Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini, Kamis (2/7/2026), diproyeksikan masih berada dalam tekanan di tengah sikap wait and see investor menjelang rilis sejumlah data ekonomi Amerika Serikat serta pidato pejabat bank sentral AS, The Federal Reserve.

Rupiah pada perdagangan Rabu (1/7/2026) ditutup melemah ke level Rp17.950 per dolar AS. Pelemahan juga terjadi pada mayoritas mata uang Asia seiring menguatnya dolar AS.

Mengutip data RTI Infokom, yuan China ditutup melemah 0,16%, dolar Hong Kong turun 0,01%, yen Jepang melemah 0,07%, won Korea Selatan melemah 0,19%, dolar Singapura turun 0,21%, baht Thailand melemah 0,21%, dan dolar Taiwan terkoreksi 0,15%.

Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan rupiah dan mayoritas mata uang Asia dipicu oleh data ketenagakerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan sehingga meningkatkan ekspektasi pasar terhadap sikap hawkish pejabat The Fed.

Di sisi domestik, menurutnya, kinerja perdagangan luar negeri yang mengecewakan turut menjadi sentimen negatif bagi rupiah. Penurunan ekspor serta defisit neraca perdagangan pertama sejak April 2020 menambah tekanan terhadap mata uang domestik.

Untuk perdagangan hari ini, Lukman mengatakan perhatian investor akan tertuju pada pidato pejabat The Fed, Christopher Warsh, serta rilis data aktivitas manufaktur AS (ISM Manufacturing). Pasar juga masih mencermati perkembangan pembicaraan damai antara AS dan Iran yang berlangsung di Qatar.

Selain itu, investor diperkirakan cenderung mengurangi eksposur terhadap aset-aset emerging market menjelang rilis data tenaga kerja AS, khususnya Nonfarm Payrolls (NFP), yang menjadi acuan penting bagi arah kebijakan moneter The Fed.

"Laju rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp17.900 hingga Rp18.050 per dolar AS," ujar Lukman.

Sementara itu, pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah masih berpotensi bergerak melemah pada perdagangan hari ini dengan rentang Rp17.950-Rp18.010 per dolar AS.

Menurut Ibrahim, sentimen utama yang membayangi rupiah berasal dari ketidakpastian perkembangan negosiasi perdamaian AS-Iran yang membuat premi risiko geopolitik tetap tinggi di pasar, meski produksi minyak mentah AS telah mencapai rekor tertinggi dan memperkuat prospek pasokan global.

Di sisi lain, pelaku pasar juga menantikan serangkaian data ketenagakerjaan AS sebagai petunjuk arah suku bunga The Fed. Laporan JOLTS menunjukkan jumlah lowongan kerja meningkat menjadi 7,594 juta pada Mei, melampaui ekspektasi pasar sebesar 7,3 juta.

Adapun fokus investor pada perdagangan hari ini akan beralih ke laporan perubahan tenaga kerja ADP serta data Nonfarm Payrolls (NFP) yang dijadwalkan dirilis lebih awal karena pekan perdagangan AS dipersingkat menjelang hari libur nasional. Data tersebut diperkirakan akan menjadi katalis utama yang menentukan arah pergerakan dolar AS dan rupiah dalam jangka pendek.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengemukakan pemerintah memilih alternatif perdagangan luar negeri dengan Filipina dengan cara barter di tengah berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Busan, sapaannya, menyampaikan bahwa kondisi perdagangan Indonesia sejatinya masih bagus di tengah pelemahan rupiah. Berdasarkan data TradingView dalam intraday perdagangan Kamis (4/6/2026) pukul 11.35 WIB, rupiah melemah ke posisi Rp18.042 per dolar AS.

Dalam pertemuan menteri-menteri negara Asean beberapa waktu lalu, kata Busan, pihaknya telah bertemu dengan pengusaha Filipina.

“Karena di Filipina nilai tukarnya kan juga lagi kurang bagus. Jadi bagaimana kalau kita pakai cara barter,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemendag, Kamis (4/6/2026).

Rencananya, pemerintah dan buyer asal Filipina akan meneken kesepakatan barter komoditas pada 12 Juni mendatang. Namun, Busan belum mengungkapkan jenis komoditas yang akan dipertukarkan kedua pihak.

Busan menekankan bahwa pelemahan rupiah dapat menjadi momentum bagi ekspor Indonesia. Bahkan ekspor Januari–April 2026 memperlihatkan pertumbuhan 5,48% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Di dalam negeri, Busan menyampaikan bahwa pelemahan rupiah yang berdampak pada harga pupuk maupun pakan ternak tak mengusik harga di tingkat konsumen.

Dia mengatakan harga bahan pokok yang terekam dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) relatif stabil.

Mengambil contoh telur ayam ras, produksinya cenderung surplus dan harganya justru di bawah harga yang telah ditetapkan.

“Sehingga harus ada penyerapan yang bagus. Jadi sebenarnya relatif bagus ya tinggal kita bagaimana mengatur antara suplai dengan permintaan,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari–April 2026 mencapai US$92,15 miliar atau meningkat 5,48% dibanding periode yang sama tahun 2025.

Sementara itu, impor pada periode yang sama mencapai US$86,51 miliar atau meningkat 13,40% dibanding periode yang sama tahun 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) mempercepat layanan perizinan perdagangan luar negeri dengan menetapkan waktu penyelesaian maksimal lima hari kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola impor yang ditempuh pemerintah untuk memperkuat iklim usaha dan meningkatkan daya saing perdagangan nasional.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan seluruh layanan perizinan perdagangan luar negeri kini dilakukan secara daring melalui Sistem Single Submission (SSm) yang terintegrasi secara elektronik. Menurut dia, digitalisasi menjadi langkah penting untuk memangkas hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan pelaku usaha.

“Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi,” kata Budi saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, dikutip Sabtu (30/5/2026).

Budi menjelaskan, reformasi tersebut tidak hanya bertujuan mempercepat layanan, tetapi juga memperkuat pengendalian impor dan perlindungan konsumen di tengah dinamika perdagangan global. Pemerintah menilai efisiensi layanan perizinan dapat meningkatkan kepastian berusaha sekaligus mendukung masuknya investasi.

“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan nasional sekaligus memperkuat iklim investasi dan daya saing perdagangan Indonesia,” kata, Budi.

Dalam tata kelola impor, pemerintah membagi barang ke dalam tiga kategori, yakni barang yang dilarang impor, barang yang diatur impornya, dan barang yang dapat diimpor sesuai ketentuan umum. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Importir juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API). Selain itu, barang impor pada prinsipnya harus berada dalam kondisi baru sebelum masuk ke pasar domestik.

“Untuk komoditas tertentu, importir juga wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor serta melengkapi verifikasi teknis oleh surveyor independen. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian barang dengan ketentuan yang berlaku,” ujar, Budi.

Meski proses perizinan dipercepat, pemerintah menegaskan pengawasan impor tetap diperketat melalui integrasi sistem perizinan dan pengawasan berbasis elektronik. Kemendag menilai penyederhanaan birokrasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi.

Selain itu, Kemendag terus memperkuat perlindungan industri nasional melalui instrumen tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Menurut Budi, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif menggunakan instrumen tersebut untuk mengantisipasi lonjakan impor yang berpotensi mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.

“Hal ini menunjukkan Indonesia aktif menggunakan instrumen perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat mengganggu keberlangsungan industri nasional,” ujarnya.

Di sisi lain, Kemendag meningkatkan pengawasan barang beredar dan produk pangan olahan bersama kementerian serta lembaga terkait. Pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan pangan, kesesuaian informasi produk, serta kepatuhan terhadap standar nasional.

Produk yang menjadi fokus pengawasan antara lain gula kristal putih, tepung terigu, minyak goreng, air minum dalam kemasan, kopi instan, dan ikan kaleng yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib. Pengawasan juga mencakup pelabelan, ukuran, takaran, timbangan, serta ketentuan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Kemendag turut memperkuat pengawasan terhadap produk fortifikasi seperti tepung terigu, minyak goreng sawit, dan garam konsumsi beryodium. Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kemendag juga tengah menyusun nota kesepahaman untuk memperkuat pengawasan produk halal di pasar.

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mendukung langkah penguatan regulasi perdagangan yang dilakukan Kemendag. Ia menilai kebijakan pengendalian impor dan perlindungan industri nasional sudah berada di jalur yang tepat, meski implementasi dan pengawasannya perlu terus diperkuat.

Komisi VI DPR RI juga meminta Kemendag meningkatkan pengawasan terhadap produk pangan olahan, memperkuat tata kelola perdagangan pangan, serta memperketat pengawasan pasar ritel modern melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat di pasar domestik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan, aktivitas ekonomi nasional menunjukkan sinyal positif pada awal 2026. Hal ini tercermin dari meningkatnya pergerakan barang melalui pelabuhan, khususnya arus peti kemas yang menjadi salah satu indikator penting aktivitas produksi, perdagangan, konsumsi, investasi, dan distribusi nasional.

“Hingga April 2026, arus peti kemas yang dilayani Pelindo mencapai 6,42 juta twenty-foot equivalent units (TEUs). Angka ini meningkat sekitar tujuh persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,99 juta TEUs,” ujar Achmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Achmad menyampaikan, pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas logistik nasional tetap bergerak positif di tengah dinamika ekonomi global. Ia menjelaskan, pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul utama rantai pasok nasional karena menjadi jalur perpindahan bahan baku, barang konsumsi, komoditas ekspor, hingga barang modal industri.

Achmad mengatakan, peningkatan arus peti kemas ini tidak hanya berasal dari aktivitas ekspor-impor, tetapi juga dari distribusi barang domestik. Ia memaparkan, peningkatan ini ditopang pertumbuhan segmen internasional yang meningkat sekitar 11 persen, dengan ekspor tumbuh 10 persen dan impor naik 12 persen.

“Sementara itu, arus peti kemas domestik tumbuh sekitar lima persen, dengan aktivitas bongkar meningkat lima persen dan muat naik empat persen,” ucap Achmad.

Achmad menilai, kondisi ini menunjukkan perdagangan luar negeri Indonesia tetap berjalan baik, sementara distribusi barang antarpulau juga tetap kuat dalam mendukung konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah. Ia mengatakan, peningkatan arus ekspor dan impor sekaligus mencerminkan daya tahan perdagangan Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara.

“Salah satu faktor pendukungnya adalah struktur perdagangan Indonesia yang masih banyak bergerak di kawasan intra-Asia, terutama China dan ASEAN,” lanjut dia.

Dalam distribusi perdagangan nasional, sambung Achmad, kawasan China dan ASEAN menyumbang sekitar 46,2 persen ekspor Indonesia dan 56,5 persen impor Indonesia. Struktur perdagangan ini memberikan bantalan bagi Indonesia karena sebagian besar arus barang masih bergerak dalam kawasan yang memiliki hubungan dagang kuat, stabil, dan saling terintegrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perdagangan mewajibkan seluruh pelayanan perizinan perdagangan luar negeri dilakukan melalui sistem daring. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mempercepat layanan impor sekaligus memperkuat pengawasan perdagangan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, pemerintah tengah melakukan reformasi tata kelola perdagangan luar negeri agar proses perizinan lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi. Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

“Pemerintah terus melakukan perubahan mendasar dalam pengaturan perdagangan luar negeri untuk menciptakan tata kelola perdagangan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi,” kata Budi.

Kemendag telah mengintegrasikan sistem perizinan dan pengawasan perdagangan secara elektronik. Seluruh layanan perizinan impor kini wajib dilakukan melalui sistem Single Submission (SSm).

Selain itu, Kemendag menerapkan standar pelayanan maksimal lima hari untuk memangkas hambatan administrasi dan meningkatkan kepastian usaha.

“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi perdagangan nasional sekaligus memperkuat iklim investasi dan daya saing perdagangan Indonesia,” ujar Budi.

Pemerintah juga membagi pengaturan impor ke dalam tiga kategori utama, yakni barang dilarang impor, barang diatur impornya, dan barang bebas impor. Pengelompokan tersebut dilakukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Kemendag menegaskan barang impor pada prinsipnya wajib dalam kondisi baru. Importir juga diwajibkan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API).

“Untuk komoditas tertentu, importir juga wajib memiliki perizinan berusaha di bidang impor serta melengkapi verifikasi teknis oleh surveyor independen,” jelas Budi.

Dalam rapat tersebut, Kemendag juga menyoroti penggunaan instrumen safeguard untuk melindungi industri nasional dari lonjakan impor. Indonesia tercatat menjadi negara paling aktif menerapkan safeguard dengan sembilan kasus atau sekitar 25 persen dari total kasus global.

Menurut Budi, langkah tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah meningkatnya tekanan impor dan dinamika perdagangan global.

“Hal ini menunjukkan Indonesia aktif menggunakan instrumen perdagangan untuk melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor yang dapat mengganggu keberlangsungan industri nasional,” katanya.

Selain pengawasan impor, Kemendag juga memperketat pengawasan barang beredar dan produk pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap produk yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib seperti gula kristal putih, tepung terigu, minyak goreng, air minum dalam kemasan, kopi instan, hingga produk ikan kaleng.

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mendukung langkah penguatan regulasi perdagangan tersebut. Namun, ia meminta pengawasan impor dan perlindungan industri nasional tetap diperkuat di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah anggapan bahwa pelemahan rupiah dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dipicu sentimen pembentukan badan ekspor pemerintah maupun defisit neraca perdagangan.

Pernyataan itu disampaikan Airlangga usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai pandangan ekonom yang menilai pasar saham dan rupiah tertekan akibat kebijakan badan ekspor serta kondisi perdagangan luar negeri, Airlangga menegaskan kondisi pasar masih dalam batas wajar.

“Pertama lihat IHSG hari ini hijau,” ujar Airlangga.

Menurut dia, pergerakan IHSG sebelumnya lebih dipengaruhi faktor koreksi pasar setelah adanya perubahan terkait sejumlah emiten yang keluar dari lembaga pemeringkat.

“Sebetulnya IHSG itu kan kemarin ada indeks daripada emiten yang keluar dari apa namanya lembaga rating. Nah, tentu koreksi itu suatu hal yang wajar, ada koreksi di market,” katanya.

Airlangga juga secara tegas menepis dugaan bahwa tekanan di pasar keuangan berasal dari sentimen pembentukan badan ekspor maupun kondisi neraca perdagangan Indonesia.

“Tidak. Tidak,” ujarnya singkat saat ditanya apakah pelemahan pasar dipicu isu tersebut.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan skema sentralisasi ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Industri (DSI) untuk sejumlah komoditas strategis, termasuk mineral dan minyak sawit. Kebijakan itu sempat memunculkan kekhawatiran sebagian pelaku pasar terkait dampaknya terhadap perdagangan dan arus devisa.

Namun pemerintah memastikan kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor serta meningkatkan koordinasi perdagangan komoditas strategis nasional.

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Provinsi Jawa Barat mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 6,55 miliar dolar AS sepanjang periode Januari hingga Maret 2026.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat Margaretha Anggorowati mengungkapkan torehan ini menjadi bukti ketangguhan ekonomi regional meskipun arus ekspor dan impor secara bulanan maupun tahunan mengalami tekanan signifikan.

"Walaupun terjadi penurunan pada ekspor dan impor, namun sepanjang Januari-Maret 2026 neraca perdagangan Jawa Barat tetap mencatatkan surplus sebesar 6,55 miliar dolar AS," kata Margaretha di Bandung, Jabar, Senin.

Surplus ini, kata wanita yang akrab disapa Ari itu, ditopang nilai ekspor yang mencapai 9,13 miliar dolar AS, jauh melampaui nilai impor yang tercatat sebesar 2,58 miliar dolar AS.

Secara spasial, Jawa Barat mencatatkan keunggulan perdagangan atau surplus terhadap sejumlah negara mitra strategis seperti Amerika Serikat, Filipina, Thailand, dan Vietnam.

Namun, Ari memberikan catatan bahwa Jawa Barat masih mengalami defisit perdagangan dengan China dan Taiwan.

Berdasarkan data terbaru, performa ekspor Jawa Barat pada Maret 2026 tercatat sebesar 2,68 miliar dolar AS. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan Februari 2026 yang menyentuh 3,32 miliar dolar.

Secara tahunan (year on year/yoy), ekspor Maret 2026 terkoreksi 13,46 persen dibanding Maret 2025, sementara secara kumulatif Januari-Maret 2026 turun tipis 2,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Seiring dengan ekspor, aktivitas impor Jawa Barat pada Maret 2026 menyusut ke angka 0,70 miliar dolar AS, atau turun 19 persen dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,86 miliar dolar AS.

Jika dibandingkan dengan Maret 2025 (yoy), angka impor ini anjlok sebesar 28,59 persen, dengan penurunan kumulatif sepanjang triwulan pertama sebesar 12,33 persen.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, GRESIK -- Performa perdagangan luar negeri Jawa Timur (Jatim) mencatat lompatan impresif di tengah dinamika geopolitik dunia. Pada 2025, nilai ekspor nonmigas Jawa Timur mencapai 29,77 miliar dolar AS, melonjak 18,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 25,19 miliar dolar AS.

Pencapaian ini tidak lepas dari strategi diversifikasi pasar yang agresif. China masih memegang porsi 13 persen, disusul Jepang 9 persen, serta kawasan ASEAN yang menguasai hampir 20 persen total pangsa pasar.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menegaskan, penguatan kemitraan ekonomi melalui skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) menjadi kunci akses produk lokal ke pasar global, termasuk Australia dan Uni Eropa yang kontribusinya kini berada di kisaran 7 persen hingga 14 persen.

Sektor manufaktur, yang menopang 30 persen perekonomian Jawa Timur, menjadi motor utama. Industri makanan dan minuman (mamin) menyumbang sepertiga dari total nilai manufaktur tersebut. Dengan nilai ekspor mamin mencapai 2,4 miliar dolar AS atau berkontribusi sebesar 8,7 persen, sektor ini menjadi tulang punggung baru bagi stabilitas ekonomi daerah.

“Ekspor makanan dan olahan kita pada 2025 naik 13,85 persen secara year on year (yoy). Ini didorong diversifikasi olahan, peningkatan kualitas, serta perluasan pasar ekspor alternatif yang terpaksa dilakukan karena adanya trade war. Kita melihat pertumbuhan luar biasa pada produk kakao yang naik 20,62 persen dan minuman yang melonjak hingga 72,58 persen. Ekspor produk mamin ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Indonesia,” ujar Emil Dardak berbicara dalam acara Kunjungan Kerja Pers 2026 bertema “Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi”, di Gresik, Jawa Timur, Jumat (17/4/2026).

Keberhasilan ekspansi ini juga terlihat pada keberanian pelaku usaha dalam menyasar destinasi ekspor nontradisional seperti Yaman. Salah satu contohnya PT Mega Global Food Industry (MGFI) yang berhasil mencatat peningkatan volume ekspor signifikan, dari 7.500 ton menjadi 13.000 ton.

Emil menekankan pentingnya integrasi dalam rantai pasok global (global supply chain), di mana kemudahan arus barang keluar-masuk yang didukung Bea Cukai dan pembiayaan strategis menjadi faktor penentu dalam menghilangkan hambatan usaha (bottleneck).

Dukungan finansial melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang dikelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terbukti memberikan daya tahan bagi eksportir Jawa Timur. Sinergi antara pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dengan pemerintah daerah memastikan perusahaan yang memiliki potensi ekspor besar mendapatkan injeksi modal dan penjaminan yang tepat sasaran, terutama saat menghadapi ketidakpastian pasokan bahan baku di pasar internasional.

“Terima kasih kepada LPEI dan DJPPR yang sudah memberikan dukungan melalui PKE bagi perusahaan di Jawa Timur. Kita hidup dalam global supply chain, hampir tidak ada pabrik yang rantai pasoknya murni hanya dari dalam negeri. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan ini sangat krusial. Kami terus memantau apa saja hambatannya, apakah itu perizinan atau masalah lainnya, untuk memastikan pertumbuhan volume ekspor yang signifikan ini tetap terjaga,” tambah Emil.

Bisnis.com, SURABAYA — Neraca perdagangan Jawa Timur pada awal 2026 tercatat defisit seiring penurunan ekspor dan kenaikan impor.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengatakan nilai ekspor Jawa Timur pada periode Januari–Februari 2026 tercatat sebesar US$4,02 miliar, turun 0,54% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Sejalan dengan itu, ekspor nonmigas yang mencapai US$3,97 miliar juga mengalami penurunan tipis sebesar 0,04%,” ungkap Herum, dikutip Senin (6/4/2026).

Secara bulanan, nilai ekspor Jawa Timur pada Februari 2026 tercatat sebesar US$1,97 miliar, turun 5,48% dibandingkan dengan Februari 2025.

Sementara itu, ekspor nonmigas pada Februari 2026 tercatat sebesar US$1,92 miliar, atau turun 5,10% secara tahunan.

Dari sisi komoditas, kelompok lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) menjadi penyumbang kenaikan ekspor nonmigas terbesar, yakni naik US$107,85 juta atau 32,34% dibandingkan dengan tahun lalu.

Sebaliknya, komoditas tembaga (HS 74) mencatat penurunan terbesar, yakni sebesar US$57,48 juta atau turun 16,10%.

Berdasarkan sektor, ekspor nonmigas dari industri pengolahan masih tumbuh positif dengan nilai US$3,81 miliar atau naik 1,80% secara tahunan.

Namun, ekspor sektor pertanian turun 31,46%, sedangkan sektor pertambangan dan lainnya turun 0,77%.

Di sisi lain, impor Jawa Timur pada Januari–Februari 2026 tercatat sebesar US$5,19 miliar, atau naik 13,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

“Kenaikan ini terutama didorong oleh impor nonmigas yang mencapai US$4,56 miliar atau naik 23,97%,” jelas Herum.

Sementara itu, impor migas tercatat sebesar US$0,63 miliar, turun 31,01% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari sisi komoditas, kenaikan impor terbesar terjadi pada kelompok perhiasan atau permata, yang meningkat sebesar US$514,87 juta atau 467,66%.

Sebaliknya, impor besi dan baja mencatat penurunan terbesar, yakni US$91,89 juta atau turun 28,93%.

Berdasarkan golongan penggunaan barang, impor bahan baku/penolong masih mendominasi dengan nilai US$4,20 miliar, naik 12,40%.

Sementara itu, impor barang konsumsi tercatat sebesar US$0,52 miliar atau naik 7,56%, sedangkan impor barang modal mencapai US$0,47 miliar atau tumbuh 26,26%.

Kondisi tersebut membuat neraca perdagangan Jawa Timur pada Januari–Februari 2026 mengalami defisit sebesar US$1,17 miliar.

Secara rinci, defisit tersebut berasal dari sektor migas sebesar US$576,72 juta dan sektor nonmigas sebesar US$594,80 juta.

“Defisit ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal masih cukup kuat, terutama dari sisi peningkatan kebutuhan impor di tengah perlambatan ekspor,” tutup Herum.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja ekspor dan impor Indonesia dengan Iran diperkirakan masih akan tetap aman di tengah eskalasi konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran yang kian memanas.

Untuk diketahui, konflik di Iran kian memanas setelah AS dan Israel melancarkan serangan udara ke Teheran pada Sabtu (28/2/2026). Serangan tersebut mengakibatkan tewasnya Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang telah memerintah lebih dari tiga dekade.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai eskalasi perang antara AS, Israel, dan Iran tidak akan berdampak signifikan terhadap perdagangan langsung Indonesia, khususnya dari sisi ekspor dan impor.

“Terkait dengan dampak perang AS, Israel, dan Iran, ini sebetulnya kalau dampak secara langsung terhadap perdagangan Indonesia sebetulnya mungkin tidak terlalu besar. Kenapa? Karena Iran itu negara yang banyak diembargo ekonomi, sehingga hubungan perdagangan dengan negara lain itu relatif tidak terlalu besar dibandingkan negara-negara yang besar sebesar Iran,” kata Faisal kepadaBisnis, Senin (2/3/2026).

Faisal menjelaskan bahwa dalam struktur perdagangan luar negeri Indonesia, Iran bukan termasuk dalam 20 besar negara mitra dagang ekspor maupun tujuan utama ekspor nasional.

Dengan posisi tersebut, porsi perdagangan Indonesia dengan Iran relatif kecil dibandingkan negara-negara mitra strategis lainnya yang selama ini menjadi pasar utama produk ekspor Indonesia.

Adapun secara historis, dalam lima tahun terakhir ekspor Indonesia ke Iran justru menunjukkan tren meningkat. Pada 2025, nilai ekspor Indonesia ke Iran hampir menyentuh US$250 juta atau menjadi yang tertinggi sejak 2021.

Sebaliknya, impor Indonesia dari Iran relatif kecil dan terus menurun. Dalam periode yang sama, impor terakhir tercatat sekitar US$11 juta dan bahkan turun menjadi sekitar US$8 juta pada 2025.

“Kecenderungan impor kita berbeda dengan kecenderungan ekspor kita yang terus meningkat, impor itu cenderungnya terus mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir,” ujarnya.

Dari sisi nilai perdagangan, lanjut Faisal, ekspor Indonesia ke Iran bahkan hampir 20 kali lipat lebih besar dibandingkan impor.

Selain itu, peningkatan ekspor tersebut tetap terjadi hingga 2025, meski pada tahun yang sama terjadi serangan Israel ke Iran yang memicu gangguan ekonomi di negara tersebut.

Jika ditengok dari komoditas utama ekspor Indonesia ke Iran, yakni meliputi buah-buahan dan kacang-kacangan, kendaraan bermotor, minyak nabati khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), bahan kimia, produk kayu, komoditas perkebunan seperti kopi dan teh, hingga produk manufaktur seperti sabun.

Sementara itu, impor Indonesia dari Iran antara lain buah-buahan, besi dan baja dalam jumlah lebih kecil, kimia organik, serta sedikit minyak.

“Sehingga kalau ditanya apakah ada eskalasi yang serius, eskalasi perang yang serius di Iran ini mempengaruhi perdagangan secara langsung, ada, tapi tidak mengganggu secara keseluruhan kinerja ekspor kita, karena dia bukan top 20 dari mitra dagang kita atau tujuan ekspor kita,” jelasnya.

Dengan struktur perdagangan yang tidak berimbang dan porsi Iran yang relatif kecil dalam daftar mitra dagang utama, Core menilai kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan masih relatif aman dari dampak langsung konflik tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Hambatan dagang mengintai ekspor panel surya Indonesia ke pasar Amerika Serikat menyusul keputusan terbaru pemerintahan Presiden AS Donald Trump dalam penyelidikan antisubsidi produk tersebut.

Departemen Perdagangan AS (USDOC) pada Selasa (24/2/2026) mengumumkan pengenaan Bea Masuk Imbalan Sementara (BMIS) atas impor produk crystalline silicone photovoltaic cells, whether or not assembled into modules (panel surya) kepada beberapa negara, termasuk Indonesia. Tarif yang dikenakan kepada Indonesia berkisar 85,9–143,30%. Penyelidikan antisubsidi panel surya masih akan berproses hingga keputusan final yang dijadwalkan pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengemukakan pemerintah Indonesia terus berkoordinasi secara intensif dengan pelaku usaha. Salah satunya melalui penguatan konsolidasi data dan pendampingan teknis menjelang verifikasi lapangan oleh otoritas AS yang direncanakan pada April 2026.

“Kami memastikan seluruh respons industri konsisten, terukur, dan dapat diverifikasi. Semakin solid data yang disampaikan, semakin objektif hasil evaluasi yang dihasilkan,” jelas Tommy, dalam siaran pers, Jumat (27/2/2026).

Dalam tahap lanjutan, USDOC akan memverifikasi fasilitas insentif di Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam yang dianggap subsidi. Selain itu, bahan baku impor asal China ditengarai memperoleh subsidi dari Pemerintah China dan dinilai sebagai bentuk subsidi transnasional oleh AS.

Tommy mengatakan, Kemendag telah menempuh langkah advokasi dan sinergi dengan para pelaku industri panel surya, kementerian, dan lembaga di Batam pada November 2025. Sinergi itu untuk memperkuat posisi pembelaan Indonesia.

“Pemerintah memandang isu ini sebagai perkembangan baru dalam praktik trade remedies. Kesiapan dokumentasi dan transparansi informasi menjadi prioritas utama dalam proses pembelaan,” terang Tommy.

Secara komparatif, Kemendag mencatat bahwa tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih rendah dibandingkan sejumlah negara Asean lainnya. Malaysia dikenakan tarif 14–168%, Vietnam 68% sampai 542%, Thailand di kisaran 99% sampai 263% dan Kamboja melampaui 3.400%.

“Perbandingan ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia relatif lebih moderat dalam struktur penetapan sementara yang diumumkan otoritas AS,” kata Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan bahwa Pemerintah Australia telah menghentikan penyelidikan antidumping terhadap produk hot rolled deformed steel reinforcing bar (rebar) asal Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso berujar bahwa keputusan tersebut memungkinkan ruang ekspor produk baja Tanah Air ke Australia kembali terbuka, seiring termination report yang diterbitkan Australia Anti-Dumping Commission (ADC) pada 16 Desember 2025.

“Penghentian penyelidikan ini menjadi sinyal positif bagi kinerja perdagangan luar negeri sektor baja. Kami harap, keputusan ADC dapat memulihkan ekspor rebar Indonesia yang sempat tertahan selama proses investigasi berlangsung,” kata Budi dalam keterangan resmi, Senin (5/1/2026).

Dia menjelaskan, dalam laporan tersebut, margin dumping rebar Indonesia terhitung hanya 1,3%, berada di bawah ambang batas 2% atau termasuk dalam tingkat de minimis. Dengan demikian, produk rebar Indonesia tidak dikenakan bea masuk antidumping (BMAD).

Lebih lanjut, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI Tommy Andana menambahkan bahwa akses pasar ekspor baja ke Australia dapat terjaga dengan adanya keputusan tersebut, terutama di tengah penggunaan instrumen pengamanan perdagangan yang meningkat.

Dia menekankan pentingnya kepatuhan dan kerja sama pelaku usaha dalam negeri dalam menghadapi proses investigasi atau penyelidikan antidumping oleh negara mitra dagang.

“Pemerintah Indonesia aktif mengawal proses penyelidikan serta mendorong eksportir bersikap kooperatif membela kepentingannya selama penyelidikan berlangsung ,” ujar Tommy.

Adapun, penyelidikan antidumping produk rebar ini telah dimulai Australia pada 24 September 2024. Tak hanya Indonesia, produk dari Malaysia dan Vietnam termasuk dalam cakupan penyelidikan tersebut.

Kemendag mencatat dinamika pertumbuhan ekspor rebar ke Australia sepanjang lima tahun terakhir. Pada 2020, nilai ekspor rebar ke Negeri Kanguru tercatat sebesar US$4,7 juta hingga mencapai puncak ekspor senilai US$55,6 juta pada 2023.

Namun demikian, nilai tersebut menurun menjadi US$31 juta pada 2024. Penyelidikan antidumping disinyalir menjadi penyebab penurunan nilai ekspor rebar Indonesia ke Australia hingga kuartal III/2025.