) yang akan digelar pada November 2025.