Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewamenjelaskan ketentuan terkait relaksasi dalam penempatan Devisa Hasil EksporSumber Daya Alam(DHE SDA).

Purbaya memerinci, penempatan DHE SDA wajib melalui himpunan bank milik negara (Himbara). Namun demikian, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, seperti migas dan nonmigas.

"Meski penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara, pemerintah tetap memberikan relaksasi bagi eksportir tertentu, khususnya sektor pertambangan migas dan nonmigas," ujar Purbaya di Kantor Danantara, Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Dia menjelaskan salah satu relaksasi itu diberikan ke eksportir yang memiliki pembeli dari negara yang sudah menjadi mitra dagang dengan Indonesia.

Ketentuannya, eksportir yang memiliki mitra dagang dengan negara yang memiliki perjanjian bilateral dengan RI maka dapat menempatkan sebagian DHE SDA di bank non-himbara.

"Eksportir yang sudah terikat perjanjian bilateral diperbolehkan menempatkan sebagian DHE SDA pada bank non-himbara," imbuhnya.

Namun demikian, porsi penempatan DHE SDA pada bank non-himbara memiliki porsi maksimal sebesar 30% dengan jangka waktu tiga bulan.

Selain itu, Purbaya mengemukakan bahwa pemerintah siap memberikan insentif pajak kepada eksportir yang mematuhi aturan main baru DHE SDA di dalam negeri. Relaksasi pajak itu meliputi tarif Pajak Penghasilan atau PPH lebih rendah dibandingkan instrumen reguler.

Kemudian, tarif PPH atas penghasilan dan instrumen penempatan DHE SDA dapat mencapai 0% dengan aturan sesuai periode penempatan instrumen DHE SDA dibandingkan dengan instrumen reguler yang kena pajak sampai 20%.

"Jadi, biasanya kalau dibondbunganya ya biasanya dikenakan pajak 20%, kalau ditaruh seumpamanya DHE SDA maka pajak instrumen itu 0, kira-kira gitu," pungkasnya.

Sekadar informasi, aturan main baru ini bakal berlaku besok, Senin (1/6/2026). Aturan main ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Beleid ini menggantikan PP No. 8/2025 yang dinilai kurang berdampak dalam mengamankan pasokan valas domestik, terutama saat cadangan devisa (cadev).

Penempatan devisa tersebut wajib dilakukan di bank Himbara dengan skema retensi yang diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi penuh 100% selama 12 bulan untuk industri nonmigas. Pada saat bersamaan, batas konversi DHE valas ke rupiah dibatasi maksimal hanya 50%.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mendukung penuh langkah pemerintah yang akan memberlakukan aturan baru mengenai Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026.

“Dukungan ini sejalan dengan semangat BNI untuk terus melayani sepenuh hati dalam mendukung kebutuhan nasabah dan penguatan ekonomi nasional,” kata Corporate Secretary Okki Rushartomo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Kebijakan retensi 100 persen DHE SDA yang dipusatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) diyakini mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendorong efek berganda bagi perekonomian.

Selain itu, kebijakan ini disebut menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pasokan valas di pasar domestik dan memperkuat peran Himbara sebagai agen pembangunan.

Okki menuturkan aturan ini nantinya akan mewajibkan para eksportir untuk menempatkan seluruh dana DHE SDA ke Himbara selama satu tahun, berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang membebaskan penempatan dana di bank dalam negeri mana pun.

Kebijakan baru ini juga akan membatasi porsi konversi devisa ke rupiah oleh eksportir dengan batas maksimal sampai 50 persen.

Menurut dia, aturan ini bisa berdampak positif untuk stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menjaga ketersediaan likuiditas valuta asing di dalam negeri.

Dengan pengalaman dan jaringan internasional yang kuat, lanjutnya, BNI memiliki kesiapan untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut guna mengoptimalkan nilai tambah dari dana DHE SDA.

“Kami telah proaktif melakukan sosialisasi kepada nasabah eksportir SDA terkait mekanisme baru ini. BNI juga menyiapkan relationship manager khusus serta penguatan solusi keuangan digital melalui BNIDirect fitur DHE SDA," katanya.

BNIDirect fitur DHE SDA, lanjutnya, untuk mendukung proses, monitoring, reporting ke pemerintah serta pengelolaan transaksi DHE SDA secara lebih terintegrasi, efisien, dan seamless, sehingga nasabah eksportir dapat menjaga dan mengatur cash flow supaya lebih optimal.

Seiring implementasi aturan baru tersebut, ke depan BNI disebut mulai menyiapkan strategi khusus untuk mengelola dana ini melalui penguatan layanan digital cash management, layanan treasury, dan optimalisasi instrumen investasi.

Selain itu BNI siaP menjadi mitra utama pemerintah dan eksportir dalam distribusi instrumen Surat Berharga Negara (SBN) valas domestik khusus DHE SDA.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Pengusaha keberatan dengan rencana pemerintah memberlakukan aturan baru mengenai kewajiban retensi 100% Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam mulai 1 Juni 2026.
Beleid atas Peraturan Pemerintah (PP) No.8/2025 tentang DHE SDA ini awalnya ditargetkan berlaku awal tahun ini usai adanya arahan revisi oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun disebut telah menyelesaikan rancangan beleid ini.
Ketua Komite Pertambangan Minerba Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia menilai, eksportir bakal terdampak atas aturan kewajiban retensi 100% DHE SDA tersebut.
"Dari perspektif eksportir yang terdampak tentu aturan ini semakin menambah beban," kata Hendra kepada Bisnis, Minggu (10/5/2026).
Dia pun mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan kembali revisi aturan mengenai DHE SDA, khususnya untukPeraturan Pemerintah No.36/2023 tentang DHE SDA. Adapun, beleid itu merupakan aturan yang direvisi menjadi PP No.8/2025 tentang DHE SDA.
"Sebaiknya pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi PP 36/2023. PP yang berlaku saat ini PP 8/2025 yang merupakan revisi pertama PP 36/2023 bagi pihak eksportir minerba cukup positif," ucap Hendra.
Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan aturan baru mengenai kewajiban retensi 100% DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Kendati, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut akan ada negara yang dikecualikan dari kewajiban retensi 100% DHE SDA ini selama satu tahun di Himbara.
"Sudah diputuskan berlaku 1 Juni 2026. Negara mananya nanti dilihat ketika kami publish peraturan DHE-nya," ujar Purbaya pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di kantor OJK, Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Pada April 2026 lalu, Purbaya juga masih belum memerinci lebih lanjut negara mana yang dikecualikan. Namun demikian, dia memastikan aturan ini masih berlaku untuk devisa yang dihasilkan eksportir komoditas sektor ekstraktif.
Pemerintah juga sebelumnya telah mengonfirmasi retensi DHE SDA ini akan diwajibkan hanya di Himbara. Saat PP No.8/2025 berlaku Maret tahun lalu, devisa hasil ekspor CPO, batu bara dan lain-lain belum diwajibkan di bank-bank pelat merah.
Seiring dengan waktu, Presiden Prabowo jelang akhir tahun lalu menyoroti pemberlakuan PP No.8/2025 yang dinilai belum efektif meningkatkan suplai valas di dalam negeri. Dugaannya, masih banyak eksportir yang mengonversi valasnya ke rupiah dan membawanya ke luar negeri.
Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengakui bahwa cadangan devisa di dalam negeri saat ini terkikis akibat intervensi maksimal guna menstabilkan nilai tukar rupiah.
Perry menyebut pihaknya sudah melakukan intervensi dalam jumlah yang besar. Hal ini terlihat dari posisi cadangan devisa yang semakin terkikis hingga ke level US$148,2 miliar per Maret 2026.
"Tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all-out. Satu, intervensi dengan jumlah yang besar dengan cadangan devisa yang ditunjukkan turun menjadi bulan lalu US$148,2 miliar. Tetapi itu lebih dari cukup, kami ukur," terangnya pada konferensi pers yang sama.
Meski intervensi ini mengikis cadangan devisa dalam negeri, Perry memastikan bahwa porsinya masih setara pembiayaan 6 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.
"Tolong diingat, cadangan devisa ini dikumpulkan pada saat panen besar. Makanya ini kami gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow, jumlahnya besar," lanjutnya.