Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership).

Perpres yang ditetapkan pada 13 Mei 2026 tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk memberlakukan perubahan terhadap perjanjian kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah berlaku sejak 2008.

Salinan Perpres yang dilihat pada Jumat (5/6/2026) menunjukkan bahwa pemerintah memandang perdagangan sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bahwa kegiatan perdagangan merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” bunyi konsideran Perpres tersebut.

Pemerintah menjelaskan bahwa Indonesia dan Jepang sebelumnya telah menandatangani Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership pada 20 Agustus 2007 di Jakarta. Perjanjian tersebut kemudian disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008.

Namun, kedua negara sepakat melakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut melalui sebuah protokol amandemen yang ditandatangani secara sirkuler pada 8 Agustus 2024.

“Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diubah melalui Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) yang ditandatangani secara sirkuler pada tanggal 8 Agustus 2024 di Jakarta, Indonesia dan Tokyo, Jepang,” bunyi konsideran Perpres.

Pemerintah kemudian memandang perlu memberikan dasar hukum nasional untuk pelaksanaan protokol perubahan tersebut.

“Bahwa untuk melaksanakan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership), perlu mengesahkan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi,” demikian disebutkan dalam konsideran Perpres.

Dalam Pasal 1 ayat (1), Presiden Prabowo secara resmi mengesahkan protokol perubahan tersebut.

“Mengesahkan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi (Protocol Amending the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership) yang telah ditandatangani secara sirkuler oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 di Jakarta, Indonesia dan Tokyo, Jepang,” bunyi Pasal 1 ayat (1).

Perpres tersebut juga menetapkan bahwa salinan naskah asli Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Jepang yang terlampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2).

Dalam bagian dasar hukum, pemerintah menegaskan bahwa pengesahan protokol ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 yang mengesahkan IJEPA.

Perpres Nomor 32 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 13 Mei 2026 oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk mempercepat implementasi kerja sama ekonomi dengan Jepang, termasuk ratifikasi amandemen perjanjian dagang kedua negara atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Prabowo mengungkapkan, kedua negara membahas berbagai isu strategis yang mencakup sektor ekonomi, energi, maritim, perikanan, hingga keamanan. Dia menilai arah kerja sama bilateral saat ini menunjukkan tren yang positif.

Hal ini disampaikannya dalam joint statement bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi usai pertemuan bilateral di Istana Akasaka, Tokyo, Selasa (31/3/2026).

“Kami tadi membahas banyak masalah di bidang ekonomi, kerja sama bilateral di bidang energi, kelautan, maritim dan perikanan, serta keamanan. Ini semua menunjukkan trajectory yang positif, yang baik,” ujar Prabowo.

Salah satu fokus utama adalah percepatan ratifikasi dan implementasi amandemen Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, akan bekerja keras agar proses tersebut segera rampung.

“Kami akan bekerja keras untuk mempercepat ratifikasi dan implementasi dari protokol amandemen IJEPA. Saya berharap dalam waktu cepat ini bisa kita selesaikan,” tegasnya.

Untuk diketahui, Indonesia dan Jepang resmi menyepakati pembaruan protokol General Review IJEPA pada Agustus 2024 untuk mempererat kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi yang telah berjalan sejak 2008. Pembaruan ini mencakup area strategis baru seperti ekonomi digital dan penguatan rantai pasok global.

Melalui kesepakatan ini, Jepang memberikan pembebasan tarif (0%) untuk berbagai produk unggulan Indonesia, termasuk olahan perikanan, buah-buahan tropis, serta komponen otomotif dan tekstil. Selain barang, IJEPA terus membuka akses pasar bagi tenaga kerja profesional Indonesia di sektor kesehatan.

Pemerintah mengimbau eksportir memanfaatkan kesempatan ini dengan menyertakan Surat Keterangan Asal (SKA) Form IJ. Informasi detail mengenai regulasi dan pos tarif dapat diakses melalui portal resmi Indonesia National Trade Repository (INTR) atau FTA Center Kementerian Perdagangan.

Di sisi lain, Prabowo juga membuka peluang lebih luas bagi partisipasi Jepang dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor mineral kritis dan rare earth, serta industrialisasi berbasis hilirisasi.

“Kami terus mengajak dan membuka diri untuk partisipasi Jepang dalam ekonomi Indonesia, termasuk kerja sama di bidang mineral kritis dan rare earth, serta hilirisasi industri,” katanya.

Di sektor energi, Indonesia menyatakan terbuka untuk kerja sama dalam pengembangan energi terbarukan hingga energi nuklir. Pemerintah juga mendorong keterlibatan Jepang dalam inisiatif Asia Zero Emission Community.

Prabowo menambahkan, pemerintah akan mempercepat penyelesaian hambatan proyek-proyek strategis (debottlenecking), termasuk proyek Legok Nangka dan Sarulla.

Sekadar informasi, Proyek Legok Nangka di Jawa Barat merupakan proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional yang akan diubah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Proyek senilai Rp 4 triliun ini melibatkan konsorsium yang didalamnya terdapat perusahaan Jepang (seperti Sumitomo Corporation) dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2028-2029.

Adapun, proyek Sarulla di Sumatra Utara merupakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Proyek ini juga melibatkan investasi besar dari perusahaan Jepang seperti Itochu dan Kyushu Electric Power.

Dalam kesempatan itu, Kepala negara juga menyambut kontribusi perusahaan Jepang INPEX Corporation dalam proyek gas Abadi di Blok Masela, yang diharapkan segera terealisasi setelah mengalami penundaan panjang.

“Kita berharap proyek ini bisa segera terwujud,” ujarnya.

Tak hanya sektor ekonomi, Prabowo turut mendorong penguatan kerja sama di bidang pendidikan, pariwisata, serta program people-to-people contact guna mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.

Menutup pernyataannya, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dan Jepang untuk terus menjaga serta meningkatkan hubungan bilateral yang telah terjalin erat.

“Indonesia sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepada Indonesia dalam pembangunan ekonomi kita,” pungkas Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini menilai kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi Indonesia.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, Didik menyebut diplomasi luar negeri Presiden diharapkan menghasilkan manfaat nyata, terutama dalam peningkatan perdagangan, investasi, dan integrasi Indonesia dalam rantai pasok global.

Menurutnya, Jepang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi Indonesia sehingga hubungan ekonomi kedua negara tidak hanya perlu dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan secara lebih strategis.

"Jepang sebagai mitra dagang utama sangat potensial untuk memajukan perdagangan luar negeri Indonesia," ujar Didik.

Didik menjelaskan, hubungan perdagangan Indonesia dan Jepang bersifat komplementer atau saling melengkapi, sehingga memberikan keuntungan bagi kedua negara.

Indonesia memasok energi, batu bara, LNG, serta produk pertanian dan perikanan, sementara Jepang mengekspor mesin industri, teknologi tinggi, dan investasi manufaktur.

Pola perdagangan tersebut dinilai menciptakan hubungan saling menguntungkan karena memperkuat rantai nilai industri, mendorong transfer teknologi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat sektor manufaktur nasional seperti otomotif dan elektronik.

Menurutnya, hubungan kemitraan Indonesia dengan Jepang berbeda dengan negara lainnya. China misalnya, kata Didik, hubungannya bersifat substitusi atau saling menggantikan dan saling menegasi, sehingga cenderung bersaing.

"Sifat hubungan dagang dengan China saling bersubstitusi kompetisi pada produk-produk yang sejenis. Indonesia dan China memiliki produk-produk ekspor pertanian, pangan dan perkebunan yang sama. Sama dengan Indonesia, China juga mengekspor barang industri manufaktur seperti tekstil, elektronik dan lainnya," terangnya.

Didik menambahkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan langsung yang merugikan industri domestik Indonesia, terutama akibat tekanan harga produk impor yang lebih murah.

Dampaknya dapat memicu deindustrialisasi dini serta memperlemah posisi industri kecil dan menengah yang beralih menjadi distributor barang impor.

Meski pertumbuhan ekonomi Jepang relatif rendah, Didik menekankan skala ekonomi negara tersebut masih termasuk raksasa dunia bersama Amerika Serikat, China, India, dan Jerman.

Oleh karena itu, kunjungan Presiden ke Jepang tidak boleh hanya sekadar bersifat diplomasi simbolik.

Ia mendorong tim ekonomi pemerintah segera menindaklanjuti kunjungan tersebut melalui strategi promosi investasi dan perdagangan yang konkret agar kerja sama komplementer Indonesia-Jepang mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang bagi penguatan industri nasional.

"Perdagangan komplementer seperti ini lebih menguntungkan dan bermakna ekonomi karena terjadi penguatan value chain keduanya, di mana Indonesia masuk ke dalam rantai pasok global. Dampaknya, ada transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja industri dan penguatan manufaktur (otomotif, elektronik)," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa Jepang tetap menjadi pilar utama bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan kemakmuran kawasan yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya di Resepsi Hari Nasional Jepang, Kamis (5/2/2026), Mendag Budi mengatakan hubungan Jepang-Indonesia telah berkembang dari perdagangan menjadi kemitraan strategis yang didasarkan pada kepercayaan mutual dan visi bersama untuk Indo-Pasifik yang stabil dan sejahtera.

“Hubungan ekonomi kita tetap menjadi standar emas bagi kerja sama bilateral. Jepang secara konsisten menjadi salah satu mitra dagang terpenting Indonesia,” ungkap Budi.

Pada tahun lalu, total nilai perdagangan Indonesia dengan Jepang mencapai US$32 miliar, yang menempatkan Jepang sebagai mitra dagang terbesar keempat bagi Indonesia.

Dalam hal penanaman modal, Jepang terus membuktikan diri sebagai investor papan atas yang menggerakkan sektor infrastruktur, manufaktur, dan otomotif di tanah air. Pada tahun 2025, Jepang tercatat sebagai investor terbesar Indonesia dengan nilai tambahan investasi mencapai US$3,1 miliar.

"Jepang telah mendukung pengembangan infrastruktur skala besar melalui kemitraan swasta dan bantuan pembangunan, termasuk transportasi, pelabuhan, pembangkit listrik, dan infrastruktur perkotaan," ujar Budi dalam sambutannya.

Bukti nyata dari kolaborasi ini terlihat pada proyek-proyek seperti MRT Jakarta yang mentransformasi mobilitas perkotaan, atau Pelabuhan Patimban untuk meningkatkan kapabilitas logistik/

Pemerintah Indonesia saat ini terus mendorong agenda perdagangan internasional secara aktif dan membuka peluang negosiasi melalui berbagai perjanjian yang ada. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah berjalan sejak 2007, di mana kerja sama ini tidak hanya berfokus pada pertukaran barang, tetapi juga mencakup transfer keterampilan dan teknologi.

IJEPA sendiri bertujuan meningkatkan perdagangan dan investasi melalui tiga pilot utama yaitu liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan, dan pengembangan kapasitas.

Mendag Budi mendorong komunitas bisnis untuk memanfaatkan perjanjian ini guna memaksimalkan peluang pasar yang tersedia, terutama setelah adanya penandatanganan protokol perubahan perjanjian kemitraan ekonomi tersebut pada tahun lalu.

Selain penguatan infrastruktur fisik, kerja sama ke depan juga akan menyasar sektor teknologi tinggi dan keberlanjutan. Presiden Indonesia telah meminta penguatan di sektor otomotif dan elektronik melalui investasi serta pengembangan teknologi semikonduktor guna membangun industri cip masa depan nasional.

Di saat yang sama, kedua negara juga bekerja sama dalam Asia Zero Emission Community (AZEC) sebagai bukti bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan.

”Salah satu proyek yang berpotensi menjadi tonggak penting dalam implementasi sukses AZEC adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Munara Laboh,” jelasnya.

Selain itu, Mendag mengatakan telah mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kerja sama di sektor otomotif dan elektronik melalui investasi dan pengembangan teknologi semikonduktor. Hal ini bertujuan untuk membangun industri chip Indonesia di masa depan, yang akan digunakan untuk industri otomotif, digital, dan elektronik.